Setelah SBY ada Jokowi selama sepuluh tahun, kemudian sekarang Prabowo. Apa tantangan utama Prabowo?
Kalau Pak Prabowo ini kan bagaimana tantangannya beliau adalah bukan lagi soal TNI atau bagaimana TNI, tapi bagaimana membuat pemerintah menjadi lebih efektif, bisa melindungi dan melayani rakyatnya. Kemudian Pak Prabowo, persoalannya memang gagasan-gagasannya. Ada gagasan-gagasan besar. Gagasan besar yang juga butuh dana besar. Apakah itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kopdes, Koperasi Merah Putih.
Semua itu bagus. Siapa yang menolak ide tentang makan gratis, koperasi juga? Bagaimana juga membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita menjadi lebih baik dan segala macam. Ini semua ide-ide besar. Dan membutuhkan dana besar. Pertanyaannya adalah bagaimana dananya? Bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mendanai semua? Bagaimana implementasinya?
Kita lihat beberapa kali ada implementasinya yang bermasalah. Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, yang justru berada di pimpinan yang bermasalah Koperasi Merah Putih juga begitu. Dengan cepat, 30 ribu. Sekarang sudah berapa, 10 ribu lebih. Ingin tuntas dalam akhir tahun. Pertanyaannya ini kadang-kadang pelaksanaannya bagaimana? Bagaimana dengan orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakannya? Dan bagaimana melakukan quality control?
Quality control itu bukan pada titik presiden, tapi pembantu-pembantunya. Ini tantangan besar beliau. Beliau punya cita-cita besar melakukan, kalau dulu istilahnya mau lompatan jauh ke depan, leap greatly forward. Pak Prabowo mau melakukan itu. Kalau ini berhasil semua, wah kan bagus. Cuma persoalannya bagaimana implementasinya.
Siapa yang lebih terbuka terhadap kritik antara SBY dan Prabowo?
Saya tidak terlalu dekat dengan Pak Prabowo, terus terang. Pak SBY kan dia senang diskusi dengan kita, terbuka dengan banyak orang. Dan kami selalu berusaha untuk memberikan masukan. Kalau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang disampaikan oleh menteri, Pak SBY mencari second opinion dari kita, dari orang lain, dari kampus misalnya. Kita bawa ke presiden sambil diskusi, membahas mengenai apa yang diajukan menteri. Sehingga ketika SBY bertemu dengan menteri, beliau punya informasi yang luas tentang kebijakan tersebut.
Sehingga hasilnya, Pak SBY punya cukup informasi untuk membuat judgement terhadap apa yang diusulkan oleh menteri. Kalau Pak Prabowo kan saya tidak terlalu dekat dengan beliau. Artinya kami sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, sekali-sekali diundang ke Hambalang, dengar dari beliau dan segala macam. Tapi kan ada jaraknya karena bukan orang yang punya akses langsung.
Terkait koalisi, siapa yang lebih kuat membangun koalisi?
Kalau koalisi, dua-duanya kuat. Pak SBY kan membangun koalisi yang cukup untuk bisa membuat pemerintahan stabil selama 10 tahun. Pak Prabowo juga sangat kuat politiknya. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakannya bisa berjalan dengan baik dan diterima rakyat dan diapresiasi rakyat, sehingga rakyat juga merasa senang dengan kebijakan-kebijakan itu.
Ini baru dua tahun, kan masih ada tiga tahun lagi, dan masih ada kesempatan. Jadi masih terlalu dini kalau kita mau melakukan judgement. Misalnya Koperasi Merah Putih, sebagaimana yang belum beroperasi, jadi kita juga belum bisa melakukan judgement sekarang karena masih berproses.
Tahun depan atau tahun depannya lagi, kita bisa punya (judgement) di ujung lima tahun pemerintahan beliau. Kita sudah bisa melihat apakah program itu berhasil atau tidak. Jangan melakukan judgement terlalu dini, karena memang banyak program itu baru mulai. Tinggal kita lihat bagaimana beberapa tahun ke depan sehingga kita bisa punya judgement yang clear dan jernih.
Kalau terkait diplomasi, siapa yang lebih efektif membangun diplomasi?
Susah membandingkan. Pak SBY 10 tahun, Pak Prabowo masih dua tahun. Agak susah untuk langsung membuat perbandingan.
Apa yang bisa kita pelajari dari dua presiden ini, SBY dan Prabowo?
Saya rasa dari Pak SBY, kita bisa belajar tentang bagaimana sebagai presiden. Beliau punya cita-cita besar terhadap bangsanya dan berusaha untuk melakukan dengan sepenuh hati, dengan seksama. Tantangannya berbeda. Ya, 10 tahun kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen. Utang luar negeri turun. Kemudian juga berbagai macam program-program sosial, Bidikmisi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu kan yang dilakukan Pak SBY.
Infrastruktur juga begitu, terutama jalan non-tol itu dibangun dengan sangat luas. Ada dana desa. Sehingga diharapkan pertumbuhan itu seimbang. Kota berkembang, tapi desa jangan ketinggalan. Industri berkembang, pertanian jangan ketinggalan. Seimbang semuanya tumbuh 6 persen. Kalau Pak Prabowo, dia ingin tumbuh lebih jauh lagi 8 persen target beliau. Walaupun sampai sekarang kan kita masih cuma 5 persen, sehingga memang kerja masih panjang. Kerja keras.
Tapi kan beliau juga masih punya waktu tiga tahun. Jadi tidak realistis juga kalau kita membuat judgement baru dua tahun, kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Tapi kan kita harus beri waktu yang cukup sesuai dengan mandatnya, baru kita melakukan penilaian. Itulah gunanya Pemilu lima tahun sekali. Dalam Pemilu lima tahun sekali itulah orang membuat judgement terhadap pemerintahan tersebut. Rakyat langsung bisa membuat judgement dalam pemilihan langsung. Apakah memilih lagi atau tidak, karena rakyat melihat apa yang sudah dilakukannya selama lima tahun itu.
Pak Prabowo juga punya target yang besar. Bahkan ingin cepat untuk merealisasikannya. Tinggal pembantu-pembantunya ini, apakah bisa memahami dengan baik apa pikiran presiden? Dan kemudian mengimplementasikannya dengan cara seksama, sehingga hasilnya bisa dilihat sebelum berakhir masa jabatan. Karena pada saat itulah rakyat membuat judgement. Kita lihat saja. Kita juga harus beri kesempatan kepada beliau. Kita mau beliau berhasil. Kalau dia berhasil, rakyat juga senang. Tapi sekali lagi, pembantu-pembantunya itu harus memahami dan mengimplementasikan apa pikiran-pikiran besar Presiden Prabowo.
Perbincangan dengan Andi Alfian Mallarangeng berakhir pada satu gagasan yang terus muncul sepanjang wawancara: Indonesia tidak harus memilih antara satu kekuatan dan kekuatan lainnya.
Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, Andi melihat politik bebas aktif bukan sebagai sikap menjauh dari berbagai kekuatan global, melainkan sebagai ruang bagi Indonesia untuk tetap berkawan dengan semua pihak sekaligus aktif mencari solusi.
Tantangannya adalah menjaga agar posisi tersebut tidak berubah menjadi keberpihakan. Indonesia, menurut Andi, harus tetap menjadi negara yang dipercaya semua pihak. Di kawasan, modal utamanya adalah ASEAN. Di tingkat global, Indonesia dapat menggunakan posisi sebagai middle power.
Sedangkan di dalam negeri, tantangannya adalah menjaga demokrasi tetap terkonsolidasi sekaligus memastikan gagasan-gagasan besar pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.
Sebab, pada akhirnya, seperti yang berulang kali ditekankan Andi dalam percakapan tersebut, bebas aktif tidak berarti pasif. Indonesia harus tetap bebas, tetapi juga harus aktif.*
