Anda melihat di era Prabowo sekarang ini, apakah Indonesia lebih aktif dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konteks geopolitik?
Kalau zaman SBY, prinsip bebas aktif, nonblok itu kita lakukan dengan seksama. Secara aktif juga G20. Pembentukan G20 itu kan jangan lupa SBY. SBY termasuk yang dikonsultasikan tentang pembentukan G20. Dalam konteks zaman Pak SBY tidak berusaha masuk di BRICS. Karena tidak juga berusaha untuk menjadi sekutu Amerika Serikat. Kita tidak masuk dalam itu, kita berada di luarnya menjadi bebas aktif, menjadi netral. Nah, bedanya adalah Pak Prabowo menginterpretasikan bebas aktif itu masuk ke dalam keduanya, kedua kubu, dan berusaha untuk menjembatani. Kalau kita mau berada di luar, dulu SBY berada di luar dari BRICS.
Kita bukan anggota BRICS, tapi kita bersahabat dengan negara-negara BRICS itu. Kita bersahabat semua dengan Rusia, India, China, Brasil. Kita datang ke Brasil, kita datang ke China dan berbagai macam kerja sama dengan negara-negara itu secara bilateral, bukan secara multilateral di situ. Di Amerika, kita juga bersahabat dengan Amerika, termasuk juga beberapa kadet-kadet militer kita dididik di sana. Juga kerja sama untuk alutsista, pembelian alutsista dari Amerika Serikat. Tapi kita juga beli dari Rusia, Sukhoi. Dari macam-macam. Dari Amerika kita beli juga. Tapi kita tidak berusaha masuk menjadi bagian dari aliansi-aliansi ataupun organisasi-organisasi tertentu yang berkaitan dengan Amerika Serikat. G20 kita bagian dari pendiri G20. Di G20 itu ada Amerika, ada Rusia, ada China, juga negara-negara Islam seperti Indonesia, kalau tidak salah juga Arab Saudi. Jadi ada India juga di situ. Bagi kita dalam konteks multilateral bersama itu konteksnya dalam G20, bukan di BRICS.
Anda tadi menyebut BoP. Mengapa Indonesia perlu hati-hati?
Sebab BoP memang baru. Yang bagi saya, yang kita perlu hati-hati karena di dalam BOP itu kita diminta untuk menyumbangkan tentara di bawah bendera BoP. BoP ini sebuah organisasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, oleh Trump. Bukan cuma Amerika Serikat, tapi nama Trump juga di situ, di luar konteks dari United Nations (UN). Kalau kita kan biasa kirim tentara di Lebanon, tentara perdamaian dalam konteks tentara bangsa, tentara PBB, tentara perdamaian. Nah, BoP ini bagaimana.
Dan satu hal dalam konteks BoP, itu pengambilan keputusannya yang sangat mirip Amerika, sementara kalau PBB kan lebih multilateral dan setara. Walaupun ada juga pemegang veto, tapi modelnya lebih setara. BOP tidak. Semua tentara di bawah, di mana Amerika terlibat, harus dikomando tetap oleh Amerika Serikat. Karena doktrin Amerika tidak boleh ada tentara Amerika yang dibawa komando tentara lain. Kalau di PBB kan ganti-ganti. Pak SBY sendiri pernah jadi komandan pasukan pengawas. Saya juga ingat komandannya itu dari Indonesia, ya SBY waktu itu di Bosnia.
Sebaliknya ada kadang-kadang dari Spanyol, kadang-kadang dari negeri mana, tergantung dari tugasnya di mana dan komandannya ganti-ganti dari negara yang berbeda. Kalau ini betul-betul dibawa ke Amerika Serikat. Bagaimana kalau kita misalnya tentara kita disuruh atau diperintahkan menyerang Gaza, melucuti Hamas? Ngapain kita berhadapan dengan orang Palestina? Kita jangan sampai kita berhadapan dengan orang Palestina.
Dalam konteks diplomasi, mana yang lebih kuat, personal Presiden Prabowo atau institusi seperti Kementerian Luar Negeri?
Saya tidak tahu. Yang jelas Menteri Luar Negeri ini orang dekat Pak Prabowo.
Artinya, dia bisa menerjemahkan pikiran Presiden?
Karena itu mestinya pikiran Pak Prabowo dipahami dengan baik oleh Menteri Luar Negeri. Saya tidak tahu bagaimana dinamika, tapi karena dia dekat dengan Pak Prabowo, pasti sudah memahami apa yang diinginkan Pak Prabowo. Urusan bagaimana Kementerian Luar Negeri, saya tidak mengikuti secara dekat. Pak Sugiono ini memang sekaligus juga Sekjen Partai. Memang pasti sibuk sekali sebagai sekjen partai, sebagai Menteri Luar Negeri.
Tapi apakah dia juga kuat menerjemahkan visi-misi Presiden?
Karena beliau dekat dengan presiden, mestinya presiden bisa menilai langsung dan dia paham langsung. Jadi untuk yang begitu saya tidak mau melakukan judgement, yang bisa melakukan judgement presiden sendiri.
Dalam konteks ekonomi dan militer, apakah Indonesia punya kekuatan untuk menjadi middle power?
Kita adalah middle power dan harusnya punya aspirasi. Aspirasi kita memang selama ini adalah middle power. Di ASEAN, selama ini kita boleh dikata big brother.
Apa maksudnya big brother?
Ya, ini informal. Kita harus mempertahankan posisi kita sebagai big brother. Yang SBY dulu, untuk konflik-konflik di ASEAN, itu biasanya bisa diselesaikan oleh Pak SBY. Misalnya Kamboja dulu. Itu zaman Pak SBY juga begitu di Filipina Selatan. Peran Indonesia dalam perdamaian, cari solusi di Filipina Selatan. Tapi itu kan kecil-kecil. Bagaimana peran Indonesia memfungsikan ASEAN sebagai zona damai, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, dan zona di mana seluruh kekuatan-kekuatan dunia respek terhadap ASEAN secara kelembagaan, secara bersama-sama, sehingga enggak ada yang berani macam-macam.
Justru ASEAN bisa menjadi motor pertumbuhan dunia karena kita damai. Kita tidak punya nuklir di sini, tidak ada konflik yang berat. Ada sedikit antara Kamboja-Thailand, ada sedikit di Filipina Selatan. Memang di negara-negara ASEAN sendiri ada negara-negara yang condong ke China, ada negara-negara yang dekat ke Amerika, ada negara-negara yang berusaha netral, segala macam. Nah, kadang-kadang tarikan-tarikan itu membuat ASEAN agak kesulitan juga. Terutama karena ada beberapa titik-titik berbahaya di sekitar ASEAN, yaitu Laut China Selatan.
Laut China Selatan masih menjadi persoalan?
Laut China Selatan. Di situ ada China, ada Tiongkok yang mengklaim dengan Nine-Dash Line itu. Dan ada beberapa negara ASEAN yang punya overlapping territorial claim. Jadi Filipina, Vietnam, bahkan Brunei yang kemudian ada masalah dengan China. Tapi ASEAN bersama China secara teratur dan berkelanjutan melakukan dialog dengan China supaya berbagai persoalan di Laut China Selatan itu bisa diselesaikan secara damai, dengan protokol yang jelas pula, sehingga jangan sampai menjadi konflik.
Karena kalau terjadi konflik di lautan, Tiongkok di situ, Amerika pasti masuk juga karena Filipina dekat dengan Amerika. Dan kalau dua raksasa berhadapan di Laut China Selatan, ASEAN tidak lagi menjadi zona damai. Itulah sebabnya kita sebagai keseluruhan ASEAN dan Indonesia mestinya sebagai pemimpin di ASEAN perlu terus memfungsikan ASEAN dengan rekan dialognya, China, Amerika, Rusia, untuk mempertahankan zona damai di ASEAN dan sekitarnya, terutama di Laut China Selatan.
Di yang lain-lain enggak ada secara spesifik lagi. Kita tidak ada masalah. Kalau ke selatan paling Australia, negara-negara Pasifik kita tidak ada juga masalah. Ke barat mungkin sampai India kita tidak ada masalah. Sekali lagi hanya dengan China ada sedikit persoalan dengan Laut China Selatan, tapi kan semua bisa ditangani dengan baik. Terakhir ini ada kemarin di Laut China Selatan antara Filipina dengan China, patroli antara China dengan Filipina ketemu, lalu pakai penyemprotan air. Tapi jangan sampai bereskalasi menggunakan senjata. Karena masing-masing punya klaim berbeda dan overlapping, pasti ada masalah. Tapi kan semua ini bisa diselesaikan.
Dalam konteks inilah Indonesia bersama ASEAN harus memfungsikan diri sebagai middle power, bersama-sama dengan middle power lain di dunia. Untuk menyeimbangkan. Jadi penyeimbang, terutama terhadap negara-negara besar seperti superpower, Amerika, Rusia dan China, dan kemudian juga membangun kembali multilateralisme. Jadi apa-apa itu dibicarakan bersama-sama. Jangan main sendiri-sendiri, langsung unilateral seperti yang dilakukan oleh Trump. Begitu juga dilakukan Rusia.
