Sekarang koalisi pemerintahan terlalu gemuk. Hampir semua partai besar masuk pemerintahan. Apakah koalisi yang gemuk dan besar ini tidak berbahaya bagi demokrasi?
Menurut saya, tidak ada hubungan langsung antara postur kabinet dengan demokrasi. Kabinet besar, selama kebijakan-kebijakannya dan gaya pemerintahan itu tetap menghargai demokrasi, enggak ada masalah. Itu lebih berkenaan dengan efektivitas pemerintahan. Bukan pada nilai demokrasi itu sendiri. Karena nilai demokrasi, selama semua orang pemerintahan, pejabat, pemimpin itu punya komitmen untuk menegakkan demokrasi, enggak ada masalah. Itu kan cuma berhubungan pada efektivitas pemerintahan. Apakah pemerintah menjadi lebih efektif dengan lebih banyak menteri, lebih banyak wakil menteri dan sebagainya. Lebih pada itu, bukan pada demokrasinya itu sendiri.
Tapi kalau hampir semua partai besar masuk koalisi, siapa yang mengontrol kekuasaan?
Kalau koalisi pemerintahan terlalu besar dan oposisi terlalu kecil, memang akan ada kemungkinan situasi di mana pemerintahan kurang mendapatkan penyeimbang yang cukup. Sehingga ada beberapa penelitian misalnya di negara-negara maju, bahkan di Amerika, di mana per negara bagian misalnya dilihat ketika balance of power-nya terlalu jomplang, itu biasanya kualitas pemerintahan menjadi lebih rendah dibandingkan kalau jumlah oposisi lebih besar.
Persoalannya kan soal oposisi dan koalisi pemerintahan ini kan tergantung dari kepentingan masing-masing partai. Tak bisa dipaksa. Kalau orang mau berkoalisi, itu juga hak dia. Orang beroposisi itu juga hak dia. Ada waktu di mana semua partai ada di dalam pemerintahan karena situasinya mungkin menginginkan unity. Itu juga mungkin situasi tuntutan zamannya. Tapi memang secara teoritis bahwa kalau keseimbangan antara koalisi pemerintahan dan oposisi terlalu jomplang, kualitas pemerintahan, ditinjau dari berbagai macam indikator, bisa kurang maksimal ketimbang kalau lebih seimbang. Ini juga ada beberapa penelitian di Eropa, membandingkan negara-negara Eropa yang punya pemerintahan dan koalisi.
Tapi sekali lagi, orang yang masuk dalam koalisi pemerintahan atau partai tertentu masuk dalam koalisi pemerintahan, atau berada di luar pemerintahan, itu adalah keputusan politik masing-masing partai. Sehingga tidak bisa dipaksakan, mau masuk atau tidak. Yang ideal memang adalah koalisi mayoritas. Koalisi pemerintahan jumlahnya mayoritas dalam konteks kursi, mayoritas di parlemen, sehingga dukungan politik terhadap program-program pemerintah itu kuat, tapi tidak terlalu besar.
Bagaimana pengalaman zaman SBY dalam membangun koalisi?
Susah juga kalau dalam kenyataan misalnya zaman Pak SBY. Waktu pemerintah masa jabatan pertama, Partai Demokrat itu cuma sekitar 7,9 persen kursinya. Kira-kira 9 persen. Kemudian kita didukung oleh partai waktu itu yang kecil-kecil juga. Belakangan kita merangkul juga—Pak SBY kemudian merangkul—partai-partai yang tidak mendukung sebelumnya. Golkar masuk dalam pemerintahan, walaupun pada waktu babak pertama itu Golkar mendukung Pak Wiranto. PKS juga ada bersama kita.
Ada partai lain lagi, beberapa yang dukung di putaran kedua. Sehingga dengan masuknya Golkar karena Golkar partai yang besar, jumlah koalisi itu ada sekitar 70 persen barangkali. Itu jadi cukup besar. Cuma kalau Golkar tidak masuk, kita tetap mayoritas, tapi mayoritasnya tipis, 50 sekian. Sehingga untuk menjamin stabilitas pemerintahan, maka Pak SBY memutuskan untuk menarik Golkar masuk dalam pemerintahan. Dan Golkar memang selalu berusaha untuk masuk dalam pemerintahan. Walaupun dia sebenarnya tidak bagian dari pendukung presiden.
Zaman masa jabatan kedua, Golkar mendukung Pak JK karena ketua umumnya maju juga calon presiden 2009. Tapi setelah Pemilu Pak SBY menang, Golkar ditarik lagi masuk dalam pemerintahan. Karena tanpa Golkar, kan PDI-P sudah oposisi. Kalau Golkar juga di oposisi, memang koalisi pemerintahan terlalu tipis. Agak riskan. Salah satu dari mereka keluar, kita jadi pemerintah minoritas. Mungkin Pak Prabowo juga memprioritaskan stabilitas pemerintahan dulu, sehingga kemudian koalisi pemerintahan jadi besar. Tapi ada oposisi yang cukup besar, yang namanya PDI-P. Walaupun ditotal jumlah koalisi pemerintahan sekarang sangat besar.
Karena itu kita perlu melihat memang perlu untuk menarik Golkar masuk dalam pemerintahan Presiden SBY supaya ada buffer zone yang cukup. Jangan sampai satu keluar sudah langsung minoritas. Maka yang satu itu punya bargaining position yang sangat kuat. Begitu dia keluar, kita langsung jadi pemerintah minoritas. Tapi kalau zaman SBY satu keluar tidak langsung jadi pemerintah minoritas. Dua keluar iya. Nah, Pak Prabowo artinya memang memprioritaskan stabilitas pemerintahan dulu.
Sebagai orang yang dulu pernah berada dekat dengan Presiden SBY, siapa lebih kuat membaca peta atau arah politik antara SBY dan Prabowo?
Pak SBY kan selesai dua periode. Jadi landing-nya juga dengan mulus. Berakhir dengan baik. Ya, kita harapkan Pak Prabowo juga begitu. Kami bagian dari koalisi pemerintah Pak Prabowo itu akan mendukung beliau sampai masa jabatannya selesai. Dan kita harapkan beliau sukses. Kita harapkan juga smooth landing. Tapi memang tantangannya berbeda. Zamannya juga berbeda. Tinggal bagaimana wisdom beliau untuk melihat situasi dengan jernih, mendapatkan masukan yang cukup.
Jadi ketika membuat kebijakan juga well informed. Well informed dan mengambil kebijakan tepat di dalam berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Sehingga kemudian rakyat bisa melihat dengan baik bahwa pemimpinnya betul-betul sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden. Bahwa polling naik dan turun itu biasa. Jangan turun terus. Kita tentu tidak bisa langsung membandingkan Pak Prabowo baru dua tahun ini dengan Pak SBY.
Apa yang paling fundamental berbeda antara SBY dan Prabowo dalam menggunakan kekuasaan?
Begini, Pak SBY dan Pak Prabowo itu sama-sama jenderal. Satu sekolah, satu angkatan. Pak SBY jadi presiden waktu itu. Pekerjaan rumah Pak SBY sebagai presiden 2004 adalah bagaimana menuntaskan reformasi TNI dan reformasi secara keseluruhan, termasuk juga reformasi TNI. Sehingga di zaman beliau, walaupun beliau tentara, salah satu yang beliau lakukan adalah menuntaskan reformasi TNI, termasuk yang terakhir adalah bisnis TNI.
Sehingga pada zaman beliaulah dituntaskan reformasi. Kalau yang lain-lain kan sudah dilakukan zaman Bu Mega, Gus Dur maupun Pak Habibie, di mana jabatan-jabatan sipil tidak lagi dilakukan, kecuali yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan keamanan dan segala macam. Itu sudah tuntas. Itu di zaman Pak SBY. Sehingga SBY memang sangat konsen dengan isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana reformasi bisa selesai dituntaskan dan termasuk juga perdamaian di Aceh. Karena ada tsunami, tentu kami punya kesempatan.
Itu dilakukan, dimanfaatkan oleh SBY sekaligus untuk melakukan perdamaian di Aceh. Sehingga damai di Aceh, Aceh bisa fokus untuk membangun, terutama karena ada musibah, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh menjadi prioritas beliau. Sehingga tuntas. Tidak ada lagi daerah operasi militer di Indonesia. Kalau Papua itu bukan daerah operasi militer, bukan teroris, tapi ada beberapa orang-orang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Boleh dikatakan sporadis.
