Ada juga kekhawatiran bahwa di setiap pembangunan jalan tol, pasti ada dampak terhadap alam, banjir misalnya. Bagaimana pemerintah atau BPJT mengantisipasi hal-hal seperti ini?
Kami tidak menutup mata terhadap genangan yang terjadi di sejumlah titik. Untuk jalan tol yang sudah beroperasi, yang kami pahami, faktor pembuat banjir itu kan tidak semata-mata dari pembangunan jalan tol. Tapi ada juga karena ada perubahan tata guna lahan. Ada juga daerah tangkapan airnya sudah berkurang karena ada perubahan tata guna lahan tadi. Tapi kalau dari sisi jalan tol, tentunya itu harus dicarikan solusinya.
Caranya kita tetap akan melakukan kajian hidrologi. Mungkin banjir itu terjadi karena memang kapasitas saluran drainasenya yang perlu ditingkatkan, itu kita lakukan. Kita menyampaikan kepada BUJT, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu harus dilakukan pendekatan penjelasan secara teknis. Khusus di jalan tolnya. Tapi kalau banjirnya, banjir kawasan, kembali lagi, ini perlu koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah.
Tulus: Jalan tol malah sebenarnya jadi korban banjir. Sebenarnya kalau tol terkena dampak dengan lingkungan kan sudah ada amdalnya. Sepanjang amdalnya sudah betul dikeluarkan, harusnya tidak berdampak terhadap lingkungan dalam arti menuju memicu banjir dan segala macam. Kemudian ada perubahan tata ruang, tata guna lahan yang memicu banjir yang justru jalan tolnya pada titik tertentu jadi korban.
Sony: Pertanyaannya adalah perubahan tangkapan air. Pertanyaannya apakah perumahan sudah merencanakan drainasenya dengan baik. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Sungainya tidak mampu. Melimpah kenanya tol, menyebabkan banjir. Edukasi ini juga harus kita berikan kepada masyarakat, terutama pemerintah daerah. Pada saat dia memberikan izin pengembangan kawasan yang akan mengubah serapan air, lalu diperhitungkan drainasenya. Karena kalau jalan tol sendiri sudah diperhitungkan drainasenya itu. Karena tangkapan yang berubah, drainasenya kita sesuaikan dengan kedalaman segala macam. Tapi yang di luar itu kadang-kadang tidak tersinergi. Ini yang kita minta kepada Pemda, tolong diperhatikan masalah drainasenya di kawasan yang berkembang akibat jalan tol itu.
Terkait dengan misalnya ketika jalan tol melewati pertanian atau irigasi. Ketika tol memotong kawasan pertanian ini kan berarti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana pemerintah memastikan agar irigasinya berjalan lancar?
Iya, tentunya pembangun jalan tol ini tetap harus menjaga keberlangsungan fungsi irigasinya. Khususnya pada kawasan-kawasan pertanian produktif. Jadi jangan mengganggu pasokan air kepada para petani. Di dalam perencanaan pada saat kita menyusun studi kelayakan, basic design ini tentunya kita sudah mengidentifikasi jaringan irigasi yang ada dilintasi oleh trase jalan tol. Nah baik itu saluran primer, sekunder, dan tersier. Itu semua dipetakan sebetulnya.
Dan dipastikan pada saat pembangunan dan pada saat penyusunan desainnya itu juga bahwa itu tetap berfungsi secara baik. Saluran irigasinya ini. Dan sejauh ini memang dari sisi pembangunan jalan tol yang disediakan itu seperti gorong-gorong, saluran irigasi talang, ada juga sistem sifon. Itu secara teknis. Tapi itu semua diakomodir dari mulai tahap perencanaan. Untuk memitigasi agar fungsi saluran irigasi yang ada itu tetap berfungsi secara baik seperti sebelumnya.
Sony: Dari PU sendiri sudah punya standar sebenarnya pembangunan jalan itu terkait dengan masalah irigasinya, terkait dengan masalah aliran air seperti itu. Aliran air itu ada dua, di atas dan di bawah. Nah kalau suatu jalan baik itu jalan tol, jalan lingkar, jalan nasional melewati kawasan yang memang muka air tanahnya cukup tinggi, itu diwajibkan membuat semacam gorong-gorong agar air itu bisa melintas. Memang melintasnya menjadi di titik-titik tertentu. Tapi dibuat banyak. Ketentuannya sudah ada dalam standar perencanaan PU. Sehingga di tol pun seperti itu. Karena tol itu kan standar dia paling tinggilah.
Jadi kita berharap jalan-jalan tol yang melewati sawah segala macam tidak menjadi tersumbat irigasinya. Kadang-kadang kita buat saluran khusus sebagai sodetan. Itu juga dilakukan. Misalnya, tanahnya itu relatif datar. Kalau nyebrang itu agak susah kalau ada jalan tol, kita buat saluran khusus untuk mendorong air agar bisa menyeberang. Di bawah tapi, di bawah jalan tol. Itu ada ketentuan standar. Dan sudah dijadikan standar di perencanaan jalan tol.
Tulus: Bahkan kalau yang saya cermati yang dilakukan oleh BUJT akhirnya lebih dari standar itu. Karena mereka melakukan kegiatan atau proyek-proyek yang dalam koridor tanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility (CSR).
Topografi dan geografi negara Indonesia kan berbeda-beda. Kita tahu bahwa jalan tol terbanyak di Pulau Jawa. Apakah model pembangunan tol di Jawa ini bisa diterapkan di Sumatera dan di provinsi lain? Atau berbeda cara penanganannya?
Kalau model pembangunan atau pengembangan jalan tol di Jawa memang tidak bisa serta merta kita terapkan di pulau-pulau luar Jawa. Karena memang karakteristik daerahnya dan juga kebutuhan dari pembangunannya itu berbeda-beda.Kalau di Jawa misalkan dengan potensi pergerakan orang itu tinggi, mobilitasnya tinggi, kepadatan penduduknya juga paling padat. Pergerakan orang dan barang ini kan juga tinggi. Artinya kebutuhan terhadap konektivitas jalan tol ini juga tinggi. Dan ini sebetulnya sebagai salah satu faktor yang turut mendukung bahwa kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial di seluruh Jawa terutama itu kan masih relatif lebih dapat kita capai, Tapi berbeda dengan pulau Sumatera, apalagi Kalimantan, dan Sulawesi. Ini memang karakteristiknya berbeda.
Padahal beberapa daerah seperti Sumatera memang potensi volume lalu-lintasnya masih belum cukup tinggi. Belum setinggi Pulau Jawa. Tetapi di sisi kebutuhan konektivitasnya untuk menghubungkan antarwilayah, apalagi menghubungkan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi kan juga tinggi. Artinya pendekatannya lebih ke bagaimana kita menyediakan konektivitas untuk menghubungkan sentra-sentra produksi, kawasan-kawasan kegiatan ekonomi, termasuk simpul-simpul transportasi ini. Pendekatannya lebih ke sana. Tapi dengan skema mungkin pembiayaannya, kalau yang sekarang berjalan kan dengan skema penugasan itu ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalau di Sumatera menugaskan ke BUMN dalam hal ini Hutama Karya. Ada juga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan BUMN yang lain. Karena memang di sana kelayakan finansialnya masih marginal. Jadi perlu dukungan dari pemerintah.
