Namun bagi Geisz Chalifah, persoalan bangsa tidak berhenti ketika hasil pemungutan suara diumumkan. Menurutnya, masyarakat hari ini justru lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: usaha yang lesu, daya beli yang melemah, dan ketidakpastian ekonomi.
Geisz mengaku lebih sering mendengar keluhan para pelaku usaha daripada perdebatan soal politik. Dari pembahasan mengenai ekonomi, percakapan kemudian mengalir pada ruang demokrasi, kritik terhadap pemerintah, hingga fenomena pelabelan yang belakangan semakin sering muncul di ruang publik.
Setelah Pilpres selesai, apa yang paling sering Anda dengar dari masyarakat?
Masalah Ekonomi. Kalau sekarang saya bertemu teman-teman atau masyarakat, hampir semuanya berbicara soal ekonomi. Orang sekarang bukan lagi berpikir bagaimana berkembang. Yang penting bisa bertahan. Tidak jatuh lebih dalam saja sudah bagus. Saya mendengar banyak teman mulai menjual aset. Ada yang menjual rumah, tanah, atau kendaraan untuk bertahan hidup. Masalahnya, aset itu pun sekarang sulit terjual. Harga sudah turun berkali-kali, tetapi pembelinya tetap tidak ada. Artinya, persoalan yang dihadapi masyarakat memang serius.
Pemerintah sering menyampaikan bahwa indikator ekonomi Indonesia tetap baik. Mengapa Anda melihatnya berbeda?
Saya tidak sedang memperdebatkan angka. Yang saya lihat adalah kenyataan yang dirasakan masyarakat. Orang yang datang kepada saya tidak membawa data statistik. Mereka datang membawa cerita tentang usahanya yang sepi, dagangannya yang tidak laku, atau penghasilannya yang turun. Itu yang saya dengar hampir setiap hari.
Contoh yang paling terasa menurut Anda?
Tanah Abang. Saya mendengar banyak kios kosong. Pemilik kios kesulitan mencari penyewa. Bahkan sewanya sudah turun. Mereka bukan lagi mencari keuntungan. Yang penting biaya operasional tertutup. Tetapi tetap saja sulit. Kalau kondisi seperti itu terjadi di pusat perdagangan sebesar Tanah Abang, berarti memang ada persoalan pada daya beli masyarakat.
Ada yang berpendapat kondisi itu terjadi karena masyarakat beralih ke belanja online?
Penjelasan itu terlalu sederhana. Teman-teman saya yang berjualan secara online juga mengeluh. Kalau toko offline mengeluh dan toko online juga mengeluh, berarti persoalannya bukan semata-mata perpindahan platform. Menurut saya, yang sedang melemah adalah daya beli masyarakat.
Menurut Anda, siapa yang paling merasakan tekanan ekonomi saat ini?
Mereka yang hidup dari usahanya sendiri. Pedagang. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Mereka yang paling sering datang dan bercerita kepada saya. Bahkan ada yang mengatakan, “Pak, sekarang bukan soal Pak Anies kalah. Dagang saja sudah susah.” Kalimat seperti itu sering saya dengar.
Kalau begitu, di mana akar persoalannya?
Kompetensi. Kalau sebuah pemerintahan memiliki kompetensi, menurut saya pasti akan mencari jalan keluar. Saya sering memberi contoh Jakarta pada masa pandemi Covid-19. Pendapatan daerah turun sangat besar. Tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Program-program tetap dilakukan. UMKM tetap dibantu. Artinya, ketika menghadapi krisis, yang paling menentukan adalah kemampuan mengelolanya.
Belakangan Anda juga beberapa kali menyinggung soal pelabelan terhadap pengkritik pemerintah. Mengapa itu menjadi perhatian?
Karena menurut saya kritik seharusnya dijawab dengan argumen. Kalau ada kritik, ya jawab kritiknya. Kalau memang salah, tunjukkan letak salahnya. Bukan orang yang mengkritik justru diberi label.
Salah satu istilah yang ramai adalah “Londo Ireng”. Bagaimana Anda melihatnya?
Menurut saya istilah seperti itu tidak menjawab substansi. Yang diperdebatkan seharusnya isi kritiknya. Kalau kritik dibalas dengan label, berarti kita tidak sedang membahas persoalan yang sebenarnya.
Menurut Anda, mengapa pelabelan seperti itu terus muncul?
Karena lebih mudah memberi label daripada menjawab kritik. Kalau punya jawaban, ya jawab saja. Tidak perlu memberi cap kepada orang yang berbeda pendapat. Menurut saya, demokrasi membutuhkan ruang untuk berdebat dengan argumentasi. Bukan saling memberi stigma.
Apakah fenomena itu baru terjadi sekarang?
Tidak. Menurut saya polanya sudah lama. Istilahnya saja yang berubah. Dulu ada label tertentu. Sekarang muncul label yang lain. Tetapi caranya sama. Orang yang berbeda pendapat diberi stigma, bukan diajak berdebat secara terbuka.
Benarkah menurut Anda, Anies selalu menjadi sasaran ketika muncul persoalan nasional?
Saya melihat polanya seperti itu. Coba saja dicek. Hampir setiap kali muncul persoalan besar di tingkat nasional, tidak lama kemudian muncul isu yang menyerang Anies. Seolah-olah perhatian publik harus dialihkan ke sana. Saya bahkan pernah menulis di Twitter. Begitu ada kasus nasional, saya bilang kepada teman-teman, “Tunggu saja, satu atau dua hari lagi Anies akan jadi sasaran.” Dan memang polanya berulang. Menurut saya itu sudah sangat mudah dibaca.
Mengapa yang terus diserang justru Anies?
Karena Anies ada di Jakarta. Sorotannya besar. Dia punya kapasitas, punya panggung, dan tentu memiliki banyak pendukung sekaligus banyak orang yang tidak menyukainya. Akhirnya lebih mudah dijadikan sasaran. Saya melihat itu bukan hanya dilakukan oleh satu pihak. Beberapa menteri juga pernah melakukan hal yang sama. Ada yang mengaitkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan pernyataan Pak Anies, ada yang menyerang soal Formula E, soal banjir, soal rumput JIS, sampai bansos. Menurut saya, semuanya menunjukkan pola yang sama: setiap ada persoalan, Anies dijadikan target.
Apakah serangan itu hanya terjadi ketika Anies menjadi gubernur?
Tidak. Menurut saya upaya menghadang Anies terus berlangsung. Awalnya lewat berbagai isu ketika beliau menjadi gubernur. Setelah itu menjelang Pilpres. Bahkan menjelang Pilkada DKI saya melihat ada tekanan agar partai-partai tidak memberikan dukungan kepada Anies. Ada cerita dari beberapa partai yang menurut saya menunjukkan situasi itu memang tidak sederhana. Karena itu saya melihat persoalannya bukan semata persaingan politik biasa.
Ada anggapan yang takut terhadap Anies adalah kelompok oligarki. Anda melihatnya bagaimana?
Justru pengalaman saya berbeda. Saya pernah bertemu dengan sejumlah pengusaha besar di Jakarta. Saya tanya langsung, “Apa sebenarnya masalah kalian dengan Anies?” Jawabannya sederhana, “Kami nyaman.” Mereka mengatakan aturan dijalankan dengan jelas. Contohnya soal reklamasi. Yang memang harus dihentikan dihentikan. Yang sudah terbangun tetap diberi kepastian hukum, tetapi pengembang juga diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa menjalankan aturan tidak sama dengan memusuhi dunia usaha.
Bagi Geisz Chalifah, kebudayaan dan demokrasi ternyata memiliki titik temu. Jakarta Melayu Festival, sastra yang membentuk cara berpikirnya, perjalanan politik bersama Anies Baswedan, hingga pandangannya mengenai ekonomi dan kritik, pada akhirnya bermuara pada satu keyakinan yang sama. Sebuah bangsa, menurut Geisz, memerlukan keberanian untuk menjaga akar budayanya sekaligus menjaga ruang dialog yang sehat. Sebab tanpa keduanya, sebuah peradaban akan kehilangan penopangnya.*
