JAKARTA – Perdebatan mengenai arah pemerintahan, konstelasi politik menjelang 2029, kualitas kabinet, hingga masa depan demokrasi kembali mengemuka. Dalam perbincangan dengan Total Politik, Rocky Gerung memberikan pandangan kritisnya dengan gestur lugas dan signature verbal khas RG mengenai sejumlah persoalan politik dan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.*
Rocky melihat kemungkinan perombakan kabinet hingga 90 persen bukan sekadar sebagai pergantian personalia, tetapi sebagai konsekuensi dari persoalan kapasitas pemerintahan dalam menerjemahkan gagasan politik Presiden. Menurutnya, perubahan tersebut dapat bersifat radical break, tetapi berlangsung secara gradual karena pemerintahan tidak mungkin mengganti seluruh anggota Kabinet Merah Putih secara serentak.
Ia juga menyoroti persoalan koperasi, state capitalism, independensi Bank Indonesia, relasi antara pemerintah dan pasar, serta munculnya kabinet bayangan. Dalam pandangannya, perdebatan politik seharusnya tidak berhenti pada posisi pro atau kontra terhadap pemerintah. Setiap kritik harus memiliki alternatif gagasan yang jelas. Setiap tesis memunculkan antitesis, yang pada akhirnya melahirkan sintesis sebagai gagasan baru yang lebih tinggi, komprehensif dan mengakhiri kontradiksi.
Pada sisi lain, Rocky mengingatkan bahwa popularitas dan elektabilitas tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kualitas kepemimpinan. Baginya, kapasitas intelektual dan etika (etikabilitas menurut istilah RG) harus ditempatkan sebelum elektabilitas. Jika demokrasi hanya ditentukan oleh apa yang paling populer, ia khawatir demokrasi akan bergeser menjadi mobocracy, yakni politik kerumunan atau massa.
Berikut petikan perbincangan tersebut.
Approval rating hasil survei SMRC 51% dan ada isu terbaru reshuffle, besar-besaran di awal Agustus jelang kemerdekaan (wawancara dilakukan sebelum HUT RI ke-81). Bisa jadi juga pasca-perayaan hari kemerdekaan. Menurut Anda pertama. Apakah menurut Anda reshuffle tersebut akan menjadi radical break dan kemudian jadi game changer yang bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo?
Saya melihat Presiden tidak memiliki terlalu banyak kesempatan lagi untuk sekadar membujuk publik agar kembali percaya. Ada fakta-fakta yang sebelumnya mungkin tersembunyi, tetapi sekarang mulai terbuka. Karena itu, kalau orang-orang yang dekat dengan Presiden saja perlu diganti, apalagi mereka yang secara politik dianggap sebagai public enemy, kemungkinan perubahan itu semakin besar.
Namun, perubahan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Kalau seluruh kabinet diganti pada saat yang sama, pemerintahan justru tidak akan mampu bekerja. Mencari orang baru juga membutuhkan waktu. Karena itu, saya melihatnya sebagai radical break yang bisa dilakukan secara gradual. Secara politik perubahannya bisa radikal, tetapi implementasinya bertahap. Minggu ini mungkin dua orang, kemudian beberapa orang lagi pada tahap berikutnya, sampai akhirnya terbentuk konfigurasi baru.
Menurut saya, sektor yang paling membutuhkan pembenahan adalah ekonomi dan komunikasi. Persoalan ekonomi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga bagaimana gagasan ekonomi Presiden diterjemahkan dan dijelaskan kepada publik.
Tolong anda elaborasi penekanan soal pembenahan di wilayah ekonomi itu seperti apa detailnya?
Ekonomi artinya semua hal yang seharusnya dibahas secara komprehensif dan diucapkan dalam bentuk proteksi terhadap ide-ide presiden, yang tidak dilakukan oleh menteri-menterinya. Intinya itu Prabowo berpikir tentang peran koperasi dan itu sudah final, saya dukung itu. Tapi nanti orang anggap bahwa ya koperasi itu kan mesti dibentuk dari bawah. Ngapain dari atas bottom up ya mereka enggak ngerti kenapa. Karena menterinya enggak bisa terangin juga.
Kalau Ferry (Ferry Juliantoro, Menteri Koperasi RI) bisa terangin, tapi menteri-menteri lain enggak bisa terangin. Kan semestinya menteri-menteri lain bilang bahwa memang pada akhirnya belum bisa bottom up karena di bottom itu dikuasai oleh semak belukar kapitalis. Karena itu negara mesti turun tangan, pangkas dulu itu supaya mawarnya tumbuh di tengah belukar. Nah, ide semacam ini, metafor semacam ini kan enggak bisa diterangkan oleh Menko Perekonomian, oleh Menko urusan hukum segala macam, kan.
Jadi, kelihatannya Menko-Menko ini enggak mampu untuk mengenali isunya secara substantif sehingga enggak bisa melayani keinginan publik. Sampai sekarang masih dipersoalkan bahwa mestinya dari bawah. Kan menterinya bisa bilang oke kalau dari bawah siapa yang memulai ketika masyarakatnya masih feodal dan kapitalisme ada sampai di bawah. Itu persoalannya. Bahkan pengamat, analis, dosen-dosen menyebutkan yang namanya koperasi harus dari bawah. Itu kalau masyarakatnya sudah demokratis, kalau pengetahuannya sudah sampai di bawah, kalau sekarang kan enggak bisa. Negara harus turun tangan, bahkan itu perintah konstitusi bahwa negara membangun koperasi. Tapi kepercayaan orang pada Kopdes merah putih ini sedang drop berat dan agak susah menemukan logikanya di sini.
Bukankah justru itu logikanya mudah sekali diterangkan bahwa koperasi itu perintah konstitusi?
Artinya negara harus membangun koperasi dengan cara apa? Dengan memberdayakan masyarakat. Selama ini masyarakat tidak berdaya karena ada dua hal. Satu feodalisme yang masih kuat. Yang kedua, hegemoni dari protokapitalisme di lokalisir sampai desa kan. Protokapitalisme alias semi kapitalisme ya. Jadi negara mesti pangkas itu dulu.
Nah, mereka yang bodoh ini menganggap ya mesti inisiatif dari bawah dong. Nah, anda datang ke bawah itu kalau kalau mampu untuk timbulkan inisiatif. Siapa yang mesti lakukan inisiatif itu? Ya negara mesti menciptakan kondisi agar masyarakat berdaya untuk membangkitkan inisiatif itu.
Anda pernah mengatakan presiden seperti menjadi juru bicara bagi menteri-menterinya. Mengapa Anda menilai persoalan komunikasi pemerintah cukup serius?
Karena banyak menteri tidak mampu menjelaskan secara substantif gagasan Presiden. Presiden berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, koperasi, Prabowonomics, dan masa depan bangsa dalam berbagai forum. Kalau para menterinya memahami gagasan tersebut, mereka seharusnya mampu menjelaskannya kepada publik, baik mereka sepakat maupun tidak.
Makanya saya bilang, Presiden akhirnya seperti menjadi juru bicara bagi menteri-menterinya sendiri. Di berbagai forum, Presiden terus mengulang gagasan yang sama karena kementerian yang seharusnya menerjemahkan gagasan itu tidak mampu menjelaskannya.
Ini bukan semata-mata persoalan kemampuan berbicara. Ini persoalan apakah para menteri memahami ideologi dan arah kebijakan yang hendak dijalankan oleh Presiden.
Nah menyambung soal komunikasi, dalam konteks keterkinian kan ada semacam ketegangan komunikasi politik, yang di sejumlah media disebutkan antara Prabowo dengan Jokowi. Kemudian sejumlah pihak mengindikasikan ada kepentingan yang sedang dipertarungkan. Bagaimana Anda membaca ketegangan antara Jokowi dan Prabowo yang belakangan terus menjadi bahan perbincangan publik ini?
Kalau ada ketegangan, baik enggak buat politik? Bagus dong. Kan tetap orang ingin lihat ketegangan, itu artinya di belakang layar ada tagih-menagih utang. Utang apa ya? Utang budi, utang uang, utang material, utang psikologi segala macam. Kan sumber ketegangan cuma itu tuh. Ya udah bagus aja kan supaya satu waktu orang nunggu dibuka dong. Emang utang piutangnya apa?
Oleh karenanya bagus untuk politik karena publik dapat melihat bahwa di belakang layar terdapat kepentingan yang sedang dipertarungkan. Kita bisa menyebutnya sebagai berbagai macam “utang”, mulai dari utang budi, utang politik, utang material, sampai utang psikologis.
Sumber ketegangan politik pada dasarnya selalu berkaitan dengan hubungan kepentingan semacam itu. Persoalannya adalah apakah publik akan memperoleh kesempatan untuk mengetahui apa sebenarnya yang dipertarungkan.
Tapi ada yang mengatakan begini, ketika dua kekuatan besar ini berpisah jalan atau katakanlah sudah saling tidak percaya. Yang untung justru pihak yang lain gitu yang tidak ada dalam peta dalam kekuatan koalisi, misalnya PDIP, karena PDIP memiliki kapasitas politik untuk mengartikulasikan konflik. Kalau hubungan kekuatan-kekuatan tersebut semakin renggang, apakah partai lain seperti PDIP justru berpotensi memperoleh keuntungan?
Oh, PDIP ada tidak ada dalam konfigurasi ini. PDIP kan sudah punya captive market politiknya sendiri. Mereka tidak harus menunggu konfigurasi baru untuk membangun kekuatan, dia tinggal engineer aja itu. Bahkan PDIP bisa turunin massa, punya instrumen di parlemen sehingga bisa boikot di DPR, PDIP bahkan bisa punya punya agenda politik yang lebih serius, Karena itu, kalau terjadi perubahan hubungan antara kekuatan-kekuatan utama dalam pemerintahan, PDIP merupakan salah satu aktor yang memiliki kapasitas untuk mengartikulasikan perubahan tersebut.
Anda juga menyinggung persoalan Gibran Rakabuming Raka dan membedakan antara legalitas dan legitimasi. Legalitas tidak otomatis menghasilkan legitimasi, apa maksudnya?
Konstitusi dapat menyelesaikan persoalan legalitas, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan legitimasi. Kalau suatu keputusan sudah dinyatakan sah secara hukum, persoalan legalitas memang selesai. Tetapi publik masih dapat mempertanyakan aspek etika politik dari proses tersebut. Jadi, ada perbedaan antara sesuatu yang legal dan sesuatu yang dianggap legitimate oleh publik.
Presiden membaca kemungkinan itu rasional, tapi Presiden akan bilang, “Ya sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, saya hanya terima formalitas itu.” Tetapi publik menganggap itu bukan soal formalitas, tapi itu adalah kriminalisasi terhadap etika politik. Bagi saya, persoalan Gibran berada dalam wilayah tersebut. Keputusan hukum menyelesaikan legalitasnya, tetapi tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai legitimasi politik dan etikanya.
Dalam membaca konflik dan komunikasi politik, Anda menggunakan istilah hermeneutic of suspicion, yang dalam bahasa awam kami pahami bahwa politik harus dibaca melampaui pernyataan literal . Bagaimana metode tersebut bekerja?
Hermeneutic of suspicion berarti kita tidak berhenti pada apa yang dikatakan secara literal. Kita mencoba memahami konteks, kepentingan, dan makna yang mungkin berada di balik suatu pernyataan. Politik selalu memiliki lapisan yang tidak seluruhnya terlihat di permukaan. Karena itu, kita harus bertanya: siapa yang berbicara, dalam konteks apa, kepada siapa, dan apa konsekuensi politik dari pernyataan tersebut?
Dengan cara itu, analisis politik tidak hanya mengulang apa yang sudah dikatakan oleh elite. Kita mencoba membaca struktur makna yang berada di belakangnya. Masalah kita adalah sering kali orang tidak berani menganalisis lebih jauh daripada apa yang sudah dikatakan secara terbuka. Padahal, justru tugas analisis adalah memperluas kemungkinan interpretasi secara rasional.
Anda menyebut persoalan kabinet bukan hanya persoalan kesepakatan politik, tetapi juga persoalan kapasitas. Mengapa?
Kabinet Presiden Prabowo sejak awal merupakan hasil dari berbagai perjanjian politik. Tetapi secara etis, perjanjian politik tersebut seharusnya memiliki dasar berupa kapasitas orang yang dipercaya untuk menjalankan misi Presiden.
Kalau setelah dua tahun seorang menteri tidak mampu menjalankan atau menjelaskan misi tersebut, maka perjanjian politik itu secara substantif sudah kehilangan dasar. Tidak mungkin sebuah perjanjian politik dipertahankan terus-menerus sementara kapasitas orang yang menjalankannya tidak memadai. Karena itu, ketika kapasitas tidak ada, Presiden perlu membuat konfigurasi baru dengan orang-orang yang memahami jalan pikirannya.
Anda sering dianggap membela Presiden ketika menjelaskan argumentasi di balik kebijakan Prabowo. Karena menurut Anda persoalannya bukan apakah presiden benar atau salah, tetapi apakah kabinet mampu menjelaskan atau tidak. Apakah memang demikian?
Bukan. Saya tidak sedang membela Presiden. Saya hanya mencoba menjelaskan jalan pikirannya presiden. Kalau Presiden memiliki suatu paradigma ekonomi tertentu, kita harus memahami paradigma itu terlebih dahulu sebelum mengkritiknya. Kritik yang baik bukan hanya mengatakan Presiden salah, tetapi menjelaskan mengapa argumennya bermasalah dan apa alternatifnya.
Jadi yang saya tekankan adalah ketidakmampuan kabinet membaca pikiran ideologis presiden, itu. Tapi orang bilang, “Ya, presiden yang salah, ya memang dia salah.” Kenapa? Yang memilih kabinet yang tidak bisa membaca jalan pikirannya. Karena itulah perlunya radical break pada personelnya presiden.
Dari awal kabinet presiden Prabowo 2 tahun ini kan hasil perjanjian politik. Nah etikanya perjanjian politik itu dasarnya kapasitas dari menteri yang diperjanjikan untuk menjalankan misi presiden kan. Nah, kalau 2 tahun dia enggak mampu juga menjalankan misi presiden, maka perjanjian politiknya berhenti, bikin perjanjian baru dengan mereka yang paham. Kan enggak mungkin 2 tahun lagi perjanjiannya masih sama, tapi kapasitasnya enggak ada. Itu aja.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Presiden benar atau salah. Salah satu persoalan terbesar justru ketidakmampuan kabinet menerjemahkan dan menjelaskan gagasan Presiden secara ideologis dan konsisten.
Anda pernah menyebutkan bahwa state capitalism tidak sama dengan penghapusan pasar. Bagaimana Anda memahami gagasan state capitalism yang Anda kaitkan dengan pemerintahan Prabowo?
Kalau kita menggunakan konsep state capitalism, maka negara memang memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengendalikan arah ekonomi. Tetapi itu tidak berarti pasar harus dihilangkan. Bahkan dalam sistem yang lebih sosialistik sekalipun, elemen pasar tetap diperlukan untuk menguji efisiensi.
Jadi sederhananya begini. Kapitalisme itu beda dengan pasar di dalam sosialisme harus juga ada elemen pasar untuk melihat efisiensi itu. Tapi kapitalisme menganggap bahwa semua soal harus di monetisasi atau dipasarkan. Itu artinya ada ketidakseimbangan antara kemampuan seseorang untuk mengakumulasikan dengan mereka yang sudah pada posisi akumulatif sedari awal. Di sinilah muncul persoalan ketimpangan antara mereka yang memiliki kemampuan mengakumulasi modal sejak awal dengan mereka yang tidak memiliki posisi tersebut. Ya kalau istilah-istilah teknisnya akumulasi primitifnya dilindungi oleh negara.
Kan yang oligarki kita sekarang kan bukan kapitalis murni kan, muncul karena airsat capitalism, karena birokratic autoritarianism, relasi dengan negara, bentuk-bentuk perlindungan politik yang memungkinkan akumulasi tertentu berkembang, dan segala macam yang kita pelajari sebelum reformasi kan. Jadi Presiden Prabowo mungkin menganggap “loh kalian (oligark) kan tidak berkompetisi secara jujur dari awal. Kalian dimanjakan oleh negara”. Nah, sekarang mau diubah dan negara mesti masuk tuh, untuk berusaha mengurangi berbagai kenikmatan privilese tersebut.
Tetapi bukankah intervensi negara terhadap oligarki dan pasar dapat menimbulkan kekhawatiran investor, karena berbasis asumsi bahwa capital outflow bisa menjadi indikator hilangnya kepercayaan?
Ya istilahnya kan kenikmatan dia (oligark) berkurang lalu marah tuh. Ya, kalau marah ya silakan marah. Tapi kemarahan yang dihasilkan ya paling capital outflow. Kalau capital outflow dia mesti cari alasan bahwa ada yang lebih mudah untuk menerima dia. Ketika pemilik modal merasa tidak lagi memperoleh kondisi yang sesuai dengan kepentingannya, mereka akan mencari tempat lain untuk menempatkan modal. Kalau dia keluar dari sini kan dia mesti parkir di mana kan duitnya kan.
Tetapi bagi investor, pada akhirnya bukan persoalan apakah sebuah negara menyebut dirinya kapitalis, sosialistis, atau state capitalist. Ketika lama-lama dia lihat kondisi ya udah enggak apa-apalah state capitalism. Yang penting adalah ada slot bagi dia untuk dapat gain, alias tersedia ruang untuk memperoleh keuntungan dan apakah sistem tersebut memiliki legitimasi serta stabilitas.
Kalau suatu saat legitimasi pemerintah kembali kuat, misal dia lihat “oh, legitimasinya sudah balik tuh”, ya investor bisa kembali. Jadi, capital outflow memang dapat menjadi penanda bahwa pasar sedang kehilangan kepercayaan, tetapi bukan berarti keputusan tersebut secara otomatis menentukan masa depan sistem ekonomi.
Sekarang terkait perdebatan secara ideologis terkait independensi Bank Indonesia. Bagaimana Anda membaca kekhawatiran mengenai independensi Bank Indonesia dan kemungkinan meningkatnya intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter?
Ini sebenarnya merupakan pertandingan antara dua argumentasi. Di satu sisi, ada pandangan bahwa Bank Indonesia harus independen karena kebijakan moneter membutuhkan kredibilitas dan harus terlindung dari kepentingan politik jangka pendek. Di sisi lain, ada pandangan bahwa negara membutuhkan kendali lebih besar terhadap instrumen ekonomi agar kebijakan pembangunan dapat dikoordinasikan secara efektif.
Saya memahami intensi Presiden. Kalau paradigma yang digunakan adalah state capitalism, Presiden tentu menginginkan instrumen ekonomi berada dalam koordinasi yang lebih kuat dengan kebijakan pemerintah. Dan betul bahwa sesuatu yang tiba-tiba hendak dikendalikan di dalamnya pasti akan ada vested interest. Kalau negara mengendalikan itu artinya hukum ekonomi tidak berlaku.
Sebaliknya ketika Presiden Prabowo menganggap bahwa ini kan state capitalism, jadi ya masukin saja Bank Indonesia, sebagai bagian dari kabinet supaya gampang kebijakan itu dihitung. Saat tiba-tiba Gubernur BI merasa bahwa ya enggak bisa berdasarkan asumsi-asumsi market, kebijakan itu harus dibiayai melalui aksi moneter, pengaturan nilai tukar, pengaturan tingkat suku bunga segala macam kan. Nah, Presiden menganggap bahwa gua nih presiden dan konstitusi tidak mendesain Bank Indonesia itu untuk independen. Independensi itu kan hasil perjanjian 98 antara Soeharto dengan IMF. Jadi kalau Presiden lakukan itu, dia juga punya argumen untuk merevisi komitmen Soeharto dengan Michel Kamdesu (IMF) pada waktu itu.
Jadi kalau itu dibuka orang akan bilang atau anggap ya benar juga ya kalau enggak nanti kita ngikutin keinginan Washington konsensus terus. Jadi bagi publik dia mendua. Ada kekhawatiran terhadap logika kebijakan yang dikendalikan oleh negara, misalnya bahwa nanti ada government failure segala macam itu kan. Tetapi Prabowo juga punya dalil sendiri bahwa independensi Bank Indonesia itu kan konstruksi lama. Sekarang dunia banyak yang mulai merasa bahwa perjanjian-perjanjian yang sifatnya arbitrer itu karena pemaksaan konsensus Washington pada masa waktu itu.
Tapi pasar bisa menganggapnya ini udah bahasa jawanya kemajon atau offside
Ya presiden kalau sudah putusin “saya enggak peduli dengan pasar karena pasar itu mencekik rakyat” bagaimana? Jadi ini pertandingan dua argumen. Secara konstitusional presiden benar karena konstitusi kita mengandalkan peran negara, bahkan untuk menentukan kebijakan tanpa diganggu oleh sifat independensi dari Bank Indonesia yang mengikuti model kapitalis. Kan presiden akan bilang, “Loh, kalau Bank Indonesia independen itu artinya kita dikuasai oleh finance capitalism, atau bahkan global finance capitalism. Bissa jadi buat dia itu volatile.
Nah, sekarang kalau soal itu diajukan ke publik, kan mesti ada kampanye ideologis pada presiden untuk mendukung argumennya. Nah, kalau presiden dan jajarannya enggak mampu ucapkan itu dan memang seringkali jajarannya enggak mampu, “kaminya enggak mampu terangi itu”, ya kalah dia nanti. Jadi dia kalah bukan karena bukan karena argumen pasar misalnya lebih kuat, tapi kabinetnya enggak mampu terangin.
Jadi jangan hanya mengatakan bahwa Presiden ingin menguasai Bank Indonesia. Kita harus bertanya, paradigma ekonomi apa yang mendasari keinginan tersebut dan apakah paradigma itu mampu menghasilkan tata kelola yang efektif.
Nah menyinggung soal kabinet kembali, kita masuk soal kabinet bayangan. Anda mengatakan tidak boleh sekadar menjadi bayangan. Apa maksud pernyataan itu?
Kabinet bayangan dapat menjadi perkembangan yang positif dalam demokrasi, terutama ketika oposisi formal relatif lemah. Tetapi kabinet bayangan tidak boleh hanya menjadi bayangan dari kabinet pemerintah. Ini per definisi kalau saya bayang-bayangi kabinet, jangan jadi sekedar bayang-bayang itu, karena ada kabinet bayangan dia paralel dengan kabinet yang sekarang.
Jadi statusnya begini. “Lu bikin apa gua bikin ini. Lu bilang A gua bilang bukan A. Lu bilang B bukan B. Kan bukan itu yang dimaksud kabinet bayangan kan”. Kabinet bayangan dia mesti di atas kabinet in, bukan sekedar bereaksi terhadap kabinet itu. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke kabinet bayangan anti koperasi, oke anti Prabowonomics, antisialisme Prabowo, maka kami bayang bilang kami prokapitalis, kami prooligarki.
Oposisi harus menawarkan antitesis. Kritik harus dimaksimalkan menjadi argumen. Kalau tidak, kabinet bayangan hanya akan menjadi ekspresi kemarahan. Datang hanya karena kemarahan kepada pemerintah dan membayang-bayangi dengan kemarahan adalah kemarahan pada bayang-bayangnya sendiri.
Coba coba tanya pada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan. “Lu anti koperasi, lu anti MBG, berarti lu pro kapitalis, lu pro individualis”. Gampangnya begini, kabinet bayangan dia mesti siap menggantikan kabinet itu kalau dia gagal. Dan kelihatannya mereka cuman ingin membayangi, bukan ingin menggantikan. Poinnya adalah bahwa kabinet bayangan harus memiliki posisi alternatif yang jelas. Kalau mereka menolak koperasi, misalnya, mereka harus menjelaskan apakah alternatifnya kapitalisme. Kalau mereka menolak kebijakan sosial pemerintah, mereka harus menjelaskan model kebijakan apa yang mereka tawarkan.
Dengan kata lain, kabinet bayangan harus menjadi alternative government, bukan sekadar kelompok yang bereaksi terhadap pemerintah. Kabinet bayangan seharusnya siap menggantikan kabinet yang ada ketika pemerintah gagal. Kalau hanya ingin mengkritik tanpa kesiapan untuk menawarkan pemerintahan alternatif, fungsi politiknya menjadi tidak tuntas.
Belakangan muncul survei yang menunjukkan elektabilitas Dedi Mulyadi sangat tinggi. Pandangan anda adalah bahwa popularitas di media sosial tidak sama dengan legitimasi politik. Bagaimana Anda membaca fenomena tersebut?
Kita harus membacanya secara hati-hati. Orang cenderung ingin berpindah bandul ketika merasa pemerintahan sedang gagal. Kalau publik merasa pemerintahan Prabowo gagal, mereka akan mencari figur lain yang dipersepsikan masih memiliki kemungkinan untuk tidak gagal.
Persoalannya, sebagian besar persepsi itu sekarang dibentuk melalui media sosial. Media sosial dikendalikan oleh algoritma. Karena itu, apa yang terlihat sangat populer belum tentu sepenuhnya menggambarkan preferensi politik masyarakat secara objektif. Kita harus membedakan antara realitas politik dan persepsi politik yang diproduksi oleh algoritma.
Anda konsisten mengatakan bahwa pemimpin tidak boleh ditentukan semata-mata oleh elektabilitas. Apa alasannya?
Karena elektabilitas hanya menunjukkan tingkat keterpilihan. Ia tidak otomatis menunjukkan kualitas kepemimpinan. Menurut saya, pertama-tama kita harus mengukur kapasitas intelektual dan etika seorang calon pemimpin. Setelah dua hal itu jelas, barulah elektabilitas menjadi relevan.
Kalau seseorang memiliki elektabilitas tinggi tetapi kapasitas intelektualnya rendah dan etikanya bermasalah, kita tidak bisa menyebutnya sebagai pemimpin hanya karena populer. Pemimpin harus memiliki intelektualitas dan etika. Elektabilitas seharusnya menjadi konsekuensi dari kualitas tersebut, bukan menggantikannya. Kalau kita membalik logikanya, orang yang populer otomatis dianggap pemimpin. Padahal, belum tentu demikian.
Oleh karenanya, kita tetap harus menghidupkan kembali akal sehat dalam politik. Jangan menentukan pemimpin hanya berdasarkan elektabilitas. Jangan pula menentukan kebijakan hanya berdasarkan popularitas. Kita harus mampu bertanya mengenai dasar intelektual dan etis dari setiap keputusan. Begitu pula dengan oposisi. Oposisi tidak cukup hanya marah kepada pemerintah. Ia harus memiliki argumentasi dan alternatif.
Kalau pemerintah menawarkan suatu sistem ekonomi, oposisi harus menjelaskan sistem alternatifnya. Kalau pemerintah mengatakan negara harus turun tangan, oposisi harus menjelaskan mengapa negara tidak perlu turun tangan dan bagaimana persoalan tersebut diselesaikan. Jadi, kritik harus maksimal. Tetapi maksimal dalam argumen, bukan maksimal dalam kemarahan.
Apa bahayanya jika elektabilitas menjadi ukuran utama dalam demokrasi?
Bahaya terbesarnya adalah demokrasi berubah menjadi populisme. Kalau seorang pemimpin hanya mengejar apa yang disukai publik, sementara kapasitas intelektual dan etika tidak menjadi pertimbangan, maka yang bekerja bukan lagi prinsip kepemimpinan, melainkan popularitas.
Saya bahkan menyebutnya sebagai mobocracy, demokrasi atau politik kerumunan. Artinya, keputusan politik ditentukan terutama oleh apa yang sedang populer di tengah massa. Padahal demokrasi seharusnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak orang yang memilih seseorang. Demokrasi juga harus berbicara mengenai kualitas orang yang dipilih, kapasitasnya, integritasnya, dan kemampuan intelektualnya. Kalau semua keputusan ditentukan oleh elektabilitas, kita kehilangan ukuran substantif mengenai kualitas kepemimpinan. Jadi tetap prinsip pertama etikabilitasnya diukur, intelektualitasnya terukur, baru dua variabel itu minta disurvei baru kita tahu, “oh elektabilitas lu segini”. Jadi kalau ditanya “kenapa elektabilitas lu tinggi? Karena intelektualitas gua tinggi, etika gua tinggi.”
Kalau hal-hal mulia yang dilakukan Presiden Prabowo ternyata enggak market fit atau tidak disetujui atau disukai oleh pasar dan elektoral, bagaimana?
Ya itu populisme namanya. Dan saya bukan orang yang propulisme itu. Jadi demokrasi tidak boleh direduksi menjadi elektabilitas, survei, dan pemilu. Pemilu memang penting karena memberikan legitimasi kepada seseorang untuk memerintah. Tetapi setelah seseorang terpilih, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana ia menggunakan legitimasi tersebut. Kita harus melihat kapasitas intelektual, etika, kemampuan institusional, dan kualitas kebijakan. Demokrasi membutuhkan semua itu.
Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa popularitas bukan ukuran terakhir. Pemimpin harus memiliki intelektualitas dan etika. Baru setelah itu masyarakat memberikan penilaian elektoral. Kalau yang kita ukur hanya siapa yang paling populer, maka demokrasi akan kehilangan substansinya. Soal prinsip demokrasi itu, demokrasi tidak boleh hanya didasarkan pada atau terutama didasarkan pada elektabilitas, karena ia hanya menjadi kompetisi popularitas. Dan kalau kompetisi popularitas itu sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma, kita harus bertanya lagi: apakah kita masih sedang menjalankan demokrasi, atau sudah mulai bergerak menuju mobocracy?
Sumber: Podcast Total Politik. https://www.youtube.com/watch?v=t1pqm1g9-L4
*penulisan telah dikemas melalui proses editorial untuk mengubah percakapan lisan menjadi teks tertulis yang komunikatif, kronologis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca.
