JAKARTA – Sejarah koperasi tidak sesederhana anggapan bahwa koperasi selalu lahir dari gerakan masyarakat bawah melawan pemilik modal. Pernyataan Rocky Gerung dalam Discourse Forum Reform Syndicate di Jakarta pada Agustus 2026 menarik justru karena mengajak melihat kembali akar historis koperasi dari sisi yang berbeda.
Rocky menyebutkan Robert Owen, sebagai tokoh penting dalam sejarah koperasi modern, bukanlah pekerja miskin yang membangun gerakan dari bawah. Ia adalah seorang industrialis yang mengelola New Lanark Mills, sebuah komplek pabrik tekstil yang didirikan pada akhir abad ke-18 di Skotlandia. Di sana, ia mencoba membuktikan bahwa kegiatan industri dapat berjalan bersamaan dengan perbaikan kondisi sosial pekerja.
New Lanark Mills sebagai laboratorium sosial penting karena Owen tidak sekadar berbicara tentang kemiskinan. Ia mencoba mengubah lingkungan sosial tempat manusia bekerja dan hidup sejahtera. Pendidikan gratis bagi anak-anak pekerja, perbaikan kondisi kerja dan perumahan buruh, larangan mempekerjakan anak-anak kecil, hingga sistem toko koperasi untuk menyediakan barang dengan harga terjangkau menjadi bagian dari eksperimennya.
Dari pengalaman tersebut, Owen kemudian berkembang sebagai pemikir reformasi sosial dan salah satu pelopor sosialisme awal. A New View of Society (1813) menjadi salah satu karya penting yang menunjukkan keyakinannya bahwa karakter manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pendidikan.
Di sinilah sejarah Owen memberi pelajaran yang menarik bagi Indonesia. Koperasi memang dapat memperoleh dukungan dari kekuatan yang lebih besar. Namun, tujuan akhirnya bukan mempertahankan ketergantungan masyarakat kepada pemberi dukungan. Yang hendak dibangun adalah kapasitas ekonomi dan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh posisi lebih kuat dalam kegiatan produksi dan distribusi.
Hubungan Owen dengan Jeremy Bentham juga memperlihatkan kompleksitas tersebut. Bentham, filsuf utilitarian Inggris, merupakan salah satu investor di New Lanark. Penelitian Estrella Trincado dan Manuel Santos-Redondo (2014) menunjukkan bahwa Bentham menanamkan modal yang cukup besar di perusahaan tersebut. New Lanark juga menarik bagi Bentham (1789) karena bersinggungan dengan gagasannya tentang kewirausahaan, reformasi sosial, dan prinsip the greatest happiness of the greatest number (standar nilai moral dan politik suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya terhadap kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak).
Namun, Owen dan Bentham tidak dapat disamakan. Bentham berangkat dari utilitarianisme (teori berbasis prinsip yang mendorong lahirnya gagasan reformasi hukum, demokratisasi, dan kebijakan publik berbasis kesejahteraan). Owen kemudian bergerak lebih jauh menuju reformasi sosial dan sosialisme kooperatif. Pertemuan keduanya justru menunjukkan bahwa gagasan koperasi modern tumbuh dari persinggungan antara kewirausahaan, reformasi sosial, kepentingan ekonomi, dan kritik terhadap eksploitasi industri.
Dari perkembangan tersebut, gerakan koperasi menemukan bentuk yang lebih mapan melalui Rochdale Society of Equitable Pioneers pada 1844. Rochdale kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi prinsip koperasi modern. Kepemilikan bersama, kontrol demokratis, partisipasi anggota, dan orientasi terhadap kepentingan anggota menjadi pembeda penting antara koperasi dan perusahaan yang semata-mata mengejar keuntungan. Prinsip koperasi modern yang dirumuskan International Cooperative Alliance kemudian mencakup keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol demokratis anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, kerja sama antarkoperasi, serta kepedulian terhadap komunitas.
Dari sini, jika dikorelasikan dengan polemik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/ KDMP), persoalannya menjadi jauh lebih menarik. Konteksnya bukan sekadar apakah negara boleh membantu koperasi. Tentu negara dapat menyediakan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, pelatihan, dan akses pasar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah di mana batas antara membantu koperasi dan mengendalikan koperasi?
Sejumlah kritik terhadap KDMP pada 2026 justru bergerak pada titik tersebut. Nailul Huda dari CELIOS, misalnya, menilai model yang dibangun pemerintah berisiko jauh dari prinsip koperasi apabila pembentukannya tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat desa. Persoalan keberlanjutan bisnis, skema pembiayaan, dan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha juga menjadi perhatian. Ia menilai kebijakan KDMP terlalu top down, padahal sifat koperasi seharusnya dibentuk antara anggota dengan anggota, tidak berdasarkan pada implementasi program pemerintah saja.
Kritik semacam itu tidak otomatis membuktikan bahwa KDMP gagal. Program dalam skala sebesar ini tentu membutuhkan waktu untuk menunjukkan kinerja. Tetapi kritik tersebut memberikan pertanyaan yang layak diajukan sejak awal, yakni apakah koperasi sedang tumbuh dari kebutuhan ekonomi masyarakat desa, atau masyarakat sedang ditempatkan ke dalam struktur koperasi yang telah dirancang dari atas?
Pertanyaan ini membawa kita kepada kerangka konseptual Elinor Ostrom yang dituangkannya dalam Governing the Commons (1990). Ostrom menunjukkan bahwa institusi yang bertahan tidak selalu harus dibangun melalui kendali terpusat negara atau mekanisme pasar. Dalam banyak kasus, komunitas mampu mengembangkan aturan, melakukan pengawasan, dan mengelola kepentingan bersama melalui mekanisme self-organization (kemampuan komunitas atau kelompok untuk membangun aturan, norma, dan mekanisme koordinasi secara mandiri tanpa harus bergantung pada otoritas eksternal) dan self-governance (kapasitas komunitas untuk mengatur, mengelola, dan menegakkan aturan yang mereka buat sendiri, termasuk mekanisme sanksi dan penyelesaian konflik).
Kerangka Ostrom memang tidak dirancang khusus untuk koperasi. Namun, gagasan mengenai self-governance relevan sebagai pisau analisis institusional. Koperasi membutuhkan anggota yang bukan hanya tercatat sebagai anggota, tetapi memiliki kemampuan menentukan aturan, mengawasi pengurus, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan bersama. Bahkan ketika pemerintah menyediakan dukungan, otonomi kelembagaan tetap penting.
Di sinilah kerangka pemikiran dan implementasi Robert Owen dapat menjadi cermin untuk menguji KDMP. Owen memang menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat didorong oleh seseorang yang memiliki modal dan kapasitas industri. Tetapi ukuran keberhasilan eksperimen itu bukan besarnya modal Owen. Yang penting adalah perubahan kondisi pekerja dan pembentukan institusi yang memiliki fungsi sosial serta ekonomi.
Indonesia menghadapi persoalan serupa dalam bentuk yang berbeda. KDMP tidak cukup dinilai dari berapa banyak koperasi yang dibentuk, berapa besar modal yang disediakan, atau berapa banyak bangunan yang berdiri. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah koperasi mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif, memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan anggota, dan membuat masyarakat desa memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Di sinilah gagasan Rocky Gerung tentang produktivitas menjadi relevan. Program ekonomi, termasuk koperasi, tidak cukup dibenarkan karena menggunakan bahasa ekonomi kerakyatan. Ia harus diuji melalui hasilnya. Apakah uang berputar lebih luas di desa? Apakah petani mendapatkan akses pasar yang lebih baik? Apakah usaha kecil memperoleh pembiayaan? Dan terakhir apakah anggota memperoleh manfaat ekonomi yang nyata?
Pada akhirnya, koperasi bukan sekadar bentuk organisasi. Koperasi adalah institusi ekonomi yang seharusnya memperbesar kapasitas anggotanya. Karena itu, persoalan KDMP bukan apakah negara terlalu banyak membantu. Negara memang memiliki kapasitas yang dapat mempercepat pembangunan institusi. Persoalannya muncul ketika dukungan tersebut justru membuat anggota kehilangan ruang untuk menentukan arah koperasinya sendiri.
Robert Owen menunjukkan bahwa seorang industrialis dapat menggunakan modal dan kapasitas organisasi untuk mengembangkan eksperimen sosial. Bentham menunjukkan bahwa institusi dapat dinilai dari manfaat sosial yang dihasilkannya. Ostrom menunjukkan bahwa kelembagaan yang bertahan membutuhkan kemampuan self-governance. Sementara prinsip koperasi modern menegaskan pentingnya kepemilikan, kontrol demokratis, partisipasi ekonomi, serta otonomi anggotanya.
Maka, pertanyaan paling penting bagi KDMP bukan lagi berapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk dan dibangun, melainkan berapa banyak masyarakat desa yang benar-benar menjadi lebih berdaya karena koperasi tersebut. Jika jawabannya positif, negara sedang menggunakan kapasitasnya untuk membangun kapasitas masyarakat. Jika tidak, koperasi berisiko berhenti sebagai kelembagaan administratif yang besar secara jumlah tetapi lemah secara ekonomi.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber:
Robert Owen. A New View of Society: Or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice. Cadell and Davies, London, 1813.
Robert Owen. Report to the County of Lanark of a Plan for Relieving Public Distress and Removing Discontent, by Giving Permanent, Productive Employment to the Poor and Working Classes. University Press, Glasgow, 1821.
Estrella Trincado and Manuel Santos-Redondo. “Bentham and Owen on Entrepreneurship and Social Reform”. The European Journal of the History of Economic Thought, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm. 252–277. https://doi.org/10.1080/09672567.2012.683877.
Jeremy Bentham. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. T. Payne, London, 1789.
Elinor Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
International Cooperative Alliance. Statement on the Cooperative Identity: Values and Principles of the Cooperative Identity. ICA, Jenewa, 1995.
Willa Wahyuni. “Kopdes Merah Putih Dipaksakan, Ekonomi Desa Dipertaruhkan?” Hukumonline, 20 Agustus 2026.
Reform Syndicate. “Menegakkan Ekonomi Konstitusi: Agenda Strategis Menuju Kemerdekaan Ekonomi Rakyat Indonesia” Discourse Forum, Jakarta, Agustus 2026.
Indonesia Jurnalis. “Rocky Gerung: Desain Kebijakan Ekonomi Membutuhkan Institusi dan Kepemimpinan yang Kuat.” 27 Agustus 2026.
Nailul Huda. Dikutip dari https://beritaasatu.com/ekonomi/52416/18/04/2026/nailul-huda-nilai-kdmp-terlalu-top-down-ini-solusinya.html
