JAKARTA – Kenapa Indonesia bisa mengalami keadaan yang begitu karut-marut seperti sekarang? Salah satu jawabannya mungkin sederhana, tetapi konsekuensinya sangat dalam: Indonesia mengalami salah asuhan.
Salah asuhan bukan semata-mata karena pemerintahnya buruk, pejabatnya korup, birokrasinya gemuk, hukumnya lemah, atau politiknya gaduh. Semua itu memang ada. Tetapi di balik berbagai kegaduhan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: kita terlalu lama membentuk Indonesia dengan pengetahuan, ukuran, teori, dan model kelembagaan yang tidak selalu lahir dari kenyataan Indonesia sendiri.
Kita belajar bagaimana negara seharusnya bekerja dari pengalaman orang lain, kemudian memaksa pengalaman itu bekerja di sini. Kita mengambil teori, lalu mencari realitas yang cocok dengan teori. Kita mengambil model kelembagaan, lalu meminta masyarakat menyesuaikan diri. Kita mengambil ukuran keberhasilan, lalu mengejar angka agar terlihat berhasil. Kita mengambil konsep modernitas, lalu menganggap masyarakat yang tidak sesuai dengannya sebagai masyarakat terbelakang.
Kita terlalu sering mengubah kepala agar muat dengan peci, bukan membesarkan peci agar sesuai dengan kepala. Di situlah salah asuhan itu bermula
Ketika Teori Datang Sebelum Kenyataan
Ilmu semestinya lahir dari kenyataan. Manusia menghadapi masalah. Ia mengamati. Ia mencari pola. Ia membangun konsep. Konsep diuji. Dari sana lahir teori. Teori kemudian digunakan kembali untuk membaca dan mengubah kenyataan.
Tetapi dalam banyak bidang kehidupan Indonesia, proses itu sering terbalik. Teori dari luar datang lebih dahulu. Kenyataan diminta menyesuaikan diri.
Kita mengambil konsep demokrasi, birokrasi, negara hukum, pembangunan, administrasi publik, good governance, ekonomi kelembagaan, reformasi, dan berbagai konsep lainnya dari pengalaman masyarakat lain.
Tidak ada yang salah dengan belajar dari luar. Yang salah adalah ketika apa yang datang dari luar diperlakukan sebagai ukuran universal yang tidak perlu lagi diuji terhadap kenyataan setempat. Akibatnya, ketika teori tidak cocok dengan kenyataan, yang dianggap salah sering kali justru kenyataannya.
Masyarakat dianggap belum modern. Budaya dianggap menghambat pembangunan. Adat dianggap tradisional. Musyawarah dianggap tidak efisien. Gotong royong dianggap sekadar romantisme budaya.
Padahal bisa jadi persoalannya sederhana: bukan masyarakat yang tidak sesuai teori, melainkan teori yang belum cukup memahami masyarakat.
Peci Kekecilan, Kepala yang Dipaksa Mengecil
Bayangkan seseorang membeli peci yang ternyata terlalu kecil. Peci itu tidak muat. Apa yang semestinya dilakukan? Mencari peci lain. Atau membesarkan peci tersebut. Tetapi bagaimana kalau yang dilakukan justru memaksa kepala agar mengecil?
Kita tekan. Kita ikat. Kita bentuk. Kita paksa sampai akhirnya kepala itu “sesuai” dengan peci. Tentu saja absurd. Tetapi bukankah hal yang kurang lebih sama sering terjadi dalam pembangunan institusi di Indonesia?
Kita memiliki masyarakat yang sejarahnya panjang, struktur sosialnya kompleks, kebudayaannya beragam, dan pranata sosialnya berlapis-lapis. Tetapi kita sering mengambil desain institusi yang lahir dari konteks lain, kemudian memaksakan masyarakat agar bekerja sesuai desain tersebut.
Ketika tidak berhasil, kita mengatakan masyarakatnya belum siap. Padahal mungkin desainnya yang belum tepat. Inilah perbedaan antara menyesuaikan teori dengan kenyataan dan memaksa kenyataan menyesuaikan teori.
Yang pertama adalah kerja ilmu. Yang kedua adalah dogma.
Kita Tidak Kehabisan Pengetahuan, Kita Kehilangan Kepercayaan kepada Pengetahuan Sendiri
Indonesia sesungguhnya bukan negeri tanpa pengetahuan. Jauh sebelum negara modern berdiri, masyarakat Nusantara telah mengembangkan berbagai cara mengatur kehidupan bersama.
Ada desa, nagari, marga, negeri, kampung, pesantren, kesultanan, komunitas adat, sistem kekerabatan, mekanisme musyawarah, gotong royong, sistem pengelolaan tanah dan sumber daya bersama, mekanisme penyelesaian sengketa, dan berbagai bentuk kepemimpinan yang memperoleh legitimasi bukan hanya dari kekuasaan formal, tetapi dari pengakuan komunitas.
Semua itu merupakan hasil dari pengalaman sosial yang panjang. Tetapi kita sering menyebutnya kearifan lokal. Istilah ini terdengar indah, tetapi diam-diam dapat merendahkan.
Sebab sesuatu yang disebut “kearifan” sering ditempatkan sebagai kebijaksanaan tradisional yang menarik untuk dilestarikan, tetapi belum dianggap sebagai pengetahuan yang dapat menghasilkan teori.
Kita bersedia menjadikan gotong royong sebagai slogan. Kita bangga menjadikan musyawarah sebagai nilai. Kita tampilkan adat sebagai identitas budaya.
Tetapi ketika hendak membangun teori tata kelola, kita kembali kepada buku-buku dari luar. Di situlah masalahnya. Kita mengakui pengalaman sendiri sebagai budaya, tetapi belum cukup mengakuinya sebagai sumber ilmu.
Kolonialisme yang Tersisa di Dalam Kepala
Persoalan ini membawa kita kepada warisan kolonial yang lebih dalam. Kolonialisme tidak hanya mengambil tanah, sumber daya, dan tenaga manusia. Ia juga membentuk cara masyarakat jajahan dipandang, diklasifikasikan, diteliti, dan diatur.
Siapa yang dianggap beradab. Siapa yang dianggap terbelakang. Apa yang disebut hukum. Apa yang disebut adat. Apa yang disebut rasional. Apa yang disebut ilmiah. Apa yang dianggap modern. Bahkan apa yang dianggap sebagai pengetahuan.
Karena itu, kolonialisme tidak berakhir seluruhnya ketika bendera kolonial diturunkan. Ada kolonialisme yang lebih halus: kolonialisme dalam cara mengetahui.
Linda Tuhiwai Smith menunjukkan bagaimana penelitian modern terhadap masyarakat pribumi secara historis tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa kolonial. Boaventura de Sousa Santos mengembangkan kritik serupa melalui gagasan Epistemologies of the South: dunia tidak hanya memiliki satu pusat pengetahuan, dan pengalaman masyarakat yang selama ini dimarjinalkan dapat menjadi sumber epistemologi sendiri.
Pertanyaan ini relevan bagi Indonesia: Apakah Indonesia hanya objek pengetahuan, atau dapat menjadi subjek yang menghasilkan pengetahuan?
Merdeka Secara Politik, Belum Tentu Merdeka Secara Epistemologis
Indonesia merdeka pada 1945. Tetapi kemerdekaan politik tidak otomatis menghasilkan kemerdekaan epistemologis.
Kita dapat memiliki negara sendiri tetapi masih menggunakan ukuran orang lain. Kita dapat memiliki universitas sendiri tetapi masih menganggap teori dari luar lebih tinggi daripada konsep yang lahir dari pengalaman sendiri. Kita dapat memiliki hukum sendiri tetapi masih mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Kita dapat memiliki sistem pemerintahan sendiri tetapi terus mengimpor model kelembagaan tanpa cukup memahami konteks sosial yang membuat model tersebut bekerja di tempat asalnya.
Dengan kata lain: penjajahnya sudah pergi, tetapi sebagian penggarisnya masih kita gunakan untuk mengukur diri sendiri. Dan lebih ironis lagi, terkadang kita sendiri yang mempertahankan penggaris itu.
Dari Kearifan Lokal Menjadi Pengetahuan Lokal
Kita sering berbicara tentang pentingnya local wisdom. Tetapi mari kita periksa apa yang sebenarnya kita lakukan terhadapnya.
Kita memasukkannya ke dalam pidato. Kita jadikan tema seminar. Kita tampilkan dalam festival. Kita jadikan materi promosi pariwisata. Kita masukkan ke dalam dokumen pembangunan.
Tetapi apakah kita menjadikannya sumber untuk mendesain institusi? Belum tentu. Padahal pranata adat di berbagai wilayah bukan hanya simbol budaya. Ia masih dapat berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya, penyelesaian konflik, kohesi sosial, dan pengaturan hubungan antaranggota komunitas.
Karena itu, kita seharusnya tidak hanya bertanya: “Apa kearifan lokal masyarakat ini?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Pengetahuan apa yang telah diproduksi masyarakat ini selama ratusan tahun untuk menyelesaikan persoalan kehidupan bersama?”
Pertanyaan pertama menghasilkan dokumentasi budaya. Pertanyaan kedua dapat menghasilkan ilmu.
Mengapa Masyarakat Selalu Menjadi Terdakwa?
Salah asuhan juga terlihat dari cara kita menjelaskan kegagalan kebijakan.
Kebijakan gagal? Masyarakat belum siap.
Hukum tidak ditaati? Kesadaran hukum rendah.
Birokrasi tidak efektif? Budaya masyarakat buruk.
Demokrasi menghasilkan politik uang? Budaya politik belum matang.
Program pembangunan tidak berjalan? Masyarakat kurang partisipatif.
Perhatikan polanya. Masyarakat hampir selalu menjadi terdakwa.
Jarang kita membalik pertanyaannya:
Bagaimana jika desain kebijakannya yang salah?
Bagaimana jika hukum tidak sesuai dengan struktur sosial?
Bagaimana jika birokrasi dirancang berdasarkan asumsi manusia yang tidak sesuai dengan perilaku masyarakat?
Bagaimana jika mekanisme partisipasi yang dibuat pemerintah sebenarnya tidak sesuai dengan cara masyarakat mengambil keputusan?
Bagaimana jika ukuran keberhasilan pembangunan terlalu sempit?
Institusi bekerja di dalam sejarah, budaya, jaringan sosial, struktur kekuasaan, dan pengalaman kolektif. Karena itu, institusi yang baik bukan sekadar institusi yang terlihat rasional di atas kertas. Ia adalah institusi yang mampu bekerja di dalam kenyataan.
Ketika Hukum Hanya Mengenal Buku, Bukan Masyarakat
Persoalan tersebut terlihat sangat jelas dalam hukum. Indonesia bukan masyarakat dengan satu sumber norma.
Ada hukum negara. Ada hukum adat. Ada norma agama. Ada kebiasaan. Ada aturan komunitas. Ada mekanisme penyelesaian konflik secara informal. Semua itu hidup dan saling berinteraksi.
Inilah yang dalam studi hukum disebut legal pluralism.
Cornelis van Vollenhoven, B. Ter Haar, Daniel S. Lev, dan para pemikir hukum lainnya telah lama menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan struktur sosial Indonesia.
Tetapi kita sering membuat kesalahan ketika menganggap hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang benar-benar “ada”, sementara norma lain dianggap sekadar sisa tradisi. Akibatnya muncul jurang antara: law in the books dan law in action.
Undang-undang mengatakan satu hal. Masyarakat melakukan hal lain. Birokrasi memahami hal ketiga. Pengadilan mungkin menghasilkan interpretasi keempat. Lalu kita mengatakan: “Masalahnya adalah masyarakat tidak taat hukum.”
Mungkin. Tetapi mungkin juga: hukum yang dibuat belum cukup memahami masyarakat.
Indonesia Sebenarnya Pernah Berpikir dengan Kepalanya Sendiri
Yang menarik, tradisi pemikiran Indonesia sebenarnya tidak miskin.
Soepomo mencoba memikirkan hubungan negara dan masyarakat dari pengalaman sosial Indonesia. Mohammad Hatta berbicara mengenai demokrasi ekonomi dan koperasi dengan bertolak dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan gagasan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Satjipto Rahardjo kemudian mengembangkan hukum progresif dengan keberanian mengembalikan perhatian hukum kepada manusia.
Semua gagasan tersebut tentu dapat diperdebatkan. Tidak ada pemikir yang kebal kritik. Tetapi keberadaan mereka membuktikan satu hal: Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan pemikiran yang berangkat dari persoalannya sendiri.
Yang menjadi persoalan adalah mengapa tradisi semacam itu tidak berkembang menjadi kepercayaan diri epistemologis yang lebih kuat. Mengapa kita masih lebih sering menjadi konsumen teori daripada produsen teori? Mengapa pengalaman Indonesia lebih sering menjadi “kasus” untuk menguji teori orang lain daripada menjadi dasar untuk membangun teori sendiri?
Universitas: Dari Pabrik Gelar Menjadi Rumah Pengetahuan
Persoalan ini akhirnya sampai ke universitas. Universitas seharusnya menjadi tempat sebuah bangsa berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi universitas dapat kehilangan fungsi tersebut ketika keberhasilan akademik terlalu banyak direduksi menjadi jumlah publikasi, indeksasi, sitasi, ranking, dan berbagai indikator lain.
Sekali lagi, semua itu tidak buruk. Publikasi penting. Standar internasional penting. Kolaborasi global penting. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang Indonesia yang belum diketahui dunia?
Pertanyaan ini jarang menjadi pusat agenda akademik. Kita lebih sering bertanya: “Bagaimana penelitian saya dapat diterima jurnal internasional?” Daripada: “Pengetahuan apa yang dapat saya bawa dari Indonesia kepada dunia?”
Perbedaan pertanyaan itu adalah perbedaan antara menjadi konsumen pengetahuan dan produsen pengetahuan.
Good Governance atau Sekadar Good-Looking Governance?
Hal yang sama terjadi dalam tata kelola pemerintahan. Kita mengadopsi konsep good governance. Ada transparansi. Akuntabilitas. Partisipasi. Efisiensi. Digitalisasi. Reformasi birokrasi. Manajemen kinerja.
Semua baik. Tetapi ada bahaya ketika indikator berubah menjadi tujuan. Birokrasi sibuk memenuhi indikator. Pemerintah sibuk membuat laporan. Institusi sibuk mengejar penilaian. Program sibuk memenuhi target.
Pada akhirnya yang penting adalah apakah administrasinya terlihat baik. Bukan apakah masalah masyarakat benar-benar selesai. Maka kita memperoleh sesuatu yang ironis: good governance dapat berubah menjadi good-looking governance.
Tampak baik di laporan. Tampak baik di presentasi. Tampak baik di indeks. Tetapi ketika bertemu rakyat, persoalannya tetap sama.
Evidence-Based Policy Harus Berangkat dari Reality
Sekarang kita menyukai istilah evidence-based policy. Tentu saja kebijakan harus berdasarkan bukti. Tetapi kita harus bertanya: Bukti yang mana? Jika bukti hanya didefinisikan sebagai angka yang mudah dimasukkan ke spreadsheet, kita berisiko membuat kebijakan yang sangat kuantitatif tetapi miskin pemahaman.
Kemiskinan bukan sekadar angka pendapatan. Kesejahteraan bukan sekadar konsumsi. Keamanan bukan sekadar statistik kriminalitas. Keadilan bukan sekadar jumlah perkara yang selesai. Kepercayaan bukan sekadar skor survei.
Data penting. Tetapi data bukan seluruh kenyataan. Karena itu kita membutuhkan sesuatu yang lebih luas: evidence-based policy yang sekaligus reality-based. Kebijakan harus berbasis data, tetapi datanya harus mampu menangkap kenyataan sosial.
Dekolonisasi Bukan Berarti Anti-Barat
Di sini kita harus hati-hati. Membicarakan dekolonisasi pengetahuan tidak berarti kita harus membuang semua teori Barat. Itu sama kelirunya dengan menganggap semua tradisi lokal pasti benar.
Tidak. Kita harus membaca dunia. Weber penting. Marx penting. Durkheim penting. Rawls penting. Foucault penting. Ostrom penting. Amartya Sen penting. Berbagai teori dan pengalaman negara lain penting. Tetapi kita harus membacanya dengan kepala Indonesia.
Teori asing harus menjadi partner dialog. Bukan majikan. Kita mengambil yang berguna. Mengkritik yang tidak sesuai. Mengubah yang perlu diubah. Menggabungkannya dengan pengalaman kita.
Dan kalau diperlukan, menciptakan teori baru.
Dari Pengimpor Teori Menjadi Penghasil Teori
Inilah mungkin perubahan paling penting yang harus dilakukan. Indonesia harus bergerak dari: importing theory menuju producing theory.
Caranya sederhana dalam prinsip, meskipun sulit dalam praktik. Mulailah dari masalah Indonesia. Jangan mulai dari teori.
Amati. Dengarkan. Teliti. Cari pola. Bandingkan. Konseptualisasikan. Uji. Kemudian dialogkan dengan teori dunia.
Misalnya: Mengapa gotong royong berhasil dalam satu komunitas tetapi gagal dalam komunitas lain? Dalam kondisi apa musyawarah menghasilkan keputusan yang adil? Kapan kekerabatan menjadi modal sosial dan kapan berubah menjadi nepotisme?
Mengapa masyarakat mematuhi aturan adat tetapi mengabaikan aturan negara? Mengapa suatu kebijakan berhasil di satu daerah dan gagal di daerah lain? Apa yang membuat masyarakat mempercayai seorang pemimpin? Bagaimana legitimasi dibangun di luar institusi formal? Bagaimana masyarakat mengelola sumber daya bersama?
Ini bukan pertanyaan budaya semata. Ini pertanyaan ilmu sosial. Jika diteliti dengan serius, pengalaman tersebut dapat menghasilkan konsep. Konsep dapat menghasilkan teori. Dan teori itu kemudian dapat diuji di tempat lain.
Dengan demikian, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi laboratorium bagi teori asing. Indonesia menjadi laboratorium yang menghasilkan teori.
Jangan Kembali ke Masa Lalu, Kembalilah kepada Kenyataan
Namun jangan pula kita jatuh ke romantisme tradisi. Tidak semua warisan leluhur harus dipertahankan. Ada tradisi yang adil. Ada yang tidak adil. Ada yang relevan. Ada yang sudah tidak relevan. Ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus ditinggalkan.
Demikian pula modernitas. Tidak semuanya harus ditolak. Karena itu pilihan kita bukan: tradisi atau modernitas. Pilihan kita adalah: tradisi + kritik + ilmu modern + pengalaman empiris + nilai kemanusiaan.
Kita tidak perlu kembali ke masa lalu. Kita perlu kembali kepada kenyataan. Itu berbeda. Kembali ke masa lalu adalah romantisme. Kembali kepada kenyataan adalah keberanian.
Yang Diperlukan Bukan Sekadar Reformasi, Melainkan Revolusi Epistemologis
Karena itu, Indonesia mungkin tidak hanya membutuhkan reformasi birokrasi. Indonesia membutuhkan reformasi cara berpikir tentang birokrasi. Kita tidak hanya membutuhkan reformasi hukum. Kita membutuhkan reformasi cara berpikir tentang hukum.
Kita tidak hanya membutuhkan reformasi pendidikan. Kita membutuhkan reformasi tentang apa yang kita anggap sebagai pengetahuan. Kita tidak hanya membutuhkan pembangunan.
Kita membutuhkan keberanian untuk bertanya: Pembangunan berdasarkan pengetahuan siapa? Dengan ukuran siapa? Untuk siapa? Dan sesuai dengan realitas siapa?
Inilah revolusi epistemologis yang sebenarnya. Bukan revolusi untuk menolak dunia. Justru sebaliknya. Membaca dunia lebih banyak. Tetapi membaca Indonesia dengan kesungguhan yang sama.
Dari Objek Pengetahuan Menjadi Subjek Pengetahuan
Mungkin inilah proyek kemerdekaan yang belum selesai. Kemerdekaan 1945 membebaskan Indonesia dari kolonialisme politik. Generasi berikutnya harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit: membebaskan Indonesia dari ketergantungan epistemologis.
Bukan dengan mengatakan bahwa teori luar salah. Melainkan dengan mengatakan: “Teori itu berguna. Tetapi pengalaman kami juga menghasilkan pengetahuan.”
Bukan dengan mengatakan: “Kami tidak mau belajar dari dunia.” Melainkan: “Kami ingin berdialog dengan dunia sebagai subjek.”
Bukan: “Indonesia harus menjadi seperti negara maju.” Melainkan: “Apa yang dapat dunia pelajari dari pengalaman Indonesia?”
Pertanyaan terakhir mengubah posisi kita. Dari objek menjadi subjek. Dari pengguna menjadi pencipta. Dari pengikut menjadi mitra. Dari pasar pengetahuan menjadi produsen pengetahuan.
Salah Asuhan Tidak Selesai dengan Mengganti Pengasuh
Maka mungkin kita perlu mengubah cara melihat masalah Indonesia. Indonesia tidak semata-mata kekurangan orang pintar. Tidak semata-mata kekurangan aturan. Tidak semata-mata kekurangan lembaga. Tidak semata-mata kekurangan teknologi. Bahkan tidak semata-mata kekurangan teori.
Kita mungkin mengalami sesuatu yang lebih mendasar: kita salah menghubungkan teori dengan kenyataan. Kita memiliki ilmu yang tidak selalu membumi. Kita memiliki kebijakan yang tidak selalu berangkat dari pengalaman masyarakat. Kita memiliki hukum yang tidak selalu memahami pluralitas sosial.
Kita memiliki birokrasi yang sering lebih sibuk memenuhi prosedur daripada menyelesaikan masalah. Kita memiliki universitas yang terkadang lebih sibuk mengejar pengakuan daripada memproduksi pengetahuan tentang masyarakat sendiri.
Dan kita memiliki elite yang kadang lebih percaya pada cetak biru dari luar daripada pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman bangsanya sendiri.
Itulah salah asuhan. Dan salah asuhan tidak diselesaikan hanya dengan mengganti pengasuh. Cara mengasuhnya yang harus diubah.
Jangan Paksa Kepala Mengecil
Indonesia tidak perlu menolak dunia. Indonesia perlu belajar berdialog dengan dunia tanpa kehilangan kemampuan mendengar dirinya sendiri. Kita tidak perlu membuang teori asing. Kita perlu menempatkannya pada tempat yang semestinya: sebagai alat, bukan sebagai cetakan.
Kita tidak perlu memuja adat. Kita perlu mengujinya sebagai sumber pengetahuan. Kita tidak perlu menolak modernitas. Kita perlu membangun modernitas yang tidak memutus hubungan dengan sejarah dan struktur sosial sendiri.
Dan kita tidak perlu mengecilkan kepala agar muat dengan peci yang tersedia. Pecinya yang harus dibesarkan. Teorinya yang harus dikembangkan. Institusinya yang harus disesuaikan. Ukuran keberhasilannya yang harus dikritisi. Ilmunya yang harus dibumikan. Dan keberanian intelektualnya yang harus dibesarkan.
Sebab bangsa yang terus-menerus hanya belajar dari orang lain pada akhirnya mungkin mengetahui banyak hal tentang dunia, tetapi gagal memahami dirinya sendiri.
Dan bangsa yang tidak memahami dirinya sendiri akan selalu mudah diberi tahu bagaimana seharusnya ia hidup.
Itulah salah asuhan.
Dan mungkin, sebelum kita sibuk bertanya bagaimana memperbaiki Indonesia, kita perlu lebih dahulu bertanya: Siapa yang selama ini membentuk cara kita berpikir tentang Indonesia? Karena sebelum kita mengubah Indonesia, kita perlu berani memeriksa: jangan-jangan cara kita melihat Indonesia pun sudah dibentuk oleh sesuatu yang tidak pernah kita pertanyakan.
Yudi Latif, M.A., Ph.D, Direktur Eksekutif Reform Institute dan Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia)
