JAKARTA – Perdebatan mengenai bensin subsidi jenis Pertalite (RON 90) kembali membawa persoalan subsidi energi ke titik yang lebih mendasar. Ketika uang negara digunakan untuk menahan melangitnya harga bahan bakar minyak (BBM), siapa yang sebenarnya berhak menikmati manfaatnya?
Pertanyaan ini menjadi semakin sensitif setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas kemungkinan membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Segaimana dilansir Antaranews (2026), Purbaya menyebut pembatasan itu akan dilakukan bertahap, sedangkan Bahlil menegaskan pada 31 Agustus 2026 bahwa skema tersebut masih dikaji karena pemerintah terlebih dahulu ingin memastikan validitas data. Artinya, per 1 September 2026, masyarakat desil 9 dan 10 belum secara otomatis dilarang membeli Pertalite. Mekanisme yang berlaku masih berjalan seperti sebelumnya.
Polemiknya menjadi menarik pada titik ini. Bahlil menyampaikan logika yang secara fiskal cukup masuk akal, bahwa subsidi harus diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerintah bahkan telah mengalokasikan sekitar Rp. 210,1 triliun untuk subsidi energi dalam APBN 2026, sementara subsidi energi dan kompensasi secara keseluruhan mencapai sekitar Rp. 381,3 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, pertanyaannya menjadi mengenai siapa penerima manfaat bukan sekadar soal administrasi, namun lebih tentang keadilan fiskal.
Subsidi Bukan Sekadar Harga Murah
Secara konseptual, subsidi merupakan instrumen negara untuk mengoreksi kondisi ekonomi tertentu, menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, atau mencapai tujuan sosial yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun menurut Kapiec (2024), subsidi juga mempunyai konsekuensi distribusional. Siapa yang mengonsumsi barang bersubsidi akan menerima manfaat lebih besar.
Dalam kasus BBM, persoalannya cukup jelas. Rumah tangga berpendapatan tinggi biasanya memiliki lebih banyak kendaraan dan konsumsi BBM yang lebih besar. Karena itu, subsidi harga yang diberikan secara universal dapat menghasilkan manfaat yang secara nominal justru lebih besar kepada kelompok mampu. Studi IMF mengenai India (2013) menemukan bahwa 10 persen rumah tangga terkaya menerima manfaat subsidi BBM sekitar tujuh kali lebih besar dibandingkan 10 persen rumah tangga termiskin.
Temuan tersebut mendukung konsep progressive targeting, salah satunya berdasarkan studi Sudarto Sumarto dkk. (2025), yakni mengarahkan belanja negara kepada kelompok yang memperoleh manfaat sosial paling besar dari intervensi tersebut. Sebaliknya, subsidi universal berisiko menjadi regressive subsidy (bentuk subsidi yang secara distribusional lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi dibanding kelompok miskin/rentan), karena semakin besar konsumsi seseorang, semakin besar pula manfaat subsidi yang diterimanya.
Bank Dunia (2013) juga mencatat bahwa subsidi harga BBM yang tidak ditargetkan cenderung lebih banyak dinikmati kelompok kaya dan dapat menciptakan penyimpangan (distorsi) konsumsi energi. Harga yang terlalu murah mendorong konsumsi berlebih, menekan ruang fiskal, serta menghambat investasi pada energi yang lebih efisien dan bersih.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada teori. Bagaimana jika alat untuk menentukan siapa yang berhak ternyata belum cukup akurat?
Di sinilah polemik DTSEN menjadi penting. BPS (2026) sendiri telah mengingatkan bahwa desil bukan persoalan label “kaya” atau “miskin”. Desil merupakan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Penilaiannya tidak hanya menggunakan pendapatan, tetapi juga kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aset, energi, komposisi keluarga, dan sejumlah indikator lain melalui pendekatan Proxy Means Test (PMT). Berdasarkan formula Bank Dunia, PMT adalah metode penentuan kelayakan bantuan sosial dengan menggunakan indikator tidak langsung (proxies) seperti kualitas rumah, kepemilikan aset, pendidikan, dan komposisi rumah tangga untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan, terutama di negara berkembang.
Konsekuensinya sederhana tetapi seringkali meleset. Misalnya desil 10 tidak otomatis berarti seseorang kaya raya, sebagaimana desil 1 juga tidak identik dengan kemiskinan absolut.
Ada dua kesalahan yang mungkin terjadi, jika menggunakan kajian Cornia & Stewart (1995) terkait inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika kelompok yang seharusnya tidak menerima justru masuk sebagai penerima. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika kelompok yang seharusnya memperoleh manfaat justru tersingkir dari program.
BPS bahkan mengakui pentingnya pemutakhiran terus-menerus. DTSEN versi 2 pada April 2026 telah diperbarui dengan data verifikasi lapangan dan diklaim menurunkan inclusion error menjadi sekitar 0,06 persen. Pada versi 3 per Juli 2026, basis data mencakup sekitar 95,98 juta keluarga. BPS juga menyediakan mekanisme usul, sanggah, dan pembaruan ketika kondisi keluarga yang tercatat tidak sesuai kenyataan. Hal ini selaras dengan perspektif David Coady dkk. (2004), yang menunjukkan bahwa negara sendiri memahami satu persoalan penting dalam kebijakan berbasis data yakni targeting error.
Dalam konteks Pertalite, kesalahan kedua bisa lebih sensitif. Bisa dibayangkan seorang keluarga pekerja informal yang secara administratif masuk desil tinggi karena memiliki rumah atau aset tertentu, tetapi pendapatan bulanannya tidak stabil. Jika status desil langsung digunakan sebagai pintu tunggal untuk menentukan hak atas BBM subsidi, kebijakan bisa tampak efisien di atas kertas tetapi tidak adil dalam kehidupan nyata.
Karena itu, desil sebaiknya menjadi instrument targeting, bukan hakim tunggal atas kesejahteraan warga negara, sebagaimana ditekankan Amartya Sen (1999), bahwa indikator kuantitatif seperti pendapatan atau desil hanyalah alat, bukan penentu tunggal kesejahteraan.
Belajar dari Negara Lain soal Subsidi BBM
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam mengelola subsidi energi. Berdasarkan data IMF (2013) India pernah menghadapi persoalan subsidi BBM yang buruk sasaran dan kemudian bergerak menuju mekanisme yang lebih tertarget. Brasil, sebaliknya, menurut data IMF pada 2026 masih menggunakan subsidi harga bensin sementara untuk meredam dampak kenaikan harga minyak global, menunjukkan bahwa subsidi universal atau semi-universal masih dapat digunakan dalam situasi krisis.
Negara maju pun tidak sepenuhnya meninggalkan intervensi harga energi. Namun kecenderungannya lebih beragam. OECD mencatat bahwa pada 2026 sejumlah negara Eropa memilih bantuan yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor yang paling terdampak, sementara negara lain tetap menggunakan pemotongan pajak atau pengendalian harga. Prancis, misalnya, mengarahkan bantuan kepada rumah tangga berpendapatan rendah serta sektor transportasi, pertanian, dan perikanan. Inggris menggunakan bantuan yang lebih spesifik untuk rumah tangga yang bergantung pada minyak pemanas.
Perbedaannya terletak pada desain. Negara tidak hanya bertanya berapa murah harga BBM, tetapi juga siapa yang perlu dilindungi dan instrumen apa yang paling efektif untuk melindunginya.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan berbasis penerima manfaat sebenarnya sudah menjadi arah kebijakan pemerintah. Nota Keuangan RAPBN 2026 menyebut transformasi subsidi dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, transisi tersebut harus menjaga satu prinsip penting, yakni jangan sampai kesalahan data menghasilkan ketidakadilan baru.
Di sinilah konsep fiscal incidence Anthony B. Atkinson dan Joseph E. Stiglitz (1980) dan social protection targeting Timothy Besley dan Robin Burgess (2000) menjadi relevan. Subsidi pada dasarnya dibayar melalui APBN. Sumber penerimaan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, termasuk pendapatan sumber daya alam, serta pembiayaan negara. Karena itu, subsidi bukan “uang pemerintah” dalam pengertian personal. Subsidi merupakan penggunaan sumber daya publik.
Maka, orang yang membayar pajak memang memiliki kepentingan terhadap bagaimana subsidi digunakan. Tetapi menjadi wajib pajak tidak otomatis memberikan hak lebih besar untuk menikmati subsidi. Hak atas subsidi seharusnya ditentukan oleh tujuan kebijakan dan kriteria penerima, bukan oleh status seseorang sebagai pembayar pajak. Begitu pula sebaliknya. Kelompok berpendapatan rendah tidak kehilangan hak atas perlindungan hanya karena data administratif menempatkan mereka pada desil yang lebih tinggi.
Karena itu, polemik Pertalite seharusnya tidak disederhanakan menjadi pertentangan antara “orang kaya yang mengambil hak rakyat miskin” dan “orang miskin yang berhak mendapat subsidi”. Pertanyaan kebijakannya jauh lebih teknis, apakah negara memiliki data yang cukup akurat untuk membedakan siapa yang perlu dilindungi, dan apakah mekanisme tersebut menyediakan jalan keluar bagi warga yang salah dikategorikan? Sekali lagi, jika jawabannya belum meyakinkan, pembatasan berbasis desil perlu dilakukan secara cermat dan bijak.
Pada akhirnya, reformasi subsidi bukan sekadar persoalan menghemat APBN, namun lebih kepada persoalan keadilan distribusi. Subsidi yang terlalu luas dapat membebani pembayar pajak dan menguntungkan kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan. Tetapi subsidi yang terlalu kaku juga dapat mengorbankan warga rentan yang kebetulan salah ditempatkan dalam sistem klasifikasi.
Indonesia membutuhkan subsidi yang lebih tepat sasaran, tetapi ketepatan sasaran tidak boleh hanya berarti tepat menurut database. Ia harus tepat menurut realitas sosial. Sebab tujuan akhir subsidi bukan membuat angka anggaran terlihat lebih efisien. Tujuannya memastikan uang publik benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan perlindungan, termasuk subsidi BBM.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber:
Anthony B. Atkinson & Joseph E. Stiglitz. Lectures on Public Economics. Princeton University Press, Princeton, 1980.
Badan Pusat Statistik. “DTSEN Jadi Rujukan Bersama, BPS Jelaskan Arti Desil” Badan Pusat Statistik, 22 Agustus 2026.
Badan Pusat Statistik. “Pemutakhiran DTSEN Tingkatkan Akurasi Pensasaran” Badan Pusat Statistik, 28 April 2026.
David Coady, Valentina Flamini, dan Louis Sears. “The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited: Evidence for Developing Countries” IMF Working Paper, No. 2015/250, Washington DC, 2015, https://doi.org/10.5089/9781513501390.001.
David Coady, Margaret Grosh & John Hoddinott, Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. World Bank, Washington DC, 2004.
Giovanni Andrea Cornia dan Frances Stewart, Adjustment with a Human Face. Clarendon Press, Oxford, 1995.
International Monetary Fund. “The Fiscal and Welfare Impacts of Reforming Fuel Subsidies in India.” IMF Working Paper, No. 2013/128, Washington DC, 2013.
International Monetary Fund. “Underpriced and Overused: Fossil Fuel Subsidies Data 2025 Update” IMF Working Paper, No. 2025/270, Washington DC, 2025. https://doi.org/10.5089/9798229034715.001.
International Monetary Fund, Brazil: 2026 Article IV Consultation – Staff Report. IMF Country Report No. 26/191, 2 Juli 2026.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2025.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “Bahlil Tegaskan Rencana Pembatasan Pertalite Masih dalam Kajian”. Kementerian ESDM, 19 Agustus 2026.
Khaerul & Faisal Yunianto. “Purbaya Sebut Pengendalian Subsidi BBM Dilakukan Secara Bertahap”. ANTARA, 11 Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5689435/purbaya-sebut-pengendalian-subsidi-bbm-dilakukan-secara-bertahap
Paweł Kopiec. “The Aggregate and Distributional Effects of Fiscal Stimuli”. Economic Modelling, Vol. 134, Mei 2024: 106691. DOI: 10.1016/j.econmod.2024.106691.
Putu Indah Savitri & Budisantoso Budiman “Bahlil Sebut Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Tunggu Validitas Data”. ANTARA, 31 Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5719132/bahlil-sebut-pembatasan-pertalite-desil-9-10-tunggu-validitas-data
OECD. OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: From Energy Shocks to Stronger Resilience. OECD Publishing, Paris, 2026.
Sudarno Sumarto, Elan Satriawan, Benjamin A. Olken, Abhijit Banerjee, Achmad Tohari, Vivi Alatas, Rema Hanna. Community Targeting at Scale: Evidence from Indonesia. NBER Working Paper No. 33322, Januari 2025.
Timothy Besley & Robin Burgess. “Land Reform, Poverty Reduction, and Growth: Evidence from India”. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 2, 2000, hlm. 389–430.
World Bank. “Oil Price Subsidies: How Are Developing Countries Adjusting to $100 Oil?” World Bank Blogs, 2013.
World Bank. Hooked on Subsidies: The Case for Reform. World Bank, Washington DC, 2025.
World Bank. “Indonesia’s Fuel Subsidies Reforms.” World Bank, Washington DC, 2024.
