Bagaimana Anda melihat keseimbangan antara kepentingan investor jalan tol dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna?
Keseimbangan antara kepentingan investor dan masyarakat harus dibangun dengan prinsip investasi yang sehat, tetapi pelayanan publik tetap menjadi orientasi utama. Investor memang harus mendapatkan kepastian hukum dan pengembalian investasi yang wajar karena pembangunan tol membutuhkan modal besar. Namun, kepastian investasi tidak boleh berarti masyarakat harus menanggung seluruh risiko investasi melalui tarif yang tinggi.
Karena itu, pemerintah harus memastikan sejak awal bahwa proyeksi trafik, biaya investasi, kelayakan finansial, dan struktur tarif benar-benar realistis. Jika sebuah ruas secara ekonomi dibutuhkan tetapi secara finansial belum layak, risikonya tidak boleh otomatis dialihkan kepada pengguna melalui tarif yang mahal. Pada saat yang sama, hak masyarakat tidak berhenti pada tarif yang terjangkau, tetapi juga kualitas dan keselamatan layanan. Operator harus memenuhi SPM, sementara pemerintah harus tegas mengevaluasi kinerja sebelum memberikan ruang bagi penyesuaian tarif.
Jadi, investor berhak memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi masyarakat juga berhak memperoleh tarif yang rasional dan pelayanan yang setara dengan apa yang mereka bayar. Kepastian investasi penting, tetapi kepastian pelayanan kepada masyarakat jauh lebih utama.
Apa yang membedakan cara pandang PKS terhadap pembangunan infrastruktur dengan partai-partai lain?
Bagi PKS, pembangunan bukan sekadar pembangunan fisik-material, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual. Infrastruktur bukan hanya untuk membangun “badan” Indonesia, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya membangun “jiwa” Indonesia Raya yang maju, berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan.
Karena itu, PKS meyakini pembangunan harus berlandaskan prinsip integral, universal, dan partisipatif. Integral berarti pembangunan antarsektor harus saling terhubung dan tidak berjalan dalam ego sektoral. Universal berarti pembangunan harus berpandangan lintas generasi, lintas wilayah, dan lintas kehidupan, sehingga apa yang dibangun hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Sementara partisipatif berarti masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Dalam konteks infrastruktur, prinsip tersebut kami terjemahkan melalui pembangunan yang merata, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Infrastruktur harus membuka pusat pertumbuhan baru, memperkuat konektivitas dan logistik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan pasar nasional dan global. Karena itu, pembangunan di luar Jawa, wilayah 3T, konektivitas digital, energi, transportasi, dan infrastruktur dasar perlu mendapat perhatian yang proporsional.
Pada saat yang sama, PKS mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Setiap kebijakan pembangunan harus didukung tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor, pembiayaan yang efisien, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada bertambahnya jalan, jembatan, pelabuhan, atau fasilitas fisik, tetapi benar-benar bermuara pada meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.
PKS berada di parlemen yang berhadapan dengan pemerintahan Prabowo. Bagaimana Anda menjaga agar fungsi pengawasan tetap kritis tanpa terjebak sekadar menjadi oposisi?
Bagi PKS, berada di parlemen tidak berarti setiap kebijakan pemerintah harus diterima atau ditolak, dan fungsi pengawasan juga tidak identik dengan menjadi oposisi. Semangat yang kami bangun adalah sinergi dan kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah. Dalam posisi ini, fungsi pengawasan tetap kami jalankan sebagai bagian dari tanggung jawab DPR dan dilakukan secara proporsional. Hal ini untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Kami ingin menjadi mitra pemerintah yang konstruktif: mendukung program yang baik, memberikan masukan ketika ada yang perlu diperbaiki, dan bersama-sama memastikan kebijakan serta anggaran negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kalau ada kebijakan pemerintah yang Anda anggap tidak berpihak kepada rakyat, seberapa jauh Anda berani berbeda dengan pemerintah?
PKS akan tetap menyampaikan pandangan secara kritis apabila ada kebijakan yang kami nilai perlu diperbaiki atau belum sepenuhnya menjawab kepentingan masyarakat. Namun, kami memilih pendekatan yang konstruktif. Perbedaan pandangan akan disampaikan secara proporsional, dengan data dan argumentasi yang kuat, sekaligus disertai rekomendasi yang solutif dan konstruktif agar kebijakan pemerintah dapat semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Jadi, posisi PKS adalah mendukung kebijakan yang baik, memberikan masukan terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki, dan tetap menjaga semangat kebersamaan dalam koalisi untuk memastikan setiap kebijakan semakin berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dari perjalanan politiknya di Wonogiri hingga tiga periode di Senayan, Hamid Noor Yasin melihat pembangunan bukan sekadar soal seberapa banyak jalan, jembatan, atau infrastruktur yang berhasil dibangun. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang diterima masyarakat.
Pandangan itu pula yang menjadi garis merah sikapnya mengenai jalan tol dan tarif. Investasi tetap penting, tetapi tidak boleh membuat masyarakat menjadi penanggung utama risiko. Negara tetap memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur publik yang layak, sementara operator wajib memastikan pelayanan memenuhi standar sebelum meminta kenaikan tarif.
Bagi Hamid, politik pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada tujuan dasarnya: memastikan anggaran negara bekerja untuk kepentingan rakyat. “Kepastian investasi penting, tetapi kepastian pelayanan kepada masyarakat jauh lebih utama,” tegasnya.*
