JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera, menilai keputusan pemerintah Indonesia masuk ke BRICS sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama ini.
Menurutnya, kabar Indonesia mengajukan keanggotaan BRICS datang secara tiba-tiba. Tapi ia berpikir langkah tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi Prabowo.
“Karena out of nowhere, bahasanya tiba-tiba gabung BRICS. Tapi kami husnudzon, semua yang dilakukan Pak Prabowo, eksekutif, itu dalam rangka mencapai 8 persen target pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam Media Briefing dengan BKSAP DPR, Kamis (28/11/2024).
Di satu sisi, Mardani membeberkan kalau proposal Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah lebih pasti. Akan tetapi, proses untuk bergabung dengan perkumpulan negara-negara itu lebih sulit.
“Sebetulnya, OECD proposal kita itu jauh lebih solid. Tapi jauh lebih susah masuknya. OECD kita kan sudah tinggal selangkah lagi kita jadi anggota OECD,” sambungnya.
Demikian, Mardani menilai baik keanggotaan Indonesia di BRICS maupun OECD sebagai sesuatu yang berpotensi. Pihaknya akan mendorong dan mendukung pemerintah untuk memproses keanggotaan Indonesia di dua lembaga tersebut.
‘OECD harus, BRICS harus’
“Kalau buat kami dua-duanya opportunity. Jangan dipertentangkan, dua-duanya kita akan coba untuk apply dan kita dorong eksekutif, dan kami di legislatif mendukung langkah eksekutif,” ujarnya.
Mardani menjelaskan pihaknya akan mencarikan kerangka-kerangka proses untuk membantu upaya pemerintah memasukan Indonesia ke BRICS.
“Walaupun quote-and-unquote kami katakan bukan tergopoh-gopoh ya, kami carikan semua kerangka agar proses kita ke BRICS berjalan dengan lancar,” lanjutnya.
Kemudian, ia mengatakan proses masuk ke OECD dan BRICS harus berjalan. Sebab, Indonesia memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam melakukan diplomasi di pentas internasional.
“Kalau buat saya, saya dukung pemerintah. OECD harus jalan, BRICS juga harus. Karena diplomasi luar negeri kita dasarnya adalah national interest ya,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Mardani Angkat Suara Soal Kontroversi ‘Joint Statement’ Indonesia-RRT
