JAKARTA – Dalam memahami banyak hal di dunia ini, seseorang akan merasa lebih mudah jika dihadapkan dengan perbandingan. Salah satunya ketika mencoba untuk memahami sistem politik yang bernama demokrasi.
Beruntungnya untuk manusia kini, seorang sejarawan dan jenderal asal Athena, Thucydides, telah menyediakan bahannya.
Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perang Peloponnesos, Thucydides, mengutip pidato seorang tokoh Athena lainnya, Perikles, yang berbicara soal demokrasi.
Suatu ketika, Perikles sedang memberikan pidato untuk menghormati serdadu-serdadu Athena yang mati dalam perang dengan Sparta. Dua negara-kota Yunani itu memang sedang berperang.
Tapi, bukan eleginya kepada nyawa-nyawa yang jasadnya berguguran di medan pertempuranlah yang dikenang hingga kini jika menyangkut sosok Perikles.
Melainkan, pidatonya yang menjelaskan demokrasi Athena. Di situ, ia juga membanggakan demokrasi sebagai teladan bagi negara kota-negara kota lainnya di Yunani.
‘Kekuasaan rakyat’
Sebelum membahas demokrasi Athena secara panjang lebar, Perikles menegaskan kalau sistem itu bukanlah tiruan dari bentuk-bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh negara kota-negara kota lainnya.
“Izinkan saya mengatakan bahwa sistem pemerintahan kami tidak meniru institusi-institusi milik tetangga-tetangga. Kita menjadi model untuk yang lain,” katanya dalam pidato yang kini dikenal sebagai ‘Orasi Pemakaman Perikles’.
Baru Perikles menjelaskan sistem politik Athena disebut demokrasi karena kekuasaan yang ada terletak di tangan rakyat, bukan segelintir orang.
“Konstitusi kami disebut demokrasi karena kekuasaan tidak berada di tangan minoritas tapi seluruh rakyat,” lanjutnya.
Perikles tidak berhenti di situ. Ia tidak hanya mengidentifikasi sistem pemerintahan yang dianut oleh Athena. Tapi, ia juga menjelaskan bagaimana sebuah demokrasi berjalan di sana.
Di sini, ia membahas kesetaraan di hadapan hukum, meritokrasi, dan kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing warganya.
“Ketika menyangkut soal mengatasi perselisihan-perselisihan privat, semua orang setara di hadapan hukum,” jelasnya.
Terkait meritokrasi, Perikles mengatakan kondisi perekonomian seseorang tidak menghalangi warga Athena untuk berbakti kepada negara.
“Ketika menyangkut soal mendahulukan seseorang di atas orang lainnya dalam (mengisi) posisi tanggung jawab publik, apa yang penting bukanlah keanggotaan (orang itu) di kelas (sosial) tertentu, melainkan kemampuan sebenarnya yang dimiliki orang tersebut,” sambungnya.
“Tidak seorangpun, selama dia mempunyai keinginan untuk mengabdi kepada negara, akan dibiarkan dalam kekaburan politik karena kemiskinan,” lanjut Perikles.
Perikles juga menerangkan kehidupan masyarakat Athena yang bebas dan terbuka. Sehingga, mereka tidak tertarik untuk mempermasalahkan kehidupan pribadi satu sama lain.
“Sama seperti kehidupan politik kita yang bebas dan terbuka, begitu pula kehidupan kita sehari-hari dalam hubungan satu sama lain. Kami tidak berurusan dengan tetangga sebelah kami jika ia bersenang-senang dengan caranya sendiri. Kami bebas dan toleran dalam kehidupan pribadi kami, tapi di urusan publik kami patuhi hukum,” jelasnya.
Tidak hanya membicarakan soal kebebasan, Perikles juga menyinggung sifat masyarakat Athena yang menghormati pemerintah dan taat hukum.
“Kami memberikan ketaatan kami kepada mereka yang kami tempatkan pada posisi kewenangan. dDan kami menaati hukum-hukum itu sendiri, terutama hukum-hukum yang ditujukan untuk melindungi kaum tertindas,” sambungnya.
Portret demokrasi
Pidato Perikles memberikan gambaran yang baik tentang demokrasi yang dijalankan oleh masyarakat Athena pada saat itu. Bukan karena Perikles merinci demokrasi yang ia maksud, tapi karena ia menyediakan gambaran alternatif terhadap sistem politik yang menjadi lawan dari demokrasi.
Dominique Lenfant dalam buku The Athenian Funeral Oration after Nicole Loraux menyebut ‘Orasi Pemakaman Perikles’ sebagai potret diri demokrasi Athena. Di sini, Lenfant kembali membahas pidato Perikles sebagai deskripsi terhadap demokrasi Athena. Tapi, pidato itu juga menjelaskannya dengan cara yang akan mempertentangkannya dengan para oligark.
Salah satunya adalah ketika Perikles membahas demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang memihak rakyat.
Pseudo-Xenophon, nama pengarang lainnya, yang anti-demokratik, menyerang bentuk pemerintahan seperti itu karena dianggap sekaligus berpihak kepada orang-orang miskin. Pada gilirannya, Pseudo-Xenophon memandang orang-orang miskin sebagai parasit.
Kemudian, Perikles juga menyinggung soal meritokrasi. Ia percaya kalau demokrasi Athena memberikan ruang bagi seluruh warganya, baik yang kaya maupun miskin, untuk terlibat dalam urusan pemerintahan.
Lagi-lagi, Pseudo-Xenophon menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia tidak setuju dengan nada egaliter yang termaktub dalam meritokrasi yang melekat kepada demokrasi Athena. Baginya, masyarakat Athena terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang kaya dan miskin.
Demikian, Perikles tidak hanya memberikan pidato yang baik mengenai apa itu demokrasi, tapi juga apa yang menjadi lawannya, oligarki. Dan bagaimana keduanya berbeda, dengan demokrasi yang memberikan kehidupan lebih bebas dan terbuka kepada mereka yang menjalankan sistemnya.
Memang, hal itu tidak diucapkan oleh Perikles secara langsung. Tapi, dengan menuturkannya di tengah-tengah situasi peperangan Athena bersama Sparta, ia menyajikan perbandingan antara demokrasi dan oligarki, yang mana sistem satunya lagi dianut oleh Sparta.
Dengan cara itu, mungkin dunia kontemporer, seperti halnya Thucydides dan Perikles dulu, bisa memahami demokrasi lebih mudah.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Menyelisik Asal-Usul Demokrasi
