JAKARTA – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka. Sebuah usia yang seharusnya cukup dewasa bagi sebuah republik untuk membedakan antara janji dan kenyataan, antara angka dan kehidupan, antara pembangunan yang diumumkan dari podium dan pembangunan yang sungguh dirasakan rakyat.
Setiap Agustus, bendera merah putih kembali berkibar. Pidato tentang kemajuan kembali terdengar. Tetapi di bawah kibaran itu, ada pertanyaan yang lebih sederhana: sudahkah rakyat benar-benar merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari?
Sebab kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti mempunyai pekerjaan. Mampu menyekolahkan anak. Membeli beras tanpa kecemasan. Berobat tanpa takut jatuh miskin. Dan menjalani hari tua tanpa merasa menjadi beban keluarga.
Di tengah renungan itulah kita teringat sebuah janji politik yang pernah terdengar begitu gagah: 19 juta lapangan kerja. Angka besar. Bulat. Mudah diingat. Ia diucapkan dalam janji kampanye politik, disambut tepuk tangan, dipotong menjadi video pendek, lalu diedarkan sebagai harapan.
Seolah jutaan anak muda Indonesia tinggal menunggu pintu masa depan dibuka. Tetapi tahun 2026 menghadirkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari: Di manakah 19 juta lapangan kerja itu?
Angka yang terlihat baik, kehidupan yang belum tentu baik
Kita harus adil membaca statistik. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025.
Dari angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, sebanyak 147,67 juta orang bekerja. Jumlah penduduk bekerja bahkan bertambah sekitar 1,9 juta orang dalam setahun.
Ini tentu kabar yang patut diapresiasi. Tetapi statistik mempunyai keterbatasan: ia dapat memberitahu kita berapa orang bekerja, tetapi belum tentu menceritakan dengan utuh bagaimana mereka hidup dari pekerjaan itu.
BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan. Pada saat yang sama, sekitar 7,24 juta orang masih menganggur. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Di sinilah pertanyaan pembangunan seharusnya bergerak lebih jauh. Bukan lagi sekadar: “Apakah rakyat bekerja?” Tetapi: “Apakah pekerjaan itu membuat rakyat hidup layak?”
Sebab orang dapat tercatat bekerja dalam statistik, tetapi tetap menghitung uang belanja sampai lembar terakhir menjelang akhir bulan.
Seseorang dapat keluar dari kategori pengangguran, tetapi belum tentu keluar dari kecemasan ekonomi.
Bank Dunia mengingatkan: persoalannya adalah kualitas pekerjaan
Bank Dunia memberi peringatan yang lebih mendasar. Ekonomi Indonesia memang menciptakan pekerjaan bagi sebagian besar pendatang baru di pasar kerja. Tetapi banyak pekerjaan tersebut berada di sektor dengan nilai tambah rendah dan tidak mampu memberikan penghasilan kelas menengah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Bank Dunia mencatat upah riil Indonesia menurun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018–2024.
Artinya, persoalan kita bukan sekadar menciptakan pekerjaan. Kita membutuhkan pekerjaan yang bermartabat. Pekerjaan yang produktif. Pekerjaan yang memberikan kepastian. Pekerjaan yang memungkinkan seorang ayah pulang tanpa terus-menerus memikirkan tagihan.
Pekerjaan yang membuat seorang ibu tidak harus memilih antara membeli beras dan telur atau membayar uang sekolah anak.
Pekerjaan yang membuat seorang sarjana merasa bertahun-tahun pendidikannya tidak berakhir menjadi selembar ijazah yang tersimpan di lemari. Itulah makna sesungguhnya dari penciptaan lapangan kerja. Bukan sekadar berapa juta, tetapi pekerjaan seperti apa.
Ketika janji lapangan kerja bertemu PHK
Ironi itu semakin terasa ketika berita PHK terus datang. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Juni 2026 berdasarkan pekerja yang terklasifikasi dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Maka jangan heran apabila publik bertanya: Mana 19 juta lapangan kerja itu? Pertanyaan tersebut bukan kebencian kepada pemerintah. Bukan pula sekadar sinisme politik. Itu hak rakyat untuk menagih sebuah janji.
Sebab bagi orang yang kehilangan pekerjaan, PHK bukan angka. PHK adalah cicilan rumah yang tiba-tiba terasa menakutkan. Uang sekolah anak yang jatuh tempo. Belanja dapur yang harus dikurangi. Obat orang tua yang mungkin ditunda.
Dan seorang kepala keluarga yang malam-malam terjaga, sementara anak-anaknya sudah tidur, bertanya dalam hati: besok saya harus mencari pekerjaan ke mana lagi? Statistik tidak pernah mampu sepenuhnya menangkap kegelisahan semacam itu.
23,36 juta wajah di balik angka kemiskinan
BPS membawa kita kepada angka lain. Persentase kemiskinan pada September 2025 memang turun menjadi 8,25 persen. Itu kemajuan dan layak diapresiasi.
Tetapi di balik 8,25 persen itu masih terdapat 23,36 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di perdesaan, tingkat kemiskinan bahkan masih 10,72 persen. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Dua puluh tiga juta bukan angka kecil. Bayangkan jika mereka berdiri berjajar. Ada petani. Ada nelayan. Ada buruh. Ada pedagang kaki lima. Ada ibu yang mengurangi lauk agar anaknya tetap makan. Ada anak yang berangkat sekolah membawa cita-cita besar dari rumah yang sangat sederhana. Mereka juga Indonesia.
Dan setelah 81 tahun merdeka, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dibaca dari berapa persen kemiskinan turun. Kita juga harus bertanya: seberapa jauh kehidupan manusia di balik persentase itu benar-benar berubah?
Ketimpangan memang menunjukkan perbaikan. BPS mencatat Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363. Namun kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,28 persen dari total pengeluaran. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Angka itu mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kemakmuran terbagi secara merata. Ekonomi boleh tumbuh. Tetapi pertanyaannya selalu: siapa yang paling merasakan pertumbuhan itu?
Ketika uang yang sama membawa pulang lebih sedikit
Pada Juni 2026, inflasi tahunan mencapai 3,34 persen. Inflasi sepanjang Januari–Juni mencapai 1,79 persen. [Badan Pusat Statistik Indonesia]. Bagi ekonom, inflasi adalah persentase. Bagi ibu rumah tangga, inflasi mempunyai bahasa lain: uang yang sama membawa pulang barang yang semakin sedikit.
Harga beras, lauk, transportasi, sekolah, listrik, kebutuhan rumah tangga—semuanya akhirnya bertemu di meja makan. Dan di meja makan itulah teori ekonomi kehilangan istilah-istilah rumitnya. Yang tersisa hanya pertanyaan: cukupkah uang sampai akhir bulan?
Guru yang cemas memikirkan masa depannya sendiri
Lalu lihatlah guru dan tenaga honorer. Kita meminta mereka menyiapkan Generasi Emas 2045. Kita berbicara tentang kecerdasan buatan, transformasi digital, hilirisasi, ekonomi hijau dan Indonesia menjadi negara maju.
Tetapi sebagian orang yang diminta menyiapkan generasi itu masih memikirkan kepastian status dan kesejahteraannya sendiri. Ada ironi yang nyaris menyakitkan di sini. Guru diminta mengajarkan anak-anak untuk bermimpi besar, sementara sebagian dari mereka sendiri masih harus berhitung keras untuk hidup layak.
Sebuah republik tidak mungkin menjadi besar dengan mengecilkan kesejahteraan orang yang mendidik anak-anaknya. Indonesia Emas tidak boleh dibangun di atas sekolah reot dan bocor, fasilitas pendidikan yang tertinggal, serta guru yang jauh dari sejahtera.
