UMKM: Tulang punggung jangan sampai patah
Lihat pula UMKM. Mereka selalu disebut tulang punggung perekonomian. Dipuji dalam pidato. Dibicarakan dalam seminar. Dipasang dalam spanduk kementerian. Tetapi tulang punggung itu jangan terus-menerus diminta berdiri sambil memikul beban sendirian.
Ketika daya beli tertekan, bahan baku naik, biaya energi dan logistik membebani, kredit tidak selalu murah, dan persaingan semakin keras, pedagang kecil adalah pihak pertama yang merasakan denyut persoalan ekonomi.
Kita menyebut mereka pahlawan ekonomi. Tetapi pahlawan pun dapat tumbang kalau setiap hari disuruh berperang tanpa cukup amunisi.
Negara sibuk dengan proyek besar
Di tengah kegelisahan itu, pemerintah begitu bersemangat menjalankan program-program berskala raksasa. Makan Bergizi Gratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dan berbagai program serta kelembagaan baru.
Tujuannya tentu dapat terdengar mulia. Tetapi setelah 81 tahun merdeka, kita seharusnya sudah belajar bahwa kebijakan publik tidak boleh dinilai dari kemuliaan slogan. Ia harus diuji dari efektivitas. Prioritas. Transparansi. Tata kelola. Dan manfaat nyata bagi rakyat.
MBG jangan sampai menjadi program yang anggarannya bergizi, sementara ekonomi keluarga rakyat justru kekurangan gizi.
Koperasi Merah Putih jangan sampai merah hanya pada papan namanya dan putih pada pertanggungjawabannya. Setiap rupiah APBN adalah uang rakyat.
Ketika lapangan pekerjaan berkualitas masih terbatas, guru belum sejahtera, sekolah masih membutuhkan perbaikan, biaya kesehatan terasa berat dan UMKM megap-megap, pemerintah wajib menjawab pertanyaan elementer: apakah setiap rupiah benar-benar ditempatkan pada kebutuhan rakyat yang paling mendesak?
Investor tidak membaca baliho
Ada persoalan yang jauh lebih fundamental: kepastian hukum. Investor besar tidak menanamkan modal karena pidato pejabat terdengar optimistis. Mereka membaca regulasi. Menghitung risiko. Memperhatikan konsistensi kebijakan. Menilai birokrasi. Mengukur kualitas institusi. Dan bertanya apakah kontrak serta hukum benar-benar dapat dipercaya.
Bank Dunia pada Juni 2026 kembali menekankan bahwa reformasi produktivitas sangat penting agar Indonesia dapat menciptakan pekerjaan dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada 2026, tetapi menekankan perlunya reformasi untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. [Bank Dunia]
Sebab modal mempunyai kaki. Jika hukum tidak pasti, aturan mudah berubah, birokrasi berbelit dan kepentingan politik terlalu mudah memasuki ruang bisnis, modal dapat berjalan menuju negara lain.
Vietnam, Malaysia, Thailand dan negara tetangga tidak sedang tidur. Mereka juga membangun industri, infrastruktur, SDM dan iklim investasi. Kita tidak kekurangan slogan investasi. Yang kita perlukan adalah negara yang membuat investor percaya bahwa aturan hari ini tidak berubah hanya karena kekuasaan berganti selera esok pagi.
19 juta itu manusia
Di sinilah politik pembangunan sering melakukan kekeliruan paling mendasar: manusia diubah menjadi angka. Padahal 19 juta itu manusia.
Ada anak muda yang setiap pagi membuka telepon genggam, berharap ada balasan dari puluhan lamaran pekerjaan yang dikirimnya.
Ada sarjana yang ijazahnya tersimpan rapi, tetapi pekerjaan yang tersedia jauh di bawah kompetensinya. Ada buruh yang pulang membawa surat PHK.
Ada pedagang kecil yang malam-malam menghitung hasil jualannya dan mendapati keuntungan semakin tipis. Ada guru yang mengajarkan cita-cita kepada murid-muridnya, sementara masa depannya sendiri belum sepenuhnya pasti.
Mereka tidak membutuhkan pidato baru. Mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka tidak bisa membayar sekolah dengan slogan. Tidak bisa membeli beras dengan konferensi pers. Tidak bisa membayar BPJS dengan tepuk tangan politik. Dan tidak bisa mengisi tangki bensin dengan janji kampanye.
Dari omon-omon menjadi kerja nyata
Pemerintah masih memiliki waktu. Tetapi waktunya bukan untuk membuat janji baru. Selamatkan industri padat karya dari PHK. Berikan insentif berdasarkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang benar-benar diciptakan dan dipertahankan, bukan sekadar besarnya angka investasi.
Perkuat UMKM. Permudah kredit produktif, tekan biaya logistik dan energi, sederhanakan perizinan dan lindungi pasar dari praktik perdagangan tidak sehat.
Ciptakan pekerjaan berkualitas. Jangan puas hanya dengan menurunkan angka pengangguran. Upah, produktivitas, kepastian kerja dan kesempatan naik kelas harus menjadi ukuran keberhasilan.
Sejahterakan guru. Negara tidak boleh terus menggantung masa depan orang yang setiap hari diminta menyiapkan masa depan bangsa.
Evaluasi program-program raksasa. MBG, Kopdes Merah Putih dan proyek besar lainnya harus tunduk kepada audit, transparansi, disiplin fiskal dan ukuran manfaat yang jelas.
Pulihkan kepastian hukum. Jangan biarkan hukum terlihat perkasa kepada yang lemah tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan dan modal besar.
Dan yang terpenting: berhentilah mengukur keberhasilan hanya dari berapa besar APBN dibelanjakan. Ukurlah dari berapa banyak kehidupan rakyat yang berubah menjadi lebih baik.
81 Tahun: Merdeka untuk siapa?
Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri republik memproklamasikan sebuah bangsa merdeka. Mereka tidak mewariskan republik ini agar generasi setelah mereka hanya pandai membuat slogan.
Kemerdekaan mempunyai makna yang jauh lebih manusiawi. Kemerdekaan adalah ketika seorang ayah mempunyai pekerjaan dan dapat pulang membawa ketenangan.
Ketika seorang ibu tidak harus mengurangi lauk anaknya menjelang akhir bulan. Ketika seorang guru dapat mengajar tanpa mencemaskan biaya hidup keluarganya sendiri.
Ketika seorang anak dari keluarga miskin tetap dapat bermimpi menjadi dokter, insinyur, pengacara atau ilmuwan. Ketika pedagang kecil dapat membuka tokonya pagi hari dengan harapan, bukan kecemasan.
Ketika hukum melindungi rakyat kecil dengan keberanian yang sama seperti ketika ia berhadapan dengan orang besar.
Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar bendera yang berkibar setiap Agustus. Tetapi martabat yang hidup di setiap rumah rakyat Indonesia. Janji 19 juta lapangan kerja masih tercatat dalam ingatan publik.
Rakyat berhak menagihnya. Sebab demokrasi bukan hanya hak politisi membuat janji setiap lima tahun sekali. Demokrasi juga hak rakyat untuk bertanya setiap hari: Mana buktinya?
Jangan sampai 19 juta lapangan kerja akhirnya dikenang sebagai 19 juta harapan yang pernah diperdagangkan pada musim pemilu.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, rakyat sudah terlalu dewasa untuk terus diberi slogan sebagai pengganti kenyataan.
Sebab sejarah tidak akan bertanya seberapa meriah sebuah janji diteriakkan. Sejarah hanya akan bertanya: Janji itu diwujudkan menjadi kehidupan yang lebih baik—atau sekadar omon-omon?
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Tiga Periode.
