JAKARTA – Indonesia sedang menaruh harapan besar pada tahun 2045. Kita menyebutnya Indonesia Emas: sebuah negeri maju, ditopang generasi unggul, ekonomi yang kuat, teknologi modern, dan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia.
Mimpi itu tentu pantas diperjuangkan. Namun sebuah bangsa tidak dapat melangkah jauh ke masa depan jika masih banyak ruang kelas yang tertinggal dan jauh dari layak.
Di sejumlah sudut negeri, masih ada sekolah yang bocor dan reot, fasilitas belajar yang jauh dari memadai, akses menuju sekolah yang tidak selalu aman, ada jembatan gantung yang nyaris putus, serta guru yang kesejahteraannya belum mencerminkan besarnya tanggung jawab yang mereka pikul.
Di sinilah Indonesia Emas berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar: dapatkah kita membangun generasi emas di dalam ruang kelas yang bahkan banyak belum sepenuhnya layak?
Sekolah yang rusak bukan semata persoalan genteng, semen, dan dinding. Ia juga persoalan pilihan. Sebab anggaran negara pada akhirnya adalah pernyataan tentang prioritas. Apa yang dibiayai menunjukkan apa yang dianggap penting. Apa yang terus ditunda memperlihatkan siapa yang diminta bersabar.
Dalam pengertian itu, sebuah sekolah yang bertahun-tahun dibiarkan reot adalah semacam dokumen politik. Retakan pada dindingnya mencatat sesuatu yang tidak selalu tampak dalam pidato pembangunan oleh Presiden: bahwa antara apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita prioritaskan masih terbentang jarak.
Nasib guru menghadirkan ironi yang sama. Kita menyebut mereka pahlawan. Kita menghormati mereka dalam pidato, upacara, dan peringatan tahunan. Tetapi sebuah bangsa tidak boleh mengganti kesejahteraan dengan penghormatan simbolik.
Guru tidak hidup dari tepuk tangan dan sekadar penghormatan simbolik. Mereka mempunyai keluarga, kebutuhan, dan hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ada sesuatu yang keliru ketika orang yang setiap pagi diminta menanamkan optimisme kepada anak-anak justru harus pulang dengan kecemasan tentang kehidupannya sendiri.
Pengabdian adalah kemuliaan. Tetapi pengabdian tidak boleh dijadikan dalih untuk membiarkan guru jauh dari sejahtera. Lebih jauh, pendidikan adalah salah satu instrumen paling penting untuk memutus rantai ketimpangan.
Anak keluarga mampu dapat membeli banyak kesempatan: sekolah terbaik, buku, kursus, teknologi, bahkan pendidikan di luar negeri. Anak keluarga miskin mempunyai pilihan yang jauh lebih sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa memilih. Karena itu mereka membutuhkan kehadiran negara.
Jika masih ada sekolah publik tidak berkualitas, fasilitas timpang, dan guru tidak memperoleh dukungan yang layak, ketidakadilan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum anak-anak itu memasuki dunia kerja.
Kita kemudian meminta mereka berkompetisi pada garis akhir yang sama, setelah membiarkan mereka memulai dari garis awal yang berbeda. Itu bukan kompetisi yang adil. Itu ketimpangan yang diberi nama kesempatan.
Maka Indonesia Emas membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada slogan: keberanian menentukan prioritas. Perbaiki sekolah rusak. Pastikan jalan dan jembatan menuju sekolah aman. Lengkapi perpustakaan, sanitasi, laboratorium, listrik, dan akses teknologi. Dan sejahterakan guru.
Jika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus berani memilih. Pangkas pemborosan. Kurangi seremoni. Evaluasi program mahal yang manfaatnya tidak sebanding. Tunda apa yang masih dapat ditunda.
Tetapi jangan menunda pendidikan. Seorang anak tidak dapat menunggu 2045 untuk memperoleh ruang kelas yang layak. Seorang guru tidak harus menunggu Indonesia menjadi negara maju untuk hidup bermartabat.
Mereka membutuhkan negara hari ini. Sebab masa depan sebuah bangsa tidak pertama-tama dibangun di pidato podium. Ia dibangun dalam keheningan ruang kelas: ketika seorang guru membuka buku dan seorang anak mulai percaya bahwa hidupnya dapat menjadi lebih baik.
Dan bila hari ini air masih menetes dari bocor atap sekolah ketika anak itu sedang belajar tentang masa depannya, maka itu bukan sekadar persoalan bangunan yang rusak.
Itu adalah peringatan. Bahwa negara sedang diuji: apakah benar pendidikan adalah prioritas, atau sekadar janji yang terus diulang tanpa pernah ditunaikan. Karena itu, tidak cukup lagi kita hanya berempati.
Sudah saatnya negara bertindak tegas dan terukur: jadikan perbaikan sekolah, kesejahteraan guru, dan pemerataan akses pendidikan sebagai agenda utama yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak boleh dikalahkan oleh prioritas lain.
Sebab jika kita sungguh ingin Indonesia Emas 2045, maka fondasinya harus dimulai sekarang—di ruang kelas yang lebih baik, di sekolah yang layak, dan di hati guru yang sejahtera.
Tanpa itu semua, Indonesia Emas hanya akan tinggal sebagai mimpi dan “sekadar angan yang runtuh bersama atap sekolah yang dibiarkan retak terlalu lama.”
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Tiga Periode (2009–2024).
