JAKARTA – Ada ironi besar dalam kehidupan bernegara kita. Ketika rakyat berbicara tentang sulitnya mencari nafkah, mahalnya kebutuhan hidup, dan masa depan anak-anak mereka, perdebatan di lingkaran kekuasaan justru kerap berkisar pada pembagian jabatan, penambahan kursi, dan akomodasi kepentingan politik.
Seolah-olah persoalan paling mendesak republik ini bukan bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat, melainkan bagaimana memastikan setiap kelompok pendukung kekuasaan memperoleh tempat yang nyaman.
Rakyat membutuhkan kesejahteraan, bukan pertunjukan pembagian kekuasaan! Pertanyaan mendasarnya sederhana: mengapa meningkatkan kesejahteraan guru selalu dianggap persoalan anggaran yang rumit, sementara memperbanyak jabatan politik dapat dibicarakan dengan begitu mudah?
Mengapa ketika guru menuntut penghasilan layak, jawabannya sering berkisar pada keterbatasan fiskal, prioritas pembangunan, dan proses panjang birokrasi? Namun, ketika kepentingan politik memerlukan jabatan baru, selalu muncul argumentasi tentang pentingnya koordinasi, efektivitas, dan penguatan pemerintahan.
Tentu, tidak setiap penambahan jabatan keliru. Pemerintahan memerlukan struktur yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, setiap jabatan baru wajib dibuktikan urgensinya, manfaatnya, dan hasil kerjanya.
Jabatan publik bukan hadiah hiburan bagi mereka yang tidak kebagian kekuasaan. Bukan pula hadiah kesetiaan bagi mereka yang pandai menjaga hubungan dengan penguasa.Kursi pemerintahan bukan milik partai politik, bukan milik kelompok pendukung, apalagi milik segelintir elite. Setiap kursi adalah amanah yang dibiayai uang rakyat. Karena itu, pertanggungjawabannya harus kepada rakyat, bukan kepada pihak yang berjasa mengantarkan seseorang memperoleh jabatan.
Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintahan perlu diperiksa kembali. Apa gunanya jumlah pembantu presiden bertambah apabila pelayanan publik tidak semakin cepat? Apa manfaatnya struktur kekuasaan semakin gemuk apabila kesejahteraan masyarakat tidak menunjukkan perbaikan yang sepadan?
Negara tidak boleh berubah menjadi perusahaan penyalur jabatan bagi elite politik, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang diwajibkan membayar seluruh ongkosnya.
Lebih ironis lagi ketika kita melihat nasib para guru. Mereka diminta mencerdaskan bangsa, membentuk karakter generasi muda, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan global. Mereka disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi penghormatan itu tidak selalu diikuti jaminan kehidupan yang layak.
Padahal, guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan. Mereka adalah fondasi masa depan republik. Kita tidak mungkin membangun Indonesia yang unggul apabila kesejahteraan para pendidiknya terus menjadi persoalan yang ditunda.
Bagaimana mungkin seorang guru diminta berkonsentrasi mendidik anak bangsa apabila setiap bulan masih harus mencemaskan kebutuhan keluarganya?
Bagaimana kita menuntut kualitas pendidikan kelas dunia apabila kesejahteraan sebagian pendidik masih jauh dari harapan? Bangsa yang gemar memuliakan guru dalam pidato, tetapi mengabaikan kesejahteraannya dalam anggaran, sedang mempertontonkan kontradiksi antara kata-kata dan tindakan.
Persoalannya bukan semata-mata berapa besar anggaran tersedia, melainkan bagaimana prioritas ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Pengangkatan pejabat dan peningkatan kesejahteraan guru memang memiliki mekanisme anggaran yang berbeda. Namun, keduanya tetap mencerminkan pilihan kebijakan negara.
Pemerintah harus berani mengevaluasi jabatan yang tumpang tindih, memangkas pemborosan birokrasi, serta mengarahkan ruang fiskal yang tersedia kepada pelayanan publik, termasuk kesejahteraan guru. Jangan sampai negara terlihat begitu kreatif ketika mencari tempat bagi elite, tetapi mendadak kehilangan imajinasi ketika diminta memperbaiki kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengukur keberhasilan seorang presiden dari banyaknya menteri, wakil menteri, penasihat, atau utusan khusus yang diangkatnya. Keberhasilan pemerintahan harus diuji melalui hasil yang nyata: pendidikan semakin bermutu, guru semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin terbuka, dan kehidupan rakyat semakin baik.
Rakyat tidak meminta bagian dari kursi kekuasaan. Rakyat hanya meminta bagian yang adil dari kemajuan dan kesejahteraan bangsanya sendiri. Jangan sampai kekuasaan sibuk membagi kursi di ruang-ruang berpendingin udara, sementara jutaan rakyat masih berjuang mempertahankan kehidupan di luar pagar istana.
Sebab republik ini didirikan bukan untuk menyejahterakan para pembantu presiden, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan apabila kekuasaan masih sulit memahami perbedaan itu, barangkali yang perlu diperbanyak bukan jumlah pejabatnya, melainkan kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Tiga Periode.
