JAKARTA – Prabowo dan Jokowi mungkin menang bersama, tetapi sejak awal mereka tidak pernah benar-benar berjalan menuju arah yang sama. Itulah tesis Yunarto Wijaya atau Toto, sapaan akrabnya, dalam membaca pemerintahan Prabowo sejak hari pertama dilantik. Menurutnya, anggapan bahwa Prabowo akan melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi merupakan kekeliruan membaca karakter, visi, dan cara keduanya mengelola kekuasaan, karena ia melihat Prabowo bukan Jokowi versi lain.
Prabowo, dalam kacamata Toto memiliki orientasi politik yang lebih top-down, ambisi kebijakan yang besar, dan kecenderungan memusatkan keputusan strategis pada dirinya. Perbedaan itu bukan sekadar soal siapa yang mengisi kabinet atau siapa yang mengendalikan institusi negara, melainkan juga menyangkut prioritas anggaran, desain program, dan cara pemerintah menerjemahkan janji politik menjadi kebijakan. Karena itu, jarak antara Hambalang dan Solo, dalam pandangan Toto, bukan semata-mata akibat manuver elite atau persaingan menuju 2029. Keduanya memang berada dalam satu pemerintahan, tetapi membawa imajinasi yang berbeda tentang bagaimana negara seharusnya dijalankan.
Masalahnya, perbedaan kepemimpinan itu kini berhadapan dengan ujian yang lebih mendasar, mulai dari ambisi politik yang tidak selalu diimbangi kalkulasi teknokratis, disiplin fiskal hingga kapasitas eksekusi. Melalui kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), efisiensi anggaran, hingga merosotnya kepercayaan publik, Toto menegaskan bahwa persoalan pemerintahan Prabowo tidak cukup dijelaskan sebagai kegagalan komunikasi atau perlawanan terhadap agenda populis. Persoalannya terletak pada kemampuan menentukan prioritas, mengukur kemampuan negara, menghadapi ketidakpastian, dan menyediakan ruang bagi kritik yang jujur. Pelajaran dari Brasil, dinamika pasar, hingga peran para penasihat presiden menunjukkan bahwa ideologi dan niat baik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pemerintahan.
Berikut percakapan “berisi” tersebut selengkapnya*
Selamat datang kembali di Total Politik. Bung Toto, pernah ada anggapan bahwa bagi sebagian orang riset merupakan bisnis, sedangkan bagi Anda riset juga menjadi alat perjuangan ideologis. Apakah itu tepat?
Saya tidak melihatnya sesederhana itu. Riset memang bisa menjadi bisnis, tetapi bagi saya ada tanggung jawab dalam menentukan posisi politik. Ketika saya membantu memenangkan seorang kandidat, terutama pada tingkat presiden, saya ingin kandidat itu memiliki narasi tentang Indonesia yang setidaknya beririsan dengan cita-cita saya.
Saya tidak mungkin menerima pekerjaan dari seseorang jika saya meyakini bahwa ketika berkuasa ia akan membawa Indonesia ke arah yang sangat berbeda dari yang saya perjuangkan. Karena itu, posisi politik saya biasanya dapat dibaca dari pilihan-pilihan yang saya ambil dalam pemilu atau pilkada.
Apakah Anda pernah menyesal atas pilihan politik yang pernah Anda dukung, termasuk ketika mendukung Joko Widodo?
Tidak. Saya tidak menyesal. Dalam pemilu, demokrasi tidak selalu menawarkan pilihan terbaik atau sosok yang sempurna. Sering kali yang tersedia adalah pilihan yang menurut kita paling sedikit membawa risiko. Pada 2014, saya mendukung Jokowi karena saat itu lawannya Prabowo dan saya memiliki sejumlah alasan untuk tidak menginginkan Prabowo menjadi presiden.
Saya melihat Jokowi sebagai simbol meritokrasi: bukan ketua partai, bukan berasal dari dinasti politik, dan memiliki rekam jejak kepemimpinan dari bawah. Penilaian itu didasarkan pada informasi dan pilihan yang tersedia pada saat itu, bukan pada pengetahuan tentang semua hal yang akan terjadi kemudian.
Apa yang membuat Anda tidak lagi yakin kepada Jokowi menjelang Pemilu 2024?
Ada dua hal yang sangat menentukan. Pertama, Jokowi memilih mendukung sosok yang secara politik sebelumnya berbeda dengannya. Kedua, ia mendorong putranya maju dalam kontestasi politik nasional.
Pada 2014, Jokowi dipandang sebagai simbol meritokrasi dan kepemimpinan dari bawah. Ketika ia memajukan anaknya, menurut saya, ia melampaui praktik politik dinasti yang sebelumnya sering kita kritik. Saya bahkan melihatnya lebih ekstrem daripada beberapa contoh dinasti politik yang selama ini menjadi perdebatan.
Apakah Anda pernah menyampaikan sikap itu secara langsung kepada Jokowi?
Saya bertemu dan berdiskusi dengan beliau, termasuk sebelum saya pamit pada Agustus 2023. Saat itu arah dukungannya kepada Prabowo mulai terlihat, meskipun keputusan mengenai Gibran belum sepenuhnya pasti.
Saya juga pernah bertemu Prabowo secara empat mata pada Februari dan Maret. Pertemuan pertama berlangsung lebih dari empat jam, sedangkan pertemuan kedua sekitar dua jam. Namun, pada akhirnya saya memutuskan tidak membantu Prabowo.
Apa yang membuat Anda menolak tawaran itu?
Ada perbedaan mendasar dalam cara pandang tentang Indonesia. Saya harus mengakui bahwa sebelumnya penilaian saya terhadap Prabowo banyak dipengaruhi subjektivitas saya sebagai aktivis. Saya tumbuh dengan ingatan politik tentang penculikan aktivis pada 1998. Saya tidak mengalami langsung semua peristiwa itu, tetapi cerita tersebut membentuk persepsi saya.
Ketika bertemu langsung, saya menemukan sisi personal Prabowo yang lebih hangat, suka bercanda, dan tidak seseram mitos yang saya bayangkan. Ia juga memiliki pengetahuan bacaan yang luas. Namun, setelah percakapan masuk ke gagasan tentang Indonesia, saya tetap menemukan perbedaan yang mendasar.
Jadi, apakah Prabowo sebenarnya berubah setelah menjadi presiden?
Menurut saya, Prabowo justru konsisten dengan pemikirannya. Yang berubah adalah ekspektasi sebagian orang, terutama pendukung Jokowi, yang membayangkan Prabowo akan menjadi pemimpin dengan gaya dan orientasi seperti Jokowi. Padahal mereka dua pemimpin yang berbeda. Jika ingin memahami pemikiran Prabowo, bacalah bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang terbit sekitar 2016 atau 2017, lalu bandingkan dengan pidato dan kebijakannya.
Banyak hal yang terjadi sekarang sebenarnya sejalan dengan gagasan yang sudah ia sampaikan sebelumnya. Karena itu, kekecewaan publik tidak selalu tepat jika dirumuskan sebagai tuduhan bahwa Prabowo berubah atau tidak konsisten. Bisa jadi, imajinasi kita tentang dirinya yang keliru.
Ketika Jokowi mendukung Prabowo, apakah Anda sudah memperkirakan hubungan keduanya akan merenggang?
Saya pernah menyampaikan kepada Jokowi bahwa perbedaan pemikiran mereka akan menjadi persoalan. Bukan dalam konteks menjelekan Pak Prabowo ya. Saya berbicara mengenai prediksi fakta pemikiran yang berbeda dari Pak Prabowo, dan kedua, secara psikologis orang ini bukan orang yang ingin atau nyaman dengan adanya matahari kembar. Yang ketiga, orang ini sangat decisif Dan meyakini apa yang menjadi mindset beliau. Karena itu, saya memperkirakan akan muncul jarak di antara mereka. Sehingga dalam konteks ini pasti akan ada turunan-turunan pecah kongsi. Jadi dimulai dari mindset yang berbeda tadi
Saya juga mengingatkan bahwa Prabowo bukan entitas tunggal. Ia menerima informasi dan membangun strategi melalui orang-orang yang dipercaya, seperti lingkaran dekatnya di Hambalang. Walaupun ada utang budi kepada Jokowi, tidak otomatis Prabowo akan selalu sejalan dengannya.
Jadi, sejak awal Anda menilai pemerintahan ini bukan pemerintahan Jokowi jilid berikutnya?
Betul. Sejak detik pertama Prabowo dilantik, saya mengatakan bahwa tidak akan ada dua matahari. Pemerintahan ini akan berpusat pada Prabowo. Perbedaan itu terlihat pada prioritas kebijakan, susunan kabinet, cara memilih orang, dan pendekatan terhadap anggaran.
Perdebatan tentang MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau mandeknya pembangunan IKN, misalnya, memperlihatkan bahwa skala prioritas Prabowo tidak sama dengan Jokowi. Mereka berbeda bukan hanya dalam memilih personel, tetapi juga dalam cara memandang dan menjalankan pemerintahan.
Apa yang paling membedakan gaya kepemimpinan Prabowo dan Jokowi?
Latar belakang mereka berbeda. Jokowi memulai karier sebagai pengusaha, lalu menjadi wali kota dan gubernur sebelum menjadi presiden. Ia memiliki pengalaman mengelola sesuatu dari bawah dan terbiasa menghadapi keterbatasan sumber daya.
Prabowo berasal dari lingkungan elite, berkarier di militer, dan memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Latar belakang itu memengaruhi cara mereka memandang anggaran dan mengelola organisasi. Orang yang terbiasa membangun usaha dari nol akan cenderung menghitung modal, arus kas, dan pengembalian investasi. Sebaliknya, orang yang membayangkan sumber daya selalu tersedia bisa lebih mudah memperluas ambisi tanpa cukup memikirkan batasnya.
Apakah perbedaan itu berarti niat Prabowo buruk?
Tidak. Saya tidak sedang membicarakan niat baik atau buruk. Seorang presiden boleh memiliki imajinasi besar dan menawarkan program yang ambisius. Namun, tugas utama kepala eksekutif adalah memastikan program itu realistis, terukur, dan sesuai kemampuan fiskal serta kapasitas pelaksanaan negara.
Perbedaan latar belakang menjadi penting ketika diterjemahkan ke dalam keputusan anggaran dan skala prioritas. Kita tidak bisa berharap ada kesinambungan hanya karena dua pemimpin berada dalam satu koalisi atau karena wakil presiden berasal dari keluarga presiden sebelumnya.
Apakah persoalan utama pemerintahan Prabowo terletak pada komunikasi publik?
Yunarto Wijaya: Menurut saya, masalahnya lebih mendasar daripada komunikasi. Ada pepatah Latin yang relevan yaitu qui totum vult, totum perdit, kurang lebih berarti siapa yang menginginkan segalanya bisa kehilangan segalanya. Persoalannya muncul ketika terlalu banyak hal ingin dijalankan sekaligus, dalam skala besar, dan secepat mungkin, tanpa perhitungan teknokratis yang memadai.
Program boleh bagus dan konstitusional, tetapi harus diturunkan menjadi desain kebijakan yang jelas: siapa penerima manfaatnya, berapa kebutuhan anggarannya, apa prioritasnya, dan bagaimana pelaksanaannya bertahap.
Bagaimana prinsip itu berlaku pada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)?
Kita tidak harus langsung menyimpulkan bahwa programnya buruk atau harus dihentikan. Pertanyaannya adalah apakah desain, cakupan, dan kecepatannya sudah tepat. Untuk MBG, misalnya, pemerintah perlu menghitung kembali kelompok yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta kelompok dengan kemiskinan ekstrem. Jika cakupannya diperluas hingga puluhan juta penerima, dasar perhitungannya harus terang.
Untuk KDMP, setiap desa memiliki keunggulan dan kebutuhan berbeda. Akan lebih masuk akal jika pelaksanaannya bertahap sebagai proyek percontohan, berdasarkan keunggulan kompetitif masing-masing desa, daripada memaksakan model yang sama di seluruh Indonesia.
Apa risikonya jika program-program itu dipaksakan berjalan serentak?
Risikonya adalah pengorbanan sektor lain. Program yang besar membutuhkan anggaran besar. Ketika pemerintah ingin menjalankan MBG dan KDMP secara masif, pertanyaan berikutnya adalah dari mana uangnya. Jika anggaran daerah, dana desa, atau pos pendidikan terdampak, akan muncul trade-off yang nyata. Daerah mungkin kehilangan ruang untuk membangun infrastruktur sesuai rencana, sementara sektor pendidikan dapat merasa tidak lagi menjadi prioritas.
Persoalan ini tidak selesai hanya dengan mengatakan bahwa program tersebut konstitusional. Semua program bisa diklaim sesuai konstitusi; yang harus diperiksa adalah prioritas, rancangan, dan konsekuensi fiskalnya.
Lalu, apa yang Anda maksud ketika mengatakan efisiensi belum sungguh-sungguh dilakukan?
Bayangkan sebuah keluarga yang sedang berhemat. Ayah meminta anak mengurangi uang jajan dan meminta istrinya mengurangi belanja. Namun, pada saat yang sama, ayah justru menambah mobil atau tetap mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak. Itu bukan efisiensi yang konsisten, melainkan pemindahan beban.
Ketika pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tetapi kemudian membiayai program baru dalam jumlah sangat besar, kita perlu bertanya apakah itu benar-benar efisiensi atau sekadar realokasi untuk prioritas presiden. Efisiensi seharusnya berarti menata pengeluaran secara menyeluruh, bukan hanya meminta daerah mengencangkan ikat pinggang.
Mengapa kepuasan publik terhadap Prabowo bisa turun tajam ketika indikator makroekonomi belum menunjukkan kerusakan besar?
Itu justru hal yang menarik. Dalam pengalaman sebelumnya, kepuasan publik sering berkaitan dengan harga barang dan inflasi. Ketika harga naik, masyarakat merasa terbebani dan kepuasan terhadap pemerintah cenderung turun.
Namun, jika inflasi relatif terkendali sementara kepuasan publik merosot tajam, berarti ada variabel lain. Penurunan daya beli, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, dan kondisi kelas menengah bisa ikut menjelaskan. Pertumbuhan ekonomi di atas lima persen tidak otomatis berarti kualitas pertumbuhan dirasakan semua kelompok masyarakat.
Apakah ada faktor yang lebih penting daripada ekonomi itu sendiri?
Menurut saya, salah satu faktor utamanya adalah kredibilitas presiden. Publik mulai bertanya apakah pemimpinnya kompeten, apakah programnya realistis, dan apakah ia memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil.
Ketika pidato presiden menjadi bahan lelucon dan setiap kemunculannya diasosiasikan dengan ketidakpastian pasar, itu menunjukkan persoalan kepercayaan. Lelucon semacam itu bukan bukti bahwa pidato tertentu menyebabkan pergerakan pasar, tetapi dapat menjadi cerminan akumulasi persepsi publik tentang ketidakpastian.
Jadi, mengganti pejabat komunikasi tidak cukup?
Tidak cukup jika masalahnya bersumber dari keputusan dan pola pikir presiden sendiri. Pejabat komunikasi tidak bisa terus-menerus menjadi bemper bagi kebijakan yang belum matang. Yang dibutuhkan bukan sekadar orang yang memahami cara berpikir presiden lalu memaksa publik untuk memahaminya.
Sebaliknya, dibutuhkan orang yang mampu memahami kegelisahan masyarakat, menyampaikannya secara jujur kepada presiden, dan menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang masuk akal. Fungsi komunikasi bukan propaganda satu arah, melainkan jembatan antara pemerintah dan publik.
Sebagian pihak melihat ketidaknyamanan pasar sebagai perlawanan terhadap agenda nasionalis atau kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Apakah Anda setuju?
Saya tidak melihat persoalannya sesederhana itu. Kita bisa belajar dari Brasil. Lula memiliki orientasi kiri dan menjalankan kebijakan yang berpihak kepada pekerja, tetapi pada masa pemerintahannya ia juga menjaga disiplin fiskal. Ia memahami bahwa negara berkembang harus berhitung dengan cermat.
Karena itu, pasar bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan pemerintahan yang memiliki ideologi berbeda. Persoalannya bukan apakah sebuah pemerintahan berhaluan kiri atau kanan, melainkan apakah kebijakannya realistis dan kalkulasinya benar.
Apa yang membedakan Lula dengan Dilma Rousseff, penerusnya?
Salah satu persoalan yang kemudian muncul pada masa Dilma adalah kebijakan populis yang tidak didukung kalkulasi fiskal yang memadai, termasuk kebijakan terkait harga BBM. Pelajarannya, agenda yang berpihak kepada rakyat tidak otomatis berhasil jika pengelolaannya tidak disiplin.
Pasar bukan aktor yang selalu menolak ideologi tertentu. Yang paling ditakuti investor adalah ketidakpastian, keputusan yang sulit dihitung, dan pemimpin yang tidak memiliki skala prioritas.
Apa yang membuat investor khawatir terhadap Indonesia?
Pertama, kebijakan yang berubah-ubah atau diumumkan secara mendadak tanpa komunikasi memadai dengan pihak terkait. Investor mengelola arus kas dan mengambil keputusan jangka panjang. Mereka bisa menghadapi kebijakan yang tidak ideal selama risikonya dapat dipahami dan dihitung. Yang sulit dihadapi adalah ketidakpastian.
Kedua, gaya kepemimpinan yang impulsif dapat menambah ketidakpastian itu. Ketiga, narasi yang menggambarkan sektor swasta atau investor seolah-olah selalu serakah dan menjadi musuh negara dapat menciptakan jarak. Di dunia sekarang, pilihan investasi terbuka luas. Jika suatu negara membuat investor merasa tidak diterima, mereka bisa memilih tempat lain.
Anda menyinggung kebiasaan mengumumkan program sebelum persiapannya matang. Mengapa itu menjadi masalah?
Urutan kebijakan seharusnya jelas. Pemerintah merumuskan program, menguji kelayakannya, membahas anggaran dan pelaksanaannya, baru kemudian mengumumkannya. Jika presiden lebih dulu menyampaikan janji besar, lalu kementerian baru mengadakan rapat untuk mencari cara menjalankannya, birokrasi dipaksa mengejar pernyataan yang sudah telanjur disampaikan. Niatnya mungkin baik, tetapi pelaksanaan kebijakan publik tidak bisa bergantung pada insting semata. Harus ada perencanaan dan pengujian.
Apakah itu yang terjadi pada janji pendidikan gratis dan program-program besar lainnya?
Itu contoh yang memperlihatkan pentingnya kalkulasi sebelum pengumuman. Ketika pemerintah menambahkan program baru tanpa mengurangi atau menata ulang program yang sudah berjalan, pertanyaan tentang sumber dana akan selalu muncul. Jika semua program dipertahankan sekaligus, pemerintah akhirnya mencari ruang fiskal melalui pemotongan pos lain atau mendorong perubahan aturan defisit. Itu menunjukkan bahwa ada keputusan sulit yang belum berani diambil. Seharusnya pemerintah menentukan prioritas, menghitung kemampuan anggaran, lalu menjelaskan secara terbuka apa yang dapat dilakukan sekarang dan apa yang perlu ditunda.
Apakah berarti program MBG perlu dihentikan?
Tidak harus demikian. Kritik yang lebih tepat adalah meminta pemerintah mengevaluasi skala, penerima manfaat, dan tahapan pelaksanaan. Program bisa tetap berjalan, tetapi cakupannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal. Jika ada ruang untuk mengurangi cakupan atau memperlambat ekspansi, pemerintah bisa menjaga program prioritas lain, termasuk pendidikan dan pembangunan daerah. Kritik bukan berarti menolak niat membantu masyarakat, melainkan memastikan kebijakan tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar.
Seberapa penting peran Menteri Keuangan dalam situasi ini?
Menteri Keuangan bukan sekadar kasir yang membayar program presiden. Ia harus berfungsi sebagai rem fiskal, memastikan pengeluaran sesuai kemampuan negara. Saya menduga keberadaan Sri Mulyani selama ini menjadi salah satu penyeimbang terhadap kecenderungan memperbesar belanja. Ia dikenal menjaga stabilitas dan disiplin fiskal.
Ketika penyeimbang seperti itu tidak cukup kuat, persoalan dasarnya bukan sekadar siapa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, tetapi apakah ada ruang bagi pejabat tersebut untuk mengatakan kepada presiden bahwa anggaran tidak cukup dan beberapa program harus dikurangi atau ditunda.
Jadi persoalannya bukan hanya mengganti orang di posisi tertentu?
Betul. Pergantian pejabat tidak akan menyelesaikan masalah jika cara pengambilan keputusan tetap sama. Seorang presiden boleh menetapkan arah politik, tetapi ia juga membutuhkan orang yang berani menyampaikan batas kemampuan negara. Kalau setiap pejabat hanya mencari cara agar semua keinginan presiden tetap berjalan, tidak ada lagi mekanisme koreksi. Pada akhirnya, risiko fiskal dan konsekuensi kebijakan tetap ditanggung masyarakat.
Apakah jarak antara Prabowo dan Jokowi akan semakin lebar menjelang 2029?
Menurut saya, jarak itu sudah ada sejak awal dan kemungkinan akan semakin lebar. Manuver Jokowi atau Gibran mungkin menjadi pemicu dalam peristiwa tertentu, tetapi bukan akar persoalannya.
Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang top-down dan cenderung ingin memusatkan keputusan strategis pada dirinya. Ia bisa mendelegasikan urusan operasional kepada orang-orang yang dipercaya, tetapi visi, program, dan arah politik tetap ingin ia kendalikan. Sementara itu, Jokowi memiliki cara kerja dan orientasi yang berbeda.
Bagaimana membaca pergantian Kapolri dan mutasi besar di tubuh Polri dalam konteks ini?
Seorang presiden tentu tidak nyaman jika publik terus menafsirkan bahwa ada dua pusat kekuasaan. Terlepas dari loyalitas personal pejabat tertentu, persepsi bahwa satu institusi strategis memiliki dua tuan bisa mengganggu kewibawaan presiden. Karena itu, perubahan kepemimpinan dan penyegaran organisasi dapat dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa alat negara harus berada di bawah satu otoritas pemerintahan. Namun, kita tetap perlu membedakan fakta keputusan kelembagaan dengan spekulasi tentang motif politik di baliknya.
Apakah Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi?
Cara paling sederhana untuk menilainya adalah melihat kebijakan, bukan hanya nama orang yang dipertahankan atau diganti. Jika anggaran dan prioritas pemerintah menunjukkan orientasi yang berbeda dari Jokowi, itu menandakan bahwa pemerintahan ini bergerak dengan agenda Prabowo sendiri. Kita bisa berdebat tentang kebijakan tersebut, tetapi tidak tepat menganggap semua keputusan sebagai kelanjutan kehendak Jokowi hanya karena ada sejumlah orang yang berasal dari lingkaran pemerintahan sebelumnya.
Ada Gus Romzi yang pernah menyebut hubungan mereka seperti satu bantal, tetapi berbeda mimpi. Apakah menurut anda itu yang terjadi?
Iya satu bantal beda mimpi. Itu yang terjadi. Mereka berada dalam satu pemerintahan, tetapi memiliki pandangan dan agenda yang tidak sepenuhnya sama. Koalisi elektoral tidak menghapus perbedaan itu. Karena itu, jarak politik tidak harus dimulai dari pertengkaran terbuka atau peristiwa dramatis. Perbedaan visi dan karakter kepemimpinan saja sudah cukup membuat keduanya bergerak ke arah masing-masing.
Bagaimana Anda melihat masuknya sejumlah tokoh dengan latar belakang berbeda ke dalam lingkaran penasihat presiden, termasuk Rocky Gerung?
Ada dua kemungkinan. Pertama, presiden memang ingin membuka diri terhadap pandangan yang lebih beragam, termasuk kritik dari tokoh agama, filsuf, ekonom, atau figur yang selama ini berada di luar pemerintahan. Jika itu sungguh-sungguh dilakukan, langkah tersebut bisa positif.
Kemungkinan kedua, lembaga penasihat hanya menjadi tempat berkumpulnya banyak nama tanpa fungsi yang jelas. Kita perlu melihat apakah mereka benar-benar diberi ruang untuk memengaruhi keputusan, bukan sekadar tercatat sebagai anggota.
Mengapa publik begitu terkejut ketika Rocky Gerung masuk ke dalam sistem pemerintahan?
Karena politik hari ini juga menjadi bagian dari *politainment* atau politik sebagai tontonan. Rocky membangun citra sebagai figur yang keras, provokatif, dan bebas mengkritik. Ia menjadi tokoh yang disukai atau dibenci secara ekstrem.
Ketika ia masuk ke dalam sistem, ruang geraknya tentu berbeda. Ia tidak bisa lagi berbicara sebebas ketika berada di luar pemerintahan. Sebagian orang kehilangan tontonan yang biasa mereka nikmati, baik mereka yang menyukai maupun yang membencinya.
Apakah keputusan Rocky itu menunjukkan keberanian atau justru kepasrahan?
Saya belum bisa menyimpulkan karena kita perlu melihat bagaimana ia menjalankan peran tersebut. Namun, meninggalkan panggung yang selama ini memberinya kebebasan dan tepuk tangan tentu bukan hal mudah. Ia harus melakukan semacam perubahan radikal terhadap dirinya sendiri.
Tantangannya adalah apakah ia tetap mampu menyampaikan kritik dan pemikiran secara bermakna ketika berada di dalam sistem, atau justru kehilangan fungsi yang membuatnya relevan selama ini.
Program populis seperti MBG, kemandirian pangan, energi, dan pembangunan sekolah seharusnya bisa memperkuat popularitas presiden. Mengapa itu belum tentu terjadi?
Kebijakan populis tidak otomatis menghasilkan popularitas jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya atau jika pelaksanaannya menimbulkan persoalan lain. Program yang menjanjikan manfaat besar tetap harus dijalankan secara efektif.
Jika program itu membebani sektor lain, menimbulkan ketidakpastian, atau dianggap tidak adil, dukungan publik dapat berkurang. Popularitas tidak bisa dipisahkan dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Seberapa besar pengaruh popularitas Jokowi terhadap kemenangan Prabowo pada 2024?
Pengaruhnya besar. Dukungan Jokowi dan tingkat kepuasan publik yang tinggi pada masa itu tentu membantu Prabowo. Namun, dukungan tersebut tidak otomatis menjadi mata uang politik yang berlaku selamanya. Pemilih menilai pemerintahan yang sedang berjalan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pada 2028 atau ketika proses pencalonan 2029 semakin dekat, kondisi politik dan persepsi masyarakat bisa berubah.
Apa risiko bagi Prabowo jika ia terlalu mengandalkan koalisi elite dan mengabaikan perubahan persepsi publik?
Politik elektoral pada akhirnya mengikuti pemilih. Dukungan elite, sumber daya, dan struktur partai penting, tetapi tidak bisa menggantikan penerimaan masyarakat. Bayangkan sebuah restoran yang berada di lokasi strategis dan memiliki bangunan mewah. Jika makanannya tidak enak, pelanggan tetap tidak akan datang. Pemiliknya bisa memberi diskon atau hadiah, tetapi tidak bisa memaksa konsumen menyukai produk yang mereka anggap buruk. Pemerintahan juga demikian: popularitas masa lalu tidak menjamin dukungan pada masa depan.
Jika harus merangkum persoalan utama pemerintahan Prabowo, apa yang paling mendesak dibenahi?
Pertama, pemerintah perlu membedakan antara ambisi dan kemampuan pelaksanaan. Visi besar tidak salah, tetapi harus disertai perhitungan yang cermat. Kedua, pemerintah harus berani menentukan prioritas dan menerima bahwa tidak semua program dapat dijalankan sekaligus. Ketiga, presiden membutuhkan orang-orang yang bukan hanya loyal, tetapi juga berani menyampaikan kritik dan menjelaskan konsekuensi kebijakan. Tanpa itu, keputusan yang belum matang akan terus menjadi beban bagi pemerintah sendiri.
Jadi, masalahnya bukan sekadar bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan kepada publik?
Benar. Komunikasi yang baik penting, tetapi tidak bisa menggantikan kebijakan yang baik. Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat memahami pikiran presiden. Pemerintah juga harus mendengar apa yang menjadi kegelisahan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam keputusan yang realistis.
Pada akhirnya, kepercayaan dibangun bukan hanya melalui pidato atau niat baik, melainkan melalui konsistensi, kompetensi, prioritas yang jelas, dan hasil yang benar-benar dirasakan.
Yunarto Wijaya. Direktur Eksekutif Charta Politika.
*naskah ini merupakan penulisan ulang secara substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler words, candaan yang tidak relevan ataupun banter, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi. Sedangkan gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama tetap dipertahankan sesuai konteks aslinya. Struktur pertanyaan host Total Politik Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban narasumber Yunarto Wijaya disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik
