JAKARTA – Bagaimana Presiden Prabowo Subianto dapat bergerak cepat dengan agenda politik dan ekonomi yang lebih terarah, tanpa mengorbankan kapasitas institusi, kontrol publik, dan mekanisme demokrasi yang justru menjadi penyangga legitimasi kekuasaannya?
Percakapan Total Politik bersama Syahganda Nainggolan membedah perubahan arah pemerintahan Prabowo Subianto dari sejumlah sudut sekaligus, mulai dari ideologi, kapasitas pemerintahan, komunikasi politik, hingga relasi kekuasaan di sekitar presiden. Syahganda melihat Prabowo sedang membawa paradigma yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dengan penekanan lebih kuat pada nasionalisme, peran negara dalam ekonomi, serta gagasan yang ia sebut dekat dengan state socialism.
Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dibaca sebagai bagian dari upaya memperbesar kembali peran negara dalam distribusi kesejahteraan. Namun, perubahan orientasi itu menghadapi persoalan serius pada level operasional. Kecepatan kerja Prabowo dinilai belum sepenuhnya diimbangi kapasitas personel dan kelembagaan, sementara komunikasi pemerintah belum berhasil menerjemahkan berbagai kebijakan dan capaian kepada publik secara efektif. Di sinilah muncul jarak antara agenda pemerintahan, persepsi masyarakat, dan angka kepuasan publik.
Wawancara kemudian bergerak ke persoalan yang lebih luas: posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka dan gagasan “nakalnya” soal tukar guling dengan 3 orang, kemungkinan keterlibatan PDIP dalam pemerintahan, peran Jokowi, posisi Rocky Gerung, hingga dinamika oposisi dan civil society. Syahganda menilai persoalan utama bukan sekadar siapa yang memegang jabatan, tetapi siapa yang memiliki kapasitas dan memperoleh kepercayaan untuk menjalankan kewenangan tersebut.
Ia juga melihat kemungkinan rekonstruksi politik melalui masuknya figur di luar lingkaran kekuasaan, termasuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Mahfud MD, jika memang dibutuhkan oleh pemerintahan. Pada saat yang sama, ia menyoroti perdebatan mengenai perampasan aset, demonstrasi terhadap DPR, potensi delegitimasi pemerintahan, dan batas antara konsolidasi kekuasaan dengan keberlangsungan demokrasi.
Berikut percakapan “sport jantung” tersebut selengkapnya:*
Selamat datang di Total Politik. Hari ini kita kedatangan senior kita, Syahganda Nainggolan. Bang Ganda, bagaimana membaca politik Indonesia hari ini? Apakah pemerintahan Prabowo sudah memasuki sebuah era baru dengan gagasan dan pendekatan yang berbeda? Kita melihat berbagai kebijakan baru, tetapi pada saat yang sama approval rating Presiden Prabowo juga tidak selalu menunjukkan angka yang menggembirakan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Saya setiap hari juga memantau big data mengenai kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo. Angkanya berada di sekitar 55 persen. Ada juga survei yang memberikan angka sekitar 51 persen, dan menurut saya itu masih masuk akal. Kalau ada survei yang memberikan angka jauh lebih rendah, misalnya 37 persen, menurut saya perlu dilihat lagi bagaimana pertanyaan dan metodologi surveinya. Seperti Tempo kan ngasih 37 persen itu keterlaluan. Tapi it’s oke. Namanya dia juga survei kan.
Nah, maksud saya itu enggak boleh jadi ukuran. Enggak boleh jadi ukuran karena itu kan masyarakat itu tidak harus menentukan laju negara atau arah negara yang dipimpin oleh seorang leader. Enggak bisa. Dia seperti mendikte Prabowo, dia puas apa enggak. Kita harus lihat dong dalam terma yang 5 tahun. Approval rating tidak bisa dibaca begitu saja sebagai ukuran tunggal untuk menentukan arah negara. Masyarakat tentu punya hak menilai pemerintah, tetapi seorang presiden bekerja dalam mandat lima tahun. Kita perlu melihat keseluruhan arah pemerintahannya, bukan hanya satu angka pada satu waktu.
Nah, sekarang ini menurut saya memang ada shifting paradigm. Pergeseran itu terjadi di tingkat nasional sekaligus global. Dua-duanya shifting. Satu lokal nasional ini shifting paradigm ke arah yang lebih nasionalistik sosialistik. Yang kedua globalnya juga shifting dari globalisme ya. Jadi pasca keruntuhan Uni Sovyet itu ini kan kita masuk ke rezim neoliberalism Washington Consensus. Sekarang bahkan negara yang dulu menjadi penjaga utama tatanan global ikut mengguncang tatanan tersebut. Donald Trump, misalnya, mengambil sejumlah kebijakan yang justru memperlemah berbagai institusi dan komitmen internasional Amerika Serikat. Di era Donald Trump dihancurin semua. Dia enggak ikut WHO, dia mau bubarkan NATO, dia mau caplok apa Kanada, Greenland, apa segala USAID ditutup, Venezuela diambil minyaknya sama dia kan gitu kan.
Dunia ini berubah sekarang. Waktu kita ketemu presiden dulu kan istilah dia deep state kan. Itu sekarang banyak sekali kekuatan-kekuatan negara berubah karena ada kekuatan luar negara juga seperti itu. Dan kata Presiden Prabowo itu seperti kembali kepada nasionalisme sempit. Waktu kita ketemu presiden di Hambalang dulu kan dia perlihatkan film yang di India itu kan ya kan bagaimana India harus masuk ke nasionalisme yang ultra kanan ya kan far right lah kalau di ini.
Presiden kita melihat itu ada perubahan, jadi dia mengambil sikap begini dia lihat ada peluangnya bahwa kalau kita melaju di antara dua karang. Di zaman dulu politik bebas aktif dulu susah karena menghadapi banyak batasan, karena ada globalisme. Kita terikat pada IMF, Word Bank, WTO, institusi internasional lainnya. Nah, sekarang konstelasinya berubah, ada kesempatan presiden mau gerak cepat itu.
Karena itu Prabowo mencoba bergerak di antara berbagai kekuatan. Dia bisa masuk ke BRICS, membangun hubungan dengan Rusia, tetapi tetap bekerja sama dengan negara-negara Barat dan membeli alutsista dari negara lain seperti Italia, seperti kapal induk Giuseppe Garibaldi itu.
Jadi dunia memang sedang berubah. Jadi banyak orang yang terganggu dengan perubahan ini gitu. Orang yang masih menggunakan ukuran lama untuk membaca pemerintahan Prabowo mungkin kesulitan memahami perubahan itu.
Jadi menurut Abang, cara kita membaca approval rating juga perlu dirombak?
Iya. Karena mungkin survei-nya itu ya kalau kita kan biasa survei ya mesti ada penjelasan dulu dong. Survei seharusnya memberi pemahaman kepada responden terlebih dahulu mengenai konteks pertanyaan. Kan enggak boleh langsung tiba-tiba pertanyaan. Iya kan? Kan harus ada berangkat dari dia mengerti dulu tentang apa yang ditanyakan baru dia jawab.
Nah, jadi model survei kita ini mungkin masih model survei lama atau menggunakan kerangka lama sehingga dapat angka-angka yang kecil gitu loh. Tapi kalau big data saya sih sekitar 55 persen saya pikir masih ok lah.
Apakah penurunan pengaruh Jokowi berkaitan dengan menurunnya approval rating Prabowo? Apakah ada hubungan antara keduanya?
Menurut saya enggak ya, tidak terlalu berkaitan. Orang melihat realitas bahwa di Indonesia ini kan masih ada feodalisme dalam artian tertentu. Feodalisme itu kan artinya orang cenderung melihat siapa yang sedang berkuasa. Ketika seseorang baru meninggalkan jabatan, pengaruhnya mungkin masih terasa. Tetapi setelah satu atau dua tahun, perhatian publik akan beralih kepada penguasa baru.
Nah, Jokowi ya di setahun pertama mungkin orang masih diingat, oh dia bekas penguasa. Tapi sudah 2 tahun ya enggak mungkin lah. Orang pasti akan melupakan dia. Siapapun di Indonesia gitu. Kalau di lurah, camat, bupati, bupati yang lama masih dikagumin 6 bulan pertama. Tapi selewat itu ya pasti ditinggalin juga, beralih kepada bupati yang baru. Sekarang orang semua Prabowo. Jadi enggak ada urusan dengan Jokowi turun, Prabowo turun. Saya enggak yakin tuh ya Prabowo ini yang diamatin orang gitu loh.
Jadi saya tidak melihat turunnya pengaruh Jokowi otomatis membuat approval rating Prabowo turun. Sekarang masyarakat lebih melihat Prabowo sebagai pusat pemerintahan.
Tetapi anak Jokowi masih menjadi wakil presiden?
Ya. Tapi menurut saya sih sekarang kan tidak ada orang yang melihat bahwa anaknya itu ikut mempengaruhi rating itu gitu loh. Ini betul-betul kita bahkan melihat orang itu menuduh Prabowo diktator. Ya kan? Makanya saya bilang oke dia diktator, tapi benevolent dictator. Diktator yang dianggap baik hati.
Karena apa? Karena memang semua itu kan sekarang pusat pemerintahan terkonsentrasi pada Prabowo bukan pada wakilnya. Gibran kan tidak pernah punya kesempatan memimpin rapat kabinetnya, belum pernah sekalipun. Jadi enggak bisa ya jika seluruh kinerja pemerintahan Prabowo disalahkan atau dibebankan kepada wapresnya.
Kalau approval rating turun sementara fundamental ekonomi makro relatif masih baik, berarti tanggung jawab politiknya berada pada Prabowo?
Iya dong. Salah benarnya ke Prabowo gitu, bukan duet Prabowo-Gibran secara seimbang. Salah benar ya Prabowo.
Kalau Indonesia dibandingkan dengan Filipina, ada situasi yang cukup menarik. Bongbong Marcos dan Sara Duterte sama-sama berasal dari keluarga politik besar. Keduanya kemudian berada dalam satu pemerintahan, tetapi muncul ketegangan politik dan pembicaraan mengenai pemakzulan wakil presiden. Apakah perbedaan jalan antara presiden dan wakil presiden tidak berpotensi merusak reputasi pemerintahan?
Ada persoalan pembagian peran, apa istilahnya pisah jalan ya. Atau pisah peran ya. Jadi peran yang diambil oleh Presiden Prabowo ini kan dalam satu kecepatan yang sangat tinggi, itu kan enggak bisa diimbangi oleh Wapres Gibran ya. Bedanya, di Filipina konflik itu terlihat lebih terbuka.
Nah, Bongbong Marcos tentu agak mirip juga ya. Karena Bongbong ini dia bapaknya bekas presiden, dan dia juga ngerti tentang bagaimana mengelola negara misalnya seperti itu. Sama seperti Sara Duterte juga sebenarnya anak presiden juga, punya basis politik tersendiri tapi saya enggak tahu dia dulu anak presiden tapi dia tidak terlalu kelihatan, ini kan persoalannya. Sara ini pengin juga punya bargain power, memperoleh ruang kekuasaan yang lebih besar atau lebih tinggi dalam pembagian kekuasaan, yang akhirnya Bongbong enggak ngasih kan.
Nah, kalau ini di Indonesia ini enggak bisa dibagi karena ini ideologinya ada di Presiden Prabowo. Jadi, dia bekerja berdasarkan ideologi dia, kembali kepada kehadiran negara pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bagaimana caranya membagi? Kalau misalkan dia serahkan itu kepada Gibran untuk misalkan melakukan satu kerja keras menangani koperasi Desa Merah Putih, misalkan seperti itu. Itu juga agak berat kan?
Makanya dia kasih itu sama tentara kan sekarang kan untuk membangun infrastruktur koperasi desa Merah Putih. Begitu juga MBG. MBG kan awal-awalnya ke tentara juga semua. Karena apa? Karena dia butuh orang cepat, institusi yang memiliki kemampuan mobilisasi cepat. Jadi ini memang enggak bisa dibagi menurut saya karena Prabowo ini shiftingnya terlalu kencang.
Kita bicara di level paradigma. Berarti Abang melihatnya bahwa Prabowo dan Gibran atau Jokowi ini dalam konteks pemilu dulu ini jualannya adalah rezim keberlanjutan, ya kan. Nah, ini ternyata disatukan oleh kepentingan taktis jangka pendek saja bukan kepentingan strategis ideologis jangka panjang antara keduanya. Jadi menurut Abang secara ideologis beda banget dong antara Prabowo dalam hal ini dengan Gibran Junto Jokowi, secara ideologis?
Menurut saya, iya. Ada dua hal. Pertama, proyek ideologis. Kedua, kecepatan. Kalau yang ideologis ini kan sebenarnya selama Indonesia merdeka yang punya ideologi atau yang ideologis sebenarnya itu kan cuman dua, Soekarno dan Prabowo. Yang lainnya itu kan memilih jalur kompromi, baik kompromi terhadap market pasar maupun kompromi terhadap kapitalis. Kalau Prabowo kan enggak mau kompromi dia. Dia kan “pokoknya negara harus berada di depan, aku yang mimpin”. Ideologi dia kan gitu.
Abang tadi sempat menyinggung soal kompromi terhadap market capitalism. Sementara di dalam buku Pak Prabowo kita baca itu dia berkali-kali nyebut pasal 33, soal ideologi misalnya state capitalism. Ini alam pikir kedua orang sudah beda sama sekali berarti ya Bang?
Ya, bahkan saya sebut state socialism. Bukan lagi state capitalism. Kalau state capitalism kita merujuk pada Deng Xiaoping, ada yang bilang Prabowo mirip Deng. Kalau menurut saya lebih ekstrem lagi. Karena Deng Xiaoping itu kan mengubah pikiran si Mao Zedong dari komunalisme menjadi ekonomi berbasis pasar. Nah oleh Prabowo malah dibalikkan lagi, ingin menghidupkan kembali unsur komunal melalui koperasi, kembali menjadi komunalisme. Koperasi itu jadi agensi ekonominya Prabowo kan sekarang jadi Koperasi Desa Merah Putih, kan itu sudah state socialism sebenarnya. Nah, kalau political ideology Jokowi, saya enggak yakin dia punya semacam political idea. Iya kan? Kalau Prabowo punya jadi bukan hanya dia beda ideologi. Yang satu tidak punya political ideology. Yang satu political ideology-nya adalah sosialisme. Ideologinya adalah sosialisme dalam pengertian kehadiran negara dan ekonomi yang lebih dikendalikan negara.
Tapi kemudian yang kedua tadi ya soal kecepatan. Nah, Prabowo kan dia mantan Danjen Kopasus, Pangkostrad, apa yang orang itu selalu berpikir cepat dan targeted. Orang-orang model tentara seperti Prabowo ini yang sering buat orang keteteran. Bukan hanya Gibran yang secara usia relatif muda dan kurang pengalaman kurang dibanding menteri-menteri lain, bahkan menteri-menteri dia juga pada keteteran kan.
Kalau begitu, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa model pemerintahan yang sangat cepat dan melibatkan militer dapat membawa Indonesia kembali kepada rezim militer? Apalagi isu darurat militer pernah muncul dalam perdebatan publik.
Enggak, menurut saya tidak otomatis begitu. Kalau menurut saya sih sekarang tanpa darurat militer pun dia sudah pegang komandonya. Jadi untuk apa dia melakukan itu? Hanya kan memang batas demokrasinya itu mau sampai di mana. Ya kan? Karena sebenarnya kita harus melihat bahwa sebagian struktur politik sekarang juga merupakan carry-over dari pemerintahan Jokowi atau bahkan dari zaman SBY sebelumnya. Partai-partai yang mendukung Jokowi banyak yang sekarang tetap berada dalam pemerintahan Prabowo.
Apakah Prabowo “membantai” ini? Kan belum kelihatan ada tanda-tanda. Jadi dia membiarkan juga ini, katakanlah partai sebagai representasi sipil muncul di dalam kekuasaan. Nah, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana check and balances-nya di mana atau bekerja? Kan gitu. Kalau semua pertanyaan kan sama dong di zaman Jokowi, di mana sih kalau semua partai dirangkul dan masih ada dalam kekuasaan.
Tetapi pada zaman Jokowi masih ada partai seperti PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan.
Iya. Tapi waktu itu PDIP kan banyak suaranya, mayoritas lah di orbit kekuasaan ya kan. Nah tapi kan kemudian kita melihat bahwa Pak Presiden Prabowo ini kan mendorong agar kelompok-kelompok civil society itu tetap bisa berkembang. Teman-teman mahasiswa enggak ada di penjara-penjara. Di zaman Jokowi malah banyak orang di penjara ya kan. Di zaman Prabowo kan hampir enggak ada lah orang yang dipenjara di zaman Prabowo.
Nah, maksud saya itu Presiden menurut saya masih memelihara demokrasi itu. Mungkin dia butuh juga karena dia tahu anak buahnya mungkin banyak yang siapa-siapa semua ya. Dia butuh mahasiswa ya anak-anak UI sekarang itu demo di lapangan enggak ada pemukulan sama UI. Saya lihat kemarin waktu demo terakhir di Bundaran HI. Jadi saya pikir Prabowo sih so far masih memelihara demokrasi sebagai mekanisme untuk bisa mengontrol dirinya sendiri.
Karena beliau tahu di ring satunya itu enggak bisa secara sungguh-sungguh kritik itu didengarkan atau diberikan gitu, Bang. Seperti yang Abang ceritakan.
Iya. Kira-kira menurut saya begitu. Artinya kira-kira dia tahu bahwa ini bahaya kalau semuanya menjadi steril seperti di zaman Soeharto kan. Zaman Soarto kan steril semua. Nah, dia belajar dong dari mertuanya kan, mungkin sekarang harus tetap dibuka agar kalangan akademis, kalangan podcaster ya kan, hampir semua podcaster kan diundang ke Hambalang untuk berdialog dengan dia, jadi dia pengin tahu gitu ya.
Kalau Abang menjadi bagian dari civil society, apa kritik terbesar terhadap pemerintahan Prabowo menjelang dua tahun pemerintahannya?
Kalau menurut saya sih memang sebenarnya persoalan di Prabowo ini secara relatif menurut saya semua bagus. Yang enggak bagus itu komunikasinya, karena komunikasi ini tidak bisa membantu pihak-pihak komunikator di sebelah presiden itu untuk membantu presiden meyakinkan publik tentang pencapaian.
Misalkan tentang ketika kuartal 1 tumbuh 5,6%. Hampir seluruh lembaga termasuk LPEM UI kan mengkritik bahwa kemungkinan angka 5,6 tuh diragukan. Iya kan? Nah, IMF juga ragu tapi IMF yang ragu yang sebelumnya tahun sebelumnya 2025 yang 5,2% ya.
Nah, menurut saya kan bisa teman-teman tim medianya di lingkungan Prabowo untuk berpikir lebih keras gitu loh. Nah, ini aja sebenarnya kegagalan Prabowo menurut saya yang utama ya. Yang lain kan dia lakukan refleksi. Misalnya MBG dia refleksi dari 300 triliun dia kurangi sekarang di bawah 200 mungkin 157 triliun setahu saya.
Koperasi Desa Merah Putih juga mengalami koreksi target. Ketika target awal dianggap terlalu tinggi, pemerintah atau Prabowo kemudian mengubah atau mengoreksinya. Artinya Prabowo ini untuk hal-hal seperti itu dia dia mendengar, dia mau refleksi. Jadi sebenarnya program-program katakanlah model mercusuar seperti itu dia mau refleksi, dia mau kompromi dengan masukan-masukan. Yang kurang ini adalah kelompok-kelompok tim medianya ini. Nah bisa enggak tim komunikasi politiknya itu menjelaskan kepada masyarakat bahwa sekarang sedang ada shifting paradigm, guncangan dunia atas segala hal. Itu yang saya kurang puas.
Bukankah sumber keributan itu justru Prabowo sendiri? Banyak pernyataannya mudah dipotong menjadi potongan video yang kemudian beredar di media sosial.
Itu memang masalah. Donald Trump juga mengalami hal serupa. Dia sering membuat kesalahan dalam berbicara, tetapi tim di sekelilingnya bergerak cepat untuk memberikan konteks dan mengendalikan komunikasi.
Di Indonesia, menurut saya hal itu belum cukup terurus.Prabowo sebenarnya memiliki pencapaian yang bisa dikomunikasikan. Orientasinya kepada rakyat juga bisa dijelaskan. Tetapi semua itu tidak sampai kepada publik dengan baik. Akibatnya muncul communication gap. Publik tidak selalu mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan pemerintah.
Jadi gap komunikasi itulah yang kemudian tercermin dalam approval rating?
Ya. Masyarakat ingin tahu apa yang pemerintah lakukan. Kalau tidak dikomunikasikan, ruang persepsi akan diisi oleh pihak lain.
Kalau begitu, mengapa Prabowo tidak menggunakan Jokowi dan Gibran sebagai instrumen komunikasi politik? Formula Jokowi terbukti mampu membangun persepsi publik.
Jokowi memang memiliki mesin komunikasi yang kuat. Ada influencer, buzzer, dan berbagai instrumen propaganda yang bekerja secara masif. Tetapi karakter Prabowo berbeda.
Prabowo tampaknya ingin tampil lebih original. Dia tidak ingin terlalu dipoles. Dia ingin publik melihat dirinya sebagaimana adanya. Jadi persoalannya bukan sekadar apakah menggunakan buzzer atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana kantor presiden menjalankan fungsi komunikasi politik secara profesional.
Instrumen untuk memengaruhi percakapan publik sekarang sangat banyak. Bisa melalui media, influencer, AI, dan berbagai platform digital. Pemerintah sebenarnya memiliki pilihan yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu.
Jadi menurut Bang Ganda juga tidak menguntungkan sebenarnya untuk Pak Prabowo memberikan image atau persepsi bahwa ya Pak Jokowi bergandengan tangan cukup akrab dan cukup baik dengan Pak Prabowo sekarang untuk mengembalikan angka persepsinya Pak Prabowo gitu, Bang. Misalnya Mas Gibran diberikan peran yang lebih yang lebih dominan gitu misalnya.
Karena persoalannya bukan sekadar kedekatan. Persoalannya adalah capacity dan trust. Sekarang itu kan enggak mungkin dari Jokowi lagi kan. Jokowi kan sudah di luar kekuasaan. kalau misalkan dia atau PSI sebagai partai, nah partainya ada berapa sekarang menterinya? Misalkan menterinya Raja Juli sama Wamen kependudukan. Nah, Raja Juli lah misalkan. Nah, dalam konteks misalkan kebakaran hutan misalnya kayak gitu, apakah Raja Juli kelihatan sama publik enggak bahwa dia itu memang bagian daripada solusi atau bagian daripada penciptaan persoalan, masalah misalnya seperti itu ya kan. Itu baru di level menteri, di level Gibran misalkan apa yang dia lakukan.
Jadi saya melihat Prabowo mungkin percaya kepada Gibran secara personal. Tetapi untuk memberikan mandat operasional yang besar, dia membutuhkan kepercayaan terhadap kapasitas. Nah, kan kita nih enggak bisa misalkan meminta dia bekerja kalau dia itu kapasitasnya memang belum maksimum untuk ditampilkan. Ini kan soal-soal alamiah aja. Enggak mungkin kita misalkan dia harus kelihatan nama Gibran, Gibran disuruh apa namanya sekarang ngurusin pengungsi di bencana NTT atau bencana di Krakatau.
Kalau Pak Jusuf Kala itu dulu waktu dia berbagi tugas sama presiden itu waktu tahun 2004 akhir itu seingat saya 2004 akhir sebelum tsunami Aceh, terjadi gempa dulu di di Nabire Papua. Jadi presiden SBY ke Nabire, eh tiba-tiba tsunami di Aceh langsung wapresnya Pak JK berangkat ke Aceh untuk menangani. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membagi peran, misalnya Gibran peran apa yang mau di diberikan kepada dia. Ini kan soal trust juga. Kalau trust-nya Prabowo “ini anak gua suruh nanganin NTT nanti enggak jalan gimana” kan gitu kan. Ini yang problem. Itu persoalan kapasitas institusional. Kita tidak bisa sekadar meminta seseorang memimpin karena dia adalah wakil presiden. Dia harus memiliki kapasitas dan wibawa untuk mengkoordinasikan institusi.
Tetapi bagaimana Gibran bisa mendapatkan kepercayaan kalau tidak pernah diberi kesempatan membuktikan kapasitasnya?
Itulah persoalannya. Saya tidak mengetahui secara detail pertimbangan Prabowo. Tetapi saya melihat pola yang sama juga terjadi terhadap beberapa menteri. Prabowo mengambil alih sebagian kewenangan dari kementerian tertentu dan membentuk badan atau institusi baru. Artinya, bukan hanya Gibran yang mungkin dianggap belum cukup kapasitas. Ada beberapa menteri yang juga tidak diberi seluruh kewenangan yang sebelumnya melekat pada kementeriannya.
Berarti menurut Abang, jabatan yang diberikan Prabowo belum tentu diikuti dengan kewenangan yang penuh?
Benar. Menurut saya, wewenang sangat tergantung pada trust presiden. Prabowo merasa waktunya sudah banyak terbuang. Dia pernah mengatakan seharusnya sudah menjadi presiden 20 tahun sebelumnya.
Karena itu, saya melihat dia cenderung sangat perfeksionis dan ingin memastikan orang yang diberi tugas benar-benar dapat dipercaya. Akibatnya, sebagian pekerjaan strategis justru berpindah kepada orang-orang yang sudah dia kenal dan percaya.
Kalau pekerjaan eksekutif justru banyak ditangani orang tertentu di luar struktur formal, bukankah kelembagaan pemerintahan menjadi kurang efektif?
Itulah persoalannya. Sekarang kita harus melihat kenyataan politik yang ada. Kalau mau diperbaiki, pertanyaannya bukan hanya siapa yang diberi jabatan, tetapi bagaimana membangun pemerintahan yang lebih rapi dan efektif.
Menurut saya, mandat politik presiden tidak semestinya hanya dipahami sebagai kontrak dengan partai. Ada kontrak politik dengan rakyat. Rakyat ingin melihat siapa yang mampu mengerjakan A, B, C, dan D.
Kalau sebuah partai tidak memiliki orang yang mampu mengerjakan pekerjaan itu, seharusnya presiden tidak wajib mengambil orang tersebut hanya karena partainya pemenang pemilu. Partai juga perlu menahan diri.
Rocky Gerung sering menggunakan istilah radical break. Kalau approval rating terus turun, apakah Prabowo perlu melakukan perubahan besar, termasuk mengganti kabinet?
Pertanyaannya adalah siapa yang akan diganti dan siapa yang akan menggantikannya. Prabowo sebenarnya sudah mencoba mencari orang di luar partai. Tetapi ketika orang yang tidak ikut berkeringat dalam pemilu masuk kabinet, muncul resistensi dari partai-partai yang merasa mereka berhak atas jabatan.
Menurut saya, setelah dua tahun pemerintahan, kita seharusnya mulai bergeser dari logika siapa yang menang mendapat apa menjadi siapa orang terbaik yang bisa bekerja.
Dulu Jokowi dan Prabowo bermusuhan dalam pemilu 2014 dan 2019, tetapi akhirnya Jokowi mengajak Prabowo masuk pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Itu menunjukkan bahwa kepentingan pemerintahan bisa melampaui rivalitas elektoral. Prabowo juga bisa melakukan hal yang sama kepada kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintah.
Apakah orang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Mahfud MD bisa masuk pemerintahan?
Menurut saya, bisa saja. Kalau Anies punya kapasitas dan memiliki gagasan yang dapat membantu pemerintahan, mengapa tidak? Ganjar juga memiliki pengalaman sebagai gubernur. Mahfud punya pengalaman pemerintahan dan hukum.
Politik tidak harus selalu menggunakan logika winner takes all. Kalau seseorang memiliki kapasitas, pengalaman, dan orientasi yang sejalan dengan kebutuhan pemerintahan, dia bisa digunakan.
Saya bahkan melihat Anies lebih cocok menjadi Menteri Pendidikan. Itu tentu saja pandangan saya dalam konteks diskusi ini.
Saya tertarik dengan hubungan Prabowo dan PDIP. Mengapa Prabowo terlihat begitu ingin mengajak PDIP masuk pemerintahan?
Ada beberapa alasan. Pertama, hubungan Prabowo dengan PDIP dan Megawati sebenarnya sudah lama. Prabowo pernah menjadi kandidat yang didukung PDIP. Kedua, ada kedekatan ideologis antara Soekarnoisme dan gagasan sosialistik yang dibawa Prabowo. Ketiga, sudah beberapa kali terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Kalau PDIP masuk, Prabowo bisa mendapatkan legitimasi ideologis yang lebih kuat. Dia bisa menunjukkan bahwa proyek nasionalismenya juga memiliki hubungan dengan tradisi Soekarnoisme.
Selain itu, source person di pemerintahan juga bertambah. Banyak kader PDIP yang memiliki pengalaman pemerintahan dan kemampuan teknis.
Kalau begitu, apa yang menghambat?
Menurut saya, persoalannya lebih banyak berada di internal PDIP. Ada kelompok Puan dan kelompok non-Puan. Kalau benar ada pembicaraan mengenai tiga posisi menteri, persoalannya bukan semata apakah PDIP ingin bergabung atau tidak. Pertanyaannya juga siapa yang akan mendapatkan posisi tersebut.
Karena itu, prosesnya menjadi rumit. Megawati sendiri memiliki persoalan regenerasi politik. Pada akhirnya, partai harus menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan.
Jadi persoalannya bukan sekadar Prabowo dan Megawati?
Benar. Persoalannya juga mengenai siapa yang diuntungkan di dalam struktur internal partai.
Siapa aktor yang secara operasional bisa mempertemukan Prabowo dan Megawati?
Puan Maharani dan Dasco terlihat memainkan peran penting dalam beberapa pertemuan. Kalau benar ada tiga menteri, mungkin saja pembagiannya menjadi dua untuk kelompok Puan dan satu untuk kelompok non-Puan. Itu tentu hanya analisis politik, bukan keputusan yang sudah pasti.
Yang jelas, politik selalu berbicara mengenai negosiasi. Masalahnya, kabinet Prabowo sudah sangat besar. Jumlah kementerian dan wakil menteri bertambah. Kalau semuanya dibagi untuk mengakomodasi kepentingan politik, kabinet menjadi terlalu besar.
Kan artinya problemnya Pak Prabowo bukan di ideologi atau di tataran operasional seperti kata Abang?
Masa kita misalkan minta Jokowi di tataran operasional kan enggak mungkin kan dia kan mantan presiden. Kalau mantan presiden kan enggak mungkin jadi turun jadi menteri kan. Itu loh maksudnya untuk Jokowinya. Nah, kalau Gibran, saya melihatnya sebagai gagasan politik. Menurut saya, Gibran tidak efektif kalau tidak diberi kewenangan. Kalau memang kapasitasnya belum cukup, mengapa tidak mencari orang yang dapat membantu presiden mengkoordinasikan kabinet? Saya sebenarnya penginnya itu Gibran ini ditukar tiga orang Jokowi gitu loh. Bayangan saya gitu ya.
Enggak mungkin lah, enggak berani juga kalau begitu.
Kan Gibran ini enggak efektif di situ. Iya. Nah, bisa aja Gibran ini menukarkan diri dengan tiga orang PSI yang canggih-canggih atau orang yang kemarin berkumpul dengan Pak Jokowi dan Budi Arie, ya kan di situ ada Zulvan Lindan, saya lihat ya teman saya juga itu Bang Darmizal. Kemudian ada beberapa misalnya Yunus Yospiah, Din Syamsudin, Said Agil, Mahfud MD nah itu bisa aja source orang-orang baik yang bisa di situ kita asumsikan satu wapres gantinya tiga menteri misalkan kayak gitu ya kan itu lebih bagus menurut saya.
Jadi, Gibrannya mundur?
Iya, Gibran mundur. Dicari orang yang memang bisa mengkoordinasikan kabinet kalau Presiden sedang sibuk mengurus persan lain yang penting seperti bencana alam, gunung meletus, Aceh mengibarkan bendera mau merdeka, belum lagi luar negeri harus deal dengan Singapura dan lain-lain. Itu menurut saya peran Jokowi yang paling signifikan adalah seperti itu, menukarkan anaknya ini dengan tiga orang menteri gitu loh.
Bagaimana dengan wacana pemakzulan Gibran atau Prabowo yang juga pernah muncul?
Itu persoalan yang berbeda. Kalau kita bicara pergantian politik dalam konteks penyusunan ulang pemerintahan, itu satu hal. Kalau bicara pemakzulan, itu persoalan konstitusional dan hukum. Jangan dicampur.
Demokrasi Indonesia memang masih memiliki banyak cacat. Salah satunya adalah persoalan politik uang dalam pemilu. Orang membayar untuk menjadi anggota DPR, gubernur, atau bupati. Akhirnya banyak kepala daerah ditangkap KPK.
Tetapi Prabowo tampaknya ingin fokus pada perubahan struktur ekonomi terlebih dahulu. Dia ingin negara menguasai aset-aset produktif dan membaginya kepada masyarakat. Karena itu, isu-isu seperti ijazah Jokowi atau Gibran tidak menjadi fokus utama pemerintahannya.
Tetapi apakah secara politik pemakzulan tetap mungkin?
Dalam politik, segala sesuatu mungkin. Gus Dur pernah turun di tengah jalan. Habibie juga tidak menyelesaikan masa jabatan lima tahun. Jadi politik selalu memiliki kemungkinan yang tidak bisa sepenuhnya diprediksi.
Tetapi bagi saya, yang lebih penting adalah bagaimana cita-cita pembangunan Prabowo dapat berjalan. Saya melihat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki arah.
Ada kritik dari sebagian masyarakat sipil bahwa Rocky Gerung berubah. Dulu dia keras terhadap Jokowi, sekarang dianggap lebih lunak kepada Prabowo. Bagaimana Abang melihatnya?
Saya tidak melihat Rocky berubah secara substantif. Rocky tetap kritis, termasuk terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi dia tidak menyerang Prabowo secara membabi buta karena dia melihat ada kesamaan ideologis.
Rocky dan Prabowo sama-sama memiliki kecenderungan sosialistik dalam kerangka pemikiran mereka. Jadi kalau Rocky melihat Prabowo menjalankan gagasan yang sesuai dengan pemikirannya, wajar kalau dia tidak otomatis menjadi oposisi. Saya kira Rocky juga akan mengkritik Prabowo kalau suatu saat Prabowo terjebak dalam korupsi atau mengkhianati gagasan yang selama ini dia bawa.
Jadi kritik Rocky terhadap kabinet bayangan lebih bersifat ideologis?
Menurut saya begitu. Kabinet bayangan seharusnya bukan sekadar kumpulan orang yang tidak menyukai pemerintah. Dalam sistem seperti Inggris misalnya, oposisi memiliki basis ideologis dan programatik. Kalau Partai Buruh berkuasa, Partai Konservatif menjadi oposisi dengan kerangka ideologi sendiri. Kalau Partai Konservatif berkuasa, Partai Buruh menjadi oposisi dengan kerangka yang juga jelas.
Di Indonesia, oposisi sering kali hanya berada pada level taktis. Kritik terhadap pemerintah tidak selalu memiliki kerangka teoritis yang jelas. Rocky menginginkan oposisi yang memiliki konsep.
Jangan-jangan masalahnya justru karena kata ideologi sudah kehilangan makna dalam politik Indonesia. Setelah 1965, politik kiri menjadi sesuatu yang sensitif. Pada masa Orde Baru terjadi depolitisasi dan deideologisasi. Akibatnya, orang cenderung tidak mau mengakui dirinya berada di spektrum ideologi tertentu.
Memang ada proses seperti itu. Pada era 1980-an, berkembang pemikiran neoliberal yang mengatakan ideologi sudah tidak terlalu relevan. Francis Fukuyama bahkan berbicara mengenai the end of history. Tetapi sejarah ternyata tidak selesai.
Populisme muncul. Sosialisme kembali dibicarakan. Bernie Sanders menjadi populer di Amerika Serikat. Zohran Mamdani juga menunjukkan bahwa politik berbasis gagasan ideologis masih memiliki ruang. Jadi ideologi bisa menghilang sementara, kemudian muncul kembali.
Masalahnya, Prabowo juga memiliki tarik-menarik internal dalam gagasannya. Dia menyebut dirinya realis, tetapi pada saat yang sama membawa gagasan sosialistik. Kalau benar-benar sosialistik, ada konsekuensi internasionalnya. Sosialisme memiliki sejarah internasionalisme dan solidaritas global. Sementara Prabowo sekarang cenderung membawa nasionalisme yang kuat, bahkan bisa disebut Indonesia First. Dia bisa dekat dengan BRICS, Rusia, China, Amerika Serikat, dan berbagai kekuatan lainnya. Jadi ada tarik-menarik antara gagasan sosialisme dengan nasionalisme.
Kalau melihat pidato Prabowo, ada pertanyaan menarik. Dia pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar lima persen selama beberapa tahun. Tetapi kalau pertumbuhan itu tinggi, mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan?
Itu pertanyaan penting. Kalau kita memakai pemikiran Thomas Piketty mengenai return to capital dan return to labor, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti distribusi keuntungan yang seimbang. Prabowo sendiri pernah mempertanyakan mengapa pertumbuhan terjadi tetapi masyarakat miskin masih bertambah.
Dia juga menggunakan istilah “serakanomics” untuk mengkritik oligarki yang terlalu serakah. Menurut saya, pragmatisme tanpa arah bisa berbahaya. Kalau tidak ada orientasi distribusi, pertumbuhan bisa menguntungkan kelompok terbatas.
Prabowo setidaknya mencoba memberikan arah melalui program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Kita tidak harus langsung mengatakan program tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi besar. Bisa saja kita melihatnya sebagai social spending. Welfare state atau negara kesejahteraan juga tidak selalu menghitung setiap pengeluaran sosial berdasarkan berapa persen pertumbuhan ekonomi yang langsung dihasilkan.
Tetapi secara elektoral dan dari sisi approval rating, performa Prabowo belum tentu memuaskan.
Kalau saya menjadi Prabowo, saya tidak akan terlalu peduli dengan angka itu.Saya justru akan melihat apakah ada keuntungan pribadi yang muncul. Misalnya, kalau Prabowo menyita tambang ilegal, mengambil kembali jutaan hektare lahan ilegal, lalu aset tersebut justru masuk ke kantong pribadi atau diberikan kepada keluarga dan orang terdekat, saya akan mengkritiknya.
Sampai sekarang, menurut saya, saya belum melihat bukti seperti itu. Itu yang menurut saya paling penting. Jangan hanya melihat approval rating.
Kita masuk ke isu terbaru. Dalam demonstrasi masyarakat Pati di Jakarta, pimpinan DPR, termasuk Dasco, menandatangani komitmen untuk menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset. Bahkan ada komitmen mundur jika sampai batas waktu tertentu tidak selesai. Bagaimana Abang melihatnya?
Pertama, Prabowo sebenarnya sudah melakukan perampasan aset sebelum undang-undang baru itu ada. Aset tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan berbagai aset yang dianggap melanggar aturan sudah diambil negara.
Saya bahkan menyebutnya sebagai bentuk nasionalisasi. Bedanya, Prabowo tidak mau menyebutnya nasionalisasi karena istilah tersebut sensitif. Kalau kita melihat sejarah, nasionalisasi perusahaan Belanda pada masa Soekarno juga berarti mengambil aset untuk kepentingan nasional.
Persoalannya adalah apakah aset tersebut masuk ke kepentingan negara atau justru masuk ke kepentingan pejabat. Dalam kasus tertentu seperti Freeport, saya kira kita perlu melihat apakah terdapat keuntungan pribadi di dalam proses tersebut. Tetapi menurut saya, dalam kebijakan Prabowo sekarang, saya belum melihat pola seperti itu.
Mengenai Dasco, saya melihat persoalannya sedikit berbeda. Sebelum demonstrasi pun Dasco sudah mendorong pembahasan perampasan aset. Saya mengikuti perkembangannya beberapa bulan sebelumnya.
Karena itu, ketika demonstrasi muncul dan DPR dituduh tidak bekerja, Dasco justru mengambil pendekatan dialog. Menurut saya, itu penting. Demonstrasi diterima. Aspirasi masyarakat dibicarakan. Dasco bahkan menyatakan siap mundur jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika demonstrasi ditunggangi menjadi kerusuhan.
Apakah menurut Abang gerakan demonstrasi tersebut memang diarahkan kepada Dasco?
Kalau isunya DPR dan perampasan aset, tentu Dasco menjadi salah satu sasaran karena dia pimpinan DPR yang membidangi persoalan tersebut. Tetapi menurut saya, sasaran akhirnya bukan hanya Dasco. Yang dipersoalkan adalah kekuasaan.
Pertanyaannya, mengapa demonstrasi diarahkan ke DPR dan bukan ke Istana? Kalau ada banyak RUU lain seperti ketenagakerjaan atau reforma agraria, mengapa isu perampasan aset yang secara spesifik berkaitan dengan DPR menjadi titik utama? Itu yang menurut saya perlu dilihat.
Tetapi secara substansi, apakah Abang melihat Undang-Undang Perampasan Aset sebagai kemajuan?
Banyak kelompok masyarakat sipil, ahli hukum, dan mantan pimpinan KPK yang justru terbelah mengenai isu ini. Ada kekhawatiran bahwa kewenangan perampasan aset tanpa putusan hukum yang kuat dapat disalahgunakan.
Saya melihatnya sebagai penyempurnaan. Tanpa undang-undang baru pun, negara sudah memiliki mekanisme untuk merampas aset melalui berbagai instrumen hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan seolah-olah selama ini negara tidak bisa merampas aset. Persoalannya adalah bagaimana membuat mekanismenya lebih rapi, terintegrasi, dan memiliki batas yang jelas.
Tetapi benar, instrumen hukum baru juga bisa disalahgunakan. Kalau pemerintah ingin menggunakan kekuasaan untuk menghantam lawan politik, sebenarnya mereka tidak selalu membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset. Instrumen lain juga sudah tersedia. Karena itu, persoalannya bukan hanya undang-undangnya. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan dijalankan.
Apakah demonstrasi yang terjadi setelah Agustus tahun lalu menunjukkan adanya upaya untuk mendelegitimasi Prabowo?
Menurut saya, iya. Banyak kelompok yang sebelum dua tahun pemerintahan Prabowo sudah mencoba mendegradasi atau mendelegitimasi pemerintahan. Apakah orangnya sama dengan tahun sebelumnya? Mungkin tidak seluruhnya. Ada kelompok baru yang ikut masuk.
Politik memang begitu. Kepentingan berubah. Kelompok yang sebelumnya berada di luar kekuasaan ingin masuk. Kelompok yang sudah berada di dalam kekuasaan ingin memperbesar bargaining. Jadi kepentingannya tidak tunggal.
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana semua itu tidak berubah menjadi konflik yang merusak demokrasi.
Kalau kita tarik kembali seluruh pembicaraan hari ini, bagaimana Abang melihat pemerintahan Prabowo?
Saya melihat Prabowo membawa arah yang berbeda. Ada perubahan paradigma. Dia lebih nasionalistik, lebih menekankan peran negara, dan mencoba membangun kebijakan yang menurutnya lebih dekat dengan gagasan sosialisme dan Pasal 33 UUD 1945.
Tetapi persoalannya adalah kapasitas institusi, komunikasi politik, pembagian kewenangan, dan bagaimana demokrasi tetap dijaga. Saya tidak ingin melihat Prabowo kehilangan demokrasi. Kalau pemerintahan menjadi terlalu steril, seperti yang terjadi pada masa Soeharto, itu berbahaya.
Karena itu civil society tetap diperlukan. Mahasiswa tetap diperlukan. Akademisi tetap diperlukan. Media dan podcaster juga diperlukan. Presiden membutuhkan kritik dari luar lingkaran kekuasaannya sendiri.
Menurut saya, tantangan Prabowo sekarang bukan hanya bagaimana bergerak cepat. Tantangannya adalah bagaimana memastikan kecepatan itu menghasilkan pemerintahan yang efektif, institusi yang bekerja, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jadi masalah akhirnya bukan hanya siapa yang duduk di kabinet, tetapi siapa yang benar-benar diberi mandat untuk bekerja?
Betul. Jabatan dan kewenangan adalah dua hal berbeda. Presiden bisa memberikan jabatan kepada banyak orang, tetapi pada akhirnya pekerjaan strategis hanya akan diberikan kepada orang yang dipercaya.
Persoalannya, kalau semua pekerjaan strategis hanya berputar pada beberapa orang yang dipercaya presiden, institusi pemerintahan bisa kehilangan fungsi. Karena itu, yang harus dibangun bukan sekadar kabinet besar. Yang dibutuhkan adalah kabinet yang mampu bekerja. Dan kalau kita ingin Prabowo bergerak cepat, orang-orang yang berada di dalam pemerintahannya juga harus mampu bergerak cepat.
Syahganda Nainggolan. Pengamat Politik & Ketua Dewan Direksi GREAT(Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics)
*naskah ini merupakan penulisan ulang secara substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler, candaan yang tidak relevan ataupun banter, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi. Sedangkan gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama tetap dipertahankan sesuai konteks aslinya. Struktur pertanyaan host Total Politik Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban narasumber Syahganda Nainggolan disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik
