JAKARTA – Filipina memberi kita satu pertanyaan yang agaknya semakin sulit dihindari, apa yang terjadi ketika masyarakat mulai merasa bahwa demokrasi terlalu berisik, terlalu banal, bahkan tidak lagi mampu menjamin rasa aman dan kesejahteraan?
Dalam percakapan Ngaso (ngariung sore) di Podcast Total Politik bersama Host Budi Adiputro pada Mei 2022, jurnalis senior Bambang Harymurti mengajak melihat kebangkitan kembali nama dinasti Marcos bukan sekadar sebagai nostalgia politik, melainkan sebagai gejala yang berakar pada kebutuhan paling dasar warga, keamanan dan prospek hidup yang lebih baik. Dari Thomas Hobbes dan Leviathan, Trump di AS, Marine Le Pen di Prancis, Ferdinand Marcos ke Duterte hingga “Bongbong” Marcos Jr di Filipina, percakapan bergerak pada satu benang merah, yakni bahwa ketika demokrasi gagal menjawab kecemasan ekonomi dan keamanan, ruang politik akan terbuka bagi mereka yang menawarkan ketertiban, bahkan dengan harga berkurangnya kebebasan sipil.
Tetapi alarm Filipina tidak berhenti pada soal pemimpin otoriter, namun membawa kita pada persoalan yang jauh lebih dekat dengan Indonesia. Mulai dari krisis pangan dan energi, ketimpangan, dinasti politik, mahalnya biaya pemilu, hingga semakin kuatnya pengaruh oligarki terhadap proses politik dan legislasi. Bagi Bambang, demokrasi membutuhkan daya tahan kelembagaan agar kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi tidak harus menjadi musuh negara, tetapi juga tidak dibiarkan membeli pengaruh politik.
Karena itu, pembiayaan partai, kualitas kandidat, pajak, distribusi kekayaan, dan mekanisme hukum yang independen menjadi bagian dari vaksinasi demokrasi. Pada akhirnya, pengalaman Filipina bukan sekadar cerita tentang politik dinasti Marcos, melainkan pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya prosedural. Ia harus mampu membuat warga merasa aman, memiliki harapan, dan percaya bahwa sistem politik bekerja untuk kehidupan mereka.
Berikut obrolan santai berbobot selengkapnya:*
Mas Bambang, kalau kita melihat kekecewaan publik di Filipina, muncul semacam anggapan bahwa demokrasi yang berisik, banal, bahkan koruptif justru membuat hidup masyarakat semakin susah. Akhirnya muncul kerinduan terhadap sosok yang dianggap bisa menjadi Ratu Adil. Ini kan tidak hanya terjadi di Filipina.
Tidak cuma di Filipina, di Amerika Serikat juga begitu. Mereka bisa memilih Donald Trump, padahal kalau kita lihat rekam jejak dan kontroversinya, dia kan kalau kita pikir seram itu, udah enggak bayar pajak ya kan, suka pelecehan ke perempuan, suka bohong dan ketahuan lagi bohongnya, bahkan terakhir pemilihan berikutnya masih 70 juta orang Amerika yang milih dia, gila juga kan. Jadi, menurut saya, kita kembali ke ilmu politik yang sebenarnya sudah lama dibahas. Thomas Hobbes, misalnya, dalam Leviathan, menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan dua hal. Pertama, merasa aman. Kedua, merasa punya prospek bahwa hidupnya akan semakin sejahtera.
Kalau ada seorang pemimpin, bahkan seorang Leviathan atau monster sekalipun, yang bisa memberikan dua hal itu kepada masyarakat, sebagian orang akan bersedia mengorbankan hak-hak sipilnya. Tidak apa-apa civil rights saya dikurangi, yang penting saya dijamin aman dan hidup saya akan semakin sejahtera.
Sebaliknya, betapapun demokratisnya seorang pemimpin, kalau dia membuat masyarakat merasa semakin tidak aman dan semakin tidak sejahtera, masyarakat akan mencari pemimpin lain.
Itu yang menurut saya menjadi kepintaran Trump. Dia mengatakan, Amerika harus America First. Dia menjual gagasan bahwa masyarakat Amerika semakin tidak sejahtera dan tidak aman karena elite di Washington terlalu memikirkan globalisasi dan dunia internasional, tetapi tidak memikirkan rakyat Amerika sendiri.
Di Prancis, Marine Le Pen juga menjual narasi yang mirip. Masyarakat dibuat merasa semakin tidak sejahtera, sementara persoalan keamanan, terorisme, dan imigrasi dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain. Lalu muncul seruan, orang-orang asing harus pulang, kita harus kembali memikirkan orang asli Prancis. Narasi populer seperti itu akhirnya menemukan tempat.
Dan itu juga kita lihat pada Ferdinand Marcos dan Duterte di Filipina?
Ya. Marcos menjual gagasan keamanan. Duterte juga menjual keamanan, termasuk melalui pendekatan yang sangat keras terhadap narkoba. Bahkan ada semacam Petrus (penembak misterius) gaya baru, kalau kita menggunakan istilah Indonesia.
Harus diakui, persoalan keamanan akibat narkoba memang nyata di banyak negara. Di Amerika saja, jumlah orang yang meninggal akibat kecanduan atau overdosis narkoba sangat besar, sampai ratusan ribu orang dalam setahun.
Jadi, ketika seorang pemimpin mengatakan, saya akan membuat kalian aman, narasi itu punya pasar. Apalagi kalau masyarakat sedang merasa terancam.
Nah, ini menarik. Kita sudah banyak bicara tentang Filipina. Tetapi sebenarnya yang ingin saya tarik adalah, mengapa dinasti Marcos bisa kembali? Apa yang sebenarnya dilakukan Marcos sampai ketika anaknya Bongbong kemudian menjadi presiden Filipina, fenomena itu dianggap bukan hanya alarm bagi Indonesia, tetapi juga alarm bagi dunia? Apa yang terjadi dengan Marcos?
Ferdinand Marcos itu sebenarnya orang yang sangat cerdas. Dia lulus dengan baik, pandai berbicara, dan secara politik sangat piawai. Dia juga menikah dengan Imelda, yang secara sosial sangat menonjol.
Marcos hidup dalam konteks Perang Dingin, ketika Filipina menghadapi berbagai persoalan keamanan dan pemberontakan. Dia memahami Amerika dengan baik. Dia bisa berbicara dengan orang Amerika, memahami budaya politik Amerika, bahkan punya banyak teman di Kongres Amerika. Karena itu, dia mendapatkan dukungan dari Amerika.
Untuk melawan musuh-musuh politiknya, terutama dengan alasan menghadapi pemberontakan komunis, dia kemudian memperkuat kekuasaannya. Ada berbagai cerita mengenai bagaimana orang-orang dituduh sebagai komunis melalui jaringan intelijen. Masyarakat dibuat takut. Itu praktik yang biasa dilakukan oleh rezim diktatorial. Kalau ingin orang merasa aman, pertama-tama bisa saja ditebar teror. Setelah masyarakat merasa terancam, kemudian rezim hadir sebagai pihak yang menawarkan keamanan.
Jadi, you make people afraid, then you offer yourself as the solution.
Itu kembali kepada dua kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Orang ingin merasa aman dan ingin merasa hidupnya akan lebih sejahtera. Marcos memilih blok Barat dan Amerika. Sebagai konsekuensinya, Filipina mendapatkan bantuan, termasuk dukungan ekonomi dan fasilitas militer Amerika. Pola semacam ini juga terjadi di negara-negara lain.
Lalu mengapa pengalaman Filipina itu bisa menjadi ancaman bagi Indonesia?
Karena persoalan dasarnya bisa terjadi di Indonesia juga. Saya baru membaca laporan FAO, lembaga PBB yang menangani pangan. Mereka memperingatkan kemungkinan krisis pangan yang lebih serius dibandingkan krisis pangan sebelumnya.
Dalam krisis pangan 2008 sampai 2011, sekitar 30 sampai 40 negara mengalami kerusuhan sosial karena harga pangan naik. Kalau masyarakat semakin tidak sejahtera, mereka akan mencari pemimpin lain.
Sekarang situasinya bahkan bisa lebih serius. Ada lembaga yang memantau risiko kerusuhan sosial dan memperkirakan puluhan negara berpotensi mengalami kerusuhan karena tekanan ekonomi dan pangan. Kalau masyarakat merasa semakin tidak aman dan tidak sejahtera, mereka akan bergerak. Kalau pemerintah kemudian merespons dengan cara terlalu keras, persoalannya bisa semakin besar.
Indonesia sendiri bagaimana?
Kalau melihat berbagai peringkat risiko, Indonesia memang belum termasuk negara yang sangat rawan. Tetapi pertanyaannya, berapa lama? Kalau saya menjadi pemerintah, saya akan mengatakan kepada para pejabat bahwa kita sedang menghadapi double crisis, krisis pangan dan krisis energi.
Kalau kita tidak bisa menangani krisis energi dengan baik, siapa pun yang terpilih pada 2024 akan menghadapi persoalan yang sama. Dan pada akhirnya, yang paling penting bagi pemilih bisa jadi bukan demokrasi atau HAM, melainkan siapa yang menjanjikan keamanan dan kesejahteraan.
Itu menjelaskan mengapa janji mengenai keamanan dan kesejahteraan bisa lebih kuat daripada isu demokrasi dan HAM.
Apakah itu juga menjelaskan mengapa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi bisa tinggi?
Bisa jadi. Karena orang akhirnya melihat janji mengenai keamanan dan kesejahteraan. Kita bisa melihat persoalan listrik, misalnya. Harga listrik sudah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga punya utang kepada PLN. Kemudian ada persoalan Pertamina dan harga energi.
Sekarang pemerintah melarang ekspor komoditas tertentu. Padahal pungutan ekspor selama ini digunakan untuk membiayai program biodiesel dan membantu subsidi solar sehingga kita tidak perlu mengimpor solar sebanyak sebelumnya.
Kalau pungutan ekspor itu tidak ada, pertanyaannya, dari mana pembiayaan solar tersebut? Kalau harga solar naik, kita bisa membayangkan dampaknya ke masyarakat.
Memang kebijakan ekspor tidak mungkin dihentikan selamanya. Karena itu yang diperlukan pemerintah adalah komunikasi yang baik. Ketika ekspor kembali dibuka, jangan sampai masyarakat melihatnya sebagai negara kalah oleh konglomerat.
Pemerintah harus menjelaskan bahwa ada strategi ekonomi di balik keputusan itu. Karena hukum pasar pada dasarnya seperti hukum gravitasi. Kalau kita ingin melawannya, kita harus membayar biaya yang sangat besar.
Kita kembali lagi ke Marcos. Banyak anak muda sekarang mungkin tidak terlalu memahami bagaimana politik kekuasaan Marcos bekerja. Kalau begitu, apa dosa Marcos yang menurut Mas Bambang paling sulit dimaafkan?
Kalau dari sisi kemanusiaan, persoalannya adalah bagaimana dia membangun citra bahwa dirinya berhasil memberikan keamanan dan kesejahteraan, padahal manfaat ekonominya terutama dinikmati oleh oligarki.
Dia memang berhasil mempertahankan kekuasaan cukup lama. Filipina waktu itu juga memiliki kondisi tertentu yang membuat sebagian orang yang tidak termasuk oligarki masih mempunyai jalan keluar, misalnya bekerja atau bermigrasi ke Amerika.
Indonesia punya persoalan yang sedikit berbeda. Kita tidak punya kemampuan bahasa Inggris secara umum seperti Filipina. Meski sekarang anak muda lebih baik, dan ada juga saluran migrasi ke Malaysia, kapal pesiar, hotel, dan sebagainya. Jadi masih ada jalan keluar, tetapi tidak selalu mudah.
Kalau begitu, apa yang harus dilakukan anak muda Indonesia menghadapi situasi sekarang?
Menurut saya, anak muda harus siap menghadapi badai, siapa pun yang memerintah. Bayangkan negara ini seperti kapal. Kalau kapal sedang menghadapi badai dan kemudian oleng, tidak otomatis berarti semua kesalahan ada pada nahkoda. Kapalnya memang sedang menghadapi badai.
Tetapi tentu saja nahkoda yang pintar akan berbeda dengan nahkoda yang tidak pintar. Kapalnya tetap bisa oleng, tetapi persoalannya adalah seberapa jauh olengnya dan apakah dia mampu membawa kapal melewati badai.
Karena itu jangan mudah terbuai oleh orang yang berkampanye dengan mengatakan, kalau saya menjadi nahkoda, kapal ini tidak akan oleng. Itu tidak realistis. Badai tetap ada. Yang perlu dilihat adalah bagaimana dia mengemudikan kapal ketika badai datang.
Saya mau nostalgia sedikit. Nama Marcos kembali muncul sekarang. Kita juga kembali mengingat kejahatan Marcos dan sosok flamboyan Imelda. Mas Bambang sendiri pernah mengalami sesuatu yang berkaitan dengan Imelda?
Saya pernah ikut dalam rombongan yang bersama Imelda ketika dia pulang dari Amerika ke Filipina. Waktu itu kami terbang dari New York dan sempat berhenti di Honolulu.
Marcos sendiri sudah jatuh dan meninggal. Imelda kemudian memutuskan kembali ke Filipina. Kami menggunakan pesawat charter Boeing 747 dari New York.Ketika berhenti di Honolulu, dia melihat makam suaminya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan.
Saat hendak berangkat dari Honolulu, tiba-tiba kami ditahan di bea cukai. Ada koper besi besar yang diperiksa. Kami semua sempat curiga, jangan-jangan isinya intan, berlian, atau sesuatu yang lain.
Situasinya sempat tegang. Saya sendiri akhirnya ikut terkena dampaknya karena berada dalam rombongan itu dan kemudian masuk daftar hitam di Filipina. Tetapi pengalaman saya waktu itu menarik. Di Ilocos Norte, provinsi asal keluarga Marcos, mereka tetap sangat populer. Marcos memang sangat memanjakan daerah tersebut selama menjadi presiden.
Fenomena seperti itu juga kita lihat di Indonesia. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat menikmati masa kekuasaan seorang pemimpin, sehingga dukungan terhadapnya tetap kuat.
Kalau seseorang berasal dari daerah yang merasa mendapatkan manfaat dari kekuasaan, mereka bisa mengatakan, terserah orang mau bilang korup atau apa, tetapi ini orang dari daerah saya dan daerah saya mendapatkan manfaat.
Jadi pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan mengenai pelajaran dari Filipina. Apa pelajaran demokrasi yang menurut Mas Bambang paling penting untuk kita bawa pulang?
Pelajaran pertama, dinasti politik tetap mendapatkan tempat dalam demokrasi. Kedua, kalau menjadi petinju jangan menjadi politisi. Kalau kalah sebagai petinju, selesai. Tetapi kalau kalah dalam politik, ceritanya bisa panjang.
Kita sebenarnya bisa belajar dari sejarah negara-negara demokrasi yang berhasil membangun institusinya. Salah satunya adalah konsep bikameral. Mengapa parlemen dibuat dua kamar? Ada Senat dan Kongres di Amerika. Di Indonesia ada DPR dan DPD.
Secara historis, salah satu alasannya adalah bagaimana memberikan ruang kepada kelompok elite atau oligarki agar mereka tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengacaukan sistem demokrasi. Kalau kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik sama sekali tidak diberi tempat, mereka tetap mempunyai kemampuan untuk mengganggu sistem. Maka diperlukan kompromi.
Di Amerika, pada awalnya senator juga tidak dipilih langsung. Mereka merupakan representasi kelompok tertentu. Di Inggris ada House of Lords, yang secara historis merupakan ruang bagi bangsawan dan kelompok elite, sementara rakyat memiliki House of Commons.
Kalau ada undang-undang, kedua kamar harus menyetujuinya. Lama-kelamaan, ketika demokrasi berkembang, fungsi Senat juga berubah. Tetapi gagasan dasarnya tetap menarik, yaitu bagaimana kekuatan elite tidak dibiarkan berada di luar sistem dan kemudian merusak sistem dari dalam.
Kalau konteks itu kita bawa ke Indonesia, masalahnya sekarang adalah oligarki kita sudah terlalu kuat?
Indonesia sekarang memang memiliki kelas oligarki yang sangat kuat. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak ada dan tidak punya pengaruh. Kekuatan itu muncul dari berbagai sektor, mulai dari batu bara, sawit, monopoli pangan, sampai sektor-sektor ekonomi lainnya.
Pertanyaannya bukan bagaimana kita menghilangkan oligarki. Itu hampir tidak mungkin. Yang perlu dicari adalah formula bagaimana mereka bisa merasa aman tetapi tidak merusak demokrasi.
Dalam teori demokrasi ada gagasan mengenai stationary bandit dan roving bandit. Roving bandit hanya mengambil sebanyak-banyaknya lalu pergi. Dia tidak peduli apakah daerah yang dijarah akan tetap hidup atau tidak.
Sementara stationary bandit mempunyai kepentingan agar wilayahnya tetap sejahtera. Kalau masyarakat dan ekonomi di wilayah itu hancur, dia juga tidak bisa terus mengambil keuntungan.
Dalam konteks tertentu, kita perlu membuat kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan negara dan masyarakat.
Tetapi bagaimana caranya supaya oligarki tidak terlalu dominan dalam proses politik?
Salah satu cara yang paling efektif menurut saya adalah memperkuat partai politik, terutama dari sisi pembiayaan. Sekarang posisi antara partai politik dan oligarki terlalu timpang.
Bayangkan, sebuah undang-undang yang menguntungkan kepentingan oligarki bisa selesai dalam hitungan minggu. Tetapi undang-undang yang tidak menguntungkan mereka bisa bertahun-tahun tidak selesai.
Kita bisa melihat perbedaan itu dalam berbagai rancangan undang-undang. Kalau kepentingan ekonomi tertentu sangat kuat, proses politik bisa bergerak cepat. Tetapi kalau kepentingannya berhadapan dengan kekuatan oligarki, prosesnya bisa sangat panjang.
Karena itu, vaksin terhadap persoalan ini adalah memperkuat partai politik secara finansial agar mereka tidak selalu bergantung kepada konglomerat.
Artinya, kita harus membiayai demokrasi dengan cara yang membuat orang biasa juga punya kesempatan menjadi calon?
Betul. Budi, misalnya, seharusnya bisa menjadi ketua partai atau bahkan calon presiden bukan karena mempunyai uang besar, tetapi karena mampu meyakinkan pemilih.
Kalau seseorang harus mengeluarkan uang sangat besar untuk memenangkan pemilu, akhirnya yang menentukan bukan kualitas kandidat, tetapi siapa yang mempunyai uang. Kita menghabiskan biaya sangat besar untuk menyelenggarakan pemilu. Tetapi kita tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari biaya itu untuk memastikan orang yang dipilih benar-benar berkualitas.
Ibaratnya, kita menghabiskan uang sangat besar untuk membangun restoran yang mewah, tetapi tidak terlalu memikirkan kualitas makanan yang disajikan. Seharusnya terbalik. Restorannya tidak perlu terlalu mewah, tetapi makanannya harus benar.
Begitu juga pemilu. Kita tidak hanya perlu membiayai proses pemilunya. Kita juga harus memastikan kandidat yang masuk ke dalam proses itu memiliki kualitas dan tidak harus membeli akses politik melalui konglomerat.
Jadi sistem pemilunya juga harus diubah?
Ya. Sistem pembiayaan politik harus diperbaiki. Tetapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai perubahan itu membuat oligarki merasa seluruh kepentingannya akan dihancurkan. Kalau mereka merasa terancam, mereka akan melawan.
Karena itu harus ada jalan agar mereka tetap bisa berusaha, tetapi tunduk kepada aturan. Kita tidak membutuhkan orang kaya yang menjadi musuh demokrasi. Kita justru membutuhkan orang kaya yang semakin kaya karena menciptakan nilai dan membuat masyarakat di sekitarnya ikut sejahtera.
Negara harus mengenakan pajak secara adil, kemudian mendistribusikan kembali kekayaan itu kepada masyarakat. Masalahnya, sekarang banyak kekayaan justru berlindung di balik sistem distribusi yang tidak adil.
Jadi bukan soal membuat orang kaya menjadi miskin, tetapi bagaimana kekayaan itu tidak merusak demokrasi?
Persis. Orang kaya tidak perlu dibuat menjadi jahat. Bahkan banyak teman saya dari kalangan oligarki, kalau boleh menggunakan istilah itu, sebenarnya tidak ingin menjadi jahat. Mereka merasa harus bertahan dalam sistem yang ada.
Kalau sistemnya membuat mereka harus membayar orang ini, memberikan uang kepada pejabat, anggota DPR, partai, wartawan, atau kelompok lain agar kepentingannya aman, lama-lama itu menjadi bagian dari biaya politik.
Padahal kalau sistemnya benar, mereka tidak perlu melakukan itu. Mereka cukup membayar pajak, mematuhi peraturan, dan kalau ada sengketa, negara menyediakan mekanisme hukum yang independen. Kalau itu berjalan, orang kaya tetap bisa menjadi orang kaya. Bedanya, mereka tidak harus membeli negara.
Berarti pada akhirnya persoalannya bukan sekadar Filipina. Filipina hanya menjadi alarm bagi Indonesia.
Betul. Filipina adalah alarm. Tetapi alarm itu juga mengingatkan kita bahwa demokrasi membutuhkan stamina. Kita tidak bisa hanya mengatakan demokrasi itu baik dan kemudian selesai. Demokrasi harus mempunyai heart immunity, semacam daya tahan terhadap penyakit yang bisa muncul dari dalam dirinya sendiri.
Oligarki, dinasti politik, biaya politik yang mahal, ketimpangan ekonomi, krisis pangan, krisis energi, semuanya bisa menjadi penyakit kalau institusi demokrasi tidak cukup kuat.
Karena itu menurut saya, pembicaraan seperti ini juga merupakan bagian dari upaya vaksinasi. Bukan untuk mengatakan bahwa Filipina pasti akan menjadi Indonesia, atau Indonesia pasti akan menjadi Filipina, tetapi supaya kita mengenali gejalanya lebih awal.
Menarik. Jadi pelajaran terpenting dari pengalaman Filipina bukan sekadar jangan sampai kita punya Marcos berikutnya, tetapi bagaimana demokrasi mempunyai daya tahan ketika masyarakat mulai merasa tidak aman dan tidak sejahtera.
Ya. Karena pada akhirnya masyarakat akan mencari siapa pun yang bisa memberikan rasa aman dan prospek kesejahteraan. Kalau demokrasi tidak mampu memberikan itu, jangan heran kalau orang mulai mencari alternatif.
Bambang Harymurti. Jurnalis Senior
* naskah ini merupakan penulisan ulang secara substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler, candaan yang tidak relevan ataupun banter, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi. Sedangkan gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama tetap dipertahankan sesuai konteks aslinya. Struktur pertanyaan host Total Politik Budi Adiputro dan jawaban narasumber Bambang Harymurti disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik.
