JAKARTA – Dalam sistem politik demokratis maupun semi-demokratis, tuntutan pengunduran diri terhadap presiden, wakil presiden, atau perdana menteri bukanlah peristiwa yang luar biasa. Hampir setiap negara, pada titik tertentu, pernah menghadapi momen ketika sebagian kalangan masyarakat merasa pemerintah gagal memenuhi harapan publik. Ketidakpuasan itu kemudian menemukan bentuk pelampiasan paling kasat mata seperti demonstrasi, aksi massa, pendudukan ruang publik, hingga seruan terbuka agar pemimpin tertinggi meletakkan jabatan.
Karena itu, ketika muncul unjuk rasa yang menuntut presiden, wakil presiden, atau kepala pemerintahan mundur, fenomena tersebut tidak sepatutnya langsung dibaca sebagai krisis yang unik ataupun anomali politik. Justru sebaliknya. Dalam perspektif politik perbandingan sebagaimana pemikiran McAdam, Tarrow dan Tilly (2001, 2015), tuntutan semacam itu merupakan bagian dari repertoar demokrasi modern. Tuntutan publik muncul berulang kali di berbagai belahan dunia, dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari persoalan ekonomi, skandal korupsi, kebijakan yang dianggap gagal, hingga akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan secara umum.
Indonesia tentu bukan pengecualian. Di banyak negara lain, slogan “turunkan presiden” atau “Prime Minister must resign” bahkan pernah menjadi tema utama mobilisasi politik nasional selama berbulan-bulan. Yang menarik, tuntutan itu tidak selalu berujung pada pengunduran diri. Ada pemimpin yang akhirnya jatuh karena tekanan publik. Ada pula yang tetap bertahan karena masih memiliki dukungan politik, legitimasi elektoral, atau basis sosial yang kuat.
Pengalaman Sri Lanka pada 2022 mungkin menjadi salah satu contoh paling dramatis di kawasan Asia. Krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan runtuhnya stabilitas fiskal memicu ledakan kemarahan publik. Ribuan orang menduduki berbagai fasilitas negara dan menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur. Pada akhirnya tekanan tersebut mencapai titik yang sulit dibendung dan Rajapaksa meninggalkan jabatannya. Kasus Sri Lanka menunjukkan bahwa ketika ketidakpuasan ekonomi bertransformasi menjadi krisis legitimasi, tuntutan pengunduran diri dapat berkembang dari sekadar slogan menjadi kekuatan politik yang nyata (Reuters, 2022).
Kisah sedikit berbeda terlihat di Prancis. Sejak masa kepemimpinan Emmanuel Macron, berbagai gelombang demonstrasi besar muncul, mulai dari gerakan Yellow Vests (rompi kuning) hingga protes reformasi usia pensiun. Dalam berbagai aksi itu, seruan agar Macron mengundurkan diri kerap terdengar di jalanan. Namun Presiden Prancis tetap bertahan. Mengapa? Sebab sistem politik tidak hanya ditentukan oleh kerasnya protes, melainkan juga oleh konfigurasi kelembagaan. Menurut Linz (1990) dan Lijphart (2012), selama seorang presiden masih memiliki dasar konstitusional yang kuat, tidak kehilangan seluruh dukungan politik, dan tidak menghadapi mekanisme pemberhentian formal, aksi parlemen jalanan tidak otomatis menghasilkan pergantian kekuasaan.
Inggris juga menawarkan pelajaran menarik. Sebuah kontroversi yang dikenal luas sebagai Partygate. Pada masa Perdana Menteri Boris Johnson, kemarahan publik Inggris memuncak setelah terungkap berbagai pelanggaran aturan karantina Covid-19 yang dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri. Tuntutan mundur datang tidak hanya dari oposisi dan kelompok masyarakat sipil, tetapi bahkan dari anggota Partai Konservatif (Reuters, 2022). Pada akhirnya yang menjatuhkan Johnson bukan semata besarnya aksi protes jalanan, melainkan hilangnya dukungan politik dari dalam partainya sendiri. Fenomena ini mengingatkan bahwa dalam sistem parlementer, krisis elite sering kali sama pentingnya dengan tekanan massa (Lijphart, 1992).
Contoh lain yang berbeda dapat ditemukan di Israel. Pemerintahan Benjamin Netanyahu berulang kali menghadapi demonstrasi besar, baik terkait kasus hukum yang menjeratnya maupun kontroversi reformasi yudisial. Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa kesempatan dan menyerukan pengunduran diri pemerintahannya (Reuters, 2023). Akan tetapi, selama koalisi pemerintahan tetap bertahan dan mayoritas parlemen belum berbalik arah, tuntutan tersebut tidak serta-merta berujung pada pergantian kepemimpinan. Netanyahu akhirnya baru bisa lengser setelah hampir 19 tahun berkuasa, dalam pemilu di bulan Oktober 2026.
Amerika Serikat pun tidak kebal terhadap fenomena yang sama. Donald Trump menghadapi berbagai demonstrasi besar selama dua masa jabatannya. Joe Biden juga menghadapi seruan mundur dari sebagian kelompok masyarakat akibat isu usia, inflasi, kebijakan luar negeri, atau penanganan berbagai persoalan domestik. Namun dalam sistem presidensial yang memiliki masa jabatan tetap, pergantian pemimpin umumnya tidak terjadi hanya karena tekanan demonstrasi (Linz, 1994). Diperlukan mekanisme konstitusional yang jauh lebih kompleks.
Di Amerika Latin, pola yang lebih dramatis terkait demokratisasi hingga ketahanan demokrasi kerap terjadi, sebagaimana yang diungkap Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018). Salah satu contohnya adalah Peru, yang dalam dua dekade terakhir menjadi laboratorium politik yang menarik. Presiden datang dan pergi dengan cepat akibat kombinasi antara konflik politik, ketidakpuasan publik, dan instabilitas kelembagaan. Demonstrasi yang menuntut pengunduran diri presiden berulang kali muncul, sementara elite politik juga aktif menggunakan instrumen parlementer untuk menjatuhkan kepala negara. Hasilnya adalah tingkat pergantian kepemimpinan yang relatif tinggi dibanding banyak negara lain.
Dari berbagai kasus tersebut, tampak bahwa demonstrasi yang menuntut pemimpin mundur sesungguhnya berada di persimpangan antara kinerja pemerintahan, persepsi publik, dan desain institusional. Ketidakpuasan ekonomi dapat memantik kemarahan. Skandal politik dapat mengikis legitimasi. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak dapat memperluas oposisi sosial. Namun apakah tuntutan itu berhasil atau tidak sangat bergantung pada faktor-faktor lain yang sering kali kurang terlihat dari jalanan: dukungan partai, stabilitas koalisi, posisi militer, kekuatan parlemen, hingga aturan konstitusi.
Karena itu, dalam politik perbandingan terdapat pelajaran penting, di mana besarnya demonstrasi tidak selalu sebanding dengan kemungkinan jatuhnya seorang pemimpin. Sebaliknya, ada kalanya pemimpin justru mundur ketika demonstrasi tidak terlalu besar, tetapi dukungan dari elite politik menguap. Singkatnya, rezim tidak hanya bertahan karena dukungan rakyat, tetapi juga karena dukungan lembaga yang menopangnya.
Pada akhirnya, tuntutan agar presiden, wakil presiden, atau perdana menteri mundur merupakan bagian dari dinamika normal kehidupan politik modern. Tuntutan mundur adalah ekspresi ketidakpuasan publik yang merasa pemerintah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam negara demokratis, tuntutan tersebut merupakan hak politik yang sah. Yang menjadi ukuran utama bukan ada atau tidaknya demonstrasi, melainkan bagaimana sistem politik meresponsnya. Apakah melalui dialog, reformasi kebijakan, pemilu, mekanisme parlementer, atau instrumen konstitusional lainnya.
Dalam perspektif Huntington (1968), persoalan utama politik bukan semata tingkat partisipasi masyarakat, melainkan kemampuan lembaga-lembaga politik menyerap aspirasi publik dan mengelola tekanan partisipasi publik tersebut. Ketika mobilisasi sosial meningkat lebih cepat daripada kapasitas lembaga-lembaga politik, ketidakstabilan menjadi lebih mungkin terjadi. Sebaliknya, menurut Tilly (1978), hasil dari politik perlawanan (contentious politics) tidak pernah ditentukan hanya oleh banyaknya massa yang turun ke jalan, melainkan oleh interaksi yang berlangsung antara suara massa, kalangan elite, dan aturan kelembagaan yang mengatur bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan atau diakhiri.
Karena itu, jalanan boleh menjadi ruang tempat kemarahan publik disuarakan. Demonstrasi yang sama besar juga boleh diartikulasikan di lapangan. Namun, nasib sebuah pemerintahan, hampir selalu, tidak sepenuhnya ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi juga oleh siapa yang masih mampu mempertahankan legitimasi, dukungan politik, dan kepercayaan publik.
Ade Indra Chaniago. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif PSKP/Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Ketua AIPI Sumsel
Sumber Gambar: Reuters/ AFP/ AP/ Antara
Referensi:
Charles Tilly dan Sidney Tarrow, Contentious Politics (Edisi Kedua), Oxford University Press, New York, 15 September 2015, https://global.oup.com/academic/product/contentious-politics-9780190255053
Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, Cambridge, 10 September 2001, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511805431
Uditha Jayasinghe, “Sri Lanka president to step down, parliamentary speaker says, amid storm of protests“, Reuters, 9 Juli 2022, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-police-fire-tear-gas-anti-government-protesters-2022-07-09/
Uditha Jayasinghe dan Devjyot Ghoshal, “Sri Lanka’s Ousted President Says He Took All Possible Steps to Prevent Crisis“, Reuters, 17 Juli 2022, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-parliament-begin-process-electing-new-president-2022-07-16/
Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven, 2012.
Juan J. Linz, “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1, Winter 1990, DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011
Reuters Staff, “UK PM Johnson Faces New Call to Resign over Partygate“, Reuters, 27 Mei 2022, https://www.reuters.com/world/uk/uk-conservative-lawmaker-quits-government-over-toxic-partygate-culture-2022-05-27/
Kate Holton, Elizabeth Piper, dan Alistair Smout, “Boris Johnson Quits as UK Prime Minister, Dragged Down by Scandals“, Reuters, 7 Juli 2022 https://www.reuters.com/world/uk/uks-johnson-digs-ministers-desert-government-2022-07-07/
Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford, 1992.
Reuters Staff, “What is Happening in Israel? Judicial Overhaul Protests Explained“, Reuters, 27 Maret 2023, https://www.reuters.com/world/middle-east/uproar-over-israeli-judicial-changes-whats-it-all-about-2023-03-27/
Rami Amichai, “Tens of Thousands Join Protests Against Israeli Judicial Overhaul“, Reuters, 6 Mei 2023, https://www.reuters.com/world/middle-east/tens-thousands-join-protests-against-israeli-judicial-overhaul-2023-05-06/
Juan J. Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?“, dalam Juan Linz dan Arturo Valenzuela (eds.), The Failure of Presidential Democracy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994.
Scott Mainwaring dan Matthew Shugart (eds.), Presidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Crown Publishing, New York, 2018.
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968.
Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1978.
