“Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah cara berpikir orang, dan orang tersebutlah yang akan mengubah dunia.”
Paulo Freire
Ada sesuatu yang menarik dari kalimat Paulo Freire tersebut. Ia tidak mengatakan pendidikan secara langsung mengubah dunia. Justru sebaliknya, Freire menempatkan manusia di tengah proses perubahan. Sebagai seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang dikenal sebagai bapak critical pedagogy (pedagogi kritis), Freire (1970) menekankan pendidikan sebagai proses pembebasan, bukan sekadar transfer pengetahuan, dan memperkenalkan konsep “kesadaran kritis”. Prinsip utama pemikirannya adalah bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Oleh karenanya, diperlukan proses membangkitkan kesadaran kritis agar kaum tertindas mampu memahami dan mengubah realitas sosial-politik mereka.
Basis kesadaran kritis Freire (1970/1993) terbentuk saat ia melihat, kebanyakan pendidikan bertujuan untuk mereproduksi ideologi kelas dominan dan kondisi-kondisi untuk memelihara kekuasaan mereka. Tujuan pendidikan semacam ini umumnya dirangkai oleh kelas penguasa. Mereka jelas tidak mau dan tidak akan pernah mau menyusun tujuan pendidikan yang memungkinkan kelas yang dikuasainya menyadari secara kritis terhadap ketidakadilan sosial.
Menurut Freire, akan sangat naif ketika membayangkan bahwa kaum elite akan menawarkan atau menerima sistem pendidikan yang bisa mendorong kaum tertindas untuk menemukan raison d’etre struktur sosial yang ada. Hal yang paling bisa diharapkan adalah bahwa kaum elite mungkin akan mengizinkan diskusi mengenai sistem pendidikan seperti itu, atau sesekali juga membolehkan dilakukannya suatu penelitian, tetapi hal itu akan segera digagalkan seandainya membahayakan dan mengancam status quo (Abidin, 2022).
Freire (1973) meyakini, demokrasi sejati akan menyelamatkan Brazil apabila mampu membuat masyarakat terbuka seluruhnya. Tantangan terhadap tercapainya keterbukaan itu berasal dari pelbagai kekuatan yang menentangnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah kelompok sangat yakin bahwa meningkatnya partisipasi politik rakyat akan memungkinkan tercapainya masyarakat yang terbuka, otonom, dan tanpa kekerasan.
Sementara itu, kelompok-kelompok yang reaksioner juga berusaha mati-matian untuk menghancurkan setiap langkah maju, dan mempertahankan status quo selama mungkin, atau minimal membawa ke arah kelumpuhan dan kebisuan. Pendek kata, masyarakat saat itu terpecah menjadi dua blok besar: blok reaksioner dan blok progresif, yakni antara orang-orang dan lembaga-lembaga yang berada “di dalam” proses transisi, dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang tidak hanya berada di dalam, tetapi juga “melakukan” proses transisi itu (Abidin, 2022).
Maknanya memang sederhana, tetapi konsekuensinya begitu politis. Sekolah, universitas, buku, ruang kelas, bahkan program pemberantasan buta huruf tidak otomatis membuat masyarakat menjadi lebih adil. Pendidikan baru mempunyai daya transformasi ketika manusia yang belajar mampu membaca realitas, mempertanyakan ketidakadilan, berdialog dengan orang lain, lalu bertindak terhadap keadaan yang ingin diubah.
Di sinilah gagasan Freire berbeda dari pandangan pendidikan yang hanya mengukur keberhasilan melalui nilai ujian, ijazah, atau jumlah orang yang bisa membaca dan menulis. Bagi Freire, manusia tidak hanya perlu “membaca kata”, tetapi juga “membaca dunia”. Freire bukan hanya seorang teoritisi, tetapi juga praktisi pendidikan yang berkomitmen membebaskan kaum tertindas melalui pendidikan. Gagasan pemikirannya menjadi fondasi bagi gerakan pendidikan kritis, literasi orang dewasa, dan teologi pembebasan di seluruh dunia.
Pengalaman hidupnya sendiri menjelaskan gagasan tersebut. Di Brasil pada awal 1960-an, Freire bekerja dalam gerakan pendidikan populer di Recife dan berbagai wilayah pedesaan. Dalam eksperimen Angicos, Rio Grande do Norte, proses alfabetisasi tidak dimulai dari kata-kata yang jauh dari kehidupan peserta didik. Pengajaran dikaitkan dengan realitas sosial mereka, termasuk pekerjaan, kemiskinan, kehidupan politik dan persoalan masyarakat (Beisiegel, 2018). Pendidikan dengan demikian menjadi ruang untuk memahami pengalaman sehari-hari secara lebih kritis.
Selama masa kanak-kanak dan remajanya, Freire tertinggal empat kelas, dan kehidupan sosialnya berpusat pada bermain sepak bola bersama anak-anak miskin lainnya, dari mereka ia mengaku banyak belajar. Pengalaman-pengalaman ini membentuk kepeduliannya terhadap kaum miskin dan membantu membangun pandangan pendidikannya yang khas. Freire menyatakan bahwa kemiskinan dan kelaparan sangat memengaruhi kemampuannya untuk belajar. Pengalaman-pengalaman ini memengaruhi keputusannya untuk mendedikasikan hidupnya bagi peningkatan kehidupan kaum miskin. Ia mengatakan “Saya tidak memahami apa-apa karena kelaparan saya. Saya bukan bodoh. Itu bukan karena kurang minat. Kondisi sosial saya tidak memungkinkan saya untuk mendapatkan pendidikan. Pengalaman sekali lagi menunjukkan kepada saya hubungan antara kelas sosial dan pengetahuan.” Pada akhirnya, kemalangan keluarganya berbalik dan prospek mereka membaik (Stevens, 2012/2020).
Pengalaman di Brasil itu kemudian dibawa ke Chili ketika Freire hidup dalam pengasingan setelah kudeta militer 1964. Di sana ia terlibat dalam program alfabetisasi petani yang berkaitan dengan reforma agraria. Pendidikan tidak dipisahkan dari perubahan sosial di pedesaan. Petani bukan sekadar objek yang menerima pengetahuan dari pemerintah atau tenaga pendidik. Mereka diposisikan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sendiri (Gajardo, 2019; Abidin, 2022).
Ada pelajaran politik yang penting dari sini. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan kotak suara di bilik TPS. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu memahami persoalan publik dan menyadari bahwa mereka mempunyai posisi sebagai subjek politik.
Pengalaman Freire di sejumlah negara di Benua Afrika bahkan memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks. Di Guinea-Bissau setelah kemerdekaan, pendidikan dikaitkan dengan proses rekonstruksi nasional. Freire dan timnya bekerja dengan para pendidik dan masyarakat dalam program literasi orang dewasa. Namun pengalaman itu juga memperlihatkan bahwa pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Bahasa, warisan kolonial, struktur sosial, kebutuhan pembangunan dan kepentingan politik negara ikut menentukan arah pendidikan (Freire, 1978; Abidin, 2022)
Di Negara São Tomé dan Príncipe yang berada di kawasan Afrika Barat, Freire dan timnya kembali terlibat dalam program alfabetisasi setelah kemerdekaan negara itu pada 1975. Pendidikan dipandang sebagai bagian dari pembangunan masyarakat baru. Salah satu pengalaman yang menarik terjadi di Monte Mário, sebuah komunitas nelayan kecil di negara itu. Proses belajar menggunakan realitas lokal sebagai titik berangkat. Para peserta didik tidak hanya belajar mengenali kata, tetapi juga melihat kembali lingkungan hidup mereka sendiri sebagai sesuatu yang dapat diamati, dipahami dan dipersoalkan.⁵
Di sinilah inti pemikiran Freire menjadi relevan untuk politik hari ini. Masalah terbesar pendidikan bukan semata-mata apakah seseorang bersekolah atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang dengan pengetahuan yang diperolehnya?
Seseorang bisa memiliki gelar sarjana tetapi tetap menerima politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Seseorang bisa membaca berita setiap hari tetapi tidak mampu membedakan informasi, propaganda dan manipulasi. Seseorang bisa aktif menggunakan media sosial tetapi tidak pernah mempertanyakan mengapa kemiskinan, ketimpangan atau korupsi terus berulang. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang tidak tinggi pun dapat memiliki kesadaran politik yang kuat ketika mereka mampu membaca realitas sosialnya sendiri.
Pengalaman Nicaragua pada 1980 memberi ilustrasi menarik. National Literacy Crusade yang berlangsung setelah jatuhnya rezim Somoza menggunakan sejumlah pendekatan yang terinspirasi oleh Freire. Puluhan ribu relawan muda masuk ke wilayah pedesaan dan tinggal bersama masyarakat. Dalam lima bulan, tingkat buta huruf turun secara drastis. Yang menarik bukan hanya angka tersebut. Para relawan dari kota juga berhadapan langsung dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang sebelumnya tidak mereka kenal. Pendidikan akhirnya menjadi proses dua arah, yaitu mengajar sekaligus belajar dari realitas masyarakat (UNESCO, 2007).
Namun Freire juga mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada romantisme pendidikan. Pendidikan tidak otomatis membebaskan. Pendidikan bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa menjadi alat reproduksi kekuasaan. Sekolah dapat mengajarkan orang untuk berpikir kritis, tetapi juga dapat membiasakan mereka menerima otoritas tanpa bertanya. Karena itu Freire mengkritik apa yang disebutnya banking education, ketika guru diposisikan sebagai pihak yang mengetahui segalanya dan murid hanya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan (Beisiegel, 2018; Abidin, 2018).
Pemikiran Paulo Freire ini mendapatkan titik temunya dalam konsepsi masyarakat kritis (critical citizens) yang dikembangkan Pippa Norris (2011), yaitu masyarakat yang tetap mendukung demokrasi sebagai sebuah prinsip, tetapi kritis terhadap kinerja pemerintah, partai politik, parlemen, maupun institusi publik.
Bagi Norris, demokrasi yang sehat tidak cukup diukur dari keberadaan pemilu, kompetisi partai, atau tingginya partisipasi elektoral. Masyarakat demokratis justru dapat semakin kritis ketika mereka memiliki aspirasi yang tinggi terhadap nilai dan prinsip demokrasi, tetapi pada saat yang sama tidak begitu saja puas terhadap bagaimana institusi demokrasi bekerja dalam praktik. Dalam kerangka defisit demokrasi, jarak antara harapan, aspirasi dan tuntutan warga serta penilaian mereka terhadap kinerja demokrasi menjadi persoalan penting, karena demokrasi tidak hanya membutuhkan legitimasi prosedural, tetapi juga kemampuan institusi untuk merespons tuntutan masyarakat (Norris, 2011).
Gagasan ini kemudian diperkuat Norris dalam Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace (2012), bahwa demokrasi liberal memang memberi masyarakat kemampuan untuk menyuarakan tuntutan dan meminta pertanggungjawaban pemimpin, tetapi demokrasi dan pemilu saja tidak cukup apabila negara tidak memiliki kapasitas birokrasi untuk menerjemahkan tuntutan tersebut menjadi kebijakan dan pelayanan publik. Karena itu, kualitas demokrasi terletak bukan hanya pada bagaimana warga memilih, tetapi juga pada apa yang terjadi setelah pilihan politik itu diberikan (Norris, 2012).
Dalam titik ini, pemikiran Freire dan Norris bertemu dan selaras. Masyarakat yang kritis bukan sekadar warga yang datang ke TPS, melainkan warga yang mampu membaca realitas, mengevaluasi kinerja kekuasaan, mempertanyakan ketimpangan antara janji dan hasil, lalu menggunakan partisipasi politiknya untuk mendorong perubahan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini jadi terasa sangat aktual. Demokrasi kita sudah memiliki pemilu, parlemen, partai politik dan kebebasan berbicara. Tetapi demokrasi prosedural belum tentu menghasilkan masyarakat yang kritis. Tingginya partisipasi pemilih juga belum otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memahami pilihan politiknya secara reflektif.
Karena itu, pendidikan politik seharusnya tidak berhenti pada mengajarkan siapa yang harus dipilih. Pendidikan politik mestinya membantu masyarakat memahami mengapa mereka memilih, kepentingan siapa yang bekerja di balik sebuah kebijakan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biayanya, dan apa yang dapat dilakukan masyarakat ketika negara gagal memenuhi janji.
Freire barangkali akan mengingatkan kita bahwa persoalannya bukan sekadar membuat masyarakat lebih terdidik. Yang jauh lebih penting adalah membuat manusia mampu “membaca dunia” tempat mereka hidup. Sebab pada akhirnya, pendidikan memang tidak mengubah dunia sendirian. Yang mengubah dunia adalah manusia yang setelah belajar menjadi cukup sadar untuk bertanya, cukup berani untuk berbeda, dan cukup percaya diri untuk bertindak. Dan di situlah pendidikan bertemu serta berjalan secara harmonis dengan politik.
ES. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Sumber Utama:
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, (terj. Myra Bergman Ramos), Continuum, New York, 1970.
Paulo Freire, Education for Critical Consciousness, Continuum, New York, 1973
Zainal Abidin, Paulo Freire: Pedagogi Kritis Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia, Diva Press (Anggota Ikapi), Yogyakarta, 2022.
Sumber Pendukung:
Celso de Rui Beisiegel, “Popular Education and Higher Education in Paulo Freire”, tribute, educ. research. 44, 2018. https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844104010
Christy Stevens, “Paulo Freire: Critical Pedagogy on the Web”. University of Iowa. Iowa City, 6 February 2012/ 20 September 2020.
Marcela Gajardo, “Finding Paulo Freire in Chile”, dalam The Wiley Handbook of Paulo Freire, (ed. Carlos Alberto Torres), Wiley, 2019.
UNESCO, “National Literacy Crusade”, 2007.
