JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong kepala daerah menerapkan pola kepemimpinan yang adaptif dengan mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) di tengah dinamika ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Wiyagus saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (3/7).
“Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,” kata Wiyagus seperti diberitakan Antara, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini belum produktif. Lahan tidur maupun berbagai fasilitas milik pemerintah daerah yang membebani anggaran dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai contoh, Wiyagus menyoroti pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Menurutnya, perawatan stadion tersebut dikerjasamakan dengan klub sepak bola Persib Bandung sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah, bahkan mampu memberikan manfaat ekonomi.
Optimalkan aset daerah
Wiyagus menilai Kota Jambi memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan strategi pembiayaan kreatif karena dipimpin oleh kepala daerah dengan latar belakang birokrasi dan dunia usaha. Kombinasi tersebut, menurutnya, dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi pembiayaan di luar mekanisme konvensional.
“Jadi, kalau bicara creative financing sudah ideal. Jadi, bagaimana lahan tidur yang menjadi aset-aset pemerintah daerah ini benar-benar bisa diberdayakan, bisa menghasilkan profit lah ya untuk menambah PAD,” ujarnya.
Ia juga mengajak jajaran Pemerintah Kota Jambi memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Wiyagus, sinergi tersebut dapat mempercepat pembangunan sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian fiskal di daerah.
“Harapan kita tentunya pemberdayaan pihak ketiga juga ikut bertanggung jawab untuk membangun Kota Jambi ini menjadi kota yang tidak hanya berpikir konvensional lagi, tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran staf ahli dan asisten di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, serta para camat dan lurah se-Kota Jambi.*
