JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional melalui pemanfaatan beras produksi dalam negeri. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Perum Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan) guna mendorong ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan pada pasokan beras dari negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji semakin kokoh,” ujar Jaenal dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk melayani 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Dalam rapat tersebut, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan beras nasional. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.
Selain itu, rapat juga membahas berbagai tantangan, mulai dari regulasi ekspor, mekanisme perizinan, hingga daya saing harga beras Indonesia di pasar Saudi.
Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan harga beras Indonesia, sehingga dibutuhkan fasilitasi dan dukungan kebijakan agar produk nasional mampu bersaing.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang tengah dicapai Indonesia menjadi momentum strategis. Selama ini, faktor harga menjadi kendala utama pemanfaatan beras lokal untuk konsumsi haji. Namun, melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk beras nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembangunan legacy baru penyelenggaraan haji.
“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di dalam negeri,” katanya.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia.*
