JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).
Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan profesional sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membersihkan tata kelola haji dari praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah temuan dan laporan terkait dugaan penyimpangan pelayanan haji, termasuk persoalan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan lainnya.
“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani,” tegas Dahnil di Kantor Kemenhaj Jakarta Timur.
Menurut Dahnil, peralihan pengelolaan haji ke Kemenhaj harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan sekaligus membangun tata kelola pelayanan yang berintegritas dari pusat hingga daerah.
Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama dirinya sejak awal telah mengarahkan agar transformasi penyelenggaraan haji tidak berhenti pada perubahan kelembagaan.
Transformasi, kata dia, harus diikuti perubahan mendasar dalam budaya kerja dan integritas aparatur.
“Pesannya jelas. Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tetapi bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar,” ujarnya.
Dahnil menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji.
Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kemenhaj menjadikan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama pelayanan. Transformasi haji yang diperintahkan Presiden Prabowo, kata Dahnil, harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, transparan, adil dan terbebas dari praktik transaksional.
“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” pungkasnya.*
