JAKARTA — Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2026 mencapai 91,45 persen dengan kategori sangat memuaskan. Angka tersebut menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran.
Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 83,28 persen atau masuk kategori memuaskan.
Capaian tersebut disebut menjadi validasi independen terhadap transformasi tata kelola haji pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umrah di era Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochammad Irfan Yusuf mengatakan hasil survei BPS menjadi tolok ukur objektif bahwa reformasi penyelenggaraan haji berjalan pada arah yang tepat.
“Alhamdulillah, transformasi haji pada era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil yang terukur. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas keberpihakan beliau terhadap pelayanan haji melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Irfan di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Irfan mengatakan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya sepenuhnya dikelola Kementerian Haji dan Umrah.
Meski waktu persiapan hanya sekitar tiga hingga empat bulan, operasional haji disebut mampu berjalan melalui sinergi sekitar 7.000 aparatur di seluruh Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi dan seluruh pemangku kepentingan.
Transformasi juga dilakukan melalui sejumlah reformasi kebijakan. Di antaranya menurunkan biaya haji hingga Rp6 juta selama dua tahun terakhir, menyiapkan kontrak layanan tahun jamak atau multi years contract, memulai persiapan operasional lebih awal, serta menghapus skema pelunasan tunda ganti.
Pemerintah juga menata alokasi kuota berbasis provinsi agar distribusinya lebih proporsional dan berkeadilan. Selain itu, layanan Makkah Route atau fast track diperluas dan embarkasi baru ditambahkan untuk mendekatkan akses keberangkatan serta mengurangi beban perjalanan jemaah dari daerah.
“Seluruh pembenahan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan layanan haji yang semakin mudah, semakin cepat, semakin adil, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujar Irfan.
Tahun ini, BPS juga memperluas metode pengukuran melalui IKLHI dengan menambahkan survei kualitatif serta penilaian terhadap layanan sejak di dalam negeri hingga di Arab Saudi. Hasilnya, IKLHI 2026 mencapai 83,28 persen dengan kategori memuaskan.
Meski capaian kepuasan meningkat, Irfan menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri. Evaluasi tetap dilakukan, terutama terhadap layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), penguatan implementasi istithaah kesehatan, serta penyempurnaan tata kelola layanan pada musim haji berikutnya.
“Capaian ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Arahan Presiden sangat jelas, penyelenggaraan haji harus semakin profesional, semakin efisien, semakin transparan, dan yang terpenting semakin memudahkan jemaah,” tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga terus mendorong transformasi haji agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem haji, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
Irfan juga mengajak calon jemaah mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi kesehatan, kesiapan fisik dan mental, maupun pemahaman manasik.
“Cita-cita kami sederhana, setiap tahun kualitas pelayanan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Transformasi haji harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya.*
