Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sepanjang 2025 merupakan praktik yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya pada 2026. Penetrasi politik luar negeri dan diplomasi di jalur ekonomi merupakan mekanisme paling aman dalam relasi antarnegara di era modern karena cenderung meminimalisir konflik dan relevan dengan kebutuhan utama masing-masing negara terkait dengan pembangunan nasional. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam implementasinya ke depan.
Pertama, diplomasi ekonomi dalam rangka menarik investasi perlu lebih memperhatikan aspek independensi nasional, mendukung kemandirian ekonomi, serta tidak menggadaikan kedaulatan negara.
Ketiga, keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai negara anggota OECD, -sebuah blok ekonomi yang didominasi negara utara, perlu dipertimbangkan ulang mengingat dapat bersifat kontraproduktif dengan keanggotaan Indonesia di BRICS.
Masih pada ranah ekonomi, politik luar negeri dan diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah ke depan perlu mendiversifikasi negara-negara tujuan ekspor. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menerapkan tarif resiprokal terhadap produk-produk Indonesia pada 2025 seyogianya menjadi pelajaran berharga. Ketergantungan pada satu atau dua kekuatan dapat berdampak buruk bagi fondasi perekonomian nasional.
Pemerintah perlu mencontoh langkah Tiongkok dengan menjadikan Afrika sebagai pangsa pasar paling potensial. Dalam konteks perdamaian, sikap pemerintah yang persisten dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus dipertahankan. Hal ini terbukti mampu mengerek reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam mewujudkan perdamaian. Hanya saja pilihan untuk mendukung solusi dua negara merupakan sikap yang harus dikaji ulang. Pilihan solusi dua negara sejatinya bertentangan dengan fakta sejarah dan mandat konstitusi bahwa Indonesia menolak penjajahan dengan segala bentuknya.
Perubahan iklim dan prioritas kawasan
Visi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi di segala sektor sejatinya bertautan dengan agenda global, yakni mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penggunaan energi fosil dalam bentuk migas dan batubara merupakan kontributor utama pemanasan global. Lebih lanjut, pemanasan global berdampak pada produksi pangan dunia, sehingga berpotensi menciptakan bencana dalam bentuk kerawanan pangan dan kelaparan.
Oleh sebab itu, aktivisme Indonesia di kancah global dalam memerangi dampak perubahan iklim harus ditingkatkan. Indonesia sebagai pemilik hutan mangrove dan hutan hujan tropis terbesar di dunia dapat memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam global. Melalui skema perdagangan karbon, Indonesia dapat mengail investasi hijau dari negara-negara maju dalam jumlah besar.
Selain itu, kebijakan hilirisasi tambang, khususnya nikel, perlu dijalankan secara cermat dan hati-hati. Pengelolaan industri nikel secara mandiri dan meminimalisir intervensi asing baik dalam eksplorasi maupun eksploitasi dapat mendudukkan Indonesia sebagai kuasa energi dunia mengingat sirkumstansi global yang memasuki periode elektrifikasi di segala bentuk mode transportasi.
Sebagai negara terbesar dan negara kunci di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh melupakan eksistensi dan arti penting ASEAN dalam menjaga ketahanan kawasan dan kepentingan nasional. Turbulensi global akan membuat konflik di Indo Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap stabilitas kawasan.
Oleh sebab itu, soliditas dan persamaan persepsi dari negara-negara anggota ASEAN menjadi sangat penting untuk menangkal setiap anasir yang potensial masuk. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya, tidak an sich berlangsung di antara kedua negara saja. Negara-negara Asia Tenggara sangat rentan dijadikan proksi politik dan militer oleh kedua negara.
Selain kewaspadaan nasional yang tinggi terhadap ancaman luar, tampaknya hal yang paling krusial untuk dilakukan oleh negara kawasan, termasuk Indonesia di dalamnya adalah bagaimana menjaga persatuan kawasan mengingat saat ini masih banyak konflik perbatasan, serta konflik bersenjata di antara sesama negara kawasan. Indonesia sendiri masih berkonflik dengan Malaysia terkait kepemilikan Pulau Sebatik dan Blok Ambalat. Inilah salah satu pekerjaan rumah yang tak mudah bagi Indonesia sepanjang 2026 nanti.*
Boy Anugerah, Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Direktur Eksekutif Baturaja Project.
