JAKARTA – Situasi dunia pada 2026 diproyeksi akan memasuki turbulensi global yang lebih intens. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan anggota Uni Eropa akan terus berlomba-lomba untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing, bahkan dengan menempuh langkah-langkah yang bersifat koersif dan unilateralis.
Potensi untuk kontak fisik dan perang terbuka seperti perang dunia, kecil kemungkinan terjadi. Konflik akan lebih didominasi oleh gray zone warfare, yakni situasi konflik yang diciptakan di bawah ambang perang terbuka; tanpa kontak senjata, namun dipenuhi oleh perang siber, perang dagang, perang tarif, disinformasi, proksi politik dan militer, serta tekanan ekonomi.
Perang terbuka dengan kontak senjata secara langsung memang sudah dan sedang terjadi, seperti dalam kasus perang Israel versus Iran di Timur Tengah, perang Rusia dan Ukraina, perang saudara di Sudan, serta sengketa perbatasan dan klaim objek antara Thailand dan Kamboja. Namun, perang terbuka tersebut masih terlokalisir dalam sekup domestik dan konflik bilateral di antara dua negara, sehingga tidak terlalu berdimensi global.
Yang cukup menarik untuk disimak adalah “perang saudara” antara Rusia dan Ukraina yang meletus sejak 2022. Konflik kedua negara diproyeksi akan tetap berlangsung sepanjang 2026, yang mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tapi juga mempengaruhi rantai pasok dan konektivitas sumber daya energi, soliditas dan ketahanan Eropa, serta infiltrasi kepentingan Amerika Serikat di dalamnya.
Selain hal-hal yang sifatnya high politics, dinamika global akan diwarnai oleh upaya negara-negara di dunia untuk memerangi dampak perubahan iklim. Tarik-menarik kepentingan di antara sesama negara industri besar, serta antara negara maju dan negara berkembang akan menjadi warna paling dominan. Perdagangan karbon yang mengarusutamakan mekanisme pasar bisa jadi jalan tengah, namun akan tetap kental dengan kepentingan negara industri maju untuk mempertahankan keberlangsungan roda ekonomi dan profitnya.
Ekonomi hijau dan industri hijau akan menjadi jargon-jargon yang terus bergema di ruang-ruang perundingan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, pengembangan energi baru dan terbarukan diproyeksikan akan berjalan lebih masif dikarenakan berkurangnya cadangan energi fosil untuk terus dieksploitasi oleh manusia.
Kerangka politik luar negeri dan diplomasi
Berbagai fenomena di lingkungan strategis global tersebut menjadi konsideran-konsideran penting dalam perumusan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri tidak bisa dijalankan secara natural dengan hanya berdasarkan perkembangan situasional global saja, tapi juga membutuhkan perencanaan dan desain yang matang dengan penetapan target-target kepentingan nasional secara cermat.
Selain itu, perumusan politik luar negeri juga membutuhkan relasi konseptual dan kontekstual yang solid dan kuat antara pemenuhan kepentingan nasional di level domestik dengan partisipasi di level global. Idealnya, partisipasi di level global dapat menjadi instrumen bagi pencapaian kepentingan nasional di level domestik. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang penuh tantangan dan juga harapan. Berbagai program strategis nasional membutuhkan pendanaan yang besar; makan bergizi gratis, swasembada energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, swasembada pangan, hingga hilirisasi di segala sektor.
Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat preambul UUD NRI 1945. Tantangan dan harapan tersebut membutuhkan skema perencanaan politik luar negeri dan diplomasi yang matang dari pemerintah.
Keberlanjutan dan catatan perbaikan
Pencermatan terhadap praktik politik luar negeri dan diplomasi sepanjang 2025 dapat menjadi mekanisme intrapolasi, sekaligus evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian kepentingan nasional. Sepanjang 2025, tidak bisa dimungkiri bahwa politik luar negeri dan praktik diplomasi Indonesia sangat dominan diwarnai oleh diplomasi ekonomi dan perdamaian. Setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selalui dibersamai oleh komitmen investasi dari negara yang dikunjungi.
Masuknya investasi ini secara teoretikal akan berkorelasi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia terus dimanifestasikan dalam bentuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, bahkan diiringi dengan kesiapan Indonesia untuk memberangkatkan ribuan anggota TNI sebagai pasukan perdamaian dunia, -sebuah upaya yang lebih konkret dari sekadar pengiriman bantuan kemanusiaan yang selama ini dilakukan.
