JAKARTA – Tentara Israel, IDF, telah menyerahkan kekuasaan legal yang signifikan di Tepi Barat kepada pegawai-pegawai negeri yang pro terhadap pemukiman ilegal.
Para pegawai itu bekerja di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Israel, Bezalel Smotrich, yang memiliki pandangan politik sayap kanan.
Dalam pengumuman 29 Mei lalu, IDF menyerahkan tanggung jawab atas lusinan peraturan daerah (perda) di Tepi Barat kepada pegawai-pegawai sipil Kementerian Pertahanan (Kemhan) Israel di bawah Smotrich. Ia juga memegang tanggung jawab di kementerian tersebut.
Smotrich telah lama memberikan perhatian kepada agenda tersebut. Ia dan sekutunya ingin agar urusan administrasi di Tepi Barat langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya.
Hal itu berpotensi mengurangi hambatan-hambatan legal bagi Israel untuk mengembangkan dan memperluas pemukiman-pemukiman ilegalnya di Tepi Barat.
Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Israel, Michael Sfard, khawatir dengan langkah tersebut. Menurutnya, itu akan mempertegas pendudukan Israel atas Tepi Barat.
“Intinya adalah (bagi) siapa pun yang menganggap masalah tentang aneksasi (Tepi Barat) tidak jelas, perintah ini seharusnya mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mengalihkan wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah,” katanya.
Peralihan kekuasaan itu terjadi setelah dilakukannya kampanye selama bertahun-tahun oleh politisi-politisi pro-pemukiman ilegal Israel. Mereka ingin mendapatkan banyak kekuasaan legal yang selama ini dimiliki oleh militer.
Hukum-hukum yang dimaksud mencakup banyak bidang. Mulai dari agrikultur, kehutanan, sampai dengan pertamanan.
Setelah menjabat, Smotrich sendiri telah menyetujui pembangunan ribuan rumah di pemukiman-pemukiman ilegal.
Penjajahan semakin jelas
Sfard menjelaskan kekuatan legal di Tepi Barat kini berada di tangan sebuah lembaga yang bekerja langsung di bawah pejabat menteri Israel. Dan menteri tersebut, dalam kasus ini Smotrich, hanya bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan Israel.
Ia memandang kalau peralihan kekuasaan legal dari militer ke sipil akan sama dengan melakukan aneksasi terhadap Tepi Barat menggunakan perangkat undang-undang (UU).
Dan ia memandang Smotrich menganggap dirinya berkomitmen pertama dan terutama untuk memajukan kepentingan-kepentingan pemukim-pemukim Israel di Tepi Barat, alih-alih kesejahteraan penduduk-penduduk Palestina.”
Analis Senior Israel-Palestina Crisis Group, Mairav Zonszein, menyatakan ini adalah pendudukan yang sebenarnya.
“Cerita besarnya adalah ini bukan lagi ‘aneksasi secara perlahan’ atau ‘aneksasi de facto’. Itu (adalah) aneksasi yang sebenarnya,” katanya.
Proses aneksasi yang terjadi juga sifatnya jangka panjang. Apa yang dilakukan oleh Smotrich adalah mengubah caranya, dari yang sebelumnya Tepi Barat diduduki oleh militer, kini mereka diduduki oleh sipil.
“Ini adalah legalisasi (dan) normalisasi kebijakan jangka panjang. Smotrich pada dasarnya membangun kembali cara kerja pendudukan dengan mengambil sebagian besar kekuasaan dari tangan militer,” jelasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang
