JAKARTA – Dilansir dari The Times of Israel, Hamas meminta jaminan tertulis dari Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata permanen dan penarikan mundur tentara-tentara Israel dari Jalur Jalur Gaza.
Hal itu dalam rangka kesepakatan Hamas untuk menandatangani proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel yang didukung oleh AS.
Sejauh ini, pemerintah AS menyatakan kalau pihak Israel sudah menyetujui proposal tersebut. Akan tetapi, Tel Aviv belum memberikan pernyataan yang resmi soal itu.
Sumber dari pihak keamanan Mesir mengungkapkan Hamas khawatir kalau proposal yang kini sedang dimajukan oleh AS tidak mengandung jaminan yang eksplisit untuk pelaksanaannya.
Adapun proposal tersebut mencakup rencana tiga tahap, mulai dari gencatan senjata dan pembebasan sandera, hingga rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur karena perang.
Sumber lainnya menegaskan permintaan Hamas itu. “Hamas menginginkan jaminan transisi otomatis dari satu fase ke fase lainnya sesuai perjanjian yang ditetapkan oleh Presiden Biden,” ujarnya.
Akan tetapi, mereka merespons positif proposal yang telah diumumkan oleh AS. Mereka juga membuka peluang untuk mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak Israel mengenai pelbagai masalah yang ada dalam perang mereka.
PBB setuju
Belum lama ini, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi tentang gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Resolusi yang diajukan oleh AS itu mendapatkan suara 14-0. Kali ini, Rusia memutuskan untuk abstain.
Peristiwa itu mempertegas komitmen teguh DK PBB untuk mencapai tujuan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina yang dinegosiasikan. Harapannya, Israel dan Palestina akan menjadi dua negara demokratis yang bisa hidup berdampingan secara damai.
Kendati respons positif dari komunitas internasional dan Hamas, Israel masih belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap resolusi perdamaian yang diajukan oleh AS itu.
Malahan, ada keraguan yang muncul. Mantan Direktur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel, Alon Liel, mengatakan pemerintah Israel terkejut dengan itu.
Liel juga menyatakan pemerintah Israel tidak akan mendukung proposal tersebut.
“Duta besar-duta besar kami telah mencoba dalam 48 jam terakhir untuk mengubah teks tersebut dan tidak dapat melakukannya,” ujarnya.
“Jadi Israel jelas tidak menyukai resolusi ini. Jika Israel secara terbuka menolaknya, tekanan internasional akan meningkat,” sambung Liel.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata Israel-Hamas
