JAKARTA – Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai pengunduran diri Yusril Ihza Mahendra dari posisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum) PBB merupakan langkah strategis dalam menyambut dinamika pembentukan kabinet Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ujang mengatakan PBB berulang kali tidak mendapatkan kursi di parlemen. Dan itu merupakan hambatan bagi Yusril apabila ingin menjadi menteri.
“Iya kelihatannya strategi bagi Yusril juga. Karena selama ini kan PBB nggak pernah lolos ke Senayan. Dan ketika mendukung Jokowi yang lalu pun kan tidak jadi menteri PBB itu. hanya menjadi wakil menteri, Sekjen PBB,” ujarnya ketika dihubungi Totalpolitik.com, Senin (20/5/2024).
Sebelumnya, Yusril melepaskan jabatannya sebagai Ketum PBB dan digantikan oleh Ketua Mahkamah Partai PBB, Fahri Bachmid.
Walaupun mundur sebagai Ketum PBB, Yusril mengaku terus terlibat baik sebagai akademisi maupun profesional di bidang hukum dan pemerintahan.
Lebih dari itu, Yusril merasa akan menjadi semakin leluasa dalam upayanya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Dengan membebaskan diri dari ikatan partai, maka saya merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat. Katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Yusril seperti dilansir Detik.com, Minggu (19/5/2024).
“Dalam kondisi seperti itu saya bisa berbuat optimal menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan,” lanjutnya.
Langkah strategis
Ujang mempertimbangkan posisi PBB sebagai partai non-parlemen, yaitu partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR, dalam menilai tindakan Yusril. Menurutnya, partai non-parlemen seharusnya hanya mendapatkan ‘jatah’ wakil menteri (wamen), alih-alih menteri.
“Jadi mungkin ketika Pak Yusril lepas dari partai, agar tidak ada beban lagi. Bahwa ketika dia masuk pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, PBB itu partai non-parlemen, tidak lolos Senayan. Kalau Yusril-nya tidak jadi ketua umum lagi kan, memang ya partai non-parlemen itu jatahnya, jatah wakil menteri bukan menteri,” jelasnya.
Sehingga, dengan mengundurkan diri sebagai Ketum PBB, Yusril akan menghilangkan beban partai seandainya ia masih menjadi anggota dan nantinya jadi menjabat sebagai menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Tapi ketika sudah tidak jadi ketua umum lagi, ketika Yusril sudah (jadi) menteri pun, PBB-nya tidak ada beban. Tidak akan diirikan oleh partai non-parlemen yang lain,” lanjutnya.
Apalagi, kubu Prabowo-Gibran disertai oleh partai-partai lainnya yang tidak mendapatkan suara yang cukup untuk mengamankan kursi di parlemen dalam pemilihan umum (pemilu) yang lalu.
“Karena kalau partai non-parlemen di koalisi Prabowo-Gibran dapat jatah menteri semua, ya repot Prabowonya. Kan di situ ada PBB, ada Gelora, ada PSI, ada Partai Prima, dan ada Partai Garuda, dan lain-lain. Tentu ini menjadi persoalan bagi partai-partai (di) parlemen,” terang Ujang.
Keputusan Yusril dipahami oleh Ujang sebagai langkah untuk tidak menaruh beban kepada PBB dan lebih fokus jika nantinya jadi menduduki posisi mengepalai Kementerian.
“Saya melihat arahnya ke sana. Jadi agar lebih fokus, agar tidak menjadi persoalan di koalisi Prabowo-Gibran juga. Kelihatannya ya Yusril sudah mengincar posisi menteri gitu ya. Lalu PBB-nya bukan partai parlemen, ya tadi agar enak. Agar tidak ada beban ketika dia menjadi menteri di (kabinet) Prabowo-Gibran,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca Juga:
Jokowi Kenalkan Prabowo kepada Tokoh-tokoh Dunia
Yusril Lepas Jabatan Ketum PBB
Projo: Jokowi Masih Dibutuhkan Bangsa dan Negara
