JAKARTA — Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto, berencana untuk memindahkan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Keputusan ini diambil karena kondisi tanah di Kalimantan dinilai kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan tertentu.
Rencana ini sekaligus menjadi tantangan baru dalam usaha memperkuat ketahanan pangan Indonesia, mengingat wilayah Merauke memiliki keunggulan dari sisi kesuburan tanah, tetapi masih terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung.
Latar Belakang Pemindahan Proyek
Seperti yang dijelaskan oleh Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, tanah di Kalimantan memiliki lapisan top soil yang tipis, yang menyebabkan lahan tersebut kurang cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan. Meskipun proyek food estate di Kalimantan telah berjalan, tantangan agronomis ini menimbulkan perlunya perubahan pendekatan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kondisi tanah di Kalimantan yang tidak terlalu subur menjadi hambatan utama. Karena itulah, kita akan fokus pada pengembangan food estate di Merauke yang tanahnya lebih subur,” ujar Drajad dalam sebuah acara ekonomi di Jakarta.
Mengapa Merauke?
Merauke dipilih sebagai lokasi baru proyek food estate karena tanahnya yang datar dan luas, serta dinilai memiliki potensi agrikultur yang lebih baik dibandingkan Kalimantan. Selain itu, wilayah ini memiliki iklim yang lebih mendukung untuk budidaya berbagai komoditas pangan, seperti singkong dan tebu, yang direncanakan menjadi komoditas unggulan di food estate Merauke.
Namun, meskipun Merauke dinilai lebih subur, tantangan besar muncul dari segi infrastruktur. Keterbatasan akses jalan, konektivitas antarwilayah, serta tingginya biaya logistik menjadi isu utama yang harus segera diatasi untuk mewujudkan keberhasilan proyek ini.
Tantangan Infrastruktur dan Peran Swasta
Menurut Drajad, infrastruktur yang minim di Merauke menimbulkan tantangan logistik yang signifikan. “Transportasi hasil produksi dari Merauke ke wilayah lain akan menjadi persoalan besar, karena biaya logistik yang cukup tinggi. Ini bisa menjadi peluang bagi sektor swasta untuk berperan dalam pengembangan transportasi dan logistik di sana,” ungkapnya.
Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat membantu mengatasi masalah logistik ini. Dalam hal ini, pemerintah akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk memperkuat jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan demikian, proses distribusi hasil pangan dari Merauke ke wilayah-wilayah lain di Indonesia bisa berjalan lebih lancar dan efisien.
Anggaran Ketahanan Pangan Meningkat
Untuk mendukung proyek food estate dan memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan mengalami peningkatan sebesar 8,83 persen dari Rp114,3 triliun menjadi Rp124,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program mulai dari praproduksi, produksi, hingga distribusi dan konsumsi pangan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, kredit usaha rakyat (KUR), serta pengembangan sistem logistik.
“Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat seluruh aspek dalam rantai produksi pangan, mulai dari praproduksi hingga distribusi ke konsumen,” kata Suminto.
Dukungan untuk Petani dan Infrastruktur Pertanian
Salah satu fokus utama dari anggaran ketahanan pangan adalah untuk memberikan dukungan langsung kepada para petani. Ini mencakup penyediaan subsidi pupuk, bantuan benih, alat mesin pertanian, dan bantuan pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membangun infrastruktur pendukung seperti bendungan, jaringan irigasi, embung, serta memperluas lahan pertanian yang produktif.
Penguatan infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pangan nasional serta mendukung program food estate di berbagai wilayah, termasuk Merauke. Program food estate sendiri dirancang sebagai solusi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global, dengan tujuan untuk menciptakan lumbung pangan yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.
Distribusi dan Pengembangan Sistem Logistik
Selain aspek produksi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sistem distribusi pangan. Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga akan digunakan untuk memperbaiki sistem logistik nasional, termasuk penguatan konektivitas pelabuhan, pembangunan akses jalan, perbaikan jalur kereta api, serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk produk perikanan.
Dengan memperbaiki sistem distribusi, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya logistik yang tinggi, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil seperti Merauke. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Program Sosial untuk Masyarakat
Di sisi lain, anggaran ketahanan pangan juga akan dialokasikan untuk program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini mencakup penyediaan makan bergizi gratis, kartu sembako, serta pemberian makanan tambahan untuk balita yang berisiko terkena stunting.
Program-program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hasil produksi pangan nasional dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi rentan. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya ketahanan pangan yang tercapai, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Kolaborasi dengan Investor Swasta
Salah satu hal penting dalam pengembangan food estate di Merauke adalah keterlibatan investor swasta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa proyek food estate harus melibatkan investor, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang aktif mencari investor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek ini.
“Proyek food estate sekarang harus dikerjakan dengan dana dari investor, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas Jokowi beberapa waktu lalu.
Dengan dukungan dari investor swasta, diharapkan proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membebani keuangan negara. Investor juga diharapkan dapat membawa teknologi dan inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan pangan.*
Fajri Muhammad, Mahasiswa S2 Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
