JAKARTA – Ada sebuah pemandangan yang semakin sering terasa ganjil dalam kehidupan pemerintahan terkini. Ketika warga sedang berhadapan dengan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, kekeringan, mahalnya kebutuhan hidup, atau ketidakpastian ekonomi, ruang publik justru dipenuhi aktivitas resmi pemerintah. Ada apel, rapat koordinasi, kunjungan pejabat, konferensi pers, seremoni penyerahan bantuan, hingga berbagai kegiatan seremonial khas birokrasi.
Menurut rilis Kementerian Kehutanan per 4 September 2026, pemerintah telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan sejak Juli 2026. Pemerintah juga mengaktifkan posko, melakukan apel kesiapsiagaan, operasi pemadaman, serta koordinasi lintas lembaga. BPBD Kalsel mencatat 2.332 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 12.339,74 hektare per 1 September 2026.
Data tersebut menjadi paradoks dengan yang muncul dari Kalimantan Timur, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar 4 September 2026. Alih-alih menjadi momentum refleksi atas kegagalan tata kelola ekologis ketika ribuan hektar hutan terbakar, udara tercemar, dan masyarakat terdampak langsung oleh bencana, panggung penghargaan itu mencerminkan ketidakselarasan antara narasi resmi negara dan realitas lapangan.
Kontradiksi juga datang dari Kalimantan Tengah. Berdasarkan pemberitaan kanal Detik.com pada 2 September 2026 dan unggahan sejumlah akun media sosial sejak 31 Agustus 2026, Pemprov Kalimantan Tengah menggelar apel personel penanganan karhutla. Acara itu dilanjutkan dengan seremoni pelepasan armada gabungan oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan sejumlah pejabat setempat, dengan mengangkat bendera kotak-kotak hitam putih seperti yang biasa digunakan dalam ajang balapan. Tak pelak, momen seremonial itu pun viral dan banjir kritikan. Para warganet mempertanyakan urgensi acara pelepasan tersebut, mengingat dampak karhutla sudah meluas, bahkan hingga mencemari udara negara-negara tetangga dan perlu segera ditangani secepatnya.
Tentu, apel, rapat koordinasi hingga gelaran agenda rutin birokrasi yang telah dijadwalkan tidak dengan sendirinya dimaknai bahwa pemerintah tidak bekerja. Dalam situasi bencana, koordinasi justru merupakan bagian penting dari respons negara. Yang patut dipersoalkan adalah sesuatu yang lebih mendasar dan substansial. Ketika aktivitas administratif pemerintah semakin terlihat, tetapi hasil dan manfaat kebijakan belum cukup terasa dalam pengalaman warga.
Di sinilah metafora “tone deaf” atau political deafness, atau “tuli politik”, menjadi relevan. Suatu keadaan ketika pemerintah secara formal mengetahui aspirasi masyarakat, tetapi secara substantif tidak merespons, mengabaikannya, atau hanya merespons setelah tekanan politik membesar. Negara bisa jadi sangat sibuk, tetapi tetap tidak mendengar. Pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa, karena justru pemerintah bisa sangat aktif secara administratif, tetapi tetap tidak responsif secara substantif.
Persoalannya bukan apakah pemerintah mengetahui atau tidak adanya keluhan. Pemerintah hampir selalu memiliki data, survei, kanal pengaduan, forum konsultasi, media sosial, lembaga pelayanan publik, bahkan sistem peringatan dini. Persoalannya adalah apakah pengetahuan tersebut benar-benar mengubah keputusan dan kebijakan.
Robert Dahl (1971) menempatkan responsivitas sebagai salah satu karakter fundamental demokrasi. Pemerintahan demokratis bukan hanya pemerintahan yang memperoleh mandat melalui pemilu, tetapi juga pemerintahan yang terus mempertimbangkan preferensi dan representasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak berhenti ketika surat suara dimasukkan ke kotak suara.
Di negara-negara berkembang, problem seperti ini menjadi lebih kompleks. Guy Grossman dan Tara Slough (2022) menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah tidak hanya bergantung pada politisi, tetapi juga pada birokrasi dan kapasitas warga negara untuk melakukan pengawasan. Responsivitas muncul dari interaksi ketiganya. Artinya, semakin lemah hubungan antara warga, politisi, dan birokrasi, semakin besar kemungkinan aspirasi berhenti sebagai keluhan tanpa transformasi menjadi kebijakan.
Kerangka defisit demokrasi Pippa Norris (2011) menawarkan konsep yang bahkan lebih relevan. Norris membedakan antara meningkatnya demand masyarakat terhadap demokrasi dan kemampuan institusi demokratis memenuhi tuntutan tersebut. Defisit demokrasi muncul ketika harapan publik terhadap demokrasi semakin tinggi sementara hasil kinerja institusi-institusi demokrasi tidak mampu mengimbanginya. Norris juga menunjukkan bahwa informasi mengenai kinerja pemerintah, pengalaman politik warga, dan kualitas institusi ikut membentuk kesenjangan tersebut.
Dalam perspektif tersebut, “tuli politik” sebenarnya bukan sekadar persoalan komunikasi. “Tuli politik” bisa dimaknai sebagai jarak antara aspirasi publik (voice) dan respons kapasitas negara dan pemerintah (response). Albert Hirschman (1970) pernah membedakan exit, voice, dan loyalty sebagai cara warga atau anggota organisasi menghadapi kemerosotan. Ketika kecewa, seseorang dapat pergi (exit) yang dimaknai tidak memberikan suara, menyuarakan aspirasi (voice) di dalam sistem, atau tetap bertahan karena loyalitas. Dalam politik, pemilu merupakan salah satu bentuk exit yang paling penting, sementara demonstrasi, kritik publik, petisi, dan advokasi merupakan bentuk voice. Ketika voice tidak memperoleh respons, tekanan untuk exit atau bentuk mobilisasi yang lebih keras dapat meningkat.
Di Afrika, survei Afrobarometer (2024) terhadap 39 negara menemukan paradoks yang sangat menarik. Sebanyak 66 persen responden tetap memilih demokrasi dibanding sistem pemerintahan lain, tetapi hanya 37 persen yang puas dengan cara demokrasi bekerja. Hanya 45 persen yang menganggap negaranya demokratis atau demokratis dengan sedikit masalah. Afrobarometer menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan hilangnya aspirasi terhadap demokrasi, melainkan kegagalan sisi supply demokrasi untuk memberikan pemerintahan yang akuntabel dan efektif.
Studi Mitullah dkk. di Kenya (2026) memberikan ilustrasi yang lebih konkret. Protes Gen Z pada 2024 bermula dari penolakan mereka terhadap Finance Bill, tetapi berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas fiskal, korupsi, dan partisipasi publik. Pemerintah akhirnya menarik rancangan tersebut dan membubarkan kabinet. Namun ketika sebagian pejabat yang sebelumnya diberhentikan kemudian memperoleh posisi lain, protes kembali muncul. Artinya, konsesi politik dapat meredakan tekanan sesaat, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan responsivitas.
Gejala tersebut juga terlihat di sejumlah negara Global South, sebagaimana rilis yang dikeluarkan International IDEA (2026). Pengalaman di Bangladesh memperlihatkan pola yang serupa, tetapi dengan eskalasi yang lebih dramatis. Pada Juli 2024, protes mahasiswa yang pada awalnya berangkat dari persoalan kuota dalam penerimaan pegawai negeri berkembang menjadi gerakan Student-People’s Uprising yang menuntut perubahan politik yang lebih mendasar dan pada akhirnya berkontribusi pada jatuhnya pemerintahan Sheikh Hasina.
Apa yang terjadi di Bangladesh menjadi salah satu contoh penting di kawasan Global South tentang bagaimana ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu dapat berubah menjadi krisis legitimasi. Terutama saat tuntutan warga tidak lagi berhenti pada satu keputusan pemerintah, tetapi meluas menjadi persoalan korupsi, ketimpangan, tata kelola, dan kualitas demokrasi. Krisis legitimasi dapat berkembang menjadi akumulasi kekecewaan terhadap cara negara mendengar, merespons, dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dengan kata lain, ketika saluran formal dianggap tidak lagi cukup responsif, akumulasi kekecewaan publik dapat berpindah dari ruang institusional ke jalanan. Bangladesh menunjukkan bahwa political deafness bukan sekadar persoalan pemerintah gagal menjawab satu tuntutan.
Nepal memberikan gambaran yang lebih keras mengenai apa yang terjadi ketika negara gagal membaca perubahan aspirasi generasi mudanya. Pada September 2025, keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial menjadi pemicu demonstrasi yang dipimpin generasi Z. Namun, sebagaimana dicatat International IDEA (2026), kemarahan itu segera melampaui persoalan akses digital dan berkembang menjadi kritik terhadap korupsi, nepotisme, ketidakstabilan politik, serta buruknya prospek ekonomi anak muda. Respons represif pemerintah justru memperbesar krisis legitimasi. Demonstrasi berubah menjadi gejolak nasional, sejumlah pejabat mengundurkan diri, dan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya meletakkan jabatan.
Kasus Nepal menunjukkan bahwa political deafness tidak selalu berarti pemerintah sama sekali tidak mengetahui tuntutan masyarakat. Kadang negara justru mengetahui tuntutan itu, tetapi keliru membaca kedalaman frustrasinya atau menganggapnya sebagai gangguan yang dapat diselesaikan melalui kontrol administratif dan represif. Ketika saluran institusional dan komunikasi politik tidak lagi dipercaya, suara warga dapat berpindah dari ruang digital ke ruang jalanan. Di titik itulah persoalan kebijakan berubah menjadi persoalan legitimasi.
Indonesia pun memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda. Kajian Sulistiawati dan Afrilia (2026) pada demonstrasi besar pada Agustus 2025 melahirkan tuntutan “17+8” yang mencakup persoalan politik, ekonomi, DPR, dan akuntabilitas. Hasil kajian keduanya menemukan bahwa respons awal pemerintah didominasi respons komunikasi dan koordinasi, sementara respons kebijakan cenderung selektif dan jangka pendek. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara secara prosedural memang merespons tekanan publik, tetapi belum optimal mengintegrasikannya menjadi siklus kebijakan yang koheren dan berkelanjutan.
Sementara pada 27 Agustus 2026, sejumlah elemen masyarakat berkumpul di depan DPR dengan tuntutan antikorupsi dan reformasi politik. Di antara tuntutannya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi program pemerintah, perbaikan kebijakan ekonomi, serta tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, ratusan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa tuntutan yang lebih spesifik: pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Yang menarik bukan sekadar isi tuntutannya. Aksi tersebut memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat tidak selalu bergerak melalui saluran institusional yang disediakan negara. Ketika masyarakat merasa parlemen atau pemerintah tidak cukup responsif, aspirasi berpindah ke jalan, media sosial, kampanye digital, petisi, dan mobilisasi lintas kelompok.
Di sinilah persoalan seremoni birokrasi menjadi penting. Seremoni bukan masalah. Namun seremoni yang menggantikan respons substantif adalah masalah. Pemerintah membutuhkan rapat, apel dan konferensi pers. Tetapi publik pada akhirnya tidak hidup di dalam rapat koordinasi.
Bagi keluarga yang rumahnya terendam banjir, pertanyaan terpenting bukan berapa kali pemerintah mengadakan rapat, melainkan apakah banjir berikutnya dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menghirup asap karhutla, persoalannya bukan berapa banyak pejabat datang ke lokasi, melainkan apakah udara kembali aman. Bagi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi, yang menentukan bukan berapa banyak program diluncurkan, melainkan apakah pendapatan riil, pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan publik benar-benar membaik.
Karena itu, ukuran responsivitas tidak boleh berhenti pada aktivitas reguler pemerintah. Publik bisa membedakan antara pemerintah yang aktif dan pemerintah yang responsif. Karena pemerintah dapat sangat aktif secara administratif, tetapi lemah secara substantif.
Ada bahaya lain yang lebih serius. Ketika pemerintah terus berbicara tetapi publik merasa tidak didengar, masyarakat dapat mulai menganggap seluruh komunikasi pemerintah sebagai “seremonia” semata. Pada titik itu, bahkan kebijakan yang sesungguhnya baik pun dapat kehilangan kredibilitas.
Kajian Afrobarometer di negara-negara benua Afrika dan International IDEA di kawasan Global South menunjukkan bahwa kemerosotan kepuasan terhadap demokrasi lebih kuat berkaitan dengan buruknya kinerja politik, korupsi, kualitas pemilu, dan lemahnya akuntabilitas, daripada sekadar persoalan ekonomi. Ini memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa kepercayaan publik tidak terutama dibangun oleh banyaknya pemerintah berbicara, melainkan oleh pengalaman bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban.
Maka, demokrasi membutuhkan sesuatu yang lebih dari voice. Ia membutuhkan response. Pemerintah tidak harus memenuhi setiap tuntutan publik. Demokrasi memang bukan pemerintahan yang otomatis mengikuti semua keinginan mayoritas. Pemerintah kadang harus mengatakan tidak karena pertimbangan konstitusional, fiskal, teknis, atau kepentingan jangka panjang. Tetapi penolakan itu harus dijelaskan. Aspirasi harus dipertimbangkan. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di situlah perbedaan antara pemerintahan yang tidak menyetujui atau menolak aspirasi dan tuntutan rakyat, dengan pemerintahan yang “tone deaf” alias tidak mendengarkan rakyat. Yang pertama masih merupakan bagian dari demokrasi. Yang kedua adalah awal dari defisit demokrasi. Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah pertanyaan tentang kualitas demokrasi. Bukan hanya sekadar menanyakan “apakah rakyat sudah memilih?” Tetapi harus diperpanjang pertanyaannya menjadi “apakah setelah rakyat memilih, pemerintah masih mendengarkan?”
Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya memiliki telinga ketika membutuhkan suara rakyat. Ia adalah demokrasi yang tetap mendengar setelah pemilu selesai, terutama ketika suara itu datang dalam bentuk keluhan, kritik, demonstrasi, atau bahkan kemarahan. Dan mungkin di situlah ukuran paling sederhana dari sebuah pemerintahan yang demokratis, yakni bukan seberapa sering negara terlihat hadir, tetapi seberapa jauh kehadiran itu benar-benar terasa bagi mereka yang diperintah.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Afrobarometer, African Insights 2024: Democracy at Risk: The People’s Perspective. Afrobarometer, 2024.
Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
Guy Grossman and Tara Slough, “Government Responsiveness in Developing Countries,” Annual Review of Political Science 25 (2022): 131–153. DOI: 10.1146/annurev-polisci-051120-112501.
Henny Sulistiawati and Merina Afrilia, “Upaya Pemerintah Mengelola Tekanan Publik: Analisis Respon Pemerintah atas Tuntutan 17+8 Pasca Demonstrasi Agustus 2025,” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 12, no. 1 (2026): 237–250. DOI: 10.25157/moderat.v12i1.5769.
International IDEA, Reimagining Democracy in the Global South: Concepts, Challenges and Emerging Opportunities, 2026.
Martin Gilens, “Inequality and Democratic Responsiveness,” Public Opinion Quarterly 69, no. 5, 2005. 778–796. DOI: 10.1093/poq/nfi058.
Md. Sohel Rana dkk., “From Revolt to Revolution: Exploring Motivating Factors of Bangladesh’s July 2024 Uprising,” Research in Globalization 12, 2026.
Pippa Norris, Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven, 1971.
Adimas Raditya Fahky, “AMPB Tegaskan Aksi di DPR Fokus Dua Tuntutan Pemberantasan Korupsi,” Antaranews, 26 Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5711385/ampb-tegaskan-aksi-di-dpr-fokus-dua-tuntutan-pemberantasan-korupsi
Cantika Lutfiah, “Deretan Elemen Masyarakat yang Siap Demo 27 Agustus Beserta Tuntutanny”. IDN Times, 26 Agustus 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/deretan-elemen-masyarakat-yang-siap-demo-27-agustus-beserta-tuntutannya-00-phckt-3vy7bs
Fauza Syahputra, “Aliansi Pati Demo DPR, Tuntut RUU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor,” Katadata.co.id, 27 Agustus 2026. https://katadata.co.id/foto/6a8ffa0fb4d92/foto-aliansi-pati-demo-dpr-tuntut-ruu-perampasan-aset-dan-hukum-mati-koruptor
Kiki Siregar, “Thousands Protest in Jakarta for Stronger Anti-Corruption Measures,” Channel NewsAsia, 27 August 2026.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, “Kementerian Kehutanan Perkuat Pengendalian Karhutla di Kalimantan Selatan dan Seluruh Wilayah Rawan Hadapi Puncak Musim Kemarau 2026,” 17 Juli 2026.
Sigit Pamungkas, “Seremoni Pelepasan Armada Karhutla di Kalteng Disorot, Pemprov Buka Suara”. 2 September 2026. Detik.com
https://news.detik.com/berita/d-8644601/seremoni-pelepasan-armada-karhutla-di-kalteng-disorot-pemprov-buka-suara
Tumpal Andani Aritonang & Ulul Maskuriah, “BPBD: Karhutla di Kalimantan Selatan Capai 12.339 Hektare,”. Antaranews, 4 September 2026. https://kalsel.antaranews.com/berita/533665/bpbd-karhutla-di-kalimantan-selatan-capai-12339-hektare
Winnie Mitullah, Oscar M. Otele, dan Karuti Kanyinga, “What Gen Z Protests Reveal About Kenya’s Democracy,” Brookings, April 7, 2026.
