JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu utama dalam perbincangan politik nasional. Dalam wawancara di podcast Total Politik, host Budi dan Ari berbincang dengan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, mengenai polemik penyetaraan ijazah, perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri, serta implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut.
Budi Arie berpandangan bahwa persoalan latar belakang pendidikan Gibran tidak semestinya dinilai semata-mata menggunakan perspektif sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, perbedaan jalur pendidikan antarnegara perlu dipahami secara proporsional, sementara persoalan dokumen dan administrasi harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dan lembaga yang berwenang.
Percakapan kemudian berkembang melampaui persoalan ijazah, menyentuh kemungkinan proses politik (impeachment/ pemakzulan) di DPR, hingga spekulasi mengenai hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Budi Arie membantah kabar bahwa dirinya bertemu dengan Jokowi untuk membahas pengunduran diri Wapres Gibran dan pertukaran posisi wakil presiden dengan tiga kursi menteri, seraya menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Ia juga menilai polemik tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan partai politik menjelang Pilpres 2029, sekaligus mengingatkan agar pertarungan elite tidak mengalihkan perhatian dari persoalan publik.
Berikut percakapan “bongkar-bongkaran” tersebut selengkapnya:*
Welcome to Total Politik dan hari ini kita sudah bersama mantan Menteri Koperasi dan Menteri Kominfo Budi Arie. Ini kan MK baru memutuskan (soal gugatan syarat pendidikan/ Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka) dan kurang lebih kita tahulah tidak dapat diterima cuma ada catatan catatan bahwa memang MK tidak bisa menemukan adanya penyetaraan ijazah SMA kurang lebih begitulah. Menurut anda bagaimana?
Ya positif dong ke kelompok kelas menengah atas dan gen Z yang relatif mendukung Mas Gibran, terutama orang-orang kelas menengah atas yang anak-anaknya sekolah di luar negeri. Karena gini loh, sejak awal saya sudah harus bilang jangan samakan atau jangan menggunakan perspektif sistem pendidikan Indonesia untuk menilai perjalanan sekolahnya Mas Gibran. karena perspektif kita karena kebetulan saya ini SD, SMP, SMA kuliah, S1, S2 sampai di Indonesia semua.
Saya tidak punya background sekolah di luar negeri. Tapi banyak sekali orang-orang yang sekolah di luar negeri pasti bisa memahami alur perjalanan pendidikan Mas Wapres, Mas Gibran. Ya, kalau ditanya apa Mas Gibran punya ijazah SMA? Ya pasti tidak punya, orang dia tidak pernah SMA. Dia mengikuti satu sistem pendidikan negara lain yang memungkinkan ada pathway sehingga bisa mengikuti perkuliahan begitu. Cuma ya jangan dibandingkan.
Mohon maaf kita juga harus mengkoreksi dan otokritik terhadap sistem pendidikan nasional kita. Memangnya sistem pendidikan nasional kita hebat banget dibanding negara-negara lain begitu. Karena sistem pendidikan kita ini juga harus terus kita perbaiki begitu. Soal perjalanan sekolahnya Gibran sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya kok itu. Kalau tidak lulus SM, bagaimana dia bisa menyelesaikan jenjang bachelor yang setara dengan S1 di Indonesia begitu, kan? Jangan membayangkan di di Indonesia sama dengan di luar negeri. Di luar negeri mana bisa masuk kampus kuliah kalau you tidak lulus atau memiliki kemampuan setara SMA atau persyaratan yang ditentukan oleh kampus.
Memang di Indonesia bisa apa beli ijazah SMA di sekolah menengah atas papan nama begitu? Jangan membayangkan itu. Apa yang sudah dilakukan Mas Gibran tingkat waktunya, periodenya, kan sudah dilakukan. Tinggal dokumennya aja. Ini menurut saya soal kearsipan aja begitu. Ini politik kearsipan atau dokumen iya. Atau administrasi. Begitu dilengkapi menurut saya tidak ada masalah begitu.
Karena begini, kalau dari perspektif saya, Bang, melihat bahwa di luar negeri itu kan basis sekolahnya itu muncul karena yang ng-drive kan swasta semua. Jadi kayak di Amerika kan kayak Harvard, kampus-kampus gede di Amerika itu kan rata-rata swasta yang mana cara untuk masuk ke mereka itu mereka bisa bikin-bikin sendiri kan. Ada otonomi otonomi khusus kan bisa mereka karang-karang sendiri untuk syarat masuk ke mereka. Bahkan kayak di beberapa kampus di luar negeri misalnya, kalau saya tidak salah di Inggris di mana gitu, tidak ada ujian tertulis untuk bisa masuk ke kampus kan.
Ya semua punya policy lah. Tapi yang harus dipastikan dan yang harus kita lihat jangan menggunakan perspektif sistem pendidikan Indonesia untuk menilai perjalanan sekolahnya Mas Gibran. Karena pasti beda begitu. Kayak dan ini saya dengar juga saya, kan sudah mendengar banyak dari apa dari teman-teman yang anak-anak muda Indonesia yang kuliah atau sekolah di luar negeri mereka jelasin semua dan dengan sendirinya mereka membela Mas Gibran gitu.
Ini ada satu teman kita nih namanya Abraham Bang. Dia ngomong gini nih ceritanya. “Saya juga korban dari sistem penyetaraan ini. Alkisah tahun 2016 setelah mendapatkan diploma dari Peterborough Regional College, saya bawa sertifikat itu ke Dikbud di Senayan. Pas itu penginnya kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.” Jadi dari Inggris dia mau ke sini harapannya mau kuliah di UPH, long story short ya “saya harus ke Dikbud dong untuk penyetaraan apa namanya segala macam, singkat cerita selain dari pelayanannya waktu itu lama dan dipingpong ke sana sini saya disuruh masuk di ruangan kerja ini disuruh masuk ke ruangan kerja itu. Pada ujungnya penyetaraannya tidak dapat diilakukan. Itu pengalaman di Indonesia. Akhirnya diploma saya ditolak. Saya agak lupa alasannya apa full-nya. Tapi sepertinya karena durasi diploma yang tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap setara di Indonesia.” Akhirnya karena dia penginnya kuliah di Pelita Harapan, diplomanya dari Inggris tidak tidak bisa disetarakan. Ini sekolahnya di luar negeri. Dia kuliahnya di Sydney.
Nah ini bagian dari kita melakukan kritik dan otokritik terhadap sistem pendidikan Indonesia. Alat ukurnya gampang kok. Sistem pendidikan Indonesia ini dibanding negara lain. Kita di mana sih posisinya? di ranking coba pakai pakai QS word atau alat ukur apapun. Kampus saya yang terbaik di Indonesia ranking berapa sih? Menurut QS lebih paten mana sekolah di Inggris atau di Singapura atau di Australia atau di luar negeri yang lain ya, dibandingkan sekolah di sini kan sistem pendidikan kita ini hebat tidak sih? Jangan-jangan kita juga jumawa bahwa sistem pendidikan kita paling betul, kan kompetisinya jelas tuh dengan negara-negara lain.
Tapi kalau saya membacanya begini, Bang. Artinya kita ini terisolir dari perkembangan sistem yang ada di luar begitu. Karena sistem kita kayak kasus Abraham ini kan dia merasa sudah dan bisa tuh kuliah di Australia.
Nah apakah kampus, Apakah kampus di Indonesia lebih baik daripada sekolah kita sekolah kita lebih baik dari sekolah di luar negeri? Kan di alat ukur yang dilakukan oleh banyak negara kan untuk mengukur tingkat pendidikan kita, berapa besar sih kampus terbaik? kampus saya kampus terbaik di Indonesia coba nomor berapa sih begitu. kita harus koreksi diri juga sistem pendidikan kita ini lebih banyak administratif, lebih banyak hafalan. Lebih banyak hal-hal yang menurut saya juga tidak seharusnya terus diajarkan ke anak-anak untuk bidang atau hal-hal yang ingin diteruskan anak-anak di perkuliahan berikutnya.
Kenapa harusnya menjadi sebuah kenormalan? Adanya ketidaksesuaian ini dianggap sebuah kenormalan, karena kita sistemnya beda tadi algoritmanya beda. Tapi kenapa di MK ketidaksesuaian itu dianggap sebuah jadi catatan khusus yang kemudian berdampak pada guliran bola politik yang lebih besar?
Begini. Tafsir hukum sama tafsir politik dua hal yang berbeda ya. MK kita tafsir hukum. Saya dengan segala hormat saya kepada mahkamah sih ya mesti perspektifnya perspektif perspektif pendidikan yang dilakukan oleh Mas Gibran dong. Jangan pakai perspektif pendidikan Indonesia begitu. Kalau saya menilainya seperti itu bahwa tafsir politiknya lain lagi.
Tapi yang menuntut dan mengajukan ini, Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Yang mana secara integritas, misalnya law firm-nya satu-satunya milik orang Indonesia yang legitimate di Australia katanya, kan sistemnya, kan pendidikannya ya sama
Begini, saya yakin Denny ini tahu sistem pendidikan di luar negeri. Tahu dia, cuman mau ribut aja hatinya, tahu bahwa ini ada perbedaan-perbedaan dan itu bukan problem signifikan tapi bisa dicari celah hukumnya untuk membuat ya kehebohan politik itu aja ya. Kalau tujuannya orang satu heboh politik sama satu benaran beda lagi ya begitu ya.
Tapi kan ini demokrasi semua orang boleh bicara apa saja kan. Cuman buat saya yang penting adalah kita meyakini bahwa Mas Gibran ini kan melakukan perjalanan sekolah dengan sebaik-baiknya. Kalau saya pakai logikanya sederhana aja. Memangnya di luar negeri anda tidak lulus SMA bagaimana bisa anda ikut perkuliahan? Memangnya kampus di luar negeri lebih tidak strict, lebih ketat begitu aturan-aturannya. Kalau you tidak memenuhi kualifikasi tertentu, you pasti tidak boleh. Kamu tidak boleh ikut perkuliahan di kampus tersebut. Kan begitu. Jadi jangan pakai kacamata sistem pendidikan Indonesia dong. Beda loh itu. Jadi menurut saya suda,hlah hentikanlah polemik soal ijazah yang menurut saya tidak produktif juga ya. Nanti soal dokumen, soal politik kearsipan, administrasi biar diselesaikan. Iya, kan? Bebegitu untuk melengkapi itu semua tidak ada masalah ini. Menurut saya bukan masalah besar begitu.
Ini kan cuma dijadikan besar ya karena memang jabatan wakil presiden itu kan jabatan publik yang harus ada transparansi dan pertanggung jawaban publik kan. Karena itu semua hal yang menyangkut dokumen dan administrasinya menurut saya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan apa kegaduhan yang lebih jauh gitu. Prof. Denny tahu banget sistem pendidikan di luar negeri. Persoalannya, targetnya bukan bicara soal sistem pendidikan, ini kan soal heboh tidak heboh saja.
Tapi kan ada kesalahan etik dan moral dan pengelabuhan aturan bahwa aturan itu sengaja didesain diam-diam mendadak menjelang kandidasi Gibran
Itu kan surat keterangan itu kan dipakai untuk walikota Solo yang dipakai kan 2019. Gimana sih? Surat keterangan itu kan pada 2019 dipakainya
Tapi PKPU dari KPU kan muncul belakangan untuk Pilpres untuk mengakomodir pencalonannya.
Tapi surat keterangan itu kan dipakainya tetap surat keterangan yang 2019. Gimana sih? Artinya di Solo juga tidak lulus harusnya. Jadi begini, kita harus menghormati lembaga yang berwenang lah. KPU Solo meloloskan, KPU pusat juga meloloskan sebagai calon begitu. Jangan kita jadi hakim untuk semua hal dong. Kan semua kan ada lembaga yang berwenang gitu ya.
Ini kan isu gorengan politik sampai isunya ijazahnya tidak ada, ijazahnya palsu. Ini guru-guru SMP 1 Solo udah sedih, marah sakit hati dibilang Gibran tidak lulus SMA. Dia tahu SMP dia pindah ke luar negeri karena mau lanjut SMA kok begitu. Di SMP Negeri 1 Solo sampai lulus itu dia mau ke luar negeri, SMA-nya yang beda jalur, dengan sistem pendidikan Indonesia kan. Mereka sudah marah, sudah sakit hati dibilang Gibran tidak lulus SMA.
Misalnya kayak di Amerika ya, beberapa program PhD itu tidak ada S2-nya. Dan itu jadi pertanyaan salah satu hakim MK. Nah, itu bagaimana tuh menjelaskannya? Karena kata saksi ahlinya, “Oh, saya fokus di bagian ini aja nih SMA.”
Jadi terus terang ini kan ini kan problematika permasalahannya tidak sederhana karena ini menyangkut sistem pendidikan setiap negara beda, administrasinya juga beda, mungkin juga kurikulumnya juga beda, paradigmanya beda, paradigma pendidikannya beda, terutama kurikulum pendidikan mata kuliah-mata kuliah ini diajarin tidak di Indonesia? Misalnya kamu cukup 4 semester untuk jadi master di Indonesia. Mata kuliahnya, 44 SKS kan kalau di luar negeri beda lagi. Bahkan ada beberapa untuk magister tertentu gitu ya. Beberapa jurusan tuh ya yang dari S1 langsung PhD, anda S2 pun tidak diakui juga sama mereka S2 anda ulang lagi ulang lagi gitu. Jadi tergantung kurikulumnya.
Dan makanya saya balik ke teori di awal bahwa driver daripada pendidikan di banyak negara terutama kayak di. Amerika itu bukan negara tapi swasta. sehingga swasta bisa mendesain jalur dan cara pendidikannya seperti apa. Sementara di Indonesia drivernya yang ng-drive adalah negara yang punya syarat-syarat administrasi dan ditata begitu. Menurut anda putusan MK kemarin mengakomodir tidak diversity dan inklusivitas pluralitas ini? Kalau keputusan dengan tidak mendiskualifikasi kan MK sebenarnya apa namanya merasa tidak ada batas dari wewenang mereka kan. Formil tidak didiskualifikasi tapi tidak menemukan bukti.
Ya, kalau ditanya Gibran, Mas Gibran punya jas SMA? Ya pasti tidak punya lah, orang dia tidak SMA. Iya, kan? Iya begitu. Karena jalurnya sendiri seperti jalur pendidikannya sendiri.
Perbedaan sistem pendidikan ini ini sama kayak dulu ada tuh misalnya pernah terjadi di Orde Baru, soal ijazah pesantren. Ijazah pesantren kan masuk kampus dulu problematik juga. Yang dari madrasah ini mau ke S1 gimana? Iya ada kepres-kepresnya. Untungnya jumlah pesantren ini banyak bos. Secara elektoral signifikan, kan? Jadi diakomodir gitu kan.
Jadi begini, Presiden dan Wapres kita ini semuanya sekolahnya di luar negeri, SMA-nya ya, atau lanjutannya. Mas Gibran kan sampai S1 ya. Tapi maksud saya begini loh yang penting begini. Sudahlah perdebatan perdebatan bukan ijazah sebenarnya latar belakang pendidikan ini jadi perjalanan pendidikan Mas Gibran atau persoalan administrasinya.
Kalau soal administrasi kita cukup mengalami itu. Ini ada satu teman saya nih ya deputi di Kementerian Koperasi ijazah S2-nya salah tanggal lahirnya. Tanya aja tuh masih ada tuh anaknya. Enggak bisa gajian 2 bulan tahu enggak? Gara-gara ijazah S2-nya salah tanggal lahirnya. Dianggap bukan punya dia. Itu saksinya ada tuh. Padahal baru baru hanget 2 tahun yang lalu. Masih hanget. Tanya aja dia. Gara-gara salah ketik ijazahnya tanggal lahirnya beda sama tanggal lahir tuh enggak gajian dua bulan sampai akhirnya UI memberi keterangan.
Jadi, problem administrasi di Indonesia ini jangan jadi seolah problem segala-galanya. Kita harus jujur loh. Administrasi publik di kita gimana. Ini persoalan administrasi ya menurut saya persoalan administrasi publik saja sih.
Jadi kalau misalnya kesimpulannya ada dua dalam menyikapi ini. Yang pertama, Mas Gibran harus mundur karena beliau ibaratnya terbukti ada kecacatan moral publik dalam ijazah tadi karena tidak bisa membuktikan. Yang kedua, Mas Gibran kalaupun tidak dimakzulkan atau didiskualifikasi, Mas Gibran juga punya kecacatan moral publik untuk bisa menyalonkan lagi jadi kandidat di 2029. Bagaimana menurut Anda?
Soal harus mundur loh dia kan dipilih rakyat kita harus menghormati hak rakyat ini. Dengan menyuruh Mas Gibran mundur, artinya kita mengabaikan hak kedaulatan rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 itu. Kalau soal ini dianggap ada cacat moral, urusannya soal moral apa orang dia tidak bohong. Kan MK tidak bisa menemukan, yang bilang dia bohong siapa, sekolah dia sebutin ya orang lain mau ngebilang anda bohong terserah anda.
Cuma menurut saya dia tidak bohong, dokumen aja kasih semua juga riwayat sekolahnya dia, menurut saya selesai. Catatan dia hadir dia sekolah daftar nilainya dikasihin apa semua dikasihin selesai, apa yang dia bohong. Kan beda sama kasus beberapa bupati yang bikin ijazah palsu sekolahnya. Jadi apa yang dia bohong, orang sekolah dia sebutin tahun sekian UTS Insearch, justru kalau beliau punya ijazah SMA kemungkinan palsu.
Kalau bahwa ada administratif atau dokumen atau arsip yang belum diserahkan dilengkapi ya lengkapin aja. Logikanya, kan tadi gampang di mana dia sekolah universitas di luar negeri. Masa kampus luar negeri bisa nerima orang tidak punya kualitas.
Jadi kalau ada yang bilang “mundurlah Gibran karena kau sudah terbukti tidak bisa menyatakan ijazahmu.”
Tidak ada, sidang MK tidak bisa membuktikan. Ya begini itu kan isu politik. Kalau politik di demokrasi boleh aja. You punya pendapat silakan aja kamu punya pendapat keinginan boleh aja. Tetapi menurut saya yang harus dihormati adalah hak rakyat. Nah, yang kedua kedaulatan rakyat harus kita hormati. Hak rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran harus kita hormati.
Yang kedua, Gibran dengan punya tadi dianggap punya cacat moral publik ini, Gibran tidak layak lagi untuk menjadi kandidat di Pilpres mendatang.
Loh, begini cacat moral itu cacat moral apa? Apa yang dilakukan? Kejahatan apa yang dilakukan? Kok you main hakimin orang dia punya cacat moral? Cacat moral apa? Pembohongan publik apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Jadi jangan main hakim sendiri untuk suatu hal yang di luar kemampuan kita dong. Kitanya harus adil sejak dari pikiran. Jangan dasarnya kebencian terus semua main serampangan lempar begitu. Cacat moral apa, kebohongan apa?
Nih Bang, saya bacain salah satu twitnya seorang jurnalis senior lah ya. “Mengutip pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau undang- pemilu mengatur tentang syarat pendidikan minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Bunyi lengkapnya adalah persyaratan menjadi calon presiden wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah alias sekolah menengah kejuruan madrasah alias kejuruan sederajat.” Kata beliau di twitnya ini bunyinya. Jadi tidak usah playing victim ya. Ini berlaku untuk yang ikut pemilu. Yang bikin undang-undangnya pun DPR dan pemerintah di era Presiden Jokowi. Fokus pada pelanggaran undang-undang pemilunya pada pasal 169R itu. Jangan kegocek goreng-gorengan perbandingan sistem pendidikan antar negara. Kalau mau ikut pemilu ya tunduk pada undang-undang pemilu di negeri ini. Gitu aja.
Kan di situ sudah jelas bunyinya paling serendah-rendahnya paling rendah pendidikan SMA Kalau ilustrasinya gini “kamu ada syarat paling rendah SMA, kamu pakai ijazah S1” oke tidak? memenuhi syarat tidak? iya, kan paling rendah
Yang jadi masalah adalah anda S1 di Indonesia ijazah SMA anda palsu
Kalau di Indonesia selama ini begitu. Kalau Mas wapres kan tidak. Dia pakai ijazah S1, serendah-rendahnya apa yang dilanggar? Saya tanya. Rendah serendah-rendahnya setingkat SMA setara SMA, dia sarjana kok dengan sistem yang berbeda. Sehingga dia tidak punya ijazah SMA. Dan sekarang dukungan dari para diaspora dan orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri sangat masif. Anak-anak diplomat juga banyak yang seperti itu.
Ada yang saya dengar yaitu dia bilang gini, “Saya sekeluarga modelnya kayak begini nih.”Ada yang melalui program foundation, level apa rumitlah buat buat kita yang buat kita yang tidak pernah mengalami sekolah itu.” Iya, kan? Buat saya, kan saya butuh waktu untuk mencerna lah ya. Tapi poin saya adalah nah dia bilang gini, “Umur 19 tahun saya sudah lulus S1, adik saya umur 20 tahun. Oh, berarti dalam kepala saya, sistem akselerasi ini dilakukan oleh mereka pasti ada basis keputusan ini apa, misalnya produktivitas di masa kerjanya jadi lebih panjang begitu gitu. Jadi ada strategic issue misalnya, kan itu otonom ya. Otonom anda misalnya 3 tahun kuliah sampai kayak saya, kan 22 baru lulus kuliah ya. 22 tahun mungkin saya ada waktu tunggu, nunggu kerja 1 tahun misalnya 23 saya baru mulai kerja. Nah kan artinya usia produktif saya pasti lebih pendek ketimbang orang yang lulus cepat lebih cepat. Lulus S1 sudah 20. Iya umur 20 tahun 1 tahun nunggu. Habis itu pasti umur 21 pasti dia lebih panjang 2 tahun daripada saya begitu. Jadi karena kebutuhan apa namanya industri yang berubah, kebutuhan lain-lain berubah, institusi pendidikan ini kan menyesuaikan gitu, agility-nya ya, fleksibilitas gitu. Dan sebenarnya mungkin jangan-jangan pendidikan kita sudah agile, tapi undang-undang pemilunya yang belum agile mungkin.
Itu yang bilang tadi yang ente bacain sampai panjang lebar tentang pasal-pasal tadi, kan syarat pendidikan paling rendah. Mas Gibran kan S1 dan kita udah ketawa aja semua orang lah. Anda S1 emang di luar negeri S1 bisa dilalui. Kalau anda tidak memiliki kualifikasi setingkat.
Dan menurut anda Prof. Denny tahu ya?
Tahulah semua yang buat ini tahu. Itu aja saya pikir. Semuanya tahu, cuma mau ribut saja.
Sekarang ini kata Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didiek J Rachbini, sidang MK gagal memakzulkan Gibran ini berarti bahwa Gibran masih dilindungi oleh Presiden, tetapi terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bahwa ijazah SMA yang tidak ada dan berkas yang diserahkan kepada KPU adalah berkas bodong. Dalam sidang MK dan drama politik ini kemudian terbukti bahwa bapak dan anak adalah pemimpin pembohong dan selama ini memanipulasi di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Jokowi dan anaknya telah mempertontonkan perangai penipu kepada anak-anak bangsa. Ini akan dicatat sejarah, bahwa MK memberikan pembuktian kebohongan yang sempurna dari bapak dan anak.
Nah, itu kan narasi kebencian menurut saya. Tidaklah. Ada lembaga yang berwenang ya kita serahkan kepada yang berwenang. Yang memperbolehkan orang ikut dalam kontestasi kan KPU dan Bawaslu, ya sudah mereka mengizinkan ikut kontestasi. Ingat loh dipilih rakyat. Ingat faktor rakyat tidak boleh dihilangin. Kalau kita mau konsisten dengan demokrasi, rakyat jangan dihilangkan dalam proses ini.
Jadi kalau MK telah membuka tabir kebohongan tidak juga yang dibilang kebohongan apa apa yang di apa ya Mas membohongi apa kagak bisa membuktikan.
Oh tidak bisa dokumennya doang, kan ada surat keterangan, jadi apa yang dibohongin? Apakah Mas Gibran bohong tentang sekolahnya, lamanya, kurikulumnya? Apa yang dia bohongin? Dokumennya belum ada ya kasih dong. Arsipnya belum ada kasih.
Kenapa tidak dikasih waktu itu ya?
Kenapa tidak diminta?
Jadi balik-balikan ya.
Loh iya dong. Harusnya kan diminta dong. Sorry ya kalau hakim MK jeli dia mesti harusnya manggill Dirjen Dikti atau siapapun yang relevan untuk itu, Dikmen doang dong. Ini kan ada Pathway nih. Dia mesti tanya hakim MK, emang bisa kuliah kalau tidak ada SMA? Iya, kan?
Menurut saya kekurangan waktu persidangan itu harusnya MK tanya, “Emang bisa kuliah di luar negeri sampai lulus S1 yuk tanpa lulus lulus pathway dan segala macam.” Iya. bagaimana mungkin seorang bisa kuliah di luar negeri tanpa menyelesaikan pendidikan dan kualifikasi setingkat SMA di Indonesia? Bahasanya lebih formal begitu. Iya, kan? Kan kualifikasinya mesti diperlukan kamu sudah lulus mata kuliah ini, kurikulum ini begitu.
Kalau kita kan, mohon maaf ya, kita ini banyak mata pelajaran yang kurang, ini kritik saya mau buat sistem pendidikan Indonesia juga, banyak mata pelajaran yang sebenarnya tidak berguna masih terus diajarkan ke anak-anak tidak sesuai dengan minatnya. Misalnya kalau di luar negeri kan fondasi cuma sampai kelas 9 atau 3 SMP. Habis itu kan semua mata pelajaran orang boleh milih.
Kalau di luar negeri sepengetahuan saya, kan sesuai dengan minat dia mau kuliah di bidang apa. Jadi kalau kita masih dijejelin kelas 1 SMA masih diajalin mata pelajaran yang tidak diperlukan juga. Kayak misalnya mau jadi jurnalis, jurnalis mau masuk Fikom gitu, masuk ilmu komunikasi, ngapain lagi belajar matematika, fisika di SMA-nya? Yang mau jadi saintis, mau jadi tidak ngapain lagi belajar mata pelajaran-pelajaran yang tidak relevan.
Sistem pendidikan kita kan harus adaptif dengan perkembangan zaman. Dulu anda akses informasi, akses pendidikan sangat terbatas. Sekarang di era digitalisasi akses pengetahuan terbuka luas seluas samudra. Kita dulu mau nyari buku buat skripsi, mau nyari satu buku bisa 1 jam sampai 2 jam. Sekarang satu 10 detik juga kita bisa dapat bahannya dengan pemajuan teknologi. Saya pikir dunia pendidikan juga harus melakukan adaptasi ini. Tidak bisa semuanya pakai kerangka lama. Dia harus adaptasi, adaptif terhadap perkembangan
Bang, ini masuk yang saya tadi lupa tuh kan sudah dua tuh. Satu harus dia harus mengundurkan diri, kedua Mas Gibran tidak fit untuk maju sebagai kandidat di 2029. Yang ketiga, putusan ini membuka peluang memakzulkan Gibran atau pemakzulan karena dikasih ke DPR. Sempat ada beredar dari salah satu anggota Partai Nasdem, tidak tahu itu resmi apa tidak, yang di DPR sudah mengajukan hak menyatakan pendapat. Menurut Abang bagaimana DPR bagaimana menyikapi ini?
DPR ini kan representasi partai politik. Kita serahkan haknya partai politik karena kan mereka yang mengusung Gibran juga partai politik. Iya dong. Kalau hak memaksudkan Gibran di luar partai yang tidak mengusulkan Prabowo-Gibran agak aneh juga. Iya, kan? Paham tidak maksudnya? Harusnya munculnya dari partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran itu ke KPU, itu lebih sahih. Jangan partai tidak ngusulin eh jadi mintain pendapat, kan aneh. Anda tidak ngusulin Prabowo-Gibran, ngapain anda permasalahin begitu. Kalau alasan tadi moral, itu kan definisi politik aja.
Menurut saya Gibran akan rebound karena apa? Jangan sekali-sekali ngelawan anak muda. Anak muda energi politiknya masih panjang. Dan ini juga waktunya buat Mas Gibran. Pemimpin baik, pemimpin yang besar itu lahir dari pertarungan, bukan dengan yang mudah. Bung Karno dipenjara berapa kali? Pak Harto begitu. Semua pemimpin besar itu pasti lahir dari proses yang panjang, yang berat. Biar aja ini waktu yang menguji Mas Gibran Neraka Bumi Neraka. Begitu.
Nih, tadi dari tadi saya dalam posisi yang agak satu nada lah sama anda begitu, kan. saya juga tidak tahu. Misalnya saya nih nanti nyekolahin anak saya ke luar negeri, saya tidak jadi khawatir juga nih. Jangan anak anda tidak bisa nyapres juga. Jadi anggota DPR, jadi apa kan macam-macam jabatan kan macam-macam.
Begini, jangan problem administrasi ini mempersulit langkah-langkah kita atau hak-hak masyarakat kita terhadap suatu hal. Kita pakai pertanyaan mendasar saja, buat publik yang menonton acara ini ya.
Problematika di kita, bagus tidak sih administasi publik kita? Banyak yang komplain apa banyak yang memuji? yang ribet lembaga inilah inilah ini. Betul tidak? Kan kita harus melakukan penyederhanaan dalam banyak hal. Administrasi ya, ini soal administrasi publik ya termasuk pendidikan, termasuk bidang lain-lain. Ini kritik dan otokritik kita semualah berbangsa dan bernegara gitu.
Nah, Bang malam keluarnya putusan MK itu ada yang mengatakan anda bertemu dengan Pak Jokowi? anda ketemu sama Pak Jokowi, Gibran akan mundur dan diganti dengan tiga menteri. Walaupun beberapa minggu yang lalu Bang Syahganda Nainggolan juga sempat ada videonya di sini. Ada videonya mengusulkan ini. Coba anda lihat. Coba kita dengar dulu. Nanti anda sekalian komentarin ya.
(Video Syahganda Nainggolan di Podcast Total Politik (23/09/2026): Saya sebenarnya penginnya itu Gibran ini ditukar tiga orang Jokowi. Kan Gibran ini tidak efektif di situ. Bisa saja Gibran ini menukarkan diri dengan tiga orang PSI yang canggih-canggih atau orang yang kemarin berkumpul dengan Pak Jokowi dan Budi Arie itu bisa aja source orang-orang baik yang bisa di situ kita asumsikan satu wapres tiga menteri gantinya misalkan kayak gitu ya, kan itu lebih bagus menurut saya. (Jadi Gibrannya mundur?). Gibran mundur dicari orang yang memang bisa mengkoordinasikan kabinet kalau presiden sedang sibuk mengurus persoalan-persoalan lain yang penting.”)
Begini sebagai warga negara itu haknya setiap orang untuk berpendapat mengusulkan sesuatu. Cuma kan saya selalu bilang ingat loh ada hak rakyat Mas Gibran itu kan dipilih rakyat, Pasangan Prabowo-Gibran kan dipilih rakyat melalui proses pemilihan langsung. Kalau kita diangkat jadi menteri diangkat dan diberhentikan Presiden, jadi kepala Bakom diangkat oleh presiden.
Sesuatu yang prosesnya dipilih rakyat, kita harus hormati rakyat dong. Rocky jadi wantim diangkat presiden, bukan dipilih rakyat. Jadi bukan apa-apa ya, tetapi yang pasti kita harus hormati hak rakyat. Kalau saya melihat sesuatu itu saya selalu clear melihat politik apa kepribadian kita, posisi rakyat di mana di situ.
Nah, baru masuk ke yang tadi apa? Intinya singkat cerita, konon semalam Budi Projo bertemu Pak Jokowi menyikapi putusan MK. Kemungkinan habis salat Jumat 9 Oktober 2026 Mas Gibran akan mengundurkan diri sebagai wapres. Ini sudah tanggal 9 nih. Hari ini kita syuting sehabis salat Jumat tidak ada kejadiannya. Makanya kita tanya. Pak Jokowi sudah bertemu Pak Prabowo. Nantinya PSI akan mendapatkan tiga kursi menteri, sampaikan ke kawan-kawan projo yang lain.
Itu semua hoaks, banyak sekali wartawan bertanya ke saya, WA semuanya. Saya jawab hoaks, hoaks, hoaks, hoaks. Standar aja. Kecuali satu dari Kumparan. Saya telepon khusus 15 menit saya jelasin gini gini gini. Kalau yang lain-lain ada tuh puluhan hoaks hoaks khusus pimred saya jelasin secara 15 menit pagi itu.
Jadi, maksud saya begini saya juga tidak ngerti ini lama-lama kucing beranak juga saya lagi. Kita ini dituduh pagi-pagi, pertama kali dia bilang, saya langsung jawab aja hoaks ada yang nanya saya, apapun jawaban saya hoaks gitu aja
Tapi kan tidak ada asap kalau tidak ada api Bang?
Ya siapa yang bikin asap siapa yang bikin api? apa sih anda ini tuduhan tidak mendasar lagi
Karena terakhir anda ngomong di publik kacau lapangan becek apa tuh gitu analisis paten anda itu yang meributkan percepatan pemilu. Nah Ini yang tidak sampai 20 29 ini Pak Prabowo apa Gibran, kan jangan-jangan yang dimaksud Bang Budi itu Gibran.
Iya itu pas video itu kita berhenti pada pembicaraan-pembicaraan yang kurang produktif.
Buat Totpol ini sangat produktif Bang. Ini kan hak rakyat juga bertanya ke anda, karena rakyat resah kan dengan Budi Projo ini yang soal rumor sebarkan ke kawan-kawan lain hak kita ini ditukar tiga menteri, ini gimana cerita begitu, kan makanya anda harus jelasin anda punya barang itu Bang
Satu itu hoaks ya, kan kedua saya tidak ketemu Pak Jokowi, dan juga tidak ada pembicaraan apalagi soal tukar tiga menteri itu kan karangan-karangan aja gitu mesti tanya dicari siapa sumbernya, saya sih sudah tahu sumbernya tapi tidak saya sebutin. Siapa yang bikin, siapa yang aplikasi. Tidak usah dibuka-buka nanti bikin kegaduhan baru di panggung politik. Udah tidak usahlah diperpanjang. Pertanyaan berikutnya silakan. Tapi intinya saya sudah tahu, siapa yang memproduksi, siapa yang mengaplikasi.
Yang memproduksi itu sama tidak dengan yang memproduksi ijazah?
Kurang lebihlah begitu. Udah jangan ditanya-tanya. Kamu bukan penyidik kan?
Tapi menurut anda pertemuan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu yang kemarin tidak ada kaitannya sama ini?
Gini loh ini, banyak orang yang sok tahu pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang tahu cuma mereka berdua lah, soal bola, ekonomi, politik, itu kan Pak Jokowi sudah ngomong secara terbuka, yang lain-lain jangan ditafsirkan yang lain-lain, ada tafsir sampai nunggu sejam lah, mungkin itu perasaan pihak yang mempertemukan keduanya saja. Fix saya tidak mau menafsirkan sesuatu yang kita tidak ada di tempat itu.
Sudahlah pokoknya jangan mengarang-ngarang cerita dan memperkeruh suasana dengan insinuasi-insinuasi. Bangsa ini butuh persatuan.
Kalau misalnya suasana keruh ini, yang menikmati orang-orang yang kurang memahami betapa pentingnya persatuan bagi bangsa ini. Kita ini kadang-kadang lupa untuk bersatu. Orang yang sudah susah-susah kita satu ini dipecah belah begitu. Karena persatuan ini dibutuhkan. Ini energi positif buat bangsa ini. Modal sosial kita, modal politik kita.
Masalahnya sampai ada kesimpulan pecah belah itu kan karena tanda-tanda nyatanya terlihat mata. Misalnya ada asumsi orang nih ada dejokowisasi dalam kabinet misalnya ya. Termasuk peristiwa anda pertama nih dikick, kemudian Pak Pratikno terus Kapori dengan efek-efek lainnya. Nah ini dianggap “wah ini benar nih udah pecah barang ini.” Apalagi setelah Pak Jokowi ngangkat KTA PSI itu.
Ini kan jadi ada runtutannya, kalau diruntut lagi ya. Tanggal 5 Oktober digoreng-goreng Pak Prabowo tidak menyalami Pak Jokowi di acara TNI. Eh, tanggal 6-nya mereka ketemu berdua empat mata. Jangan sesuatu yang tidak clear goreng-goreng, tapi tidak apa-apa. Tukang framing, tukang biasa aja dalam dunia politik begitu. Cuman lama-lama kan orang tahu mana yang fitnah, yang framing kan keketahuan juga.
Tapi anda mengakui bahwa memang relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo cenderung termometernya agak lebih panas dibanding sebelumnya?
Tidak juga lah. Kalau saya, kan orangnya optimis. Apa sih membedakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak punya kepentingan pribadi kok, kecuali dia punya kelompok kepentingan pribadi begitu. Kan orang berkelahi, orang bertempur, orang bertikai kan karena ada sebabnya. Orang kita aja ikhlas-ikhlas aja, itu hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri itu hak prerogratif presiden. Biar aja begitu. Buat kita itu hak presiden. Kita hormati dong yang punya hak. Iya, kan?
Saya diberhentikan juga tidak marah. Santai aja tidak apa-apa. Cuman saya sedih aja karena saya tinggalin kok jadi banyak masalah begitu. Itu aja yang saya sedih. Kalau soal posisinya saya tidak penting buat saya, karena yang punya hak mengangkat dan memberhentikan, memutuskan begitu aja, dan santai hidup di bawah di bawah dan paham itu.
Jadi kalau misalnya Kapolri dibilang diganti mendadak, ini tidak mendadak juga kan sudah waktunya 5 tahun 8 bulan jadi Kapolri ya, kan terus mau tafsir apa lagi emang waktunya regenerasi dong. Jadi jangan menafsirkan sesuatu begitu begini begini, ini kelompok pendukung Pak Jokowi dipanasin terus bahwa sudah mau disingkirin semuanya, mau ditipu, mau disingkirin oleh kelompok Presiden Prabowo, diadu domba terus tidaklah.
Anda sudah lihat ada pembelaan signifikan belum dari mereka soal isu ini?
Ya mungkin mereka punya kepentingan lain atau melihat dengan kacamata lain dan itu normal dalam politik. Misalnya ini kan supaya 2029 ini dipikir ulang dong wapresnya dong sehingga punya partai-partai punya ruang untuk melakukan negosiasi politik. Kalau tidak dapat wapres dapatnya apa begitu, kan. Itu normal aja dalam dunia politik dan juga biasa aja. dengan dalam tanda kutip upaya membuka ruang makin luas untuk partai-partai pengusung ini biar dapat opportunity di 2029.
Bang, anda sebagai orang yang sangat mengenal Jokowi, apakah renteran peristiwa ini akan membuat Jokowi mengurungkan tensinya tidak untuk pertama gas-gasan jualan PSI, yang kedua mengerem Mas Gibran untuk jadi kandidat di 2029?
Begini, semua politik masih mungkin tapi yang pasti pemilu masih jauh. Sehingga sekarang menurut saya, waktu yang sekarang ini dipakai dulu untuk fokus ngurusin rakyat. Jangan kita bertikai, elite ini bertikai untuk hal-hal yang menurut hemat kami tidak memberi manfaat terbaik untuk kepentingan rakyat begitu.
Jangan lontarkan retorika politik yang justru malah membuat perdebatan-perdebatan yang kurang produktif bagi kemajuan demokrasi dan juga peningkatan kualitas demokrasi dan juga bagaimana nasib rakyat kita urus gitu.
Putusan MK juga membuka ruang proses politik di DPR. Menurut Anda, siapa yang semestinya memberikan respons pertama?
Menurut saya, partai-partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran perlu menjadi pihak yang pertama menjelaskan sikapnya. Mereka yang mengusung pasangan itu dan pasangan tersebut menang. Tentu setiap partai punya kalkulasi dan kepentingan masing-masing. Itu bagian normal dari politik. Namun, publik juga wajar bertanya sejauh mana partai pengusung memberikan pembelaan terhadap calon yang mereka usung.
Dinamika politik menjelang 2029 masih jauh. Ada banyak kepentingan dan kemungkinan yang akan berkembang. Kita tidak perlu membuat kesimpulan sekarang tentang langkah partai-partai ke depan. Yang jelas, semua pihak perlu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas pertarungan elite.
Apakah Anda melihat gugatan terkait Gibran ini sebagai serangan yang hanya menyasar wakil presiden, atau juga Presiden Prabowo?
Jangan melihatnya hanya sebagai persoalan Gibran. Prabowo-Gibran dong. Kalau membaca petitum gugatan, yang dipersoalkan juga terkait pencalonan pasangan dan hasil pemilu. Karena itu, saya memandang isu ini menyangkut Prabowo-Gibran dan partai-partai pengusung. Saya khawatir polemik yang terus membesar bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, itu adalah pandangan saya terhadap arah dan dampak politik dari perkara tersebut.
Kita tetap perlu cermat. Persoalan administrasi dan arsip memang bisa dikoreksi, tetapi demokrasi juga harus dijaga. Perdebatan harus berlangsung melalui lembaga dan mekanisme yang berwenang, bukan hanya melalui saling tuduh di ruang publik.
Berarti berarti ini bedilnya mau ke kedua-duanya ya menurut anda ya?
Iya menurut saya itu. Jadi jangan dipikir cuman Gibran doang, bahwa Denny Indrayana punya arah untuk ke presiden juga. Pasti begitu Gibran lolos dilanjutin sama dia ke presiden. Jangan dipikir tidak. Kalau persoalannya administratif, banyak hal di pemerintahan ini yang harus kita koreksi. pasti digempur terus soal administrasi soal arsip khususnya dokumentasi administratif gitu.
Nah, karena itu menurut hemat saya, kita harus cermatlah dan cerdik menyikapi ini apa fenomena ini dan kita berharap udahlah demokrasi ini kita pertahankan, kita jaga karena ini problem kebangsaan dan problem demokrasi kita begitu ya.
Menurut anda kalkulasi mereka akan mau memproses atau tidak? Melanjutkan apa tidak atau jadi nilai tawar mereka ke Gibran ke Pak Prabo?
Ya, dinamikanya terlalu kompleks ya karena tarikan-tarikan kepentingan juga luar biasa begitu. Di tengah suasana tantangan bangsa ini juga menurut saya ini waktunya bangsa ini, para aktivis dan para politisi di Indonesia ini kepentingan bangsa dulu anda nomorsatukan demi kepentingan rakyat. Kita bertikai-tikai rakyat gimana. Nasib rakyatnya lagi susah. Kita ngomong hal-hal yang rebutan, kalau kita sih ngelihatnya kayak orang rebutan kekuasaan aja.
Terus ngurus rakyatnya kapan?
Emang ini perebutan kekuasaan kok. Keadilan itu kan retorika aja. Perebutan kekuasaan bukan keadilan. Keadilan itu cuma buat rakyat kok. Elit itu justru instrumen distribusi keadilan. Rakyat yang teriak keadilan dong. Mereka ini kan rakyat yang mengajukan. Cuman maksud saya kalau rakyat, ya sudah nanti kan ada hak rakyat yang menggunakan hak pilih ya sudah nanti buktiin lagi diuji lagi di pemilu berikutnya, kan gitu. Sama-sama kita yakinkan rakyat kita untuk mendukung atau tidak mendukung.
Kalau proses ini berlanjut ke DPR atau partai politik, apakah menurut Anda mereka akan memprosesnya?
Saya tidak bisa memastikan. Dinamikanya kompleks karena ada banyak tarikan kepentingan. Partai politik tentu akan menghitung langkahnya. Tetapi, di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat, menurut saya para politisi dan aktivis perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai elite terus bertikai, sementara persoalan keseharian masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
Terakhir, bagaimana Anda melihat Rocky Gerung yang kini masuk Dewan Pertimbangan Presiden? Apakah ia lebih berguna di luar pemerintahan atau di dalam?
Budi Arie Menurut saya, di luar maupun di dalam pemerintahan seseorang bisa tetap berguna. Yang penting adalah apa yang bisa diberikan kepada rakyat. Rocky Gerung punya cara berpikir dan pandangan sendiri. Mudah-mudahan selama berada di Dewan Pertimbangan Presiden, ia bisa memberikan masukan dan narasi yang berguna bagi publik dan republik, terutama dalam mendorong isu keadilan sosial.
Budi Arie Setiadi. Ketua Umum Projo
Sumber: Podcast Total Politk. https://www.youtube.com/watch?v=7V6oqRCyQKE
*naskah ini merupakan penulisan ulang secara substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler words, candaan yang tidak relevan ataupun banter, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi. Sedangkan gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama tetap dipertahankan sesuai konteks aslinya. Struktur pertanyaan host Total Politik Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban narasumber Budi Arie Setiadi disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik
