JAKARTA – Ada ungkapan tua dari Roma yang tampaknya terus menemukan bentuk barunya, panem et circenses atau galib dimetaforakan bread and circuses alias “roti dan sirkus”. Penyair satiris era Romawi, Juvenal alias Decimus Iunius Iuvenalis (55—130M), menggunakan ungkapan itu untuk menyindir perubahan aspirasi politik masyarakat Roma yang, menurutnya, semakin tidak lagi menuntut peran politik dan kesejahteraan yang lebih substantif, melainkan cukup dengan logistik pangan dan hiburan. Tentu saja, sejarah Romawi jauh lebih kompleks daripada gambaran sederhana bahwa penguasa sekadar “membeli” ketenangan rakyat. Karena itu, bread and circuses lebih tepat diperlakukan sebagai metafora politik tentang bagaimana kekuasaan dapat menggunakan distribusi material dan spektakel (pertunjukan/ tontonan) untuk meredakan tekanan sosial.
Dalam politik modern, bentuknya tentu berubah. “Roti” tidak lagi sekadar gandum gratis. Ia dapat hadir sebagai bantuan langsung tunai, sembako, subsidi, atau berbagai bentuk bantuan sosial (social assistance). Sementara “sirkus” tidak harus berupa pertunjukan di Colosseum. Konser musik, festival, pertandingan olahraga, peresmian proyek, panggung hiburan, bahkan spektakel politik atau “tontonan politik” di media sosial dapat menjalankan fungsi yang serupa. Persoalannya bukan pada bantuan atau hiburannya sendiri. Yang perlu dipertanyakan adalah fungsi politik yang menyertainya.
Di sinilah gagasan Martin K. Dimitrov (2023) mengenai bread and circuses menjadi relevan. Dalam kajiannya tentang rezim komunis Bulgaria, konsumsi material dan hiburan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi co-optation, yaitu membuat masyarakat tetap menerima tatanan politik dengan menyediakan sejumlah manfaat dan kenyamanan. Mekanisme semacam itu tidak harus berlangsung melalui represi. Pemerintah dapat mempertahankan stabilitas dengan membuat kehidupan masyarakat cukup nyaman untuk mengurangi dorongan menantang sistem secara fundamental.
John Keane (2020) membawa persoalan ini ke konteks yang lebih kontemporer melalui gagasan new despotism. Pemikiran Keane menjadi relevan dengan frasa panem et circenses dari konteks rezim kuno Romawi atau otoritarianisme klasik menuju bentuk kekuasaan kontemporer yang tetap menggunakan prosedur demokratis, media, konsumsi, dan spektakel untuk mempertahankan kekuasaan. Menurutnya kekuasaan modern tidak selalu bertahan dengan kekerasan terbuka. Ia juga dapat bekerja melalui kombinasi kenyamanan material, media, konsumsi, dan spektakel. Politik kemudian bukan hanya mengenai apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah terlihat sedang bekerja. Sebuah proyek yang diresmikan dengan meriah, bantuan yang diserahkan di depan kamera, atau konser besar yang menghadirkan pejabat dapat menghasilkan apa yang dalam bahasa politik simbolik disebut symbolic reassurance, sebuah pesan bahwa negara hadir dan pemimpin peduli.
Pemikiran Guy Debord (1994) membantu menjelaskan dari sisi spektakelnya. Dalam The Society of the Spectacle, kehidupan sosial semakin dimediasi oleh citra dan representasi. Jika gagasan tersebut dibawa ke politik kontemporer, pemerintah tidak hanya memproduksi kebijakan, tetapi juga memproduksi gambar tentang keberhasilan kebijakan. Jalan yang baru dibangun, panggung yang megah, pembagian bantuan, pejabat yang berinteraksi dengan warga, dan konser musik yang dipenuhi penonton dapat menjadi bagian dari spektakel politik (political spectacle). Politik sebagai sesuatu yang seolah mendapat pembenaran bisa dipertontonkan, bersifat teatrikal, dan penuh simbol. Bahkan dalam terminologi satire dan sarkastis, kadang kerap disebut sebagai “gula-gula politik”.
Konsep tentang satire “gula-gula politik” tersebut, sejalan dengan kerangka pemikian Murray Edelman (1964/1988) yang membahas bagaimana simbol, bahasa politik, pemberitaan, dan konstruksi spektakel politik dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai realitas politik. Edelman kemudian menunjukkan bagaimana simbol dan pertunjukan politik dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai realitas politik, bahkan ketika konsekuensi material dari suatu kebijakan jauh lebih terbatas daripada kesan yang ditimbulkannya.
Bansos, Patron‑Klien, dan Spektakel Politik: Pseudo‑Kesejahteraan sebagai Instrumen Legitimasi
Di Indonesia, kerangka tersebut menarik untuk membaca fenomena bansos, BLT, pembagian sembako, subsidi, dan berbagai acara hiburan pemerintah. Tetapi di sinilah kita perlu berhati-hati memaknainya. Bansos tidak otomatis merupakan bread and circuses. Program perlindungan sosial dapat memiliki fungsi substantif dan memang dibutuhkan oleh rumah tangga rentan. Berdasarkan kerangka konseptual Hickens (2011), persoalan muncul ketika bantuan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial berubah menjadi instrumen penenangan atau kompromi politik (political appeasement), terlebih ketika distribusinya dipersonalisasi, dikaitkan dengan figur politik, atau dimobilisasi menjelang kontestasi elektoral.
Sementara menurut Aspinall & Berenschot (2019), bantuan sosial tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen kesejahteraan. Dalam kondisi tertentu, distribusi manfaat material dapat menjadi bagian dari strategi kooptasi politik (political co-optation), terutama ketika manfaat tersebut dikombinasikan dengan spektakel budaya dan komunikasi politik yang membangun kesan bahwa pemerintah hadir dan responsif.
Dalam situasi semacam itu, konsep politik patronase dan klientelisme atau relasi patron-klien sebagaimana dikemukakan Aspinall & Sukmajati (2016) dalam konteks demokrasi Indonesia, menjadi lebih tepat untuk menjelaskan hubungan pertukaran politik. Sumber daya publik dapat dipersepsikan bukan sebagai hak warga negara yang berposisi sebagai klien, melainkan sebagai kemurahan hati patron. Warga menerima manfaat jangka pendek, sementara penguasa memperoleh kemungkinan dukungan politik. Hubungan semacam ini berbeda dari negara kesejahteraan (welfare state) yang berbasis hak. Dalam konsepsi negara kesejahteraan, warga menerima pelayanan karena status kewargaan dan hak sosialnya. Dalam hubungan klientelistik, bantuan dapat terasa seperti pemberian personal yang menciptakan kewajiban politik. Hal ini yang kemudian menjelma menjadi sebuah pseudo-kesejahteraan. Sejahtera yang semu, masih jauh dari realitas yang substantif.
Ketika Critical Citizens Membalikkan Efek Spektakel Politik
Di sisi lain, konser atau festival pemerintah juga tidak perlu langsung dicurigai sebagai alat pengalihan. Hiburan publik merupakan bagian normal dari kehidupan sosial. Persoalannya baru menjadi menarik secara politik ketika spektakel semakin besar sementara persoalan struktural tetap tidak tersentuh. Rumah sakit kekurangan layanan, lapangan kerja sulit, harga kebutuhan meningkat, tetapi pemerintah terus menghadirkan pertunjukan keberhasilan. Pada titik tersebut, “sirkus” dapat berfungsi sebagai semacam political painkiller, yang bisa dimaknai sebagai “politik mekanistik mengurangi rasa sakit untuk sementara tanpa mengobati penyakitnya”.
Namun efeknya tidak selalu berhasil. Justru masyarakat yang semakin kritis dapat melakukan perbandingan. “Konsernya meriah, tetapi mengapa pekerjaan tetap sulit?” “Bantuannya diterima, tetapi mengapa kondisi sekolah anak tidak berubah?” “Proyeknya besar, tetapi mengapa pelayanan publik masih buruk?” Ketika pertanyaan semacam ini muncul, spektakel politik dapat berbalik menjadi sumber ketidakpuasan.
Di sinilah konsep masyarakat kritis (critical citizens) a la Pippa Norris (2011) dan mekanisme retrospective voting Morris Fiorina (1981) menjadi penting. Warga tidak selalu pasif menerima bread and circuses. Mereka dapat mengevaluasi apakah manfaat yang diterima merupakan bukti kinerja pemerintah atau sekadar kompensasi sesaat. Bantuan dapat diterima, konser dapat dinikmati, tetapi keputusan politik tetap ditentukan oleh pengalaman yang lebih panjang mengenai pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keamanan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, problem sesungguhnya bukan apakah pemerintah memberikan “roti” atau menyelenggarakan “sirkus”. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah bantuan tersebut memperkuat kemampuan warga keluar dari kerentanan ekonomi? Apakah investasi publik meningkatkan produktivitas? Apakah hiburan hanya menjadi pelengkap kehidupan sosial, atau digunakan untuk menutupi kegagalan kebijakan? Dan yang paling penting, apakah negara menggunakan sumber daya publik untuk menyelesaikan akar persoalan atau sekadar mengelola ketidakpuasan?
Panem et circenses akhirnya tidak harus dibaca sebagai tuduhan bahwa setiap bansos adalah politik transaksional atau setiap konser musik merupakan pengalihan isu politik. Ia lebih berguna sebagai lensa kritis untuk membedakan pemenuhan kesejahteraan (welfare provision) dari penenangan politik (political pacification). Negara yang efektif tidak berhenti pada kemampuan membuat rakyat merasa senang untuk sesaat. Ia harus mampu mengubah bantuan menjadi pemberdayaan, hiburan menjadi ruang sosial yang sehat, dan kebijakan menjadi perbaikan kehidupan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Jika tidak, spektakel politik berisiko terjebak dalam lingkaran siklus yang sederhana. Masalah struktural melahirkan ketidakpuasan, ketidakpuasan dijawab dengan bantuan dan hiburan, tekanan politik mereda sementara, tetapi akar masalah tetap tinggal. Ketika itu terjadi berulang kali, “roti dan sirkus” bukan lagi sekadar metafora dari masa Romawi. Ia menjadi wajah modern dari politik yang pandai mengobati rasa sakit, tetapi kurang mampu menyembuhkan penyakitnya.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Allen Hicken. “Clientelism.” Annual Review of Political Science, Vol. 14, 2011, hlm. 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508.
Edward Aspinall & Mada Sukmajati, eds. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. Singapore: NUS Press, 2016.
Edward Aspinall & Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019
Guy Debord. The Society of the Spectacle. New York: Zone Books, 1994
John Keane, The New Despotism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020)
Juvenal. The Sixteen Satires. Terjemahan dengan Pengantar dan Catatan oleh Peter Green. London: Penguin Books, 1998, Satire X, ll. hlm. 77–81
Martin K. Dimitrov. Dictatorship and Information: Authoritarian Regime Resilience in Communist Europe and China (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 161–223
Murray Edelman. Constructing the Political Spectacle (Chicago: The University of Chicago Press, 1988)
Morris P. Fiorina. Retrospective Voting in American National Elections. Yale University Press, New Haven, 1981
Pippa Norris. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press, New York, 2011
