JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan izin khusus bagi 35 pesawat udara pemadam kebakaran (water bomber) beregistrasi asing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjenhubdar) Kemenhub menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna memperkuat armada udara dalam melakukan operasi pemadaman, seperti patroli lokasi api hingga aksi bom air (water bombing). Pengerahan armada asing ini diharapkan dapat mempercepat jangkauan ke titik-titik api di area gambut dan pedalaman yang sulit diakses melalui jalur darat.
Kementerian Perhubungan memfasilitasi penggunaan pesawat registrasi asing untuk memperkuat penanganan karhutla melalui percepatan perizinan, dukungan operasional, serta pengawasan keselamatan penerbangan. Pemberian izin khusus itu merupakan bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Water Bombing: Dari Teknologi Pemadam Api ke Instrumen Tata Kelola Risiko
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla/ wildfire) semakin sulit diperlakukan sebagai bencana musiman biasa. Di Kanada, Australia, kawasan Mediterania dan sejumlah negara Eropa lainnya, peningkatan suhu, kekeringan, angin ekstrem, serta perubahan pola musim membuat karhutla berkembang menjadi persoalan tata kelola risiko jangka panjang. Respons negara pun bergerak dari sekadar memadamkan api menuju pembangunan kapasitas yang lebih permanen, termasuk armada water bomber, sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga, dan kerja sama antarnegara. Kanada bahkan mencatat sekitar 160 pesawat Canadair scooping water bomber buatan Kanada masih beroperasi di berbagai negara, sementara Eropa kini memesan generasi baru DHC-515 untuk memperbarui armada yang menua.
Di sinilah pesawat water bomber menjadi menarik jika dibaca bukan semata sebagai teknologi penerbangan, melainkan sebagai indikator kapasitas negara menghadapi risiko ekologis. Pesawat seperti Canadair CL-215 dan CL-415 dapat mengambil air langsung dari permukaan laut, danau, atau sumber air lainnya, kemudian menjatuhkannya ke titik kebakaran. Keunggulannya terletak pada kemampuan melakukan water scooping (pengambilan air langsung dari permukaan perairan) berulang kali tanpa harus selalu kembali ke pangkalan untuk mengisi tangki. Uni Eropa sendiri menggunakan istilah water scooper untuk menjelaskan fungsi pesawat jenis ini dalam mekanisme perlindungan sipilnya.
Ketika Api Bukan Sekadar Bencana Alam
Dari perspektif ekologi politik (political ecology) sebagaimana kerangka konseptual Paul Robbins (2004), kebakaran hutan tidak cukup dijelaskan sebagai akibat suhu tinggi, kekeringan, atau angin. Faktor-faktor biofisik tersebut memang memengaruhi muncul dan meluasnya api, tetapi risiko kebakaran juga dibentuk oleh hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang menentukan bagaimana lahan, hutan, perkebunan, dan sumber daya alam dikuasai serta dimanfaatkan. Karena itu, persoalan kebakaran tidak hanya menyangkut seberapa cepat negara memadamkan api, tetapi juga siapa yang memiliki akses dan kontrol atas lahan, siapa yang memperoleh manfaat dari pemanfaatannya, dan siapa yang akhirnya menanggung biaya ekologis serta sosial ketika kebakaran terjadi. Dalam kerangka ini, water bomber merupakan instrumen penting untuk memperkuat respons negara, tetapi tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang lebih mendasar mengenai tata kelola lahan, degradasi ekosistem, dan distribusi risiko lingkungan.
Karena itu, membeli water bomber tidak boleh menjadi pengganti pencegahan. Pesawat dapat mempercepat respons ketika api telah muncul, tetapi tidak menyelesaikan persoalan tata ruang, degradasi hutan, pembukaan lahan, pengelolaan gambut, maupun insentif ekonomi yang memungkinkan kebakaran terus berulang. Di sinilah pendekatan ekologi politik mengingatkan bahwa api mempunyai dimensi ekologis sekaligus politik ekonomi.
Belajar dari Kanada dan Eropa: Dari Armada Nasional menuju Kapasitas Bersama
Kanada memberikan pelajaran penting. Negara asal teknologi pesawat water bomber Canadair ini menghadapi kebakaran yang semakin intens, tetapi sekaligus menghadapi persoalan usia armada dan keterbatasan produksi baru. Laporan Senat Kanada pada 2026 menyebut sekitar 160 Canadair scooping water bomber masih beroperasi di seluruh dunia. Laporan yang sama mencatat bahwa Prancis menggunakan CL-415 sebagai tulang punggung respons cepat dan menargetkan pengerahan pesawat dalam sekitar sepuluh menit setelah peringatan kebakaran.
Sementara itu, negara-negara Eropa justru bergerak bersama. Prancis, Italia, Yunani, Spanyol, Kroasia, dan Portugal telah memesan 22 DHC-515, generasi baru pesawat amphibious water bomber. Produksi pesawat ini menjadi bagian dari respons terhadap meningkatnya risiko karhutla akibat perubahan iklim.
Yunani merupakan contoh yang sangat jelas. Setelah musim kebakaran yang berat, pemerintah mengubah strategi dengan mendorong pengerahan pesawat pada tahap awal kebakaran, bukan menunggu api membesar dan baru meminta dukungan udara. Yunani juga memesan tujuh Canadair generasi baru. Pada musim 2024, Yunani mencatat 10.630 kebakaran dengan sekitar 42.088 hektare lahan terbakar. Namun respons udaranya mencapai 1.461 intervensi, lebih dari 11.000 jam terbang, dan lebih dari 36.800 water drops (penjatuhan air dari udara).
Italia memperlihatkan dimensi lain. Armada 15 Canadair yang dioperasikan pada musim 2024 mencatat sekitar 4.000 jam terbang, 1.500 misi, dan 15.000 water drops. Yang lebih penting, dua pesawat Italia dapat dikirim ke Yunani melalui mekanisme rescEU, sehingga kapasitas nasional berubah menjadi kapasitas regional. RescEU adalah mekanisme kapasitas cadangan strategis Uni Eropa untuk menghadapi bencana besar, termasuk wildfire, ketika kapasitas satu negara anggota tidak mencukupi
Inilah inti dari tata kelola bencana (disaster governance). Negara tidak bekerja sendirian. Kapasitas respons dibangun melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, militer bila diperlukan, operator penerbangan, dan mekanisme kerja sama internasional.
Meski demikian, memiliki pesawat water bomber mahal tidak otomatis membuat negara memiliki kapasitas penanggulangan bencana secara komprehensif. Negara membutuhkan pilot dan kru terlatih, pemeliharaan, pangkalan, sistem komunikasi, sumber air, pemantauan satelit, sistem peringatan dini (early warning system), komando terpadu, serta kemampuan mengerahkan aset pada menit-menit pertama kebakaran.
Karena itu, DHC-515 lebih tepat dilihat sebagai bagian dari infrastruktur kapasitas negara, bukan sekadar barang modal. Kanada sendiri menghadapi dilema tersebut. Pesawat baru untuk pasar Eropa diprioritaskan karena enam negara Eropa telah memesan 22 unit, sementara produksi baru diperkirakan berjalan sekitar sepuluh pesawat per tahun. Bahkan Kanada sendiri masih harus mengembangkan infrastruktur dan kapasitas tambahan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.
Climate Governance: Dari Pemadaman Reaktif ke Adaptasi dan Respons Cepat
Persoalan akhirnya kembali pada tata kelola iklim (climate governance). Jika perubahan iklim membuat wildfire semakin sering dan intens, maka kebijakan pemadaman tidak lagi dapat berdiri sendiri. Pemerintah harus menggabungkan mitigasi risiko, adaptasi, pengelolaan lanskap, perlindungan masyarakat, dan kemampuan respons cepat.
Indonesia perlu membaca perkembangan Kanada dan Eropa dalam kerangka tersebut. Pertanyaan strategisnya bukan semata-mata apakah Indonesia membutuhkan Canadair atau DHC-515. Pertanyaannya adalah apakah karhutla telah diperlakukan sebagai risiko ekologis-strategis yang membutuhkan investasi kapasitas negara jangka panjang.
Sebab, pesawat water bomber baru berguna ketika sistem di belakangnya bekerja. Tanpa pencegahan, sistem peringatan dini, mitigasi, tata kelola lahan, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas, pesawat hanya datang ketika masalah sudah membesar.
Pelajaran dari Kanada, Australia, Italia, Yunani, dan negara Eropa lainnya cukup jelas. Berdasarkan kajian UNDRR (2024), teknologi memang penting, tetapi teknologi hanya efektif ketika menjadi bagian dari institusi yang mampu menggunakannya secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era karhutla ekstrem (megafire), kapasitas negara bukan lagi sekadar kemampuan memadamkan api. Ia adalah kemampuan mencegah risiko, merespons dengan cepat, mengurangi kerusakan, dan mengubah pengalaman bencana menjadi kebijakan ekologis yang lebih baik.
Indonesia pada akhirnya menghadapi pilihan yang sama. Terus memperlakukan karhutla sebagai keadaan darurat yang datang setiap musim, atau mengakuinya sebagai persoalan ekologi politik, tata kelola iklim dan kapasitas negara yang membutuhkan investasi negara secara permanen.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber:
Canadian Commercial Corporation. CCC, Greece Sign Contract for DHC-515 Firefighting Aircraft. 24 Maret 2024.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 2 Canadair e 32 Vigili del Fuoco in Supporto alla Grecia. 13 Agustus 2024
De Havilland Canada. De Havilland Canada Provides Production Update on De Havilland Canadair 515 Aircraft. 10 Maret 2026.
Elinor Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.
European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. United against the Blaze: Tackling the Wildfire Season Together. 2024
European Union Civil Protection Knowledge Network. Lessons Learned from the 2024 Fire Season in Greece. 2025.
Francis Fukuyama. “What Is Governance?” Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 26, No. 3, 2013, hlm. 347–368. https://doi.org/10.1111/gove.12035
Paul Robbins. Political Ecology: A Critical Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing. 2004.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems 2024. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2024.
https://www.tempo.co/ekonomi/kemenhub-izinkan-35-pesawat-asing-bantu-tangani-karhutla-2283481
