Ada sesuatu yang menarik setiap kali bulan Agustus tiba.
Indonesia mendadak menjadi sangat pandai merayakan dirinya sendiri. Jalan-jalan dihiasi merah putih. Gang-gang kampung berubah menjadi ruang pesta. Anak-anak berlarian mengejar hadiah lomba. Panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, karnaval, panggung musik, bazar, parade, hingga berbagai pertunjukan memenuhi ruang publik dan media sosial. Bendera berkibar di mana-mana. Indonesia tampak begitu meriah.
Dan tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu.
Bangsa yang telah melalui sejarah panjang penjajahan, perang, konflik, dan perjuangan memang pantas memiliki hari untuk bersuka cita. Kemerdekaan bukan hanya konsep politik yang kering. Ia juga merupakan pengalaman emosional. Ada kebahagiaan menjadi bagian dari bangsa yang sama, bertemu tetangga, berkumpul bersama keluarga, tertawa bersama, dan merasakan bahwa untuk beberapa hari setidaknya kita adalah bagian dari sebuah perayaan nasional yang sama.
Tetapi setelah 81 tahun merdeka, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan: apakah kita semakin pandai merayakan kemerdekaan, tetapi justru semakin jarang bertanya tentang makna kemerdekaan itu sendiri?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan pada HUT RI ke-81. Pemerintah mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema itu sebenarnya menyimpan ukuran yang jauh lebih serius daripada sekadar kemeriahan perayaan. Berdaulat, adil, dan makmur bukanlah kata-kata dekoratif. Ketiganya adalah janji politik. Dan setiap janji politik pada akhirnya membutuhkan pertanggungjawaban: sejauh mana negara telah mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari warga?
Di sinilah persoalannya. Kita mungkin terlalu cepat menganggap bahwa semakin meriah sebuah perayaan, semakin kuat pula rasa nasionalisme.
Padahal, kemeriahan dan nasionalisme bukan hal yang sama. Merah putih dapat berkibar di setiap rumah tanpa otomatis membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan penuh semangat tanpa otomatis membuat korupsi berkurang. Upacara dapat berlangsung sangat khidmat tanpa otomatis membuat birokrasi lebih responsif.
Bahkan sebuah negara dapat menyelenggarakan pesta nasional yang spektakuler sementara sebagian warganya masih berjuang mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan kehidupan yang layak.
Karena itu, persoalannya bukan apakah HUT RI boleh menjadi hiburan. Tentu saja boleh. Persoalannya adalah ketika hiburan menjadi hampir seluruh isi dari perayaan, sementara refleksi tentang substansi kemerdekaan justru menghilang.
Dari Warga Negara Menjadi Penonton
Ada perubahan kecil tetapi penting dalam cara kita mengalami perayaan nasional hari ini. Dulu, perayaan kemerdekaan berlangsung sebagai pengalaman komunal. Warga berkumpul di lapangan, mengadakan perlombaan, mengikuti upacara, bekerja sama, dan saling mengenal.
Sekarang perayaan itu juga menjadi tontonan.
Semua dapat direkam. Semua dapat difoto. Semua dapat diunggah. Sebuah karnaval tidak hanya berlangsung di jalan, tetapi juga di Instagram, X, TikTok, YouTube, Threads dan berbagai platform digital lainnya. Panggung tidak lagi hanya menjadi tempat orang berkumpul, tetapi juga menjadi objek produksi konten digital.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan perkembangan tersebut. Teknologi memang mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan orientasinya.
Ketika sesuatu semakin dinilai berdasarkan seberapa menarik ia ditonton, seberapa banyak ia mendapatkan perhatian, dan seberapa mudah ia menjadi viral, maka substansi dapat dengan mudah dikalahkan oleh spektakel.
Inilah yang membuat kritik terhadap “HUT RI yang terlalu entertainment” sebenarnya lebih dalam daripada sekadar keluhan tentang terlalu banyak panggung hiburan.
Mengutip pemikiran Guy Debord tentang The Society of the Spectacle (1994) dan Michael Billig tentang Banal Nationalism (1995), yang kini kerap terpampang adalah spectacularization of nationalism. Nasionalisme yang biasanya hadir secara banal dalam kehidupan sehari-hari, semakin banyak diproduksi dalam bentuk tontonan terutama pada momentum tertentu seperti perayaan kemerdekaan.
Pada akhirnya ia berubah menjadi nasionalisme yang spektakuler, sementara kewargaan semakin sedikit diproduksi dalam bentuk partisipasi dan refleksi. Peran dan keterlibatan warga negara berpotensi bergeser menjadi lebih pasif dan konsumtif. Warga lebih banyak menyaksikan, menikmati, mengagumi, atau membagikan representasi kebangsaan daripada secara aktif terlibat dan merefleksikan kehidupan bersama.
Di titik inilah kritik Habermas (1989) menemukan relevansinya. Demokrasi tidak seharusnya berhenti pada produksi loyalitas atau keterpesonaan terhadap simbol-simbol kolektif. Ia membutuhkan warga yang mampu hadir dalam ruang publik sebagai subjek yang berkomunikasi, berargumentasi, dan menguji klaim-klaim kekuasaan secara kritis. Ketika nasionalisme semakin dominan diproduksi melalui tontonan, citra, dan mobilisasi emosi, sementara partisipasi deliberatif semakin terbatas, warga berisiko lebih banyak ditempatkan sebagai penonton bangsa daripada sebagai pembentuk kehidupan politiknya.
Benedict Anderson (1993), pernah menjelaskan bangsa sebagai imagined community. Kita merasa menjadi bagian dari sebuah bangsa meskipun sebagian besar anggota bangsa itu tidak pernah kita kenal secara langsung. Kita membayangkan diri sebagai bagian dari komunitas yang sama melalui simbol, bahasa, sejarah, media, dan ritual bersama.
Dalam pengertian itu, perayaan 17 Agustus sebenarnya penting. Ia membantu menciptakan kembali perasaan sebagai satu bangsa.
Tetapi ada pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting: setelah kita merasa sebagai bagian dari bangsa yang sama, apa yang kita lakukan sebagai warga negara? Apakah kita hanya berkumpul untuk bersenang-senang? Atau kita juga berbicara tentang sekolah anak-anak kita, kualitas rumah sakit, harga kebutuhan pokok, pekerjaan, lingkungan, korupsi, pajak, pelayanan pemerintah, keamanan, dan masa depan generasi berikutnya?
Di sinilah perbedaan antara perayaan nasional dan ikatan kewargaan menjadi penting. Perayaan membangun rasa memiliki. Tetapi demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar rasa memiliki. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu bertanya, mengawasi, menilai, dan (ketika diperlukan) mengkritik pemerintah. Dengan kata lain, kita tidak boleh berhenti pada posisi sebagai penonton kemerdekaan. Kita harus kembali menjadi subjek kemerdekaan.
Kemerdekaan Bukan Hanya Bebas dari Penjajahan.
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, pengertian kemerdekaan tentu tidak mungkin berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia telah bebas dari penjajahan.
Kita sudah merdeka sebagai negara. Tetapi apakah seluruh warga telah mengalami kemerdekaan secara substantif?
Pertanyaan ini membawa kita pada pemikiran Amartya Sen. Dalam Development as Freedom (1999), Sen melihat pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada dasarnya adalah proses memperluas kebebasan manusia, yakni kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga.
Dalam kerangka ini, pendidikan adalah bagian dari kemerdekaan. Kesehatan adalah bagian dari kemerdekaan. Kesempatan memperoleh pekerjaan adalah bagian dari kemerdekaan. Keamanan dari kemiskinan ekstrem adalah bagian dari kemerdekaan. Kemampuan menyampaikan pendapat dan ikut menentukan pemerintahan juga merupakan bagian dari kemerdekaan.
Maka, seorang anak yang secara formal hidup di negara merdeka tetapi tidak memperoleh pendidikan yang layak masih menghadapi keterbatasan kebebasan.
Seorang warga yang secara formal memiliki hak memilih, tetapi tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak juga belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan dalam makna substantif. Seorang pekerja yang bebas secara politik tetapi tidak memiliki pekerjaan yang layak, perlindungan, atau kepastian ekonomi menghadapi bentuk keterbatasan yang berbeda.
Kemerdekaan, dengan demikian, tidak hanya berbicara tentang siapa yang menguasai negara, tetapi juga tentang apa yang dapat dilakukan warga dengan kebebasan yang dimilikinya.
Di sinilah slogan “Berdaulat, Adil, dan Makmur” seharusnya diuji.
Kedaulatan tanpa keadilan dapat menghasilkan negara yang kuat tetapi tidak dirasakan adil oleh warganya. Keadilan tanpa kemakmuran dapat menghasilkan janji moral yang tidak mampu diwujudkan secara material. Kemakmuran tanpa kedaulatan warga dapat berubah menjadi pembangunan yang kehilangan dimensi demokratisnya. Ketiganya harus berjalan bersama.
Demokrasi: Cukupkah kita hanya Memilih?
Persoalan ini menjadi semakin menarik jika kita melihatnya dari perspektif demokrasi. Selama beberapa dekade, demokrasi Indonesia sering kali dibicarakan terutama melalui pemilu. Kita bangga karena rakyat dapat memilih presiden, kepala daerah, anggota legislatif, dan pemimpin lokal secara langsung.
Itu tentu sebuah pencapaian penting. Tetapi demokrasi tidak selesai ketika surat suara masuk ke kotak suara.
Pippa Norris dalam Making Democratic Governance Works: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace (2012), memberikan kerangka yang sangat membantu untuk memahami persoalan ini. Demokrasi memungkinkan masyarakat menyampaikan tuntutan, memilih pemimpin, mengawasi pejabat publik, dan mengganti pemimpin yang tidak efektif. Tetapi semua itu menjadi tidak cukup apabila negara tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi kebijakan dan pelayanan publik yang mumpuni.
Rakyat memilih karena mengharapkan sesuatu. Mereka menginginkan jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih berkualitas, pelayanan kesehatan yang lebih mudah, pekerjaan, keamanan, harga yang terjangkau, perlindungan sosial, dan kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, pertanyaan demokratis tidak boleh berhenti pada “Siapa yang menang?”
Pertanyaan berikutnya adalah“Apa yang dilakukan setelah menang?”
Dan kemudian “Apa hasilnya bagi warga?”
Pesan ini penting untuk Indonesia. Sebab demokrasi tak selalu identik dengan makmur sejahtera yang merata. Semakin demokratis sebuah masyarakat, semakin besar pula ekspektasi warga. Mereka semakin berani menuntut. Mereka semakin mudah membandingkan pelayanan. Mereka semakin mengetahui pemerataan hak-haknya. Mereka semakin kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Itu sebenarnya tanda yang sehat.
Masalah muncul ketika tuntutan meningkat tetapi kapasitas pemerintah tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Dalam situasi seperti itu, demokrasi dapat mengalami performance gap. Masyarakat memiliki harapan tinggi dan indah, tetapi negara menghasilkan kinerja yang rendah. Aspirasi publik yang tidak mampu dipenuhi dapat menghasilkan frustrasi. Dan frustasi yang berkepanjangan dapat meluas menjadi kekecewaan yang terakumulasi terhadap cara kerja demokrasi.
Karena itu, merayakan kemerdekaan dalam negara demokratis seharusnya juga berarti merayakan kemampuan negara memenuhi mandat rakyat.
Negara yang Merdeka harus Mampu Bekerja
Barangkali ini bagian yang paling jarang dibicarakan ketika kita berbicara tentang kemerdekaan. Kita terlalu sering membayangkan negara melalui simbol seperti bendera, istana, tentara, upacara, lagu kebangsaan, pidato, dan seremoni.
Padahal bagi sebagian besar warga, negara hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Negara adalah guru di sekolah. Negara adalah petugas puskesmas. Negara adalah kantor desa. Negara adalah polisi yang datang ketika terjadi gangguan keamanan. Negara adalah jalan yang menghubungkan petani dengan pasar. Negara adalah bantuan sosial yang tepat sasaran. Negara adalah administrasi kependudukan yang dapat diselesaikan tanpa pungutan. Negara adalah rumah sakit yang mampu menerima pasien ketika keadaan darurat. Negara adalah kemampuan pemerintah merespons bencana.
Dengan kata lain, negara dirasakan bukan terutama melalui pidato, tetapi melalui pelayanan. Di sinilah kapasitas negara menjadi sangat penting.
Kapasitas negara bukan hanya soal besarnya anggaran. Ia menyangkut kemampuan pemerintah untuk mengetahui masalah, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan institusi, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program, dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Momen HUT RI ke-81 tahun ini bahkan memberikan ilustrasi yang sangat konkret mengenai hal tersebut.
Ketika gempa besar melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada momentum Hari Kemerdekaan, berdasarkan data BNPB per 20 Agustus 2026 sedikitnya 75 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 900 orang terluka. Ribuan warga harus mengungsi, sementara akses terhadap makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak. Pada saat yang sama, korban banjir bandang di Pulau Sumatera juga masih belum sepenuhnya pulih. Baik fisik maupun psikis, materiel ataupun imateriel.
Bagi masyarakat yang sedang berada di tenda pengungsian, makna kemerdekaan tentu berubah menjadi sangat konkret. Mereka tidak sedang membutuhkan panggung. Mereka membutuhkan air. Mereka tidak sedang membutuhkan pidato. Mereka membutuhkan obat. Mereka tidak sedang membutuhkan dekorasi.
Mereka membutuhkan rumah yang aman. Mereka tidak sedang membutuhkan tontonan. Mereka membutuhkan negara. Dan justru dalam situasi semacam itulah kualitas sebuah negara terlihat. Kemerdekaan menjadi nyata ketika negara mampu hadir pada saat warganya paling membutuhkan.
Karena itu, bencana mengingatkan kita pada sesuatu yang sering tertutup oleh seremoni semata. Kualitas negara diukur bukan ketika semuanya berjalan normal apa adanya, tetapi ketika masyarakat menghadapi keadaan luar biasa.
Di situlah kapasitas pemerintahan termasuk mesin birokrasi diuji. Di situlah kekuataan koordinasi pemerintah diuji. Di situlah kualitas kepemimpinan sejati harus diuji. Dan di situlah makna kemerdekaan menjadi jauh lebih konkret daripada sekadar jumlah kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Agustus.
Jangan Salahkan Hiburan
Namun ada satu hal yang perlu ditegaskan agar kritik ini tidak salah arah. Kita tidak perlu memusuhi hiburan. Kita tidak perlu mengatakan bahwa lomba 17 Agustus tidak berguna. Tidak perlu menganggap konser sebagai bentuk kemunduran nasionalisme. Tidak perlu pula meromantisasi masa lalu seolah-olah generasi terdahulu lebih nasionalis hanya karena mereka merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda.
Hiburan memiliki fungsi sosial. Ia menciptakan kegembiraan. Ia menjadi titik temu dan medium kumpul warga. Ia membangun solidaritas. Ia pun sanggup memperkuat identitas kolektif sesama warga.
Dalam perspektif Robert Putnam (1993), keterlibatan warga dalam kegiatan bersama dapat menjadi bagian dari social capital. Sebuah jaringan, kepercayaan, dan norma resiprositas yang membantu masyarakat bekerja sama. Dalam konteks ini, bahkan lomba sederhana di tingkat kampung dapat mempunyai nilai sosial yang tidak kecil.
Masalahnya muncul ketika social capital berhenti sebagai kegembiraan sosial dan tidak pernah berkembang menjadi civic capital. Warga berkumpul, tetapi tidak pernah berdiskusi. Warga bergotong royong, tetapi tidak pernah mengawasi anggaran. Warga membuat karnaval, tetapi tidak pernah mempertanyakan kualitas pelayanan publik.
Warga ramai di lapangan, tetapi diam di ruang kebijakan. Jika itu terjadi, maka energi sosial yang sebenarnya sangat besar hanya habis menjadi konsumsi perayaan. Padahal energi yang sama dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih substantif.
Bayangkan jika setiap perayaan 17 Agustus juga memiliki satu forum warga untuk membicarakan masalah kampung. Bagaimana kondisi sekolah? Bagaimana layanan kesehatan? Bagaimana air bersih? Bagaimana pengelolaan sampah? Bagaimana penggunaan anggaran desa? Bagaimana peluang kerja anak muda? Bagaimana keamanan lingkungan? Bagaimana kelompok miskin mendapatkan perlindungan?
Kita tetap bisa panjat pinang setelahnya. Tetap bisa berperang bantal. Tetap bisa makan kerupuk. Menggelinding dengan kardus bagai trenggiling. Tetap bisa bernyanyi ramai-ramai. Tetap bisa menonton konser.
Tetapi sekarang perayaan itu memiliki dimensi kewargaan. Kita tidak lagi hanya merayakan bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita mulai bertanya apa yang ingin kita lakukan sebagai orang Indonesia.
Dari “Merdeka” menjadi “Merdeka untuk Apa?”
Mungkin pertanyaan terbesar setelah 81 tahun bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka? Jawabannya jelas ya.
Namun pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah merdeka untuk apa? Untuk apa kita memiliki kedaulatan jika sebagian warga masih tidak memiliki kesempatan yang sama? Untuk apa kita memiliki demokrasi jika warga hanya dipanggil dan dirangkul ketika jelang pemilu demi suara? Untuk apa kita memiliki birokrasi jika pelayanan publik masih susah dicari? Untuk apa kita memggaungkan pertumbuhan ekonomi melesat jika sebagian masyarakat teralineasi dari manfaat? Untuk apa kita memiliki kebebasan jika sebagian warga masih mengalami represi dan terhambat untuk menggunakan kebebasan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk pesimisme. Justru sebaliknya.
Itu adalah bentuk patriotisme yang lebih dewasa. Karena mencintai Indonesia bukan berarti mengatakan bahwa semua yang dilakukan negara sudah benar. Mencintai Indonesia berarti cukup peduli untuk menanyakan apa yang belum selesai. Karena bangsa yang dewasa tidak takut terhadap pertanyaan. Ia justru tumbuh karena pertanyaan.
HUT RI sebagai Rapor Tahunan Negara
Mungkin sudah waktunya kita membayangkan 17 Agustus bukan hanya sebagai hari ulang tahun negara, tetapi juga sebagai rapor tahunan republik. Karena setiap tahun kita seharusnya tidak hanya menghitung berapa banyak kegiatan yang diselenggarakan.
Kita juga menghitung apakah kemiskinan menurun? Apakah kualitas pendidikan membaik? Apakah anak-anak lebih sehat? Apakah pekerjaan dan upah semakin layak? Apakah ketimpangan berkurang? Apakah pelayanan publik semakin responsif dan cepat?
Apakah korupsi semakin terkendali? Apakah hukum semakin adil alias tidak tebang pilih? Apakah warga semakin aman? Apakah demokrasi semakin responsif? Apakah birokrasi semakin profesional? Apakah masyarakat semakin memiliki ruang untuk berpartisipasi?
Itulah indikator yang mungkin jauh lebih dekat dengan makna “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Tema HUT RI ke-81 sebenarnya memberikan peluang untuk melakukan refleksi semacam itu. Sebab “berdaulat”, “adil”, dan “makmur” tidak dapat berhenti sebagai slogan. Ketiganya harus diterjemahkan menjadi pengalaman nyata warga.
Norris membantu kita memahami bahwa demokrasi yang baik membutuhkan negara yang mampu bekerja. Sen mengingatkan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan substantif manusia. Anderson mengingatkan bahwa bangsa membutuhkan simbol dan imajinasi kolektif agar tetap menjadi komunitas yang hidup. Putnam menunjukkan pentingnya keterlibatan sosial dan kepercayaan. Habermas mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik yang memungkinkan warga membicarakan kepentingan bersama.
Jika semua perspektif itu kita satukan, maka kemerdekaan sebenarnya mempunyai empat lapisan.
Pertama, kita membutuhkan identitas. Kita perlu merasa sebagai satu bangsa.
Kedua, kita membutuhkan kebebasan. Warga harus memiliki kemampuan nyata menentukan kehidupannya.
Ketiga, kita membutuhkan pemerintahan yang efektif. Negara harus mampu mengubah mandat politik menjadi kebijakan dan pelayanan.
Keempat, kita membutuhkan warga yang aktif. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan, apalagi sekadar penonton.
Di antara keempatnya, ada satu benang merah: kemerdekaan harus menghasilkan kehidupan publik yang lebih bermartabat.
Meriah itu Perlu, tetapi Jangan Berhenti di Sana
Karena itu, kita tidak ingin HUT RI menjadi lebih sepi. Kita justru ingin ia menjadi lebih ramai (tetapi ramai) dengan cara yang berbeda.
Tetaplah mengadakan lomba. Tetaplah memasang bendera. Tetaplah menggelar karnaval. Tetaplah membuat panggung hiburan. Biarkan anak-anak tertawa. Biarkan orang dewasa bernostalgia. Biarkan masyarakat merasakan kebahagiaan menjadi bagian dari bangsa yang sama.
Tetapi setelah musik paripurna, kita perlu berbicara. Setelah lomba menemukan juaranya, kita perlu bertanya. Setelah bendera diturunkan, kita perlu mengevaluasi dan berefleksi.
Sebab kemerdekaan bukan pesta satu hari. Kemerdekaan adalah proyek politik yang berlangsung setiap hari. Ia hadir ketika setiap generasi mendapatkan edukasi. Ia hadir ketika setiap ibu dan anak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ia hadir ketika setiap pekerja memperoleh pekerjaan dan upah yang sepadan. Ia hadir ketika setiap petani memperoleh akses terhadap bibit, pupuk dan pasar yang murah juga mudah. Ia hadir ketika setiap warga miskin mendapatkan proteksi tanpa harus memiliki koneksi.
Ia hadir ketika hukum bekerja secara adil, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia hadir ketika pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia hadir ketika warga berani mengkritik tanpa rasa takut. Dan ia hadir ketika negara mampu melindungi warganya pada saat bencana datang.
Mungkin karena itu, refleksi HUT RI ke-81 seharusnya tidak berakhir pada kalimat “Dirgahayu Republik Indonesia.”
Kalimat itu tentu tetap penting. Tetapi mungkin perlu ditambahkan pertanyaan “Sudah sejauh mana republik ini membuat rakyatnya benar-benar merasakan kemerdekaan?”
Sebab pada akhirnya, ukuran kemerdekaan bukanlah seberapa besar kita mampu membuat Indonesia terlihat meriah. Ukuran kemerdekaan adalah seberapa jauh Indonesia mampu membuat rakyatnya hidup lebih bebas, lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Kita boleh merayakan kemerdekaan sebagai pesta. Tetapi jangan sampai kita hanya menjadi penonton di dalamnya.
Merdeka bukan sekadar meriah. Merdeka adalah ketika warga benar-benar memiliki kemampuan untuk menentukan hidupnya, dan ketika negara benar-benar memiliki kemampuan untuk memenuhi mandatnya.
Setelah 81 tahun, mungkin itulah bentuk perayaan yang paling penting. Bukan berhenti untuk berpesta, melainkan belajar kembali bertanya untuk apa kemerdekaan diperjuangkan.
Referensi:
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1983/1991/2006.
Norris, Pippa. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press, 2011.
Norris, Pippa. Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace. Cambridge University Press, 2012.
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
Putnam, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, 1993.
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, 1989.
