JAKARTA – Ada ironi yang terlalu lama kita pelihara di negeri ini. Kita menyebut guru pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kadang memperlakukannya seolah karena “tanpa tanda jasa”, maka tidak perlu pula diberi kesejahteraan yang pantas.
Kita meminta guru mencerdaskan anak bangsa, menanamkan karakter, mengajarkan kejujuran, disiplin, dan nasionalisme.
Tetapi sebagian dari mereka pulang dari sekolah sambil menghitung apakah honor bulan ini cukup untuk membeli beras, membayar kontrakan, ongkos perjalanan, atau membiayai sekolah anaknya sendiri.
Kita meminta guru mengajarkan masa depan, sementara sebagian dari mereka masih cemas menghadapi hari esok.
Inilah paradoks pendidikan Indonesia. Pemerintah memang telah melakukan sejumlah perbaikan. Banyak guru honorer telah diangkat melalui skema PPPK. Tunjangan dan insentif bagi sebagian guru non-ASN juga ditingkatkan. Itu harus diapresiasi. Tetapi jangan buru-buru merasa persoalan telah selesai.
Di berbagai daerah, masih ada guru dan tenaga kependidikan honorer yang menghadapi ketidakpastian status dan penghasilan yang jauh dari memadai. Artinya sederhana: orang yang menjaga ruang kelas kita masih harus menunggu kepastian dari ruang anggaran.
Kita sering mendengar kisah Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia II: sebuah negeri yang hancur, tetapi kemudian menjadikan pendidikan dan sumber daya manusia sebagai fondasi kebangkitannya.
Kisah populer bahwa Kaisar Jepang secara harfiah bertanya, “Berapa guru yang masih tersisa? Jepang memahami bahwa gedung dapat dibangun kembali. Pabrik dapat didirikan kembali. Jalan dan jembatan dapat diperbaiki. Tetapi bangsa yang kehilangan manusia terdidik akan kehilangan masa depannya.
Jerman pun bangkit dari kehancuran Perang Dunia II dengan memperkuat institusi, pendidikan, ilmu pengetahuan, industri, serta tenaga terampil. Negara-negara maju memahami sesuatu yang terkadang masih kita perlakukan sebagai slogan: pendidikan bukan pengeluaran. Pendidikan adalah investasi peradaban.
Lihat bagaimana profesi guru ditempatkan di sejumlah negara maju. Jerman, Luxembourg, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya memberikan perhatian serius terhadap kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebab mereka mengerti bahwa tidak mungkin menuntut pendidikan kelas dunia sambil membiarkan gurunya hidup dengan kesejahteraan kelas dua.
Di Indonesia, kita juga mampu mengambil keputusan besar untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara lainnya. Gaji hakim bahkan pernah diumumkan naik sangat signifikan, dengan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen untuk golongan tertentu.
Saya mendukung hakim yang sejahtera. Hakim harus independen dan bermartabat. TNI dan Polri pun layak memperoleh kesejahteraan yang baik karena tanggung jawab mereka menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Direksi BUMN dan pejabat negara tentu dapat memperoleh remunerasi yang layak sesuai tanggung jawabnya. Tetapi rakyat berhak bertanya: mengapa keberanian fiskal yang sama tidak terdengar lebih menggelegar ketika kita berbicara tentang guru?
Hakim menjaga keadilan. Tentara menjaga pertahanan. Polisi menjaga keamanan. Tetapi guru menjaga manusia yang kelak menjadi hakim, tentara, polisi, dokter, insinyur, menteri—bahkan presiden.
Bukankah ironis apabila orang yang ikut membentuk semua profesi itu justru berdiri paling belakang dalam antrean kesejahteraan?
MBG: Tunda dulu, benahi dulu
Di sinilah kita juga harus berani mengevaluasi prioritas anggaran pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai tujuan yang baik. Anak-anak Indonesia tentu tidak boleh belajar dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi. Tetapi tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan pelaksanaan yang bermasalah.
Jika dalam implementasinya masih ditemukan persoalan tata kelola, kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, pengawasan, efektivitas anggaran, hingga berbagai kasus yang merugikan penerima manfaat, pemerintah tidak perlu memaksakan ekspansi dengan kecepatan penuh.
Tunda dulu ekspansi besar-besarannya. Benahi dulu. Audit dulu. Pastikan sistemnya aman, transparan, tepat sasaran, dan tidak menjadi lubang besar bagi anggaran negara. Jangan mempertaruhkan ratusan triliun rupiah hanya demi mengejar target program.
Apalagi jika sebagian pembiayaannya menggunakan ruang anggaran pendidikan yang seharusnya juga menjadi benteng bagi guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, teknologi pendidikan, serta sekolah-sekolah yang masih rusak dan reot.
Anak memang perlu makan bergizi. Tetapi setelah kenyang, mereka membutuhkan guru yang berkualitas. Mereka membutuhkan sekolah yang tidak bocor. Mereka membutuhkan buku. Laboratorium. Internet.
Dan guru yang datang ke kelas tanpa harus memikirkan pekerjaan sampingan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jangan sampai anggaran pendidikan terlihat berlimpah di dapur, tetapi minim di ruang kelas. Karena itu, negara perlu mengembalikan keberanian anggarannya kepada fondasi pendidikan.
Tetapkan penghasilan minimum yang benar-benar layak bagi guru dan tenaga kependidikan. Selesaikan status guru honorer secara bertahap tetapi pasti. Perkuat tunjangan bagi guru di daerah terpencil. Kurangi beban administrasi yang membuat guru lebih sibuk mengurus formulir daripada mendidik murid.
Perbesar anggaran peningkatan kompetensi, teknologi pendidikan, rehabilitasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas dasar. Dan yang terpenting: evaluasi total MBG sebelum memperluasnya. Jangan biarkan sebuah program besar menghisap terlalu banyak dana dari ekosistem pendidikan.
Kesejahteraan guru bukan belas kasihan negara. Ia adalah kewajiban negara. Jika Indonesia sungguh ingin menjadi Indonesia Emas 2045, jangan hanya membangun jalan tol, bandara, gedung tinggi, dan ribuan dapur.
Bangunlah manusia. Dan pembangunan manusia selalu dimulai dari seseorang yang berdiri sederhana di depan papan tulis: Guru. Sebuah bangsa boleh berhemat pada seremoni. Boleh memangkas perjalanan dinas. Boleh mengurangi kemewahan pejabat. Boleh menunda proyek yang belum mendesak.
MBG pun boleh ditunda ekspansinya apabila sistemnya masih belum beres. Tetapi ada satu tempat di mana negara tidak boleh menjadi pelit: ruang kelas. Karena di sanalah masa depan republik sedang dibentuk.
Dan di depan ruang kelas itu berdiri seorang guru. Kalau kepada mereka saja negara masih berhitung terlalu pelit, jangan terlalu cepat berbicara tentang Indonesia Emas.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Tiga Periode.
