JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp1.796,8 triliun atau hampir menyentuh angka Rp1.800 triliun. Kendati demikian, Kementerian Keuangan menegaskan masih ada sisa kekurangan target sebesar Rp. 514 triliun yang harus dikejar dalam sisa waktu dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam konferensi pers APBN edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa menghimpun dana hingga mendekati angka Rp1.800 triliun bukanlah tugas yang mudah. Realisasi hingga Oktober tersebut setara dengan 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp. 2.357,7 triliun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp. 1.796,8 triliun, hampir Rp. 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp. 1.800 triliun,” ujar Suahasil Nazara di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada jumat (13/11/2026).
Meski kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 23,2 persen dibanding periode tahun sebelumnya, pemerintah tetap harus mengamankan sisa proyeksi outlook akhir tahun sebesar Rp. 2.310,8 triliun (sekitar 98 persen dari target APBN).
Oleh karena itu, Suahasil secara terbuka meminta partisipasi aktif serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat dan media massa. Ia menegaskan bahwa dana dari pajak tersebut, nantinya akan dikembalikan sepenuhnya untuk membiayai roda belanja negara demi kepentingan masyarakat luas.
“Dan masih ada Rp. 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak. Rp. 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,“ tegas Suahasil.
Dengan sisa waktu dua bulan di penghujung tahun 2026 ini, Kementerian Keuangan berharap sinergi antara otoritas pajak, media, dan kesadaran wajib pajak dapat mendongkrak optimalisasi penerimaan negara, demi menjaga stabilitas fiskal nasional dan keberlanjutan program pembangunan.
Tim Redaksi Total Politik
Sumber: CNBC Indonesia/ Antara
