JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026.
Pencabutan tersebut sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan batalnya Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dan mewajibkan pihak Kemendikdasmen untuk mencabut dokumen dimaksud.
Berdasarkan salinan keputusan yang beredar di sejumlah akun media sosial, surat yang dicabut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan yang selama ini digunakan sebagai dasar pengakuan bahwa proses pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyetaraan tersebut berkaitan dengan masa studi Gibran di UTS Insearch Sydney, Australia.
Dalam bagian pertimbangan, Kemendikdasmen menyatakan pencabutan dilakukan sebagai konsekuensi hukum atas putusan kasasi MA yang telah berkekuatan hukum. Dokumen yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, juga merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat administrasi negara melaksanakan amar putusan pengadilan.
Isi keputusan tersebut memuat dua poin utama. Pertama, mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Kedua, menarik surat keterangan tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang masih menyimpannya, serta menyatakan dokumen itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Frasa erga omnes menjadi salah satu bagian yang paling disorot dalam keputusan tersebut. Secara sederhana, asas itu berarti akibat hukum dari pencabutan tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara, melainkan juga mengikat secara umum. Dengan kata lain, suket yang dicabut tidak dapat lagi digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana sebelumnya. Berdasarkan salinan surat yang beredar, ketentuan itu secara eksplisit dicantumkan dalam diktum kedua keputusan pencabutan.
Langkah Kemendikdasmen ini menandai babak baru dalam polemik panjang mengenai status penyetaraan pendidikan Gibran. Di sisi lain, sebagaimana diberitakan MetroTV News dan Kompas, pihak Gibran dikabarkan siap membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Terlepas dari perdebatan yang masih berlangsung, satu hal yang kini menjadi terang adalah bahwa pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menjalankan amar putusan Mahkamah Agung dengan mencabut suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Status hukum dokumen tersebut pun, setidaknya untuk saat ini, dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.
Tim Redaksi Total Politik
Sumber: MetroTV News/ Kompas
