Sikap defensif pejabat publik, yang cenderung menyalahkan pihak lain, menghambat penyelesaian masalah sistemik dan memperburuk hubungan dengan negara tetangga.
JAKARTA – Setelah sebelumnya bersatu padu sebagai SEAblings dalam perseteruan di dunia maya melawan Knetz (warganet Korea Selatan), hari-hari ini warganet Indonesia tampaknya harus bersabar menghadapi saudara mayanya dari negara-negara tetangga yang semakin ramai mengomentari karhutla Indonesia.
Kepedulian tentang bencana asap kebakaran hutan Indonesia sampai kritik atas penanganannya sudah berminggu-minggu mendominasi percakapan dunia maya. Dan, beberapa hari terakhir pun berhamburan protes kekesalan akibat pernyataan Kepala Bakom Istana.
Ia menyampaikan permintaan agar negara-negara tetangga terdampak asap karhutla untuk memaklumi kondisi alam yang menurut dia di luar kendali manusia, menampik bahwa ada problem tata kelola sektor terkait, dan mengklaim bahwa di hari-hari normal Indonesia juga menyuplai oksigen kepada negara-negara tetangganya.
Sebagian publik menganggap pernyataannya sebagai sikap defensif dan tone-deaf (tuna-nada, gagal peka). Sebagian lainnya menilai ini adalah upaya sengaja membelokkan percakapan dari beban tanggung jawab dengan menciptakan keramaian recehan agar warganet sibuk dan tidak lagi kritis terhadap substansi persoalan.
Pernyataan tersebut bahkan menuai reaksi dari Menteri Dalam Negeri Singapura dan politisi Malaysia. Sang Menteri menilai pernyataan defensif tersebut tidak tepat disampaikan di tengah belitan persoalan karhutla yang masih tak kunjung teratasi. Politisi Malaysia dari Johor Bahru memprotes pernyataan tentang oksigen.
Sikap membela diri para petinggi dan pejabat Indonesia bukan hanya sekali ini saja terjadi. Kita pernah mendengar seorang anggota DPR berkomentar jika penduduk tidak mau kena tsunami maka sebaiknya tidak tinggal di pantai. Seorang politisi juga terekam mengatakan bahwa konsekuensi menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah mengalami penyiksaan.
Bahkan, sikap defensif ini juga sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari video-video pendek yang beredar di jejaring sosial dan perdebatan warganet di dunia maya. Salah satu anekdot yang kerap muncul adalah kisah para pemberi pinjaman uang yang menagih utangnya tetapi justru dimarahi oleh para peminjam uang karena dinilai tidak mau memahami keadaan si peminjam. Begitu canggihnya para pengutang untuk bertahan dari tagihan.
Pada dasarnya, sikap defensif muncul karena mekanisme pertahanan ego manusia berusaha melindungi martabat diri dengan mencari-cari penjelasan, memindahkan kesalahan kepada pihak-pihak lain, atau membangun konteks lain yang diklaim membuat persoalan kemudian muncul.
Mengutip pandangan-pandangan klasik tentang watak orang Indonesia, kita tidak heran dengan kecenderungan ini pada masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat, misalnya, menyebutkan salah satu ciri orang Indonesia adalah sikap tidak bertanggung jawab, membuatnya suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain atau keadaan.
Ulasan Mochtar Lubis dalam Pidato Kebudayaan tahun 1977 menggambarkan bahwa orang Indonesia memiliki watak munafik yang mengakibatkan suburnya budaya ABS (asal bapak senang), enggan bertanggung jawab, dan sering melempar kesalahan kepada pihak lain, serta berjiwa feodal. Ciri terakhir ini menyebabkan orang Indonesia mengharapkan perlakuan istimewa dan suka menggunakan kekuasaan, terutama untuk kepentingan pribadinya.
Ini tidak terlepas dari shame culture (budaya mempermalukan) dalam masyarakat komunal seperti Indonesia. Dari studinya atas masyarakat Jepang dan Amerika Serikat, Ruth Benedict pada 1946 menyimpulkan masyarakat komunal lebih cenderung mengembangkan shame culture, sedangkan masyarakat yang individualistik lebih cenderung kepada guilt culture (budaya merasa bersalah) yang bertumpu pada pertimbangan internal.
Pada masyarakat dengan shame culture, perilaku anggota masyarakat dibangun dengan penerapan sanksi/hukuman sosial. Walhasil, sikap defensif untuk melindungi diri dari tudingan sosial menjadi mekanisme pertahanan diri yang kuat, dengan cara membuktikan bahwa penyebab persoalan bukanlah dirinya.
Sikap defensif akan menyebabkan individu kurang mampu membangun hubungan yang memberdayakan dengan orang lain. Ia juga akan terjebak pada pusaran persoalan karena ia tidak mampu mengakui persoalan sejatinya dan pada gilirannya tidak mampu mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya.
Dalam taraf pribadi, kecenderungan ini hanya berdampak kepada individu yang bersangkutan. Masalahnya menjadi berbeda ketika sikap defensif ini ditunjukkan oleh pejabat publik atau pengambil kebijakan publik, yang bisa berdampak pada sistem yang lebih luas.
Karena pembuat dan pelaksana kebijakan publik tidak bergerak menggunakan data dan bukti (evidence-based), akar persoalan sulit ditemukan atau bahkan tidak diakui. Sikap defensif membuat persoalan sistemik tidak dapat dibaca secara utuh sehingga titik-titik kunci dalam sistem (system hotspots) tidak tertangani dengan baik.
Bahkan, sumber daya bangsa yang terbatas akan diarahkan pada hal-hal lain yang tidak relevan karena kecenderungan mencari kambing hitam. Alih-alih menyelesaikan persoalan, kita akan terjebak dalam pusaran persoalan yang semakin besar dan semakin dalam.
Dampaknya, kita akan menghadapi persoalan-persoalan tambahan yang tidak perlu (unnecessary problems). Contoh di depan mata kita hari-hari ini adalah hubungan diplomatik dengan negara tetangga yang tampak terganggu. Bukan lagi berfokus pada mengelola dampak asap karhutla pada kehidupan negara tetangga, melainkan melebar menjadi persoalan respons Pemerintah Indonesia.
Pernyataan beberapa pejabat tinggi negara tetangga di hadapan media internasional menggambarkan betapa mereka telah berupaya menawarkan kerjasama dan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, namun masih belum mendapatkan respons yang diharapkan.
Kita tentu berhak dan wajib untuk memperjuangkan kedaulatan kita. Justru karenanya kita perlu menunjukkan kebesaran jiwa untuk mengakui kontribusi dan tanggungjawab kita dalam kelindan persoalan yang terlanjur kompleks. Hanya dengan kerendahan hati itu, pikiran dan hati kita bisa melihat dengan jernih.
Saat ini, pandangan dunia pun tertuju kepada kita. Suka atau tidak. Maka sudah saatnya meninggalkan sikap bertahan, dan menunjukkan jiwa ksatria untuk bertindak, walaupun berat. Demi martabat dan kedaulatan bangsa kita.
Alissa Wahid. Direktur Jaringan GUSDURian
Sumber: Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/bertahan?open_from=Section_Opini
