JAKARTA – Demokrasi Indonesia mungkin belum berada pada titik kegagalan, tetapi sedang menghadapi sesuatu yang tak kalah penting, yakni krisis kepercayaan (crisis of confidence). Dalam percakapan di podcast Total Politik, Greg Barton melihat persoalan pemerintahan Prabowo bukan terutama pada absennya niat populis, melainkan pada jarak antara retorika, kapasitas teknokratis, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan.
Menurutnya, Prabowo tampil dengan bahasa politik yang kuat, agenda populis yang ambisius, serta orientasi internasional yang lebih aktif dibanding pendahulunya. Namun, ambisi politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan manfaat yang nyata. Di sinilah persoalan mulai mengemuka, ketika loyalitas politik lebih dominan daripada kompetensi, ketika kritik dari lingkaran dalam semakin terbatas, dan ketika birokrasi serta teknokrasi tidak sepenuhnya diberi ruang untuk mengoreksi atau mengimplementasikan gagasan politik secara optimal.
Dari politik luar negeri, BRICS, relasi dengan China dan negara-negara demokrasi, hingga dinamika komparasi kepempinan antar-presiden, NU, Muktamar Jombang, dan konfigurasi elite politik, semuanya bermuara pada satu pertanyaan: apakah Prabowo memiliki orang-orang yang mampu menerjemahkan visi misinya menjadi hasil yang riil?
Dalam metafora Barton, seorang pemimpin membutuhkan “Hanuman”, sosok kera atau monyet pejuang dari kisah epik Ramayana. Sosok prajurit sekaligus teknokrat yang sangat loyal tetapi juga kompeten, bukan penjilat karena berani memberi kritik, dan mampu mengeksekusi gagasan. Sebab, pada akhirnya, persoalan pemerintahan bukan hanya siapa yang paling loyal kepada pemimpin, melainkan siapa yang mampu membuat negara bekerja.
Berikut percakapan selengkapnya tentang crisis of confidence hingga kebutuhan seorang “Hanuman” selengkapnya:*
Oke, welcome to Total Politik. Hari ini kami kedatangan special guest. Ini pertama kalinya beliau datang ke sini, padahal kami sudah sekitar dua sampai tiga tahun berada di sini. Pak Greg, bagaimana melihat demokrasi Indonesia hari ini? Apakah sudah bergerak dari bad behavior menuju bad ideas, atau sebenarnya masih relatif sama? Dalam global projection, demokrasi Indonesia disebut mengalami decline. Bagaimana Pak Greg melihat kondisi tersebut?
Saya masih cukup kuat dan tetap optimistis, terutama dalam jangka panjang. Memang, pada saat ini ada crisis of confidence, yaitu krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Namun, masyarakat Indonesia masih mendukung demokrasi. Kalau kita melihat Muktamar NU di Jombang, misalnya, prosesnya berlangsung sangat demokratis. Jadi, saya merasa masyarakat Indonesia masih mendukung proses demokratis.
Dalam politik, persoalannya memang sering kali berkaitan dengan gagasan. Bisa ada gagasan yang buruk atau tidak masuk akal. Sayangnya, saat ini terlihat ada niat yang baik, tetapi penerapan atau eksekusinya tidak berhasil. Kalau kita melihat masa Orde Baru di bawah Pak Harto, misalnya, ada para teknokrat dan ada perencanaan lima tahunan yang cukup masuk akal. Ada orang-orang hebat. Ada para menteri yang hebat.
Ketika Pak Habibie menjadi presiden, misalnya, beliau merupakan transitional president yang luar biasa. Beliau mampu menerapkan gagasan sekaligus mengeksekusinya. Pada masa Gus Dur, ada niat yang baik dan perjuangan terhadap reformasi, walaupun pelaksanaannya memang kacau. Kemudian pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi, juga ada banyak menteri yang sangat baik.
Sekarang pun sebenarnya ada beberapa wakil menteri yang luar biasa dan ada beberapa menteri yang cukup baik. Masalahnya adalah ketika pemerintah memakai semboyan populis, tetapi masyarakat tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, semboyan itu tidak akan diterima dan akhirnya tidak ada gunanya.
Karena itu, bagi saya, Pak Prabowo harus mencari jalan keluar dengan menggunakan orang-orang yang betul-betul pintar dan kompeten.
Kalau Pak Prabowo sendiri, Pak Greg melihat ini sebagai populist leadership?
Gayanya memang terlihat populis. Niatnya kelihatan baik. Namun, walaupun beliau adalah orang yang pintar dan luar biasa dalam banyak hal, dalam masalah ekonomi kelihatan bahwa Pak Prabowo sendiri mungkin tidak memahami persoalan tersebut secara mendalam.
Tentu saja tidak mungkin seorang pemimpin menjadi ahli ekonomi dalam segala hal. Tetapi setidaknya dia harus memberi kesempatan kepada orang-orang yang betul-betul pintar dan memiliki kompetensi untuk menjadi menteri dan anggota kabinet. Kalau hanya mengandalkan teman-teman yang loyal, itu juga berbahaya.
Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Donald Trump yang kedua, misalnya, kondisinya jauh lebih buruk karena ada persoalan antidemokrasi. Sementara di Indonesia, persoalannya bukan itu.
Jadi intensinya sudah jelek?
Tidak. Sekarang ini niatnya adalah membuat Republik Indonesia sukses. Hanya saja, pemerintah kewalahan karena ada crisis of confidence.
Jadi, populisme Pak Prabowo yang dijual dalam pidato dan materi kampanye tidak dapat dieksekusi dengan baik? Apakah penyebabnya adalah lemahnya level teknokrasi?
Kalau hanya mengandalkan semboyan, pasti tidak ada gunanya. Sebenarnya seseorang bisa menggunakan retorika populisme, asalkan kapasitas teknokratisnya siap dan bisa berperan.
Dulu banyak menteri yang luar biasa. Sekarang ada beberapa yang cukup baik, dan ada lebih banyak wakil menteri yang kompeten. Jadi sebenarnya sederhana. Pemerintah harus mengganti atau memperkuat tim dengan teknokrat yang baik.
Kalau Pak Jokowi dulu, Pak Greg menganggap beliau juga populis?
Ya. Bedanya, retorika Jokowi memang populis, tetapi ada teknokrasi yang menopangnya. Sekarang retorikanya juga populis. Memang berbeda dalam nuansanya, tetapi persoalannya adalah kapasitas teknokratisnya masih kurang.
Dulu ada beberapa tokoh yang sangat menonjol. Sekarang tidak banyak. Sri Mulyani, misalnya. Kalau ada lagi tokoh seperti Sri Mulyani atau orang yang memiliki kapasitas serupa, tentu akan lebih sehat.
Kita bisa melihat beberapa menteri Pak Jokowi yang kemudian berlanjut menjadi menteri di pemerintahan sekarang. Ada Bahlil, Rosan, Trenggono, bahkan penasihat seperti Pak Luhut masih memiliki peran.
Namun, masalahnya adalah keseimbangannya. Bukan berarti tidak ada orang yang kompeten. Masalahnya adalah komposisinya tidak seimbang dengan kebutuhan teknokratis pemerintahan.
Jadi maksudnya begini, Pak Greg. Dalam pertarungan internal kekuasaan hari ini, internal competition, sisi teknokrasi selalu kalah dengan sisi orang-orang dalamnya Pak Prabowo?
Pada saat ini kelihatannya begitu. Di mana-mana, dalam sistem demokratis, selalu ada political appointment. Itu tidak masalah selama ada keseimbangan. Namun, kalau para ahli yang betul-betul memahami ekonomi, kebijakan luar negeri, atau bidang lainnya tidak diberi ruang dan justru digantikan oleh orang yang hanya loyal, itu berbahaya.
Dunia saat ini menghadapi banyak tantangan. Ada krisis iklim, perubahan geopolitik, dan perang di berbagai tempat. Indonesia harus tetap mandiri dan netral, tetapi juga harus memiliki kapasitas yang lebih kuat.
Mungkin sebenarnya ada banyak teknokrat. Tetapi dalam internal competition, teknokrat justru mendapatkan ruang yang semakin sedikit. Mereka lebih banyak ditempatkan sebagai wakil menteri, bukan menteri. Mereka harus berhadapan dengan para loyalis yang mungkin lebih didengarkan Pak Prabowo daripada para teknokrat. Pak Prabowo sendiri pernah mengatakan dalam pidatonya di acara PAN bahwa kalau harus memilih antara orang pintar dan orang loyal, beliau akan memilih yang loyal terlebih dahulu.
Sayang sekali. Karena pada akhirnya yang rugi bukan hanya negara. Pak Presiden sendiri juga yang rugi. Kalau seorang presiden ingin sukses, dia membutuhkan tim yang baik. Kalau timnya lemah atau pemain terbaik tidak diberi kesempatan, pada akhirnya pemimpinnya juga yang dirugikan.
Tapi Pak Greg tidak melihat kemungkinan adanya figur seperti Bobby Kennedy di dalam kabinet Pak Prabowo? Dulu Bobby Kennedy adalah adik John F. Kennedy. Di depan publik, Bobby selalu mendukung John. Tetapi di dalam pemerintahan, dia bisa berbicara apa saja kepada John. Dia berani challenge pikiran John. Misalnya, dia bisa mengatakan, “Pikiranmu tidak masuk akal, John.” Atau, “Kalau kamu mengambil Lyndon, kita akan kehilangan dukungan karena orang ini tidak disukai.” Pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan John. Bagaimana Pak Greg melihat model seperti itu?
Saya setuju. Lebih baik kalau ada orang yang betul-betul setia, tetapi merupakan loyal critic. Artinya, dia loyal tetapi berani mengkritik. Dia berani berbicara dan pendapatnya juga diterima.
Kalau ada orang yang berbicara dengan niat baik dan benar-benar memiliki kompetensi, pendapatnya harus didengarkan. Sekarang seolah-olah mereka tidak diberi ruang secara seimbang.
Atau mereka tidak berani?
Iya, mungkin mereka tidak berani. Mungkin karena sudah tahu bahwa pendapat mereka tidak akan diterima. Kalau dulu zaman Gus Dur, siapa yang menjadi “Bobby”-nya? Ada banyak. Hampir semuanya bisa menjadi “Bobby”. Di dalam pemerintahan Gus Dur, ada orang yang berani challenge Gus Dur sampai titik tertentu. Ada dialektika.
Saya sering menyaksikannya. Misalnya saat sarapan pagi. Banyak orang berani berbicara. Mereka tidak merasa diblok. Mereka percaya bahwa suara mereka akan didengar.
Siapa tokoh-tokoh yang paling memorable bagi Pak Greg pada waktu itu?
Ada yang menonjol di depan publik dan politik, tetapi ada juga yang bekerja lebih diam-diam sebagai penasihat. Kalau Pak Wimar, misalnya, beliau memang hanya juru bicara dan bukan anggota kabinet. Tetapi ketika memberikan feedback, pendapatnya juga didengarkan. Beliau bisa memberikan masukan secara halus. Misalnya, menjelaskan bahwa sebuah narasi akan lebih baik jika disampaikan dengan cara tertentu.
Jadi ada prosesnya. Tidak top-down seratus persen?
Betul. Ada proses bermusyawarah. Ada proses diskusi. Ada dialektika.
Menurut Pak Greg, apa yang membuat kabinet Pak Prabowo terlihat sangat tegang?
Mungkin karena Pak Prabowo sendiri merasa kewalahan. Kalau beliau sadar bahwa dirinya tidak tahu sesuatu, seharusnya lebih baik diserahkan kepada orang yang ahli. Namun, mungkin ada beberapa orang lama yang ingin mempertahankan kendali. They don’t want to lose control.
Di sisi lain, Pak Prabowo sendiri mungkin masih percaya pada semboyan populis dan merasa kewalahan untuk mencari jalan keluar. Mungkin lama-lama beliau akan sadar bahwa harus ada perubahan, tetapi saat ini belum jelas bagaimana caranya.
Masih ada harapan. Masih ada harapan kalau dilakukan penggantian beberapa menteri, terutama di bidang ekonomi dan luar negeri, atau bidang-bidang yang sangat penting. Kalau orang yang tepat ditempatkan di sana, kepercayaan masyarakat bisa kembali.
Bulan September atau Oktober ini kondisinya mungkin sedikit lebih baik dibandingkan bulan Juli. Ada sedikit perbaikan. Itu memberi indikasi bahwa sebenarnya masih ada jalan keluar. Tetapi harus ada proses penerapan. Kalau diakui niatnya baik, harus ada eksekusi yang menghasilkan sesuatu.
Pak Greg, kalau saya bertanya sebagai pengamat Indonesia yang juga mendalami comparative politics, Indonesia hari ini kira-kira selevel dengan negara mana di dunia dengan model kepemimpinan Pak Prabowo?
Jawabannya agak rumit karena sistem demokrasi Indonesia masih utuh. Memang ada democratic backsliding, tetapi sistemnya masih ada dan masih berfungsi. Rakyat masih memiliki aspirasi. Justru ada crisis of confidence karena masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada kondisi sekarang. Masih ada orang pintar dan teknokrat yang, setidaknya secara diam-diam, memberikan masukan. Kalau niat Presiden memang baik, masih ada peluang.
Kalau dibandingkan dengan negara lain, ada banyak negara yang jauh lebih buruk. Amerika Serikat sekarang, misalnya, dikuasai oleh pihak yang cenderung antidemokrasi. Di banyak negara Eropa juga ada populisme sayap kanan.
Indonesia berbeda. Ada populisme, tetapi niatnya terlihat baik. Masalahnya adalah ada kecenderungan merasa tahu, padahal sebenarnya tidak memahami persoalan secara mendalam. Akibatnya, gagasan atau aspirasi tidak dapat diterapkan secara efektif.
Belakangan Pak Prabowo beberapa kali mengatakan bahwa demokrasi kita perlu dievaluasi. Ada gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Di tingkat negara, kita juga melihat menguatnya state capitalism, peran negara dan sentralisme kekuasaan yang semakin dominan. Otonomi daerah juga terlihat mengalami perubahan.
Jadi, kalau saya mengatakan Pak Prabowo punya niat baik, saya juga ingin mengatakan bahwa niat baik tidak berarti beliau memahami seluruh persoalan. Saya percaya sampai saat ini Pak Prabowo bukan seorang yang antidemokrasi. Tetapi beliau juga bukan seorang pejuang demokrasi karena kurang memahami bidang tersebut. Ini bidang yang berada di luar kompetensinya. Jadi, walaupun beliau bukan seorang yang antidemokratik, beliau juga bukan pejuang demokrasi.
Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Apa bedanya dengan Jokowi?
Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi memang cukup rumit. Kalau dibandingkan dengan Pak SBY, misalnya, SBY banyak mengikuti forum internasional dan berusaha memahami berbagai persoalan. Beliau juga memiliki orang-orang pintar di sekelilingnya, seperti Pak Tino dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi ada niat untuk memahami persoalan dan memberikan kontribusi.
Kalau Pak Prabowo, ada semboyan populis. Niatnya mungkin baik, tetapi pemahaman terhadap isu belum cukup. Di dalam kabinetnya ada orang yang mampu, tetapi ada juga yang tidak terlalu mampu. Hasilnya, masyarakat tidak percaya. Itulah crisis of confidence.
Apakah ini juga dipengaruhi oleh standar pemerintahan sebelumnya yang sudah dibangun, sehingga ekspektasi masyarakat menjadi tinggi dan akhirnya meningkatkan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah Pak Prabowo? Sebelumnya ada SBY dan Jokowi.
Betul. Pak SBY menjabat dua periode, sepuluh tahun. Pak Jokowi juga sepuluh tahun. Jadi ada dua puluh tahun stabilitas. Tidak berarti mereka menguasai segalanya, tetapi orang-orang diberi kesempatan untuk berperan. Sekarang terjadi pergantian. Memang ada beberapa tokoh lama, tetapi teknokrat lama yang paling terkenal tidak lagi berada di bidang ekonomi dan politik luar negeri. Orang kemudian tidak percaya bahwa ada ahli yang benar-benar kompeten atau, kalau ada, mereka tidak diberi ruang. Ini menjadi ironis karena kita tahu Pak Prabowo sendiri memiliki perhatian besar terhadap politik luar negeri.
Pak Prabowo memang memiliki ketertarikan terhadap politik luar negeri. Berbeda dengan Pak Jokowi yang kurang percaya diri dalam urusan internasional dan akhirnya tidak terlalu tertarik berkeliling di panggung internasional. Pak Prabowo justru ingin Indonesia, sebagai negara besar dan kekuatan ekonomi besar, berperan di tingkat internasional. Itu niat yang baik.
Beliau juga sangat rajin melakukan perjalanan luar negeri. Namun, penerapan idenya belum dilakukan secara sistematis. Hasilnya menjadi tidak jelas. The problem is understanding.
Jadi kemampuan timnya kurang kuat?
Iya. Kalau diplomatnya, sebenarnya relatif sama. Banyak diplomat di Kementerian Luar Negeri yang sudah bekerja sejak zaman Gus Dur.
Harus diakui, ini bukan persoalan unik Indonesia. Anggaran Kementerian Luar Negeri memang terlalu terbatas. Resources-nya terbatas. Ada orang yang sangat pintar, tetapi sumber dayanya terbatas.
Australia juga mengalami masalah yang sama. Anggarannya terlalu kecil. Mungkin saya agak bias karena saya tertarik pada politik internasional. Tetapi politik internasional memang sangat penting sekarang. Bahkan lebih penting daripada dulu karena ada perubahan geopolitik.
Harus ada resourcing yang memadai. Kalau Kementerian Luar Negeri sangat terbatas, orang-orangnya bisa saja baik dan pintar, tetapi tetap memiliki keterbatasan.
Dalam kampanye 2024, isu pasangan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan. Menurut Pak Greg, apakah pemerintahan sekarang benar-benar merupakan keberlanjutan atau justru totally change?
Yang jelas belum selesai. Masih ada orang yang ragu-ragu. Memang ada banyak pihak yang ikut campur dan banyak orang yang mencari kepentingan pribadi, tetapi persoalannya belum selesai.
Tetapi dari arah kebijakannya, Pak Greg masih optimistis bahwa ini merupakan keberlanjutan?
Saya masih optimistis. Masih ada peluang bagi Pak Prabowo untuk mencari jalan keluar melalui perubahan di dalam kabinet. Sentimen saat ini sedikit membaik. Rupiah juga sedikit membaik.
Tetapi, kalau saya boleh memberikan nasihat, orang-orang yang pintar harus diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi.
Kalau begitu, apakah Jokowi masih masuk ke dalam variabel keberlanjutan ini? Ada dua mantan presiden yang selama dua puluh tahun memberikan stabilitas, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Keduanya juga pernah berkampanye untuk Pak Prabowo. Apakah keberlanjutan itu seharusnya mencakup keduanya?
Benar. Namun, kelihatannya sekarang ada ekspektasi bahwa dalam pemilu presiden berikutnya, Pak Prabowo tidak otomatis akan terpilih kembali. Ada orang, baik dari tim SBY maupun tim Jokowi, yang mulai berpikir bahwa mungkin akan ada kesempatan untuk melakukan pergantian melalui proses demokratis.
Ini merupakan ancaman bagi Pak Prabowo. Ini juga menjadi tantangan bagi negara karena stabilitas lebih baik. Tetapi kalau masyarakat tidak percaya lagi dan merasa perlu ada pergantian, fokus politik sudah bergeser ke sana.
Menurut Pak Greg, kapan momentum yang mungkin membuat elite atau presiden yang sekarang berada di belakang Pak Prabowo mulai berpikir, “Kita harus mengganti”?
Yang paling sederhana adalah harus diakui bahwa tidak ada kepastian seorang presiden akan mendapatkan dua periode. Seorang presiden harus membuktikan dirinya pada periode pertama.
Di Amerika Serikat juga ada beberapa presiden yang cukup baik tetapi tidak dipilih kembali. Salah satunya Jimmy Carter. George H. W. Bush juga merupakan orang yang cukup mampu, tetapi kalah.
Jadi bisa saja terjadi di Indonesia. Kalau pada periode pertama seorang presiden tidak memberikan kesan yang sangat positif dan muncul crisis of confidence, bisa terjadi pergantian dan presiden tidak mendapatkan periode kedua.
Di Filipina, presiden hanya diberi satu periode. Mungkin kompromi yang sekarang berlaku di Indonesia lebih baik karena presiden dapat diberi kesempatan dua periode.
Tetapi persoalan Pak Prabowo adalah belum pasti beliau akan dipilih kembali karena masyarakat mulai ragu dan tidak percaya. Kita kembali pada persoalan trust dan keraguan.
Ada dua presiden yang berkuasa dua periode selama sepuluh tahun dengan stabilitas dan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu SBY dan Jokowi. Mengapa modal tersebut tidak bisa dikonversi untuk mendukung Pak Prabowo? Bagaimana cara mentransformasikan karisma Jokowi dan SBY kepada Pak Prabowo?
Pada awalnya, kemenangan Pak Prabowo sangat jelas memiliki salah satu unsur yang berasal dari peran Pak Jokowi. Namun, sekarang di dalam kabinet, peran tersebut tidak jelas.
Sebenarnya ada sumber daya manusia dan sumber daya politik yang bisa digunakan, tetapi saat ini tidak terlihat dimanfaatkan. Ada banyak hal yang cukup aneh dan menjadi misteri. Misalnya, nasib Pak Nadiem. Mengapa ada masalah seperti itu? Saya sendiri kurang memahami.
Kalau membicarakan politik di Amerika, Inggris, atau Australia, bagi saya politik di sana lebih transparan daripada politik Indonesia. Ada potensi bantuan dari Pak SBY dan Pak Jokowi, tetapi tentu ada perhitungan politik mereka sendiri.
Apakah dua mantan presiden ini perlu dimanfaatkan kembali untuk mengembalikan kepercayaan?
Betul. Kalau diteruskan seperti sekarang, tidak baik bagi Pak Prabowo maupun bagi negara. Lebih baik mencari jalan keluar.
Salah satu persoalan utama saat ini adalah crisis of confidence. Dari sisi perhitungan politik, memang ada sisi baik dan buruknya. Orang yang karismatik dan terpercaya bisa menjadi ancaman. Tetapi lebih baik dimanfaatkan daripada tidak dimanfaatkan.
Kalau tidak dimanfaatkan, mereka tetap bisa menjadi ancaman. Kalau dimanfaatkan, juga ada risiko. Menurut saya, risiko tidak memanfaatkannya justru lebih tinggi. Kalau seseorang merasa tersinggung karena tidak dimanfaatkan, itu bisa lebih berbahaya. Apalagi sebentar lagi ada pemilu lagi dan belum pasti Pak Prabowo akan dipilih kembali.
Kalau untuk urusan luar negeri sendiri, bagaimana Pak Greg melihat pemerintahan ini? Tadi Pak Greg mengatakan perhatian Presiden terhadap politik luar negeri sangat besar. Saya membandingkan perjalanan luar negeri Gus Dur dan Prabowo. Gus Dur, dalam sekitar 21 bulan menjadi presiden, melakukan sekitar 80 kunjungan. Pak Prabowo sekitar 54 kunjungan dalam 23 bulan. Gus Dur masih lebih banyak. Apa yang membedakan perjalanan luar negeri Gus Dur dengan perjalanan luar negeri Pak Prabowo?
Indikator jumlah kunjungan luar negeri sebenarnya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah visi dan niatnya.
Pada masa Gus Dur, Indonesia baru memulai proses transisi demokrasi. Indonesia masih menghadapi banyak oposisi internal, baik dari pihak militer maupun sipil. Dunia internasional juga belum sepenuhnya yakin bahwa Indonesia benar-benar bisa menjadi demokrasi. Itu merupakan salah satu tantangan Gus Dur.
Sekarang dunia sudah memahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan salah satu negara besar di dunia. Namun, dunia internasional masih kurang familiar dengan Indonesia.
Bagi saya, baik jika seorang presiden mau keluar negeri, naik ke panggung internasional, dan menjadi wakil negaranya. Tetapi harus ada pesan yang jelas. Pesan Gus Dur memang sering kacau, tetapi perjuangannya terhadap demokrasi sangat jelas. Perjuangannya terhadap hak asasi manusia juga sangat jelas. Pada Pak Prabowo, saya setuju bahwa niat agar dunia memahami Indonesia itu sangat penting.
Namun, sampai sekarang belum berhasil. Mungkin karena orang masih bingung apakah Indonesia benar-benar ingin tetap demokratis atau mengalami backsliding, apakah ingin menjadi negara modern atau justru dikuasai oligarki dan bergerak menuju sistem yang lebih otoriter.
Pak Greg, apakah Pak Prabowo ingin mengasosiasikan dirinya dengan Lula da Silva di Brasil atau Erdogan di Turki sebagai leader of the world? Apa hambatan untuk menjadi seperti dua pemimpin tersebut?
Saya tetap percaya bahwa niat beliau baik. Tetapi discernment-nya sangat kurang.
Erdogan bukan seorang demokrat. Putin juga bukan seorang demokrat. Vladimir Putin sangat antidemokratik. Jangan percaya bahwa orang-orang tersebut benar-benar mendukung demokrasi atau akan menjadi sahabat Indonesia. Mereka adalah figur yang antidemokratik dan pada akhirnya belum tentu mendukung kepentingan Indonesia.
Karena itu, lebih baik mencari teman-teman yang memiliki nilai dan visi yang sama. Nasihat saya, jangan terlalu banyak mencari sahabat ke Moskow atau Ankara. Teman-teman setia Indonesia tidak berada di sana.
Di Washington memang situasinya sekarang kacau. Tetapi Kanada, Inggris, Jerman, dan Prancis masih memiliki orang-orang yang mau membantu dan menjadi mitra. Namun, Indonesia harus memiliki pemahaman demokrasi dan visi politik yang jelas.
Kalau Pak Prabowo bergabung dengan BRICS, apakah itu tidak strategis?
Menurut saya, BRICS cukup wajar. Pada saat ini, peran Amerika sebagai pemimpin sistem global sudah berakhir. Setelah sekitar delapan puluh tahun, dominasi Amerika memang mulai berakhir.
Saya tidak mau mengatakan bahwa Amerika selalu bisa diandalkan atau tidak pernah melakukan kemunafikan. Namun, sedikitnya selama ini ada stabilitas.Ketika dominasi Amerika berkurang, muncul negara-negara seperti anggota BRICS. Itu masuk akal.
Tetapi harus diakui, di dalam BRICS belum ada visi atau pemahaman yang benar-benar jelas. Dalam beberapa hal, India dan Indonesia bisa bekerja sama.Namun, visi Perdana Menteri Modi berbeda dengan visi para pemimpin Indonesia.
Bagaimanapun, kedua negara besar di Asia itu harus bekerja sama. China jelas bukan sistem demokratis, tetapi China adalah negara penting. Rusia berbeda. Rusia saat ini sangat antidemokratik dan ekonominya relatif kecil.Karena itu, jangan mencari bantuan dari Rusia.
Kalau Turki, negara itu juga menghadapi banyak masalah.Di Timur Tengah juga terdapat banyak persoalan. Mungkin Yordania atau beberapa negara lain masih masuk akal sebagai mitra. Israel saat ini juga menghadapi persoalan demokrasi yang serius.
Kalau Pak Jokowi dulu lebih pragmatis dalam membangun relasi luar negeri, misalnya dengan Dubai, lebih transaksional tetapi juga lebih realistis, apa perbedaannya dengan sekarang?
Sekarang Pak Prabowo menjadi salah satu korban dari semboyan populis yang mungkin memiliki niat baik tetapi tidak memiliki pemahaman lengkap. Kalau pergi ke Moskow atau Ankara untuk mencari sahabat yang mendukungnya, menurut saya itu merupakan kesalahan.
Yang akan membantu Indonesia adalah negara-negara yang mendukung demokrasi, kerja sama yang adil, dan benar-benar bisa menjadi mitra. Saya tidak mengatakan Indonesia harus bermusuhan dengan Rusia atau Turki. Tetapi jangan percaya bahwa teman-teman setia berada di sana.
Kalau pemimpin negara mencari kepentingan pribadi, bersikap otoriter, dan antidemokratis, mereka bukan sahabat atau mitra ideal bagi Indonesia. Lebih baik mencari teman yang baik dan memiliki niat yang baik.
Hubungan dengan Jepang, China, Brasil, Kanada, Inggris, Jerman, dan Prancis, misalnya, masuk akal untuk terus dikembangkan. Yang penting jangan terlalu percaya kepada pemimpin atau negara yang antidemokratis dan tidak terlalu peduli terhadap kepentingan Indonesia.
Jadi menurut Pak Greg, Prabowo berbeda dengan Erdogan dan Putin yang antidemokrat. Pak Prabowo masih seorang demokrat, meskipun pemahamannya belum lengkap. Kalau dibandingkan, lebih demokrat mana, Pak Prabowo atau Pak Jokowi?
Kalau membandingkan keduanya, Jokowi lebih transaksional tetapi realistis. Hasilnya juga lumayan baik. Kalau Prabowo, retorikanya lebih kuat dan lebih populis, tetapi penerapannya sampai sekarang belum berhasil.
Bagaimana Pak Greg melihat Jokowi muncul dengan kartu anggota PSI? Ini menjadi menarik karena PSI sekarang menjadi partai besar dan bukan hanya lolos parlemen. Padahal selama ini Pak Jokowi dikenal mengandalkan floating mass. Beliau masuk ke massa mengambang dan tidak terlalu percaya pada kelembagaan partai politik. Beliau memiliki relawan. Kekuatan politik yang selama ini dicitrakan kepada Pak Jokowi berada di luar kekuatan politik formal. Sekarang beliau masuk ke jaringan partai. Bagaimana Pak Greg melihat perubahan ini?
Kalau Pak Jokowi harus diakui, itu sangat wajar. Pada saat itu tidak ada pilihan lain. Beliau tidak mendapatkan ruang di PDIP. Bagi saya, itu merupakan kesalahan Ibu Mega dan teman-teman di PDIP karena Jokowi yang sebenarnya bisa menjadi aset yang setia akhirnya terasing. Karena itu, mau tidak mau beliau harus mencari landasan dukungan di luar sistem partai politik.
Mungkin sebentar lagi akan muncul lagi dengan PSI. Partai politik tetap penting. Tetapi dulu partai politik bukan opsi bagi Pak Jokowi. Jadi beliau harus mencari jalan alternatif.
Dengan mendukung Pak Prabowo, terlihat bahwa Pak Jokowi masih memiliki harapan untuk berperan dalam politik. Beliau belum siap pensiun. Beliau masih ingin berperan. Kalau sebentar lagi mendapatkan kendaraan melalui PSI, itu merupakan salah satu kemungkinan.
Apakah Pak Greg melihat bahwa ini menunjukkan perubahan mindset Pak Jokowi? Dulu mungkin partai hanya digunakan sebagai kendaraan pemilu. Sekarang berbeda. Pak Jokowi seolah-olah membangun kendaraan politik sendiri.
Kelihatannya Pak Jokowi merasa belum selesai. Beliau belum siap pensiun walaupun sudah mencapai banyak hal. Namun, kelihatannya beliau masih merasa harus berperan. Ini merupakan faktor psikologis.
Ada sisi baik dan sisi buruk. Ada potensi untuk menghasilkan kebaikan, tetapi juga ada potensi membuat beliau rugi. Beliau sadar bahwa mau tidak mau harus memiliki kendaraan politik. Kalau pilihannya terbatas, PSI menjadi salah satu opsi.
Apakah ini akan membuat Pak Prabowo dan Pak Jokowi semakin berjarak karena mereka sekarang mulai menjadi kompetitor politik?
Ketika Pak Prabowo dipilih menjadi presiden, popularitasnya sangat tinggi, sekitar 80 persen. Sekarang mungkin sekitar 50-an persen. Itu merupakan penurunan yang cukup besar.
Tokoh lain seperti Kang Dedi juga sangat populer, terutama di Jawa Barat. Kalau Pak Prabowo terus mengalami penurunan, lebih masuk akal mencari mitra yang populer. Baik SBY maupun Jokowi berpotensi menjadi mitra. Namun, mereka juga bisa dianggap sebagai ancaman. Keadaannya masih sangat tidak jelas.
Politik Indonesia memang sangat sulit dibaca. Seperti kasus Pak Nadiem. Sampai hari ini saya belum mendapatkan penjelasan mengenai kasus tersebut yang menurut saya masuk akal. Sayang sekali karena banyak anak muda Indonesia yang ingin menjadi entrepreneur, membangun perusahaan baru, menggunakan teknologi, dan sebagainya.
Ketika melihat nasib Pak Nadiem, mereka bisa kehilangan kepercayaan. Ini menjadi bagian dari penurunan confidence dan trust level.
Saya ingin kembali ke pernyataan Pak Greg soal approval rating. Karena popularitas Pak Prabowo turun, beliau membutuhkan bantuan dari orang-orang yang populer. Kalau SBY dan Jokowi, berarti ada dua kemungkinan. Untuk SBY, ada Mas AHY yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Beliau sangat karismatik dan pintar. Untuk Jokowi, ada wakil presidennya. Menurut Pak Greg, relasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal?
Betul. Sedikitnya menjadi jelas bahwa kalau Pak Prabowo terus berjalan seperti sekarang, ada risiko beliau bisa kandas. Sedikitnya, ada risiko beliau tidak dipilih untuk periode kedua. Karena itu, beliau harus mencari jalan keluar dari crisis of confidence dan mengadakan perubahan yang signifikan.
Apa yang membuat Pak Prabowo sampai sekarang agak enggan memanfaatkan Pak SBY dan Pak Jokowi secara maksimal? Apakah karena mereka dianggap sebagai ancaman?
Dari segi risiko politik, lebih baik mengambil alih risiko itu dan memanfaatkannya daripada menghindarinya lalu akhirnya kandas. Mungkin Pak Prabowo sudah sadar bahwa harus ada perubahan, tetapi belum tahu bagaimana dan siapa yang dapat membantu.
Kalau kita belajar dari Gus Dur, semua ancaman justru diambil alih. Ada Bu Mega, Akbar Tanjung, Amien Rais, dan berbagai tokoh lain. Gus Dur berani berhadapan dengan mereka. Beliau memiliki visi yang jelas dan sangat suka membaca politik. Pemahaman politik Gus Dur memang sangat mendalam. Kabinetnya bisa kacau dan gaya politiknya sangat nyentrik, tetapi dalam memahami politik Gus Dur sangat kuat.
Kalau berbicara mengenai politik Amerika atau Eropa dengan Gus Dur, beliau sangat pintar. Pak Prabowo memang fasih berbahasa Jerman, Prancis, dan Inggris. Tetapi pemahaman politiknya masih kurang. Kalau Pak Habibie, setelah sekian lama berada di Jerman, ketika mendapatkan kesempatan menjadi presiden transisional, beliau langsung menerapkan pemahaman politiknya.
Pak Prabowo seolah kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Beliau bisa berpidato, tetapi pidato tidak ada artinya kalau tidak diterima. Harus ada dampak. Harus ada penerapan yang efektif.
Pak Greg, kalau tidak salah ada tulisan Howard P. tentang high politics dan low politics. Pemahaman politik seperti apa yang Pak Greg maksud?
Kalau high politics, saya rasa Pak Prabowo sangat high politics. Semboyan seperti “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” itu high politics. Belakangan beliau juga banyak berbicara tentang realism. Masalahnya adalah ada execution gap. Ada jarak antara simbol populis yang sebenarnya baik dengan penerapannya. Itulah masalahnya.
Kalau Pak Jokowi lebih low politics. Pak Jokowi memulai dari luar. Beliau berasal dari Jawa Tengah, bukan dari Jakarta dan bukan dari kalangan elite Jakarta. Karena itu, beliau harus rajin mencari mitra. Dalam hal itu, Jokowi sangat pintar.
Pak Prabowo dibesarkan di Jakarta dan di luar negeri. Beliau adalah insider, bukan outsider. Beliau sudah lama menjadi bagian dari elite. Namun, harus diakui bahwa beliau sangat rajin bekerja untuk menjadi presiden. Beliau bekerja keras dalam waktu yang sangat lama untuk menjadi presiden.
Sayangnya, ketika menjadi presiden, beliau justru terlihat kewalahan. Beliau belum tahu bagaimana menerapkan gagasan yang baik dan semboyan populis sehingga menghasilkan dampak efektif.
Pak Greg tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi berasal dari luar elite, sedangkan Pak Prabowo berasal dari dalam elite Jakarta. Menariknya, sisi teknokrasi justru lebih dominan dalam pemerintahan Jokowi. Padahal Jokowi berasal dari Solo dan mungkin tidak memiliki banyak jaringan elite Jakarta. Mengapa demikian?
Itulah kehebatan Pak Jokowi. Pak Jokowi memiliki insting politik yang sangat tajam.Beliau memulai bukan sebagai politikus, tetapi sebagai businessman dan pedagang.Karena itu, beliau memiliki insting untuk membuat transaksi yang efektif.Beliau juga sangat rajin.
Pak Prabowo bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menjadi presiden. Namun ketika sudah menjadi presiden, beliau terlihat kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa.VBeliau bisa berpidato, tetapi penerapan idenya belum jelas.Misalnya, program makanan bergizi gratis. Idenya masuk akal. Tetapi eksekusinya masih sangat kurang karena mencari mitra yang tidak mampu.Ada mitra yang tidak memiliki latar belakang di bidang catering, logistik, food handling, dan sebagainya.Akibatnya muncul hal-hal yang sangat tragis. Ketika orang yang tidak mampu menjalankan tugas diberikan tanggung jawab, sementara orang yang paling ahli tidak digunakan, tentu menjadi persoalan.
Tetapi kalau loyalis dikelilingi teknokrat, seharusnya juga bisa bagus.
Betul.Dalam sistem demokrasi di mana pun, selalu ada kombinasi antara political appointee, loyalis, dan orang-orang yang memiliki kompetensi. Itu normal. Masalahnya sekarang adalah loyalis yang tidak terlalu mampu jumlahnya terlalu banyak, sementara orang-orang yang benar-benar kompeten justru kurang mendapatkan ruang.
Pak Greg, bagaimana melihat Pak Prabowo belakangan ini? Dalam beberapa pidato terakhir, Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau tidak khawatir disebut “goblok”. Para ahli dan pakar juga pernah disebut demikian. Bagaimana Pak Greg membaca sikap seperti itu? Apakah ini semakin menurunkan level of confidence?
Keyakinan memang penting. Tetapi kalau keyakinan tidak didukung penerapan gagasan secara substantif, akhirnya menjadi sia-sia. Orang akan sampai pada titik tidak percaya. Itulah masalah crisis of confidence. Saat ini masyarakat mulai merasa mungkin beliau tidak mampu atau tidak memahami persoalan.Kalau masyarakat sudah berpikir seperti itu, situasinya berbahaya.
Dalam politik, kita tadi membicarakan Jimmy Carter atau George H. W. Bush. Mereka adalah orang-orang pintar. Tetapi pada suatu titik masyarakat merasa bahwa mereka tidak lagi mampu dan mulai kehilangan kepercayaan. Elektabilitas mereka turun dan akhirnya mereka diganti. Walaupun mereka punya niat baik dan gagasan, persoalannya adalah ketika kepercayaan publik hilang.
Jangan-jangan problemnya adalah PR (Public Relations)? Carter dan Bush senior sebenarnya memiliki kemampuan teknokratis, pengalaman, dan wisdom. Tetapi popularitas dan elektabilitas mereka kalah dari Clinton dan Reagan. Reagan memiliki teknik kampanye yang luar biasa. Jadi, bisa saja masalahnya adalah kampanye.
Memang ada banyak hal yang menarik. Kadang-kadang orang yang baik dikalahkan oleh tim kampanye yang lebih pintar. Namun, ada juga situasi seperti George H. W. Bush yang menghadapi masalah di luar dugaan. Ada persoalan Timur Tengah yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ada unexpected events dan mereka menjadi korban.
Sekarang juga ada banyak tantangan internasional yang berdampak terhadap Indonesia. Kalau Pak Prabowo mampu mengantisipasinya dan menempatkan orang yang betul-betul pintar, masih ada peluang. Tetapi kalau masyarakat sudah mulai tidak percaya, dari sisi politik itu sangat berbahaya.
Banyak media mengatakan bahwa persoalannya adalah komunikasi pemerintah. Menurut Pak Greg, apakah ini lebih dari sekadar masalah komunikasi?
Ya. Kalau masalahnya hanya komunikasi, kita berbicara tentang semboyan dan retorika. Sebenarnya pidatonya sudah cukup baik. Masalahnya bukan komunikasi. Masalahnya adalah penerapan gagasan.
Pak Prabowo tidak memiliki cukup banyak hasil yang bisa dikomunikasikan karena eksekusinya bermasalah. PR sebagus apa pun tidak akan cukup kalau produknya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya program makanan bergizi gratis. Idenya baik. Tetapi kalau eksekusinya buruk, kalau ada pihak yang tidak mampu, tidak memahami food handling, refrigeration, dan sebagainya, kemudian ada anak yang keracunan, efeknya akan sangat buruk.
Walaupun idenya baik dan retorikanya baik. Untuk mengatakan bahwa banyak anak keracunan, kita tidak membutuhkan PR. Yang dibutuhkan adalah menghilangkan masalah keracunan tersebut. That’s good PR. That’s technocracy.
Kalau terjadi bencana, respons yang paling efektif adalah menangani substansinya. Bukan sekadar spin doctoring yang sifatnya retorika. Kalau memang terjadi keracunan, harus diakui ada masalah dalam eksekusi dan harus ada perubahan.
Saya memahami sekarang. Jadi level of confidence and trust pada zaman SBY dan Jokowi tinggi karena bahan-bahan teknokratis untuk berbagai macam eksekusi kebijakan tersedia?
Betul. Sementara hari ini bahan-bahannya terbatas. Persoalan eksekusinya justru lebih banyak muncul. Problem eksekusi yang lemah dan minimnya kapasitas teknokratis akhirnya menjadi PR buruk bagi pemerintah. Walaupun retorikanya banyak.
Pada awalnya ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Kemudian masyarakat merasa kecewa karena ekspektasinya tinggi, tetapi hasilnya sangat mengecewakan.
Oke. Saya ingin bergeser sedikit. Tidak lengkap rasanya kalau tidak bertanya kepada Pak Greg tentang Muktamar NU di Jombang. Saya punya bridging karena Budi adalah jurnalis televisi. Kalau di televisi memang ada bridging. Kalau podcast bisa langsung berpindah topik. Bagaimana menurut Pak Greg, posisi NU di mata Pak Prabowo dan NU di mata Pak Jokowi? Apa perbedaannya?
Yang jelas, NU ingin tetap mandiri sebagai ormas. NU tidak ingin dikuasai partai politik. Kalau PKB, PKB memiliki hak untuk sukses dengan dukungan dari warga Nahdliyin. Tetapi ormas harus tetap mandiri dan terpisah dari partai politik mana pun.
Kalau Pak Prabowo, yang menarik adalah pada hari pertama beliau datang ke Muktamar dengan sangat bersemangat dan antusias. Beliau mengatakan ingin mendapatkan kartu anggota NU dan kemudian menerima telepon dari Gus Yahya bahwa kartu anggota tersebut sudah siap.
Pak Prabowo kemudian kembali pada hari terakhir, hari Senin, untuk menerima kartu anggota tersebut dari ketua umum PBNU yang baru. Memang ada perubahan di dalam PBNU. Tetapi antusiasme Pak Prabowo sangat jelas.
Pidato beliau pada pembukaan juga cukup baik dan menarik. Beliau berhati-hati mengatakan bahwa agama sangat penting dan NU sangat penting. Tanpa NU, tidak mungkin ada kesuksesan di Republik Indonesia.
Muhammadiyah juga harus seimbang karena kedua organisasi tersebut memiliki peran penting. Jadi ada pengakuan dari Pak Prabowo yang cukup masuk akal. Kalau Pak Jokowi, mungkin tidak ada retorika setinggi itu. Pendekatannya lebih transaksional.
Tetapi secara politik, NU juga merupakan arena yang penting. Dulu Pak Jokowi memiliki perhatian yang sangat besar dan sangat detail terhadap NU. Beliau juga sangat aktif dan proaktif. Sebelum pemilihan dan sebelum Muktamar, berbagai faksi di NU datang dan melaporkan situasinya satu per satu. Dari luar, kita melihat Pak Jokowi sangat memiliki perhatian untuk mengatur proses tersebut. Sementara Pak Prabowo yang kami lihat lebih pasif dan lebih menjaga jarak. Walaupun ada berbagai laporan investigatif yang mengatakan pada akhirnya negara dan kekuasaan pemerintah juga ikut cawe-cawe. Bagaimana Pak Greg melihatnya?
Saya sendiri masih bingung dengan keseluruhan prosesnya. Tetapi yang jelas, respons NU menarik. Ada proses pengambilan keputusan tentang sistem Akhwa yang berlangsung cukup panjang dan transparan.
Orang memberikan suara. Perhitungan suara menunjukkan dukungan lebih dari dua pertiga. Kemudian ada sembilan kiai. Sebelum keputusan sembilan kiai itu dibuat, ada proses penjaringan yang berlangsung sepanjang malam. Dari situ terlihat support base dan tingkat dukungan terhadap para calon ketua umum.
Gus Kikin sangat jelas merupakan figur yang paling populer. Jadi sedikitnya ada proses yang transparan dan demokratis. Saya tidak mau mengatakan bahwa tidak ada politik uang. Tetapi sedikitnya ada ikhtiar untuk mencari jalan agar proses tidak dikuasai politik uang.
Kalau membandingkan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam konteks cawe-cawe, mana yang lebih serius? Kalau kita mengikuti dinamika Muktamar dari Cipasung 1994, ada semacam perbedaan antara Rama dan Hanuman. Rama lebih pasif dan menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan sendirinya. Sementara Hanuman lebih aktif dan rajin bergerak. Bagaimana dengan Pak Prabowo?
Gaya Pak Prabowo sebagai seorang insider ada ekspektasi adalah berpidato dan berharap gagasannya diterapkan. Tetapi politik tidak begitu. Apalagi politik demokrasi. Harus menjadi seperti Hanuman. Harus lebih rajin bergerak. Sedikitnya kalau tidak bisa menjadi Hanuman sendiri, harus mencari Hanuman.
Apakah Pak Prabowo punya Hanuman dalam Muktamar NU kemarin?
Jelas ada beberapa orang yang sangat aktif. Tetapi kalau cerita lengkapnya, saya belum bisa memahami seluruhnya.
Masalahnya, kalau Pak Prabowo bukan Hanuman, semua orang bisa mengaku sebagai Hanumannya Pak Prabowo. Ada banyak Hanuman. Hanuman yang mana? Sementara Pak Jokowi memakai tangannya sendiri. Beliau sendiri menjadi Hanuman. Apakah Pak Greg melihat ada perbedaan signifikan antara keduanya dalam mengelola politik NU ini? Jangan sampai Hanuman-Hanuman Pak Prabowo justru saling berkelahi.
Ada perbedaan antara sang monyet yang menjadi pahlawan dengan monyet yang nakal. Kebetulan kemarin di Bandung kami pergi ke Lembang dan ada banyak monyet yang nakal, mencuri makanan dan sebagainya. Itu bukan gaya Hanuman, itu gaya monyet yang nakal.
Monyet nakal pasti selalu ada. Tetapi orang yang benar-benar mampu bergaya Hanuman tidak banyak. Mau tidak mau, seorang Rama membutuhkan seorang Hanuman yang baik.
Hanuman berbeda dengan monyet liar karena ada virtue?
Betul. Ada kebijaksanaan, disiplin, kemampuan, dan kesetiaan. Itu lebih penting daripada sekadar menjadi monyet yang nakal.
Ini sudah masuk high politics?
Betul. High context, low politics.
Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi. Banyak orang yang hadir di Muktamar melihat ada signifikansi Cak Imin dan PKB di arena Muktamar. Apakah Pak Greg melihat ada upaya atau fakta mengenai hal tersebut?
Seperti saya katakan tadi, PKB punya hak untuk sukses dengan dukungan dari warga NU. Tetapi PKB tidak punya hak untuk otomatis menguasai NU. Terlihat ada perasaan bahwa ormas harus terpisah dari partai politik. Partai politik yang memiliki latar belakang NU juga tidak secara otomatis dapat menguasai NU.
Ada kekhawatiran terhadap pengaruh politik uang. Mungkin keputusan menggunakan sistem Akhwa merupakan salah satu indikasinya. Bukan hanya keputusan menggunakan Akhwa, tetapi juga proses penghitungan suara yang sangat transparan dan berlangsung panjang.
Ada penjaringan suara dan sebagainya agar semuanya jelas. Dengan demikian, proses tidak mudah dikuasai di belakang layar oleh aktor politik atau pemain partai politik.
PKB sampai hari ini tetap merupakan partai politik yang paling canggih dan memiliki sistem yang lengkap. Tetapi PKB tidak boleh menguasai ormas. Menurut saya, itu sangat sehat dan sangat baik.
Kalau Cak Imin semakin banyak berperan, bukankah situasinya justru semakin keruh?
Betul. Dengan munculnya Gus Kikin, harus diakui bahwa beliau memiliki dukungan yang sangat jelas. Beliau merupakan figur alternatif yang tidak berasal dari PKB dan tidak berasal dari dunia partai politik.
Beliau adalah figur yang mandiri. Secara pribadi saya kecewa karena saya sangat mengagumi Gus Yahya. Tetapi kalau memang terjadi pergantian, lebih baik figur netral seperti Gus Kikin yang memiliki dukungan jelas, pengalaman di dunia bisnis dan pesantren. Menurut saya, ini merupakan kompromi yang sangat masuk akal.
Tetapi ada kesimpulan bahwa ketua umum yang terpilih adalah ketua umum yang direstui atau bahkan didesain oleh kekuasaan. Apakah Pak Greg setuju dengan kesimpulan itu?
Ada yang membicarakan machination dari istana. Seolah-olah istana begitu mampu mengendalikan semuanya. Tetapi pada saat ini, seperti yang kita bicarakan, istana juga sedang kewalahan dan tidak terlalu mampu. Jadi kalau dikatakan bahwa semuanya merupakan campur tangan istana, menurut saya terlalu simplistis. Pihak istana sendiri sudah menghadapi banyak masalah.
Atau jangan-jangan Hanuman-Hanuman Pak Prabowo?
Itulah masalahnya. Pak Prabowo membutuhkan Hanuman. Tetapi semua orang mengaku sebagai Hanuman. Padahal ada juga monyet liar.
Semua mengaku Hanuman dan akhirnya berkelahi.
Ya. Bedanya adalah yang satu liar dan yang satu disiplin. Yang satu setia dan yang satu nakal. Hanuman yang sebenarnya harus disiplin, setia, rajin, dan memiliki visi yang sama dengan Rama.
Kalau kita melihat Gus Kikin yang begitu populer, memiliki reputasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi, apakah bisa dikatakan bahwa istana tidak mau bertentangan dengan market?
Betul. Ini merupakan salah satu penerapan untuk mencari jalan keluar. Ada kompromi yang bisa diterima oleh NU maupun istana. Orang yang kredibel dan bisa diterima akhirnya muncul.
Ada semacam crisis of confidence di dalam PBNU. Ada kepentingan pribadi dan campur tangan. Tetapi akhirnya ada pengganti yang sangat acceptable. Lebih baik bagi NU jika ketua umumnya memiliki dukungan dari Nahdliyin, tetapi juga dapat diterima oleh pemerintah. Akhirnya hasilnya cukup baik.
Kalau Muktamar pada zaman Jokowi dulu, saya ingat semua orang menunggu Jokowi. “Jokowi ke mana?” Apakah segmentasi NU memang lebih cocok dengan Jokowi dibandingkan dengan Prabowo?
Ada hubungannya dengan posisi insider dan outsider. Politik lebih dari sekadar pidato. Harus ada orang yang turun ke akar rumput. Pak Jokowi sangat rajin turun ke bawah.
Pak Prabowo seolah bingung. Ada pidato yang baik, tetapi tidak ada yang mendengarkan dan tidak ada penerapannya. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi Rama sekaligus Hanuman.
Kiai-kiai sudah dikunjungi semua oleh Pak Jokowi.
Betul. Beliau sangat rajin. Karena itu, tingkat kepercayaan di kalangan Nahdliyin terhadap Pak Jokowi lebih tinggi. Beliau sudah melakukan investasi waktu. Sementara Pak Prabowo, kita tidak tahu kapan terakhir kali beliau menggunakan sarung dan berinteraksi secara informal dengan kalangan pesantren. Pak Jokowi memiliki foto di Papua, duduk menggunakan sarung dan sebagainya. Jadi simbol-simbol ke-NU-an atau simbol yang dekat dengan masyarakat terus diaktifkan oleh Pak Jokowi.
Jadi lebih kepada aktivasi ya daripada simbol-simbol simbol ke-NU-an diaktivasi terus oleh Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya, meskipun itu jangan-jangan betul kebiasaannya Pak Jokowi sehari-hari
Itu merupakan insting. Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah, dari kota kecil. Sementara Pak Prabowo berasal dari Menteng. Pak Prabowo adalah insider.
Gus Dur juga berasal dari Menteng, tetapi sering keluar. Setiap minggu beliau berkeliling, mampir ke pesantren, bahkan tengah malam sampai pagi berdiskusi dengan para kiai. Beliau belajar dan hidup dalam lingkungan pesantren. Jadi Gus Dur merupakan insider sekaligus outsider. Beliau berasal dari Menteng, tetapi bukan bagian dari ancient regime. Bahkan beliau menentang ancien régime, baik militer maupun sipil.
Dalam hal ini, Gus Dur mirip dengan Jokowi yang sangat rajin berkeliling dan mampir ke pesantren. Beliau melakukan investasi waktu.
Tetapi kalau Gus Dur masuk Akbil, sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan ini, karena sama-sama anak Menteng.
Betul. Tetapi sejak kecil Gus Dur bersekolah di pesantren. Jadi dia insider tetapi juga outsider. Pak Jokowi lebih murni outsider. Pak Prabowo hampir sepenuhnya insider. Itulah yang membedakan.
Jadi yang membedakan adalah elite, bukan insider NU?
Betul. Insider elite. Member of the club. Ada bahaya kalau seseorang dianggap sebagai anak manja. Insting politiknya bisa menjadi kurang tajam.
Kalau seseorang berasal dari elite Menteng dan keluarga terkenal, pengalaman politiknya tentu berbeda dengan seorang outsider yang harus berjuang dari bawah. Namun, harus diakui bahwa Pak Prabowo juga melewati banyak hal yang tragis dan memiliki banyak tantangan.
Menjadi presiden merupakan perjalanan yang panjang. Beliau sangat rajin untuk menjadi presiden. Sayangnya, sampai saat ini belum menemukan cara untuk menerapkan dirinya sebagai pemimpin yang efektif. Mudah-mudahan beliau bisa menemukan jalannya. Mudah-mudahan beliau menemukan Hanuman yang dapat membantunya karena niatnya baik. Tetapi saat ini memang ada krisis. Ada crisis of confidence.
Jadi intinya adalah Pak Prabowo memiliki niat baik dan retorika yang bagus, tetapi membutuhkan Hanuman yang handal untuk penerapan dan eksekusinya?
Betul. Pak Jokowi memiliki banyak Hanuman. Beliau sendiri juga menjadi Hanuman.
Karena beliau menggunakan tangannya sendiri.
Iya. Insting politik Pak Jokowi sangat tajam dan beliau sangat rajin. Pak Prabowo juga sangat rajin, tetapi insting politiknya masih kurang dan membutuhkan mitra.
Sebenarnya mitranya mungkin sudah ada. Kita tahu lag Pak Prabowo mungkin karena beliau adalah insider dalam elite club. pakah ada insider yang memiliki sensitivitas, kemampuan, kepekaan, dan keterampilan politik seperti Hanuman yang biasanya dimiliki outsider?
Ada Kang Dedi.
Siapa? Kang Dedi?
Dedi Mulyadi. Beliau bisa dikatakan sebagai semacam insider dari Bandung, tetapi sekarang sangat populer. Beliau sangat populer dan sangat kredibel karena memiliki insting politik dan kemampuan penerapan yang efektif.
Kalau di tingkat nasional belum tentu. Ada yang mengatakan Dedi Mulyadi ini mirip Pak Jokowi. Pak Jokowi memakai topi, Dedi Mulyadi juga memakai topi. Gibran dan Dedi Mulyadi, apakah mungkin menjadi bagian dari pola itu?
Coba kita lihat nanti ya.
Kita kembali ke Pak Prabowo sebagai penutup. Kalau Pak Greg diundang oleh Pak Prabowo, mudah-mudahan Pak Greg mau datang?
Oh ya, pasti mau. Mudah-mudahan ya.
Kalau Pak Greg benar-benar diundang sebagai ahli dan pakar, nasihat apa yang akan Pak Greg berikan kepada Pak Prabowo untuk meningkatkan level of confidence?
Beliau harus siap menerima bantuan. Dulu ketika terjadi banjir di Sumatera, pemerintah tidak mau mengakui adanya keadaan darurat dan tidak mau mengakui perlunya bantuan. Sekarang lebih sadar.
Ketika terjadi kebakaran di Kalimantan, pemerintah sudah mengakui dan menerima bantuan dari Malaysia. Jadi sudah ada kemajuan. Tetapi Pak Prabowo harus menerima bantuan dari para teknokrat dan para Hanuman agar eksekusinya berhasil. Kalau eksekusinya berhasil, masyarakat bisa kembali percaya.
Pak Prabowo ingin menjadi presiden yang sukses. Beliau ingin Indonesia menjadi negara yang sukses. Tetapi eksekusi sangat penting. Harus lebih dari sekadar pidato dan semboyan populis. Beliau harus mencari jalan keluar dengan bantuan para mitra yang baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pak Greg, Pak Prabowo akan dikenang sebagai presiden seperti apa? Gus Dur dikenal sebagai presiden pluralis dan demokratik yang memperjuangkan hak asasi manusia. Pak Jokowi dikenal dengan pembangunan infrastruktur. Pak SBY dikenal dengan otonomi daerah dan pelaksanaan demokrasi. Kalau melihat dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, kira-kira beliau akan dikenang sebagai apa?
Kalau saat ini, kelihatan beliau kewalahan. Beliau kecewa karena memiliki niat yang baik, tetapi sampai sekarang belum berhasil. Ada ide yang baik, tetapi belum ada eksekusi yang lengkap. Namun, masih ada harapan. Masih ada waktu untuk mencari jalan keluar.
Pertama-tama, beliau harus mengakui bahwa beliau membutuhkan bantuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian mencari mitra yang setia. Mencari Hanuman. Hanuman di dalam negeri dan di luar negeri. Bukan monyet liar ya.
Apa yang membedakan monyet liar dengan Hanuman?
Hanuman harus disiplin, rajin, setia, memiliki visi yang sama dengan Rama, dan memiliki kemampuan teknokratis yang baik. Kalau Pak Sumitro, misalnya, itu merupakan salah satu contoh luar biasa. Beliau bisa menjadi salah satu Hanuman. Itulah salah satu unsur yang sangat penting.
Tetapi Pak Prabowo tidak mencerminkan dirinya seperti Pak Sumitro, menurut Pak Greg?
Beliau harus menjadi pemimpin sesuai dengan kemampuan dan ciri khasnya sendiri. Beliau tidak harus menjadi ahli ekonomi. Tetapi beliau harus mampu mencari bantuan dari ahli ekonomi.
Ini benar-benar pertanyaan terakhir. Saya terpikir karena Pak Greg tadi mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin dikenang sebagai presiden sosialis terbesar di Asia. Apa yang harus beliau lakukan?
Harus ada hasilnya. Harus lebih dari sekadar semboyan. Harus ada penerapan sehingga rakyat benar-benar mendapatkan manfaat.
Jadi yang bisa menerapkan itu adalah…?
Kalau di Amerika, you have to find your own Bobby. Kalau di sini, you have to find your own Hanuman.
Greg Barton. Profesor Politik Islam Global, Deakin University, Australia
*Naskah ini merupakan penulisan ulang secara substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, celetukan, salah dengar, filler, candaan yang tidak relevan ataupun banter, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi. Sedangkan gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama tetap dipertahankan sesuai konteks aslinya. Struktur pertanyaan host Total Politik Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban narasumber Greg Barton disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik.
