JAKARTA – Membaca kembali Aku Ingin Jadi Peluru, yang diakui sebagai magnum opus seorang Widji Thukul. Kumpulan puisi yang merekam kemiskinan, penggusuran, ketakutan, pembangunan, pemilu, dan perlawanan terhadap kekuasaan
Relevansi Wiji Thukul terasa justru karena banyak pertanyaan yang ia lontarkan belum sepenuhnya kehilangan konteks: siapa yang menikmati pembangunan, siapa yang menanggung biayanya, apakah suara rakyat benar-benar didengar setelah pemilu, dan apakah warga memiliki ruang yang cukup untuk bertanya serta mengkritik kekuasaan. Bahkan hingga di medio 2026 ini.
Dalam situasi ketika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai keberhasilan pemerintah terus dipertontonkan, puisi-puisi Thukul mengingatkan bahwa ukuran kemajuan tidak cukup dilihat dari angka dan seremoni, tetapi dari pengalaman konkret warga yang berada di lapisan paling bawah.
Ia seolah mengingatkan bahwa demokrasi akan kehilangan maknanya ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai penonton, sementara kritik dianggap gangguan dan ketidakadilan dianggap sebagai biaya yang harus diterima.
Karena itu, visi Thukul tetap terasa aktual karena kemerdekaan bukan hanya kemampuan untuk memilih, tetapi keberanian untuk berbicara, mempertanyakan, dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bekerja untuk mereka yang selama ini paling sedikit didengar.
Ada penyair yang menulis tentang keindahan. Ada yang menulis tentang cinta, kesunyian, kematian, atau kegelisahan pribadi. Wiji Thukul berada di wilayah yang agak berbeda. Ia menulis tentang rumah sempit, buruh yang pulang sore, becak, kampung yang digusur, orang miskin yang berutang, pedagang kaki lima yang dihalau petugas, sampai pemilu yang selesai tetapi tidak banyak mengubah isi dapur.
Membaca Aku Ingin Jadi Peluru, kumpulan puisi Wiji Thukul yang diterbitkan Indonesia Tera pada tahun 2000 dan dicetak ulang pada tahun 2004, kita seperti diajak berjalan memasuki lorong-lorong kehidupan masyarakat kecil pada masa Orde Baru.
Buku ini berisi puisi-puisi yang ditulis dalam rentang waktu yang panjang, antara lain Nyanyian Akar Rumput, Ucapkan Kata-Katamu, Batas Panggung, Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun, Catatan 88, Derita Sudah Naik Seleher, Puisi Sikap, hingga Hari Ini Aku Akan Bersiul-siul.
Yang menarik, Thukul tidak perlu menyebut nama presiden, menteri, jenderal atau pejabat dalam setiap puisinya untuk membuat kritik-kritik sosial-politiknya terasa tajam. Ia cukup memperlihatkan seorang buruh yang upahnya tidak pantas. Ia cukup bercerita tentang kampung yang digusur. Ia cukup menunjukkan pedagang kaki lima yang terus-menerus dihalau petugas. Dari beragam sudut kehidupan yang kelihatannya sederhana itu, struktur kekuasaan perlahan terlihat.
Dan mungkin justru di situlah kekuatan Wiji Thukul. Ia tidak berbicara tentang sosial dan politik dari atas. Ia berbicara tentang sosial dan politik dari bawah.
Ketika Pembangunan Berarti Kehilangan Rumah
Salah satu tema paling kuat dalam Aku Ingin Jadi Peluru adalah pembangunan. Sebuah kata yang sangat heroik dan jargonistik pada era Orde Baru. Namun Widji Thukul melihat pembangunan dari sudut yang jarang masuk dalam glorifikasi pidato resmi pemerintah. Ia melihatnya dari sisi orang yang harus membayar ongkosnya.
Dalam Suara dari Rumah-Rumah Miring, misalnya, kehidupan masyarakat miskin hadir melalui detail yang sangat sehari-hari: rumah sempit, tikus, selokan, piring, pakaian, anak-anak dan keinginan sederhana untuk mempunyai rumah yang layak. Pada akhirnya mereka justru harus kehilangan impian, karena dianggap gelandangan.
Kemudian ada Nyanyian Akar Rumput. Thukul menyoroti proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Jalan raya diperlebar, kampung digusur, warga berpindah-pindah, dan mereka digambarkan seperti rumput yang dicabut dari tanah. Namun rumput itu menggeliat menolak tercerabut, karena tetap butuh tanah demi bertahan hidup.
Di sini Thukul melakukan sesuatu yang sederhana tetapi politis. Ia membalik sudut pandang pembangunan.
Jalan yang diperlebar bagi pemerintah bisa berarti kemajuan. Bagi orang yang rumahnya diratakan, pelebaran jalan itu bisa berarti kehilangan tempat berseminya harapan. Sebuah bendungan bisa menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional. Tetapi bagaimana dengan mereka yang harus kehilangan rumah karena harus ditenggelamkan?
Pertanyaan semacam itu muncul dengan sangat kuat dalam Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun. Ketika Waduk Kedungombo menyusut, bekas dusun, rumah, pohon dan makam kembali terlihat. Thukul menyebutnya sebagai jejak korban pembangunan dan mengingatkan bahwa kenyataan akhirnya dapat membongkar retorika penguasa. Itu bukan sekadar puisi tentang Kedungombo. Ia adalah kritik terhadap cara negara mendefinisikan keberhasilan pembangunan.
Siapa yang boleh mengatakan pembangunan berhasil? Negara? Pejabat? Media resmi? Atau warga yang harus kehilangan tanah untuk mewujudkannya? Thukul jelas memilih suara terakhir.
Kemiskinan Bukan Angka, Melainkan Kehidupan Sehari-Hari
Karena itu, kemiskinan dalam puisi Thukul tidak pernah terasa seperti angka statistik belaka. Ia tidak mengatakan bahwa masyarakat miskin memiliki tingkat pendapatan sekian rupiah.
Ia menunjukkannya melalui seorang bapak yang tenaganya terkuras habis-habisan setelah seharian bekerja di jalan. Ia menampakkannya melalui seorang buruh yang berangkat pagi dan pulang sore dengan gaji yang tak pantas. Ia memperlihatkan keluarga yang hidup dalam rumah kontrakan, makan dengan berutang, lalu keesokan paginya harus kembali bekerja.
Dalam Sajak Kepada Bung Dadi, misalnya, kampung digambarkan sebagai tempat buruh bekerja sejak pagi hingga sore dengan upah yang tidak layak. Warga kecil juga dibuat bingung oleh surat izin dan kebijakan, kemudian didorong untuk tunduk dan mengangguk.
Sementara dalam salah satu puisi tentang kota, kemegahan modernitas hadir melalui hotel berbintang, pesta peresmian, artis ibu kota dan mobil para tamu yang mengular. Tetapi setelah kemeriahan itu selesai, masyarakat kembali ke rumah kontrakan, tidur berderet seperti ikan tangkapan, lalu pagi-pagi kembali ke pabrik dengan sarapan nasi bungkus dan utang yang belum selesai.
Kontrasnya terasa menyakitkan. Kota semakin megah, gedung-gedung kian menjangkau langit, tetapi rumah kontrakan tetap sempit. Pembangunan semakin cepat, tetapi hidup sebagian warga seperti berjalan di tempat.
Inilah salah satu alasan mengapa puisi Thukul terasa sangat politis meskipun kosakatanya sering sederhana dan praksis. Ia memperlihatkan diskrepansi antara narasi kemajuan, dan pengalaman nyata masyarakat kebanyakan.
Kekuasaan Tidak Hanya Memakai Senjata, tetapi juga Rasa Takut
Namun Thukul tidak berhenti hanya pada kritik sosial-ekonomi. Ia masuk lebih jauh, ke wilayah kekuasaan dan kebebasan berbicara.
Dalam Ucapkan Kata-Katamu, ia memperingatkan apa yang terjadi ketika orang tidak lagi berani bertanya. Ketika mulut dibungkam, orang lain akan mengambil keputusan atas hidupnya. Manusia kemudian diperlakukan seperti barang yang dapat dibuang, dipungut atau dicabut seperti rumput. Ketakutan, menurut Thukul bukan lagi sekadar persoalan psikologis. Ia menjadi alat yang membuat masyarakat kehilangan kompetensi untuk ikut menentukan nasibnya sendiri.
Puisi Batas Panggung bahkan lebih terang lagi. Di sana kekuasaan digambarkan seperti panggung yang sepenuhnya dikuasai oleh para pelaku. Masyarakat hanya penonton. Mereka tidak boleh mengubah cerita, tidak boleh membawa pertanyaan yang dianggap berbahaya, dan harus membayar untuk membiayai permainan yang dibuat oleh penguasa.
Kalau dibaca dalam konteks Orde Baru, metafora itu terasa sangat kuat. Rakyat boleh menonton. Rakyat boleh ikut merayakan. Rakyat bahkan diminta ikut membiayai. Tetapi jangan terlalu banyak bertanya.
Di situlah kritik Thukul menjadi jauh lebih berbahaya daripada sekadar keluhan seorang penyair miskin. Ia sedang mempertanyakan siapa yang memiliki panggung politik dan siapa yang hanya diperbolehkan menjadi penonton.
Pemilu pun Tidak Otomatis Berarti Demokrasi
Menariknya, Thukul juga tidak menganggap pemilu sebagai sesuatu yang sakral.
Dalam Hari Ini Aku Akan Bersiul-siul, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya berubah setelah hari pencoblosan. Ukurannya sangat sederhana. Apakah setelah suara dihitung, karung beras menjadi penuh? Apakah minyak tanah, gula dan kebutuhan dapur lainnya menjadi lebih mudah didapatkan?
Pertanyaan itu kelihatannya sederhana. Meski sebenarnya tidak. Ia sedang mengajukan kritik terhadap procedural democracy. Demokrasi yang terhenti pada prosedur an sich. Orang datang ke tempat pemungutan suara, memberikan suara, suara dihitung, lalu pesta demokrasi dinyatakan selesai. Tetapi kehidupan rakyat selanjutnya tetap sama.
Dalam pandangan Thukul, demokrasi tidak seharusnya hanya berhenti di kotak suara. Demokrasi harus terasa di dapur. Harus terasa di tempat kerja. Harus terasa ketika seseorang mempertahankan tanahnya. Harus terasa ketika seorang warga mengkritik tata kelola pemerintahan, tanpa takut dituduh makar dan atau mengganggu keamanan.
Di sini puisi Thukul terasa sangat relevan bahkan jauh melampaui konteks Orde Baru.
Dari Protes Diam-Diam Menuju Perlawanan Terbuka
Pada karya-karya awal, kemarahan sering muncul dalam bentuk ironi, humor dan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari. Catatan 88, misalnya, menggambarkan dendam yang dipendam, protes yang disembunyikan di balik gurauan, kegelisahan, harapan dan rencana-rencana yang akhirnya seperti menumpuk menjadi kuburan.
Namun pada puisi-puisi yang lebih akhir, bahasa Thukul semakin keras.
Dalam Derita Sudah Naik Seleher, tubuh mengalami penyiksaan, darah, luka dan kehilangan cahaya. Dalam Puisi Sikap, ia menolak tunduk kepada penguasa yang mengandalkan kekuatan militer. Di sana muncul sikap yang sangat terbuka: rasa takut harus diletakkan di bawah kaki dan hidup digunakan untuk menentang penguasa zalim.
Perubahan ini penting. Ia memperlihatkan bahwa represi tidak membuat suara Thukul hilang. Setidaknya dalam puisinya, tekanan justru mengubah protes menjadi keberanian yang semakin terang.
Lalu, Mengapa Wiji Thukul Dianggap Mengganggu?
Yang membuatnya mengganggu adalah konsistensinya. Ia berbicara tentang mereka yang digusur. Ia berbicara tentang buruh yang dibayar murah. Ia berbicara tentang warga yang takut. Ia mempertanyakan pembangunan. Ia mencurigai seremoni politik. Ia mempertanyakan pemilu.
Dan yang paling penting, ia terus mengingatkan bahwa orang kecil mempunyai hak untuk berbicara dan bertanya.
Mungkin inilah cara paling tepat membaca Aku Ingin Jadi Peluru hari ini.
Buku ini bukan hanya kumpulan puisi perlawanan. Ia adalah semacam arsip sosial dari sebuah zaman. Di dalamnya terdapat suara orang-orang yang sering tidak masuk ke dalam dokumen resmi pembangunan: penghuni rumah miring, buruh pabrik, pengemudi becak, pedagang kaki lima, keluarga miskin, korban penggusuran, dan warga yang hidup dalam ketakutan.
Thukul membuat mereka berbicara. Dan ketika suara itu sudah dituliskan, pengalaman mereka tidak lagi mudah dihapus.
Itulah sebabnya puisi seperti Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun terasa sangat penting. Pada akhirnya ia bukan hanya berbicara tentang apa yang sudah terjadi. Ia berbicara tentang kewajiban untuk terus menceritakannya.
Sebab kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengatur arsip, mengendalikan pemberitaan, menyusun pidato dan menentukan bahasa resmi. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan: ingatan masyarakat.
Di titik itu, judul Aku Ingin Jadi Peluru memperoleh makna yang lebih luas.
Peluru tidak harus dipahami sebagai ajakan kekerasan. Dalam konteks keseluruhan buku, ia lebih masuk akal dibaca sebagai metafora tentang kata-kata yang ingin menembus dinding ketakutan. Puisi ingin bergerak. Ia ingin sampai kepada orang lain. Ia ingin mengganggu kenyamanan mereka yang berkuasa.
Dan mungkin itulah yang paling menakutkan dari seorang penyair bagi rezim yang tidak suka dikritik. Bukan karena ia memiliki senjata. Justru karena ia tidak punya apa-apa selain kata-kata.
Tetapi kata-kata itu bisa membuat orang yang semula diam mulai bertanya. Bisa membuat orang yang takut mulai berbicara. Bisa membuat mereka yang hanya menjadi penonton menyadari bahwa sebenarnya mereka juga memiliki hak untuk naik ke panggung.
Pada akhirnya, Wiji Thukul tidak hanya menulis tentang perlawanan. Ia menulis tentang hak untuk tidak diam.
Dan selama masih ada orang yang merasa rumahnya digusur, suaranya diabaikan, pekerjaannya tidak dihargai, pertanyaannya dianggap mengganggu, atau haknya dipersempit atas nama kepentingan yang lebih besar, puisi-puisi Thukul belum selesai berbicara.
Seperti kalimat penutup Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun. Ceritanya belum tamat. Mungkin memang begitu nasib puisi yang lahir dari pengalaman ketidakadilan. Penyairnya bisa dibungkam. Tetapi ceritanya belum tentu bisa dihilangkan.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber:
Widji Thukul, Aku Ingin Jadi Peluru, Indonesia TERA-Anggota IKAPI, Tangerang, 2000/2004
