JAKARTA – Kritik adalah cermin bagi kekuasaan. Memang, tidak semua cermin memantulkan wajah yang menyenangkan. Namun, memecahkan cermin tidak akan membuat wajah menjadi lebih baik.
Karena itu, ketika pihak-pihak yang mengkritik pemerintah—wartawan, akademisi, aktivis, maupun rakyat biasa—dengan mudah diberi cap “londo ireng”, publik pantas bertanya: apakah Presiden mulai alergi terhadap kritik?
Seorang Presiden bukan ketua kelompok pendukung yang hanya ingin mendengar tepuk tangan. Presiden adalah pemimpin seluruh rakyat, termasuk mereka yang berbeda pandangan, bersuara keras, bahkan menyampaikan kritik yang terasa menyakitkan.
Kritik setajam apa pun seharusnya dijawab dengan kebijaksanaan. Lebih utama lagi, dijawab dengan kerja nyata.
Sebab rakyat tidak hidup dari pidato. Rakyat tidak menjadi kenyang karena julukan. Harga beras tidak turun karena lawan politik diberi stigma. Pengangguran tidak berkurang karena wartawan dituduh memiliki agenda tertentu. Kemiskinan tidak hilang hanya dengan mencari kambing hitam.
Jika kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis dianggap mengganggu, jawablah dengan transparansi, kualitas makanan, pengawasan anggaran, dan jaminan bahwa tidak ada anak yang menjadi korban salah kelola.
Jika Koperasi Desa Merah Putih dikritik, jangan buru-buru menuduh pengkritiknya tidak nasionalis. Tunjukkan bahwa koperasi itu benar-benar menghidupkan ekonomi desa, bukan sekadar menghidupkan proyek, jabatan, dan vendor tertentu.
Jika rakyat mengeluhkan daya beli yang jatuh, jangan jawab dengan angka-angka indah dari podium. Datanglah ke pasar. Tanyakan kepada pedagang mengapa pembeli semakin sepi. Tanyakan kepada buruh mengapa gajinya habis sebelum akhir bulan. Tanyakan kepada orang tua mengapa biaya sekolah anak terasa semakin berat.
Jika pengangguran meningkat, jangan sibuk menciptakan istilah baru untuk menenangkan keadaan. Ciptakan pekerjaan.
Jika guru masih hidup dengan penghasilan yang tidak layak, jangan hanya menyebut mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab terlalu sering negara memuji guru dengan kata-kata, tetapi membayar pengabdiannya dengan angka yang nyaris seperti penghinaan.
Jika harga sembako mahal, rakyat tidak memerlukan ceramah tentang kesabaran. Mereka memerlukan kebijakan pangan yang benar, distribusi yang adil, pengawasan terhadap permainan harga, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
Dan jika masih ada anak-anak sekolah yang setiap hari mempertaruhkan nyawa menyeberangi jembatan gantung yang rapuh, maka jangan bicara terlalu tinggi tentang Indonesia Emas.
Bagaimana mungkin kita bermimpi menjadi negara maju, sementara sebagian anak bangsa harus bergelantungan di atas sungai hanya untuk sampai ke ruang kelas?
Barangkali dari istana, jembatan itu terlihat kecil. Tetapi bagi seorang ibu yang menunggu anaknya pulang sekolah, jembatan itu adalah batas antara harapan dan kemungkinan kehilangan.
Di situlah ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya diletakkan: bukan pada seberapa megah panggung kekuasaan, tetapi pada seberapa aman rakyat menjalani kehidupannya.
Presiden harus menerima kritik, bukan memukul balik kritik dengan kata-kata yang dapat memperlebar perpecahan. Sebab ketika pemimpin mulai sibuk memberi label kepada pengkritik, inti persoalan bangsa justru menjadi kabur.
Kemiskinan tenggelam dalam polemik. Pengangguran hilang dari perbincangan. Harga pangan terlupakan. Nasib guru tersisih. Keselamatan anak sekolah menjadi sekadar berita selintas.
Lalu bangsa ini dipaksa sibuk berdebat tentang siapa “londo”, siapa “pribumi”, siapa kawan, dan siapa musuh.
Padahal persoalan sesungguhnya bukan warna kulit, keturunan, atau siapa yang paling keras meneriakkan nasionalisme. Persoalan sesungguhnya adalah apakah kekuasaan mampu membuat rakyat hidup lebih adil, lebih aman, dan lebih sejahtera.
Nasionalisme tidak dibuktikan dengan memberi cap kepada orang lain. Nasionalisme dibuktikan dengan memastikan tidak ada rakyat yang lapar, tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada guru yang hidup sengsara, dan tidak ada warga yang dipaksa memilih antara membeli beras atau membeli obat.
Pemimpin yang kuat tidak takut pada kritik. Pemimpin yang kuat tidak sibuk mencari musuh dari suara-suara yang berbeda. Ia mendengar, mengevaluasi, lalu bekerja.
Sebab kritik bukan pemberontakan. Pers yang berani bersuara bukan musuh negara. Perbedaan pendapat bukan pengkhianatan.
Justru ketika rakyat masih mau mengkritik, itu berarti mereka masih peduli. Yang lebih berbahaya adalah ketika rakyat memilih diam, bukan karena puas, melainkan karena sudah tidak percaya bahwa suaranya akan didengar.
Maka berhentilah sedikit-sedikit menuduh orang sebagai “londo ireng”. Jawablah kritik dengan data. Jawablah keraguan dengan keterbukaan. Jawablah kemarahan dengan kebijakan.
Dan jawablah penderitaan rakyat dengan kerja nyata. Karena Presiden dipilih untuk memimpin dan memperbaiki keadaan, bukan menghabiskan energi mencari “pembenaran tidak perlu”, yang justru mengaburkan persoalan utama bangsa.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Advokat | Penulis | Politisi.
