TEHERAN – Berakhirnya perang belum berarti berakhirnya krisis bagi Iran. Tiga pekan setelah Teheran dan Washington menyepakati perpanjangan gencatan senjata, ekonomi negara itu justru menghadapi ujian yang jauh lebih berat.
Di tengah rencana dimulainya kembali perundingan damai pekan depan, situasi keamanan masih jauh dari stabil. Dalam dua hari terakhir, tiga kapal tanker dilaporkan menjadi sasaran serangan di Selat Hormuz.
Sebelumnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke sejumlah provinsi di selatan Iran yang dibalas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan militer Iran dengan rudal serta drone ke kepentingan AS di Bahrain dan Kuwait. Kedua negara saling menuding telah melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani bulan lalu.
Namun di luar dinamika militer tersebut, tantangan terbesar Iran justru berada di dalam negeri. Bertahun-tahun diterpa sanksi internasional, salah urus pemerintahan, korupsi, hingga dua perang dalam setahun terakhir membuat fondasi ekonomi negeri itu berada di titik terlemah dalam beberapa dekade.
Para ekonom menilai, sekalipun sanksi Barat nantinya dicabut dan konflik benar-benar berakhir, proses pemulihan ekonomi Iran tidak akan berlangsung dalam waktu singkat.
Inflasi tertinggi sejak Perang Dunia II
Tekanan paling nyata dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Pusat Statistik Iran melaporkan inflasi pada bulan Khordad—yang berakhir 21 Juni—mencapai 88,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan bulan sebelumnya saja, inflasi meningkat hampir enam persen.
Harga pangan mengalami lonjakan yang lebih ekstrem. Minyak goreng dan berbagai produk lemak naik lebih dari 278 persen, daging merah dan unggas meningkat lebih dari 178 persen, sedangkan harga roti dan produk serealia melonjak hampir 139 persen.
Kondisi tersebut disebut sebagai tingkat inflasi tertinggi sejak Perang Dunia II, ketika Iran diduduki pasukan Sekutu dan mengalami krisis pangan yang memicu kelaparan besar. Akibatnya, daya beli masyarakat terus melemah dan jutaan warga terdorong masuk ke jurang kemiskinan.
Tekanan juga terlihat di sektor ketenagakerjaan. Secara resmi tingkat pengangguran memang berada di angka 7,5 persen, tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja hanya sekitar 40 persen. Artinya, sebagian besar penduduk usia produktif tidak tercatat dalam pasar kerja formal.
Sementara itu, lebih dari 38 persen pekerja formal bekerja lebih dari 49 jam setiap pekan. Tingkat pengangguran usia muda bahkan telah melampaui 20 persen.
Di sisi lain, nilai tukar rial terus melemah hingga sekitar 1,75 juta riyal per dolar Amerika Serikat, mendekati rekor terendah sepanjang sejarah. Dengan kurs tersebut, upah minimum bulanan di Iran kini hanya setara sekitar 95 dolar AS, atau sekitar Rp1,5 juta.
Pemerintah kehabisan ruang fiskal
Kesulitan ekonomi membuat pemerintah Iran memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Bantuan yang mampu diberikan hanya berupa subsidi tunai bulanan bernilai beberapa dolar serta kupon elektronik untuk membeli kebutuhan pokok.
Data Bank Sentral Iran menunjukkan produk domestik bruto (PDB) tahun kalender sebelumnya mengalami kontraksi 0,7 persen. Pembentukan modal tetap bruto—indikator utama investasi dan kapasitas produksi—bahkan turun hampir 12 persen.
Impor menyusut 16,6 persen, sementara ekspor turun hampir lima persen. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan kondisi tersebut masih akan memburuk. Lembaga itu memproyeksikan ekonomi Iran akan kembali menyusut 6,1 persen sepanjang 2026.
Ekonom senior Vienna Institute for International Economic Studies, Mahdi Ghodsi, menilai sebagian aktivitas ekonomi sebenarnya dapat pulih apabila eskalasi militer benar-benar berhenti.
“Dalam kondisi itu, sebagian pemutusan hubungan kerja sementara di sektor jasa, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan usaha kecil dapat dipulihkan relatif cepat karena sektor-sektor tersebut lebih sensitif terhadap ketidakpastian dibanding kerusakan kapasitas produksi,” kata Ghodsi kepada Aljazeera, Rabu (8/7/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kerusakan pada sektor industri jauh lebih sulit dipulihkan.
“Ketika pabrik kehilangan mesin, persediaan, bahan baku impor, tenaga kerja, modal kerja, atau akses energi, pembukaan kembali operasional tidak sekadar kembali ke kondisi normal,” ujarnya.
Menurut Ghodsi, dalam banyak kasus proses pemulihan membutuhkan waktu bertahun-tahun serta investasi dalam jumlah besar, termasuk pembiayaan dari luar negeri.
Infrastruktur strategis rusak
Perang juga meninggalkan kerusakan besar terhadap berbagai fasilitas strategis Iran. Selain instalasi militer dan fasilitas nuklir, serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam kilang minyak dan gas, industri petrokimia, pabrik baja, jaringan listrik, pelabuhan, bandara, jalan raya, jembatan, hingga kawasan permukiman.
Pekan lalu, penyedia citra satelit Planet Labs kembali membuka akses terhadap hampir 800 lokasi di Iran yang terdampak perang. Sejumlah citra menunjukkan kerusakan besar, termasuk di kompleks Iran Electronics Industries (SAIran), salah satu perusahaan teknologi pertahanan terbesar milik pemerintah Iran.
Pemerintah telah memulai rehabilitasi sejumlah fasilitas. Beberapa bandara dan kawasan industri dilaporkan kembali beroperasi.
Namun ancaman belum benar-benar hilang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali memperingatkan akan kembali menyerang jaringan listrik dan infrastruktur Iran apabila perang kembali pecah.
Kekhawatiran munculnya gelombang demonstrasi
Di tengah tekanan ekonomi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui pemerintah menghadapi tantangan besar menjaga stabilitas sosial.
Dalam sebuah acara pemerintah di Teheran bulan lalu, ia mengaku lebih khawatir terhadap ketidakpuasan rakyat dibanding ancaman dari luar negeri.
“Kekuatan terbesar kita adalah persatuan rakyat. Yang saya khawatirkan adalah jika kita gagal melayani rakyat dengan baik sehingga mereka tidak puas dan turun ke jalan untuk memprotes. Saat itulah kekuatan kita runtuh,” kata Pezeshkian.
Pemerintah Iran meyakini perundingan dengan Washington merupakan jalan paling realistis untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang membebani masyarakat. Namun pandangan itu tidak sepenuhnya diterima di dalam negeri.
Kelompok garis keras yang merasa Iran telah memenangkan perang justru menolak segala bentuk kompromi dengan Amerika Serikat. Penolakan itu terlihat saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran awal pekan ini.
Presiden Pezeshkian sempat dicemooh sebagian pelayat yang menuntut pembalasan atas kematian Khamenei. Mereka meneriakkan slogan “Death to the compromiser” dan “Death to the traitorous homeland-seller”, sebagai bentuk penolakan terhadap setiap upaya kesepakatan damai.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tantangan Iran bukan hanya membangun kembali ekonomi yang porak-poranda akibat perang, tetapi juga menjembatani perbedaan pandangan politik di dalam negeri. Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pemulihan ekonomi diperkirakan masih akan menjadi pekerjaan panjang bagi pemerintah Teheran.*
