SWEDIA – Fenomena menarik terkait pejabat publik dan politik Swedia, adalah gaya hidup bersahaja mereka. Pemerintahan Swedia tidak memberikan privilese berupa beragam kemewahan tunjangan kepada para politisinya. Pejabat dan politisi Swedia tidak memosisikan diri sebagai warga kelas 1 ataupun VVIP yang harus diistimewakan. Mereka hidup seperti warga biasa di negara tersebut.
Para menteri dan anggota parlemen Swedia tidak memiliki mobil dinas atau sopir pribadi. Mereka bepergian menggunakan transportasi umum, yakni bus dan kereta yang padat, bercampur dengan warga negara lainnya.
Selain itu, para menteri Swedia tidak memiliki imunitas parlementer. Itu artinya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, mereka dapat diadili di pengadilan layaknya warga lain yang menghadapi proses hukum.
Hal menarik lainnya, para politisi tidak memiliki sekretaris pribadi di kantor mereka. Bahkan, kantor mereka dilaporkan hanya berukuran sekitar 8 meter persegi.
“Saya yang membayar para politisi, dan saya tidak melihat alasan untuk memberi mereka kehidupan mewah,” kata Joakim Holm, seorang warga Swedia, sebagaimana dirilis Mail dan Guardian.
Politisi yang menggunakan dana publik untuk naik taksi daripada kereta umum, biasanya menjadi sorotan media. Bahkan, ketua parlemen pun memiliki kartu transportasi umum. Para politisi juga tidak bergaji besar. Gaji mereka hanya sekitar dua kali lipat dari guru sekolah dasar.
Negara Tanpa Ekselensi dan Privilese bagi Pejabat & Politisi
Di tingkat daerah, kondisinya lebih rendah lagi. Anggota dewan kota tidak menerima gaji atau memiliki kantor, mereka bekerja dari rumah. Karakteristik sosial dan kultur masyarakat Swedia sangat menekankan kesetaraan (egalitarian) dan kesederhanaan. Swedia adalah negara yang memperlakukan para pejabat publik dan politisinya sebagaimana warga biasa lainnya. Tanpa ekselensi dan privilese.
Anggota parlemen Swedia Arne Hakannson mengakui bahwa manfaat yang diberikan kepada anggota parlemen tidak perlu karena mereka merasa dengan warga negara biasa.
“Kami adalah warga negara biasa. Tidak masuk akal untuk memberikan perlakuan khusus kepada anggota parlemen, mereka mewakili orang-orang dan kondisi kehidupan mereka,” kata Hakanson, dikutip dari BBC.
Ia mengatakan bahwa prioritas para legislator adalah bekerja untuk rakyat, dan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk turut mengubah negara.
Anggota parlemen lainnya, Rene Poedtke, mengatakan tidak ada alokasi dana khusus untuk anggota parlemen Swedia. Hanya perdana menteri yang memiliki fasilitas mobil dinas resmi dari pasukan keamanan secara permanen.
Kondisi-kondisi tersebut boleh dibilang sangat berbeda dengan para pejabat publik dan politisi di Indonesia. Perlakuan dan hak-hak istimewa yang luar biasa untuk “wakil” dan pemegang mandat rakyat, yang sangat kental berlaku.
Kenaikan Gaji Anggota Parlemen Swedia Mulai 2026
Per 1 Januari 2026, gaji bulanan baru bagi anggota Parlemen Swedia terpilih adalah sebesar 81.400 Krona Swedia (SEK/ Svensk Krona) atau senilai Rp. 153 juta (kurs 1 SEK = Rp. 1.880,-), sebagaimaan dilansir dari swedenherald.com. Kenaikan ini diputuskan oleh Komite Remunerasi Riksdag. Menurut komite remunerasi, kenaikan gaji tersebut mengikuti kesepakatan di pasar tenaga kerja serta penyesuaian gaji yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.
Gaji pokok anggota parlemen Swedia memang terlihat besar. Namun, jumlahnya juga sebanding dengan tingginya biaya hidup di Swedia dan negara-negara Eropa. Menurut data Bank Dunia, PDB per kapita Swedia mencapai 55.723 Dolar AS (Rp. 991 juta) per tahun pada tahun 2024. Sementara itu, PDB Indonesia per kapita adalah 17.611 Dolar AS (Rp. 285 juta).
Sumber:
www.euronews.com
