JAKARTA– Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meninggalkan euforia atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dan segera fokus menyiapkan pelayanan haji tahun depan.
Pesan itu disampaikan Irfan saat memberikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, Rakernas menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menyusun langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
Irfan menegaskan, Rakernas tidak boleh menjadi agenda seremonial semata. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merumuskan solusi bagi penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
“Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kita mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin,” tegas Irfan.
Menurutnya, berbagai apresiasi yang diterima selama penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi penyemangat untuk terus berbenah, bukan alasan untuk cepat berpuas diri.
Evaluasi harus jujur
Dalam arahannya, Irfan juga menyoroti sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya laporan dugaan percepatan keberangkatan jemaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Ia meminta direktorat jenderal terkait segera melakukan verifikasi, evaluasi, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik,” pesannya.
Bangun soliditas
Pada kesempatan itu, Irfan juga mengapresiasi seluruh jajaran Kemenhaj yang dinilainya mampu membangun soliditas dalam waktu relatif singkat sejak kementerian tersebut berdiri.
Ia mengenang proses awal pembentukan lembaga yang saat itu belum memiliki kantor, sumber daya manusia, maupun perangkat organisasi, hingga kini berkembang menjadi institusi yang diperkuat lebih dari 3.000 personel.
“24 Oktober 2024 saya dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Pak Dahnil, dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Saat itu kami belum memiliki kantor, staf, maupun sarana pendukung. Alhamdulillah, perlahan semuanya dapat dibangun. Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kita yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih,” ujarnya.
Menutup arahannya, Irfan menegaskan integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh penyelenggara menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran, dan menempatkan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi.
Ia menyebut komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada jemaah, di antaranya penolakan penggunaan fasilitas eksklusif di Mina oleh pimpinan kementerian serta pengembalian keuntungan dari vendor untuk dialihkan menjadi peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah.
“Mudah-mudahan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian, dengan niat yang ikhlas dan tulus, Insyaallah kita mampu menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, semakin berintegritas, dan semakin memuliakan jemaah Indonesia,” tutup Irfan.*
