JAMBI – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa pelayanan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap penyelenggaraan ibadah haji. Pesan itu disampaikan Menhaj saat memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kemenhaj se-Provinsi Jambi di Asrama Haji Jambi, Kamis (25/6/2026).
Bagi Menhaj, ukuran keberhasilan haji tidak berhenti pada jemaah yang berangkat dan pulang sesuai jadwal. Yang jauh lebih penting adalah apakah jemaah merasa dilayani, dibantu, dan tidak kesulitan selama menjalankan ibadah.
“Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya keberangkatan dan kepulangan jemaah berjalan lancar, tetapi juga sejauh mana jemaah merasa terlayani, terbantu, dan tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadahnya,” ujar Menhaj.
Karena itu, Irfan Yusuf meminta seluruh aparatur Kemenhaj menempatkan jemaah sebagai pusat pelayanan. Menurut dia, jemaah harus merasakan layanan yang aman, nyaman, mudah, dan manusiawi sejak masih berada di daerah asal, saat masuk asrama haji, berangkat ke Tanah Suci, hingga kembali ke rumah masing-masing.
Asrama haji jadi titik awal
Menhaj menilai Asrama Haji Jambi memegang peran penting sebagai titik awal pelayanan bagi ribuan jemaah dari berbagai daerah. Dengan jumlah jemaah yang terus meningkat, kualitas layanan di titik ini juga harus ikut diperkuat.
Ia menyebut pembenahan harus dilakukan di seluruh rantai pelayanan, mulai dari penerimaan jemaah, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, konsumsi, pengelolaan bagasi, transportasi, hingga proses kepulangan.
Selain itu, Menhaj meminta perhatian khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Menurut dia, kelompok ini tidak boleh dibiarkan menghadapi proses haji sendirian.
“Jangan sampai ada jemaah yang merasa bingung, terlantar, atau tidak mendapatkan pendampingan saat membutuhkan bantuan. Kehadiran petugas harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah,” katanya.
Petugas harus paham lapangan
Dalam pembinaan itu, Menhaj juga menekankan pentingnya menyiapkan petugas haji yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Petugas, kata dia, tidak cukup hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga harus menguasai medan pelayanan, mampu bekerja dalam situasi darurat, dan peka terhadap kebutuhan jemaah.
Ia menyoroti peran Petugas Haji Daerah (PHD) dan PPIH Kloter yang menjadi garda terdepan karena berinteraksi langsung dengan jemaah. Karena itu, mereka harus mengenali kondisi jemaah yang didampingi, membantu menyelesaikan persoalan di lapangan, dan memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal dari layanan.
Di saat yang sama, Menhaj juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas. Ia meminta seluruh ASN Kemenhaj memastikan tidak ada pungutan liar, penyalahgunaan layanan, atau praktik lain yang berpotensi merugikan jemaah.
“Setiap kebijakan, setiap pelayanan, dan setiap keputusan harus berpihak kepada kepentingan jemaah. Mereka datang membawa harapan besar untuk menunaikan ibadah dengan tenang. Tugas kita adalah memastikan harapan itu terjaga melalui pelayanan terbaik,” tegas Menhaj.
Melalui pembinaan ini, Kemenhaj ingin memastikan satu hal: pelayanan haji tidak dibangun dari meja birokrasi semata, melainkan dari kemampuan petugas memahami kebutuhan jemaah di lapangan—sejak dari asrama, selama di Tanah Suci, hingga jemaah benar-benar kembali ke daerahnya masing-masing.*
