BOGOR – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai memetik hasil dari pengelolaan area komersial hotel jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Tahun ini, Kemenhaj menerima 60 persen nilai manfaat dari optimalisasi area komersial hotel jemaah, yang nantinya akan diarahkan untuk membantu menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
Nilai manfaat itu berasal dari kerja sama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PEEHU) Kemenhaj dengan BPKH Limited dalam mengelola area komersial di hotel-hotel jemaah Indonesia selama musim haji 1447 H/2026 M.
Direktur Utama BPKH Limited, Sidiq Haryono, mengatakan peningkatan nilai manfaat tersebut ditopang kenaikan pendapatan sewa tenant sebesar 23,32 persen dibanding musim haji tahun lalu. Menariknya, kenaikan itu terjadi meski jumlah unit usaha yang digunakan justru lebih sedikit.
“Pada musim haji 1447 H/2026 M, terdapat 45 tenant aktif yang beroperasi di area hotel jemaah haji Indonesia. Meskipun jumlah unit yang digunakan menurun dari 86 unit pada tahun 2025 menjadi 62 unit pada tahun ini, pendapatan sewa dan pendapatan bersih tetap mengalami peningkatan,” ujar Sidiq dalam kegiatan Sinergi Kolaboratif Mendukung Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah di Bogor, Rabu (24/6/2026).
Tenant kuliner masih dominan
Sidiq menjelaskan, tenant kuliner masih menjadi penyumbang utama pendapatan. Dua tenant dengan konsumen terbanyak adalah Warung Madura Bunda Risma dan Spesial Soto Boyolali (SSB). Di luar kuliner, musim haji tahun ini juga mulai dikembangkan unit usaha lain seperti jasa kargo, branding, dan laundry.
Dari optimalisasi itu, efisiensi BPIH tercatat mencapai 457.151,30 riyal Saudi atau naik 10,36 persen dibanding tahun 2025 yang berada di angka 414.250,44 riyal Saudi.
Direktur Jenderal PEEHU Kemenhaj, Jaenal Effendi, menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor pendukung haji tidak berhenti pada urusan bisnis semata, tetapi juga bisa memberi dampak langsung bagi jemaah.
“Terima kasih kepada BPKH Limited dan seluruh jajaran Ditjen PEEHU yang telah bekerja optimal selama musim haji. Semoga capaian ini semakin memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan,” ujar Jaenal.
Menurut Jaenal, pengelolaan area komersial hotel jemaah merupakan bagian dari implementasi Tri Sukses Haji Kemenhaj, khususnya pada aspek penguatan ekosistem ekonomi haji. Ke depan, pengembangan usaha akan diperluas ke sektor-sektor strategis lain yang menopang penyelenggaraan ibadah haji.
“Dengan BPKH Limited sebagai garda terdepan, kami berharap nilai manfaat yang dihasilkan pada tahun-tahun mendatang semakin meningkat melalui diversifikasi usaha, termasuk pada sektor akomodasi, transportasi, dan konsumsi,” katanya.
Disiapkan untuk kurangi BPIH 2027
Jaenal menegaskan, nilai manfaat yang dihasilkan dari optimalisasi area komersial hotel, terutama di Makkah, tidak akan berhenti sebagai angka di atas kertas. Dana tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan jemaah melalui upaya pengurangan komponen BPIH pada penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M.
“Kesuksesan penyelenggaraan haji 1447 H harus diikuti dengan langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya yang ditanggung jemaah pada musim haji berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Investasi Langsung dan Investasi Lainnya BPKH, Anas, menegaskan lembaganya akan terus mengembangkan investasi dana haji berbasis syariah untuk memperbesar nilai manfaat yang kembali ke jemaah.
“BPKH akan terus mengoptimalkan berbagai potensi investasi yang memberikan manfaat langsung bagi jemaah, termasuk pada sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga telekomunikasi,” ujar Anas.
Lewat kolaborasi antara Kemenhaj, BPKH, dan BPKH Limited, pemerintah ingin memastikan ekosistem ekonomi haji tidak hanya memperkuat layanan, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus ditanggung jemaah. Jika skema ini terus tumbuh, haji tak hanya menjadi urusan ibadah dan pelayanan, tetapi juga ruang untuk membangun efisiensi yang benar-benar terasa sampai ke ongkos keberangkatan.*
