JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai serius menggarap ekosistem ekonomi haji dan umrah. Sasarannya jelas: memperbesar porsi produk nasional dan pelaku usaha Indonesia agar masuk ke rantai pasok haji dan umrah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp194 triliun per tahun.
Agenda itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang digelar di Jakarta, Selasa (23/6/2026), dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra strategis.
Forum tersebut membahas strategi penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah, mulai dari sektor pangan, logistik, investasi, hingga pemberdayaan UMKM. Tujuannya bukan sekadar memperluas pasar, tetapi juga memastikan penyelenggaraan haji dan umrah memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Direktur Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Tri Hidayatno, mengatakan potensi ekonomi haji dan umrah tidak boleh berhenti pada urusan layanan ibadah semata. Menurut dia, sektor ini harus dioptimalkan agar memberi nilai tambah bagi produk, jasa, dan pelaku usaha nasional.
“Potensi ekonomi haji dan umrah merupakan peluang strategis yang harus dioptimalkan bersama. Melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi, kami ingin memastikan semakin banyak produk, layanan, dan pelaku usaha Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai haji dan umrah sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Tri.
Bidik beras hingga produk perikanan
Salah satu fokus pembahasan dalam forum itu adalah peningkatan pemanfaatan produk pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia di Arab Saudi. Komoditas seperti beras premium dan produk perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk masuk ke rantai pasok konsumsi jemaah.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yosi, menilai kebutuhan beras premium di Arab Saudi bisa menjadi pintu masuk bagi produk pertanian Indonesia untuk memperluas pasar internasional.
“Kebutuhan beras premium di Arab Saudi merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat dan dukungan investasi, produk pangan Indonesia memiliki peluang menjadi bagian dari rantai pasok haji dan umrah secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pangan, forum juga membahas pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperkuat distribusi kebutuhan jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Isu lain yang ikut dibahas antara lain penguatan standar keamanan pangan, dukungan investasi, kemitraan UMKM, hingga pengelolaan DAM haji.
Tri menegaskan penguatan ekosistem ekonomi haji tidak bisa dikerjakan satu lembaga saja. Menurut dia, keterlibatan regulator, pengelola investasi, mitra internasional, hingga pelaku usaha menjadi kunci agar peluang ekonomi dari haji dan umrah benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, para pemangku kepentingan dalam forum tersebut sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas kerja sama dengan mitra di Arab Saudi, dan mempercepat penyusunan mekanisme serta peta jalan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Lewat langkah itu, Kemenhaj berharap haji dan umrah tak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga jalur strategis untuk memperkuat produk nasional, membuka pasar baru, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.*
