JAKARTA — Proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 masih berlangsung. Namun di saat yang sama, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sudah mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim berikutnya.
Pesan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6). Dalam forum tersebut, Kemenhaj membahas realisasi anggaran tahun 2026 sekaligus memaparkan arah kebijakan, program kerja, dan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027.
Bagi Irfan, penyelenggaraan haji bukan pekerjaan yang dimulai dan selesai dalam satu musim. Haji merupakan siklus layanan yang terus berputar, sehingga persiapan untuk tahun berikutnya harus dilakukan bahkan sebelum operasional tahun berjalan benar-benar berakhir.
Karena itu, salah satu fokus utama Kemenhaj saat ini adalah memperkuat fondasi penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M melalui dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan yang lebih matang.
“Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” ujar Menhaj.
Pernyataan tersebut mencerminkan arah transformasi yang sedang dibangun Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah. Tidak hanya berfokus pada layanan operasional, Kemenhaj juga berupaya memperkuat tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan jemaah.
Menurut Irfan, langkah tersebut sejalan dengan visi besar Kemenhaj untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat.
Evaluasi pelaksanaan haji 2026 juga menjadi salah satu pijakan penting dalam menyusun kebijakan tahun mendatang. Berbagai pengalaman di lapangan, kebutuhan jemaah yang terus berkembang, dinamika regulasi internasional, hingga tantangan kelembagaan akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan musim haji berikutnya.
Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI juga menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj. Sebagai kementerian yang masih berada dalam fase penguatan kelembagaan, dukungan anggaran dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program transformasi dapat berjalan sesuai target.
Kemenhaj berharap sinergi yang terbangun bersama DPR dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia. Dengan perencanaan yang dimulai lebih awal dan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, nyaman, aman, serta mampu menjawab kebutuhan jemaah secara lebih baik.
Di tengah proses pemulangan jemaah yang masih berlangsung dari Tanah Suci, persiapan haji 2027 menjadi penanda bahwa layanan haji tidak pernah benar-benar berhenti. Begitu satu musim hampir berakhir, pekerjaan untuk musim berikutnya sudah dimulai.*
